Menakar Hasil Pertemuan IMF-WB Bagi Ekonomi RI
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 15 October 2018 16:00
Penulis
Perhelatan akbar IMF-WB Forum di Denpasar Bali pada (8-14/10) usai sudah. Pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 20 ribu orang peserta tersebut telah menghasilkan Rp200 triliun investasi untuk 19 item proyek infrastruktur di Indonesia. Didapat juga komitmen dari World Bank sebesar Rp15 triliun berupa pinjaman berjangka waktu 35 tahun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah-wilayah Indonesia yang terdampak bencana gempa bumi di Lombok dan gempa, tsunami dan likuefaksi di Palu, Sigi dan Donggala.

Selain mendapatkan komitmen investasi dan pinjaman lunak untuk wilayah bencana, forum IMF – WB juga telah dimanfaatkan pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan instrumen investasi baru yakni Green Sukuk (Bond). Green Bond merupakan inisiatif pertama kali bagi penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara. Selain memperkuat posisi pasar keuangan syariah global, Green Bond juga menunjukkan komitmen Indonesia pada ratifikasi Paris Agreement 2016 yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kadar rendah karbon, punya daya tahan terhadap perubahan iklim, dan mendorong target penurunan emisi sebanyak 26 persen pada 2020.

Sejauh ini sejak Green Sukuk telah mampu menyerap dana sebesar 1,25 miliar dolar AS sejak diperkenalkan pada Maret 2018 lalu. 

Atas hasil yang diperoleh dari forum IMF-WB tersebut, apakah itu pertanda bahwa Indonesia masih merupakan negara tujuan investasi yang diminati? Apakah juga itu berarti para investor negara lain akan kembali meramaikan investasi FDI di Indonesia? Apakah Green Sukuk dalam jangka menengah panjang bisa menjadi era baru bagi investasi portofolio di Indonesia yang tengah mengalami guncangan capital flight beberapa waktu terakhir ini?

Capaian yang diperoleh dari forum Bali IMF-WB Meeting, tentunya harus dilihat sebagai forum kritis agar Indonesia lebih mampu menarik investasi langsung ke Indonesia melalui forum-forum serupa di dalam dan luar negeri. Sebagai catatan, iklim FDI di Indonesia pada beberapa tahun terakhir memang agak kurang menggembirakan. Kasus berpindahnya investasi langsung dari Indonesia ke negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand harus dijadikan masukan serius. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa iklim investasi di Indonesia membuat para investor FDI tidak betah. Selain masalah upah buruh, birokrasi yang njlimet dan “high cost economy”, tata kelola dan ribetnya regulasi dan pajak menyebabkan investor asing melarikan dananya ke negara-negara yang dipercaya mempunyai iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan usaha.

Oleh karenanya akan sangat disayangkan, jika komitmen investasi yang sudah diperoleh dari Bali IMF-WB Meeting forum pada akhirnya tidak 100 persen terwujud dalam realisasi investasi seperti yang telah ditandatangani. Sebab, biasanya investor akan melihat dan menilai dulu kelayakan investasi yang akan ditanam di suatu negara, termasuk persoalan birokrasi dan kemudahan berusaha. Terlebih, komitmen investasi kebanyakan untuk mem-backup BUMN  dalam proyek-proyek infrastruktur dengan berbagai macam dinamika yang terekam di lapangan.

Berhasilkah Indonesia dalam upaya mewujudkan realisasi investasi sebagaimana komitmen investor di Bali? Atau, akan sama seperti komitmen investasi yang beberapa kali terjadi, dan ternyata tidak sesuai harapan? Apakah Green Sukuk juga dapat menjadi harapan baru bagi instrumen investasi baru yang dirintis Indonesia? dan yang paling penting, apakah investasi tersebut mempunyai multiplier effect yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penyerapan tenaga kerja?

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Pidato Game of Thrones sangat tepat menyimpulkan situasi rimba persilatan geopolitik pasca perang tarif AS Eropa Tiongkok. Jadi Indonesia seperti Batara Kresna mengingatkan kalau mau perang Bharata Yudha itu bisa barjibarbeh. Jadi memang misi Jokowi 2018 lain dari Kresna zaman Pandawa dulu. Dulu jadi Dubes penengah, gagal karena memang ditakdirkan dunia harus habis baik Kurawa maupun Pandawa. Meski menang Pandawa tidak akan menikmatinya. 

Sekarang ini sebetulnya semua negara yang bertikai harus insaf bahwa mereka itu ibarat kembar siam, saling terkait satu sama lain. Sakit satu sakit yang lain, mati satu yang lain juga mati. Nah dalam semangat itulah dianjurkan supaya berdamai saja. Setelah Perang Dunia II sebetulnya selain Bank Dunia dan IMF  akan dibentuk pula ITO (International Trade Organization). Tapi ITO gagal terbentuk maka hanya dipakai istilah ad hoc GATT (General Agreements on Tariff and Trade) pada 1947. Perlu waktu 47 tahun sampai berubah jadi WTO.  Semestinya 3 badan itu menjadi segitiga Trinitas pengawal pembangunan ekonomi global. Sekarang masalahnya seolah terpisah tidak terkoordinasi. Kemarin sidang WB-IMF menyerukan negara manapun agar menahan diri untuk tidak mengeskalasi perang dagang ke perang valas (currency war).

Ya, Indonesia berkepentingan menjaga pikiran sehat, hati nurani dan kemanusiaaan untuk mencegah eskalasi perang dagang jadi perang total, yang akan memporak-porandakan seluruh dunia. Pesan ini sangat dirasakan oleh dunia. Semoga Trump dan Xi Jinping serta pendekar-pendekar persilatan lain ikut insaf bahayanya perang betulan. Semoga seruan Bali tentang bahaya Winter is coming, barjibarbeh ini didengar secara konkret dan praktis. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Keberhasilan menarik Rp200 triliun investasi untuk pembiayaan infrastruktur dari pertemuan IMF WB di Bali patut diapresiasi karena sangat dibutuhkan untuk kelangsungan pembangunan infrastruktur ke depan. Apalagi di tengah keterbatasan pembiayaan oleh APBN sementara kebutuhan akan pembangunan infrastruktur jauh lebih besar untuk mempersempit ketertinggalan ketersediaan infrastruktur Indonesia dengan negara-negara lain.

Komitmen investasi tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan cermat agar dapat benar-benar terealisasi, mengingat selama ini realisasi investasi masih jauh lebih kecil dibandingkan komitmen investor. Pasalnya banyak kendala di lapangan yang terkadang menyurutkan minat investor untuk merealisasikan investasinya.

Green sukuk juga instrumen pembiayaan baru yang cukup prospektif ke depan mengingat concern terhadap kelestarian lingkungan semakin meningkat khususnya di negara-negara maju. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar di Bidang Administrasi, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI

Dari tema pertemuan IMF-WB di Bali, sudah terlihat adanya upaya untuk deglobalisasi yang dimotori oleh Trump. Saat ini musuh Trump atau Amerika Serikat paling kuat hanyalah China. Itulah yang kemarin coba digambarkan oleh presiden Jokowi lewat pidatonya tentang “Game of Thrones”. Keadaan yang serba tidak pasti dengan kekaburan batas siapa yang salah dan siapa yang benar.

Cuma yang jelas dalam era disrupsi sekarang jika kita memaknai pertemuan di Bali itu kesimpulannya ada satu kata kunci, yakni komitmen. Komitmen untuk menata kembali dunia terutama dari aspek-aspek yang sudah disepakati yang sekarang tengah coba diganggu. Hal itu nanti yang di era disrupsi ini harus ditata ulang, yani skema financing nya.

Oleh karena itu di Bali kemarin, mengingat dunia sekarang ada di era disrupsi maka yang banyak diusulkan adalah menata kembali skema financing. Yang diusulkan di side event itu kebetulan kami ikut pada sesi blended financing nya. Blended financing berintikan skema kolaborasi semua pihak terutama pemerintah dan swasta untuk menentukan skema financing seperti apa yang baru yang harus disusun ulang.

Banyak hal yang didiskusikan dan butuh suatu konsep baru. Misalnya tentang FinTech, bagaimana mekanisme pemungutan pajaknya? Hal-hal itu yang kami amati dari pertemuan di Bali. Bagusnya masih terlihat komitmen dari tokoh-tokoh dunia yang hadir untuk tetap menyusun ulang tata ekonomi baru di tengah era yang sedang berubah seperti sekarang. Masing-masing delegasi membawa proposal yang dipresentasikan dan didiskusikan bersama.     

Tinggal nanti Indonesia sebagai negara emerging market yang masih mempunyai banyak kelemahan di sana sini, antara lain masih senang bermain di area pemanfaatan resources atau komoditas yang tidak memiliki added value. Tambahan lagi kita secepatnya harus melakukan pembenahan total ke dalam, diantaranya sektor birokrasi kita yang masih belum siap.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Menyimak hasil IMF-WB Forum di Bali yang baru lalu, dengan diperolehnya komitmen investasi sebesar Rp200 triliun kepada Indonesia, seharusnya hal itu sangat berpengaruh mengingat hal itu adalah sebuah komitmen investasi yang cukup besar. Apalagi jika dilihat dari realisasi investasi di Indonesia yang selama setahun terakhir tidak terlalu tinggi. Tentu saja masuknya investasi Rp200 triliun tersebut adalah sebuah tambahan yang sangat signifikan bagi perekonomian. Meskipun kalau kita lihat perbadingannya terhadap GDP memang tidak terlalu besar, tetapi yang kita harapkan adalah dampak penggandanya (multiplier effect) dari investasi ini.

Yang paling penting adalah bagaimana komitmen investasi ini dapat direalisasikan. Beberapa waktu lalu terdapat beberapa komitmen investasi yang justru tidak terealisasi. Memang, kebanyakan komitmen investasi hasil Bali IMF WB forum memang untuk infrastruktur. Karena kebetulan segi itu saat ini yang menjadi kebutuhan terbesar Indonesia, hal mana ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Hutama Karya misalnya, dan juga beberapa kerjasama dengan institusi infrastructure financing Indonesia seperti PPSMI yang kebutuhan financing-nya ke depan bukannya semakin sedikit, tapi semakin besar. Jika kita bicara pembangunan infrastruktur berarti kita juga berbicara mengenai maintenance infrastruktur yang selama ini sudah dibangun. Jadi, sebagai sebuah komitmen investasi kiranya sudah cukup positif.

Meskipun memang beberapa proyek infrastruktur kemarin terpaksa harus dihentikan karena adanya komponen bahan baku infrastruktur yang harus diimpor. Hal itu memang cukup besar yang mengakibatkan tekanan terhadap current account deficit (CAD). Oleh karenanya dengan adanya tambahan komitmen investasi ini ke depan rasanya cukup baik meskipun ada hal yang harus diperhatikan yakni bagaimana agar komponen impor tidak terlalu besar. Agar tekanan terhadap CAD tidak terlalu besar.

CAD kita memang sudah cukup besar akibat dari kinerja ekspor Indonesia yang kurang begitu baik.  Diharapkan dengan adanya tambahan komitmen investasi dan realisasi yang memadai, nantinya bisa menopang kebutuhan industri yang mana pada akhirnya akan dapat menekan CAD. Hanya saja “PR” nya nanti dari sisi pembangunan infrastruktur tidak terlalu mengandalkan komponen impor. Diharapkan CAD yang sudah mencapai 3 persen dari GDP dapat dikurangi.

Untuk Green Sukuk sepertinya punya prospek yang cukup baik. Di Green Sukuk ini Indonesia juga ingin berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip di SDG’s. Mengacu pada prinsip pembangunan yang environmental friendly dan sustainable. Green Bond/Sukuk ini memang pada akhirnya merupakan sebuah metode pembiayaan pembangunan yang jauh lebih unggul daripada metode pembiayaan yang lain. Karena, sifatnya yang sustainable dan environmental friendly.

Green Bond ini memang jalan baru bagi dunia investasi kita, tapi belum bisa menggantikan instrumen investasi portofolio karena masih merupakan inisiasi awal dan merupakan sebuah variasi baru pembiayaan.

Dari pengamatan dari jalannya IMF WB annual meeting di Bali terkait lancarnya acara dan adanya komitmen investasi yang baru, maka itu bisa jadi akan memunculkan kepercayaan yang tinggi dan akan mengundang beberapa investor portofolio. Saat ini tentunya mereka masih bersikap wait and see karena performance emerging market sekarang sedang menurun, sementara mereka kebanyakan terbang ke pasar uang yang jauh lebih aman seperti dolar AS dan Yen, di era yang penuh ketidakpastian seperti sekarang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Pertama, memang event-event seperti IMF-WB forum seperti kemarin merupakan sarana yang baik untuk mempromosikan Indonesia. Pada akhirnya kita memang dapat komitmen investasi senilai Rp200 triliun. Dengan catatan, hal tersebut baru komitmen dan bukan realisasi.

Tentu nanti ke depan akan bisa terealisasi apabila semuanya memenuhi persyaratan. Kondisi-kondisi iklim investasi seperti kemudahan perizinan, birokrasi yang mendukung kemudahan berusaha, regulasi di daerah dan semacamnya itu dianggap memenuhi syarat bagi investor. Lain hal kalau misalnya ternyata ketika investor ingin memenuhi komitmen investasi tapi ternyata tidak memenuhi syarat menurut mereka, maka komitmennya bisa jadi tidak 100 persen.

Hal penundaan atau pembatalan investasi seperti itu sering terjadi. Banyak investor asing yang datang ingin menanam investasi di Indonesia, pada akhirnya yang terealisasi tidak sepenuhnya. Itu terjadi karena banyak faktor. Terutama terkait dengan kondisi–kondisi yang bisa mempengaruhi investasi. Hal itu harus secepatnya diatasi dan dipantau oleh pemerintah jika ingin komitmen investasi terealisasi 100 persen. Jadi hendaknya jangan cuma mempromosikan di setiap event internasional tapi setelah itu tidak ada follow up maka itu kemungkinan bisa gagal.

Terlebih sebagian besar komitmen investasi itu untuk proyek infrastruktur BUMN. Hendaknya tambahan atau suntikan modal ini bisa tepat sasaran digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang benar-benardibutuhkan untuk mengurangi biaya logistik misalnya, juga mengurangi biaya transportasi.

Yang namanya membangun infrastruktur pasti akan diikuti dengan impor barang modal. Hal itu tentu berpengaruh terhadap angka impor Indonesia, sehingga berpengaruh pula terhadap defisit neraca perdagangan barang. Kalau neraca migasnya juga defisit, kemudian non migas juga tidak bisa menolong maka akhirnya akan berpengaruh terhadap defisit transaksi berjalan yang terus melebar. Apalagi tahun ini diprediksi akan lebih besar dari tahun kemarin. Tentu saja mata uang rupiah kita tidak bisa ditolong jika defisit transaksi berjalan terus terjadi (CAD).

Setiap investasi pasti ada dampak atau manfaat terutama pada penciptaan nilai tambah suatu negara. Pasti berpengaruh pula terhadap PDB. Apalgi kalau investasi itu dilaksanakan di sektor-sektor padat karya. Itu akan lebih bagus lagi. Investasi yang kita butuhkan saat ini memang investasi padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Tantangan Indonesia sekarang adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, diantaranya dengan investasi yang sekiranya banyak menyerap tenaga kerja. Salah satunya adalah sektor manufaktur, pariwisata dan lain-lain.

Jadi investasi itu bukan hanya menciptakan produk substitusi impor tapi investasi yang bisa menghasilkan devisa negara dengan cara export oriented. Selama ini investasi banyak datang ke Indonesia karena ingin menciptakan barang substitusi impor. Misalnya semula produk yang kita hasilkan dari impor, tapi dengan adanya investasi pabrik tersebut di Rusia maka kita tidak jadi impor tapi dibuat di dalam negeri. Contohnya adalah kendaraan bermotor dan elektronik yang dulu kita impor tapi sekarang sudah banyak berdiri pabrik/investasi asing kendaraan bermotor dan elektronik. Itu subtitusi impor.  

Oleh karena itu ke depan Indonesia harus menciptakan pabrik yang export oriented. Investor yang tanam modal di Indonesia produknya bisa di eksport balik keluar negeri. Hal itu penting untuk mendapatkan cadangan devisa. Seperti di Vietnam dan Thailand.

Kalau infrastruktur memang ada yang dinamakan “lack” atau jeda waktu yang cukup panjang. Hal itu mungkin ada kaitannua dengan beberapa proyek infrastruktur yang ditunda dan itu barangkali yang ditawarkan kepada investor asing, itu sah-sah saja. Cuma nanti jangan lupa juga bagaimana pemerintah memperbaiki daya saing sektor industri/manufaktur kita. Karena, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri manufaktur itu bukan hanya infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu oke, tapi banyak sektor-sektor ekonomi Indonesia seperti pertanian, manufaktur  yang tidak hanya dipengaruhi oleh infrastruktur. Contoh masalah energi, bahan baku, tenaga kerja lalu birokrasi perizinan, permodalan dan lain-lain. Jadi banyak sekali dan bukan hanya infrastruktur yang mempengaruhi biaya logistik. Kalau hal-hal diluar infrastruktur tadi tidak diperhatikan, maka bisa jadi infrastuktur yang kita bangun tidak bisa digunakan secara optimal untuk perbaikan daya saing industri dalam negeri. Tapi malah hanya bisa memperlancara bahan baku impor, itu yang tidak kita kehendaki. Jadi harus sama-sama dibangun secara komprehensif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Sayang perhelatan besar Bank Dunia dan IMF tak diikuti oleh menguatnya rupiah. Sebaliknya, rupiah tetap loyo. Pesta yang menghabiskan rarusan milyar rupiah itu seolah tak berarti apa-apa bagi perekonomian nasional yang sedang gonjang-ganjing

Padahal dikabarkan bahwa perhelatan itu menghasilkan investasi bernilai Rp200 triliun rupiah untuk 19 item infrastruktur. Plus Rp35 triliun rupiah bantuan Bank Dunia untuk rehabilitasi semua daerah terdampak tsunami, gempa bumi, dan lukuifaksi di Sulawesi Tengah. Di atas kertas, dana itu tentu bisa menjadi bukti bahwa kepercayaan investor kepada Indonesia meningkat sehingga rupiah bisa terangkat dengan cepat.

Tapi para pelaku ekonomi menyambut dingin saja perhelatan itu. Mereka tampaknya paham betul bahwa, kecuali yang dijanjikan oleh Bank Dunia, investasi bernilai ratusan triliun rupiah untuk infrastruktur itu ibarat panggang yang masih jauh dari api karena masih pada tingkat gagasan. Mereka tampaknya bahkan melihatnya sebagai gincu dari sebuah pesta besar yang mahal dan melelahkan untuk menjaga nama baik tuan rumah sehingga guyuran bermiliar dolar dari perhelatan itu masih entah dimana.

Merealisasikan investasi bernilai ratusan triliun rupiah memang tak mudah. Apalagi Indonesia tampaknya makin tak aduhai di mata investor asing. Menurut catatan BKPM, realisasi PMA pada kuartal kedua tahun ini turun 12,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi Rp95,7 triliun rupiah.

Secara keseluruhan, investasi dalam negeri dan asing pada kuartal kedua tahun ini adalah Rp176.3 triliun rupiah, turun  4,9 persen dari kuartal sebelumnya.

Salah satu penyebab dari melesunya investasi adalah makin tergantungnya pemerintah pada utang berbunga tinggi. Ini memicu kuatiran bahwa suatu saat Indonesia bisa terperangkap krisis utang yang menggunung dan beban bunga terlalu tinggi.

Hal ini sulit dihindari selama program pembangunan disusun asal cepat dan masif tanpa memperhitungkan kemampuan koceknya sendiri. Apalagi Indonesia juga didera oleh kemerosotan produksi Migas, yang merupakan salah satu dari Top 5 penghasil devisa, secara berkepanjangan.

Menurut kementerian ESDM, selama periode 2010-2017, produksi minyak dan gas masing-masing turun sebesar 15 persen dan 14 persen.

Maka jangan heran kalau pemerintah makin nekat dalam berutang. Menurut Asian Development Bank, bunga obligasi pemerintah Indonesia tertinggi di Asia, dimana yang berjangka 10 tahun mencapai 8,8 persen. Saingan terdekatnya adalah Filipina dengan 8,06 persen.

Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya, tampak sekali betapa nekatnya pemerintah dalam berburu utang. Lihat saja, Malaysia hanya 4,18 persen, Thailand 2,82 persen, dan Singapura 2,58 persen. Sedangkan Jepang dan Korea Selatan masing-masing 0,15 persen dan 2,40 persen.

Dari sini jelas, yang membuat obligasi pemerintah laku keras adalah tingginya suku bunga, tak ada hubungan dengan namanya apakah Green Sukuk, Samurai Bond dan sebagainya.

Kini para investor tentu menanti dengan berdebar-debar langkah apa yang akan diayunkan oleh pemerintah menghadapi gonjang-ganjing perekonomian yang kian tak menentu. Di tengah suhu politik yang panas, bisa jadi pemerintah meniru presiden Doland Trump yang memakai semboyan 'America First'. Bedanya, kalau yang di Indonesia mungkin 'Politics First'. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Perhelatan akbar Sidang Tahunan IMF-WB di Bali tahun 2018 sudah usai. Indonesia bersyukur sudah berhasil menjadi tuan rumah yang menuai pujian dari para peserta dan pihak terkait acara tersebut atas kelancaran dan kesuksesan acara demi acara Sidang Tahunan IMF-WB tersebut.

Selain hasil-hasil Sidang Tahunan yang menjadi konsumsi internal IMF-WB maka Indonesia sebagai pihak penyelenggara menyampaikan ada tujuh manfaat yang diperoleh dari Sidang Tahunan IMF-WB yaitu: bantuan bencana, kesepakatan investasi, dukungan untuk pengembangan SDM serta teknologi, kerja sama bilateral terkait devisa, pengenalan Green Sukuk, hingga kesempatan untuk menjelaskan ketahanan ekonomi domestik.

Salah satu hasil dari Sidang Tahunan IMF-WB di Bali adalah pengenalan instrumen investasi baru bernama obligasi hijau atau "Green Sukuk" pada proyek-proyek berbasis pelestarian lingkungan di Indonesia seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengolahan drainase limbah dan bangunan ramah lingkungan. Sejatinya Green Sukuk sudah diterbitkan pada Maret 2018 yang terbagi dalam dua tenor: tenor 5 tahun senilai 1,25 miliar dolar AS berimbal hasil 3,75 persen dan tenor 10 tahun senilai 1,75 miliar dolar AS berimbal hasil 4,4 persen. Green sukuk tenor 5 tahun diserap investor Timur Tengah dan Malaysia 32 persen, investor Asia (selain Indonesia dan Malaysia) 25 persen, investor AS 18 persen, investor Eropa 15 persen, dan investor Indonesia 10 persen. Sedangkan Green Sukuk tenor 10 tahun diserap investor Eropa 32 persen, investor Timur Tengah dan Malaysia 24 persen, investor AS 22 persen, investor Asia (selain Indonesia dan Malaysia) 12 persen, dan investor Indonesia 10 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Green Sukuk Indonesia berhasil mendapat kepercayaan investor dari berbagai belahan dunia. Sepertinya melalui Sidang Tahunan IMF-WB di Bali pemerintah Indonesia ingin menunjukkan kesuksesan Green Sukuk yang bisa menjadi alternatif pembiayaan pembangunan serta contoh bagi negara lain yang ingin mengikutinya. Saat ini menjadi tantangan pemerintah agar pemanfaatan dana Green Sukuk harus tepat sasaran dan akuntabel - tidak dikorupsi - karena kepercayaan investor akan pudar jika hal-hal tersebut dilanggar sehingga penerbitan Green Sukuk berikutnya tidak akan sukses.

Kiranya sudah saatnya prestasi menghimpun dana investasi dari komitmen hingga pengucuran dananya perlu diintegrasikan dalam satu platform aplikasi dana investasi yang mudah dimonitor oleh pihak terkait seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian sektor pembangunan yang didanai investasi tersebut. Semakin banyak pihak mengawasi maka semakin kecil peluang penyalahgunaan dana investasi semacam Green Sukuk itu. Semisal dialokasikan dana Green Sukuk untuk proyek pengelolaan prasarana pendukung kereta api senilai Rp165 miliar, maka mulai dari perencanaan proyek hingga implementasinya, aliran penggunaan dana investasi Green Sukuk harus dapat dipantau oleh Kemenkeu, Bappenas, Kemenhub serta pihak terkait lainnya sesuai kesepakatan. Dengan demikian pada akhir tenor Green Sukuk akan dapat dipresentasikan kepada para investor bahwa dana investasi sudah dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Hal ini akan menjadi modal besar untuk menghimpun investasi Green Sukuk berikutnya serta menciptakan rekam jejak yang kredibel bagi pemerintah Indonesia.

Janganlah dana investasi yang dihimpun seperti akan masuk dalam black box saat digunakan untuk pembiayaan proyek karena biasanya dalam kegelapan akan banyak terjadi kebocoran dana investasi pembangunan sebagaimana pernah disinyalir beberapa tokoh ekonomi Indonesia. Green Sukuk dapat menjadi momentum pemanfaatan dana investasi yang benar-benar hijau menyegarkan bagi rakyat Indonesia.(pso)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Salah satu hasil dari pertemuan tahunan IMF-WBG 2018 bagi Indonesia, selain mendapatkan komitmen hutang baru dari WB dan memperkenalkan “Green Sukuk” adalah diperolehnya komitmen investasi yang mencapai kurang lebih Rp202 triliun. Capaian yang terakhir ini tentunya patut diapresiasi dan disyukuri, mengingat secara teoritis investasi tersebut akan menimbulkan efek “multiplier” yang positif untuk struktur perekonomian Indonesia. Pertama, masuknya investasi akan menambah cadangan devisa, sehingga kebutuhan akan devisa untuk membayar impor akan semakin menguat. Kedua, pada gilirannya meningkatnya cadangan devisa akan memperkuat nilai tukar Rupiah, khususnya terhadap mata uang dolar AS yang saat ini sudah menembus angka di atas Rp15.000. Ketiga, meningkatnya investasi juga akan membuka lapangan kerja baru, sehingga akan turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, keberhasilan tersebut tidak perlu disambut secara gegap gempita, sebab komitmen semacam ini bukan yang pertama kali didapatkan oleh Indonesia. Setiap kunjungan Presiden, beserta rombongan, ke berbagai negara, atau setiap kunjungan kepala negara lain ke Indonesia, komitmen semacam ini selalu didapatkan, tetapi implementasinya dalam realitas merupakan hal lain.

Untuk itu, pasca pertemuan Bali ini, hendaknya ada semacam “task force” (TF) yang bertugas untuk mengawal agar komitmen Bali ini berbuah akselerasi implementasi. Tugas yang diberikan kepada TF ini adalah menindaklanjuti komitmen Bali menjadi Memorandum of Understanding (MoU), atau kalau sudah berupa MoU, menindaklanjuti menjadi Memorandum of Agreement (MoA) atau kontrak. Pengawalan dan akselerasi ini penting untuk dilakukan agar calon-calon investor tidak “buying time” seperti selama ini mereka lakukan, dengan alasan menimbang-nimbang sambil melihat apakah situasi dan kondisi perekonomian global kondusif. TF harus bisa meyakinkan para investor bahwa Indonesia bukan hanya layak investasi secara normatif, tetapi juga dalam realitas.

Sebaliknya, TF juga harus mengkaji apakah calon-calon investor tersebut merupakan calon-calon yang kredibel , bukan investor abal-abal, yang hanya bermodal proposal, sedangkan esensi yang sebenarnya dari investor, yaitu modal, mereka tidak punya. Investor-investor semacam ini hanya mengandalkan pembiayaan dari konsorsium-konsorsium perbankan baik luar negeri maupun dalam negeri, dengan jaminan proyek-proyeknya. Investasi semacam ini sangat berisiko bagi Indonesia.

Oleh karena itu, ketika para calon investor tersebut sudah siap memasuki tahapan kontrak, TF ini juga harus mengawal bahwa isi kontrak menjamin kepentingan kedua belah pihak secara seimbang, dan menjamin bahwa klausula-klausula kontraknya tidak mengandung jebakan-jebakan “batman” yang merugikan posisi Indonesia.

Untuk keperluan ini, TF bukan hanya terdiri dari unsur pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta, tetapi juga ahli-ahli negosiasi dan ahli-ahli hukum kontrak. Pengalaman dari Kontrak Karya (KK) Freeport yang menempatkan Indonesia pada posisi terjebak hendaknya menjadi pengalaman. Betapa tidak, KK telah menjadi jebakan “batman” sampai tahun 2041 dengan posisi Indonesia betul-betul dihadapkan pada posisi tidak ada pilihan terbaik. Semoga pengalaman KK tidak terulang, dan komitmen investasi benar-benar terimplementasi.  (pso)        

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020