Menakar Posisi RI Dalam Menarik Investasi Global
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 June 2019 16:30
Penulis
Watyutink.com - Investor asing menilai iklim investasi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo jauh lebih baik. Indikasinya adalah transparansi, fleksibilitas, kepastian, dan atmosfir bisnis yang meningkat  dibandingkan sebelumnya.

Kesan  iklim investasi yang lebih baik pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo tersebut dikemukakan oleh Presiden & CEO Inpex Corporation Takayuki Euda. Inpex adalah perusahaan Jepang yang akan mengembangkan lapangan hulu minyak dn gas Lapangan Abadi di Blok Masela, Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Nilai investasi pengembangan Blok Masela tersebut diperkirakan sebesar 20 miliar dolar AS. RI dan Jepang mencapai solusi yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan skema bagi hasil, di mana pemerintah RI sekurangnya mendapat bagian 50 persen.

Euda menilai selama pemerintahan Jokowi ada perbaikan yang sangat signifikan, jauh lebih baik dalam iklim investasi. Dia mengharapkan iklim investasi di Indonesia terus membaik dan menarik bagi investor asing. Apakah klaim Euda tersebut sejalan dengan realitas yang ada?

Beberapa waktu sebelumnya,  perusahaan raksasa digital Google menyuntikkan modal ke Go-Jek senilai 1 miliar dolar AS. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong berpendapat masuknya Google akan memberikan dampak positif pada iklim investasi dan perekonomian Indonesia.

Kehadiran Google akan memberikan stimulus terhadap lapangan kerja baru yang dihasilkan dari  ekonomi digital yang tumbuh bagai jamur di musim hujan belakangan ini. Selain mendorong iklim investasi, masuknya investasi asing juga akan menjadi katalis positif terhadap peningkatan kinerja perusahaan.

Iklim investasi sempat mengalami perlambatan pada 2018 karena memasuki tahun politik, namun akan kembali pulih setelah gelaran Pemilu April lalu. Berdasarkan data historis, dalam 15 tahun terakhir, sebelum pemilu tren investasi melambat dan setelahnya akan membaik.

Berdasarkan data tersebut pemerintah mematok target investasi asing dan domestik sebesar Rp792,3 triliun pada tahun ini. Target tersebut lebih tinggi dari total realisasi investasi tahun lalu senilai Rp721,3 triliun, naik 4,1 persen dibandingkan dengan 2017.

Namun dibandingkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dipatok sebesar Rp 765 triliun, realisasi investasi tersebut  hanya sebesar 94,3 persen. Apakah hal ini mengindikasikan masih ada kendala dalam merealisasikan investasi di Tanah Air? Apa saja kendalanya?

Iklim investasi yang membaik seperti diungkapkan investor asing tampaknya riil terjadi, namun seberapa cepat perbaikan tersebut? Apakah perbaikan iklim investasi tersebut sejalan dengan peningkatan yang dilakukan oleh negara—negara tetangga yang menjadi pesaing Indonesia? Di mana posisi Indonesia dalam perebutan investasi global?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Iklim investasi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo memang membaik. Hal ini perlu mendapatkan apresiasi, terutama dalam masalah kemudahaan dalam berusaha  (Easy of Doing Business/EODB) yang tolok ukurnya dikeluarkan oleh Bank Dunia.

Bank Dunia melakukan survei mengenai kemudahan dalam berusaha di 169 negara. Survei dilakukan melalui metodologi dengan standard yang sama untuk semua negara. Hasilnya, pada 2014, Indonesia berada di peringkat 120. Posisinya melonjak ke peringkat 73 pada 2018. Semakin kecil peringkatnya semakin bagus. Dari aspek iklim usaha memang ada perbaikan, terutama kemudahan dalam mendapatkan izin.

Pemerintah menerbitkan kebijakan kemudahan perizinan melalui online single submission (OSS). Ini membantu perizinan menjadi lebih mudah karena sistem tersebut bisa mengurangi pungutan liar saat investor mengajukan perizinan, memperbaiki sinkronisasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian diharapkan investasi di masa akan datang menjadi lebih baik lagi dan kontribusinya menjadi lebih besar terhadap produk domestik bruto.

Namun lompatan peringkat EODB Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia yang sudah berada di peringkat 30-an dan 40-an, RI masih tertinggal. Bahkan sudah tertinggal oleh Vietnam yang berada di peringkat 60.

Dari sini kita melihat bahwa Indonesia masih harus terus memperbaiki diri. Kita memang melakukan perbaikan yang sangat pesat, namun jika melihat negara tetangga, mereka jauh lebih baik. Tidak  berarti kita tidak bersyukur, namun harus dilihat siapa pesaing Indonesia.

Ke depan Indonesia harus dapat mengejar posisi negara tetangga. Yang sudah baik harus terus ditingkatkan. Walaupun iklim usaha Indonesia sudah membaik dengan berusaha keras, tetapi ada negara tetangga yang masih lebih tinggi peringkatnya.

Indonesia harus di atas peringkat Vietnam dan mendekati Malaysia yang berada di level 30. Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia berada di posisi 60 namun diperkirakan belum akan tercapai pada tahun ini. Indonesia perlu mempelajari keunggulan apa yang dimiliki oleh negara tetangga dan mengevaluasi kekurangan yang dipunyai.

Ada 14 kriteria yang dinilai dalam EODB. Untuk perizinan Indonesia sudah lebih baik. Mendapatkan kredit juga sudah lebih baik. Investor asing yang mencari pinjaman dari bank di Indonesia mendapatkan kemudahan. Pembayaran pajak juga membaik dengan adanya pembayaran melalui online. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

FOLLOW US

Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas