Mencari Solusi Revitalisasi Sektor Migas
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 22 March 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Dunia migas dan energi di Indonesia, sepertinya sedang memasuki masa kelam. Setelah belum berhasil menaikkan target lifting harian menjadi 750 barel per hari (bph), tawaran lelang blok-blok migas oleh Kementerian ESDM pun masih banyak yang belum diminati oleh investor. Belum banyaknya investor yang tertarik untuk mengeksplorasi blok migas yang ditawarkan, bisa jadi sebagai salah satu sebab stuck-nya produksi minyak dalam negeri. Tengah tahun lalu saja 14 blok migas (WK) yang ditawarkan belum juga diminati investor. Februari 2019 kemarin, Kementerian ESDM mengumumkan akan melelang kembali 5 blok migas yang tidak laku.

Sementara itu, kebutuhan BBM dalam negeri semakin hari semakin bertambah (1,2 juta bph). Hal itu menyebabkan terpaksa harus ditutupi dengan impor BBM yang kian lama semakin besar.

Defisit neraca perdagangan Indonesia yang terbesar sejak negeri ini berdiri, paling besar diakibatkan oleh besarnya impor migas yang akibatnya merembdet kemana-mana, khususnya dalam catatan neraca pembayaran. Surplus perdagangan memang terjadi pada catatan neraca perdagangan Februari 2019, yang disumbang oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar 793,6 miliar dolar AS dan defisit neraca perdagangan migas sebesar 464,1 miliar dolar AS.

Namun secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-Februari 2019 masih defisit sebesar 734,0 juta dolar AS. Hal ini karena besarnya defisit perdagangan migas mencapai 886,0 juta dolar AS belum dapat diatasi dengan surplus neraca perdagangan nonmigas yang hanya sebesar 152,0 juta dolar AS.  

Untuk itu, dari perlambatan perjalanan dunia migas Indonesia sejak 2014 hal mana sangat sedikit investor yang berminat terhadap blok migas yang ditawarkan, solusi apa sekiranya yang paling urgent harus diajukan? Pembenahan sisi regulasi UU Migas yang harus dikebut pengesahannya, ataukah memang murni faktor cadangan terbukti minyak Indonesia yang telah hampir habis?

RUU Migas hasil revisi yang saat ini tengah diperjuangkan oleh parlemen, sedikit banyak diharapkan akan mampu menggairahkan kembali sektor migas dalam negeri, setelah sebelumnya banyak pihak menuding menurunnya kinerja sektor migas RI diakibatkan oleh disahkannya UU No 22 tahun 2001 yang membuka pintu liberalisasi sektor migas di Indonesia. Sejak itu disebutkan produksi minyak dalam negeri terus mengalami penurunan.  

Menaikkan produksi minyak dalam negeri, tentu bukan perkara mudah dan cepat. Keberadaan sumur-sumur minyak yang ada selama ini telah berumur tua dan belum ada penemuan blok migas baru dengan cadangan signifikan. Sementara blok migas yang terbukti terdapat cadangan besar beberapa terletak di laut lepas (off shore) yang eksplorasinya memerlukan biaya besar.

Sementara, konsumsi BBM dalam negeri terus saja meningkat. Jumlah kendaraan bermotor baik sepeda motor dan mobil setiap hari bertambah yang semakin menambah konsumsi BBM harian. Otomatis, impor BBM menjadi sebuah keniscayaan.

Solusi komprehensif, memang amat dibutuhkan mengatasi kemelut suramnya sektor migas dalam negeri. Jika pengesahan RUU Migas mendatang dianggap bisa mengatasi menurunnya produksi minyak, maka pembenahan regulasi eksplorasi migas harus juga memastikan mana yang lebih cocok diterapkan, antara kontrak PSC model dan Gross Split model bagi investor minyak di Indonesia. Namun, apakah pembenahan menyeluruh itu juga akan ikut memuaskan mereka yang berkepentingan dengan bisnis yang paling banyak diperebutkan ini?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti di Institute For Development and Economics and Finance (INDEF)

Memang, sejak 2003 Indonesia telah mengalami defisit migas. Defisit yang melanda perekonomian Indonesia khususnya sektor migas senyatanya telah mengganggu keseimbangan primer dan mata uang rupiah.

Sisi lain, perkembangan sektor energi dan migas global memunculkan adanya ketidakpastian akibat adanya volatilitas harga komoditas internasional. Harga komoditas energi telah menjadi mahal, meningkat hingga dua kali lipat harganya dibanding harga komoditas lainnya. Perkembangan harga komoditas energi dunia itu tentu saja mempengaruhi perkembangan harga energi global.

Perkembangan lainnya adalah Amerika Serikat yang kemudian menarik diri dari perjanjian nuklir dengan Iran, dan OPEC yang menurunkan kapasitas produksinya. Akibatnya harga minya dunia menjadi naik.

Menurunnya ekonomi dunia juga ditandai dengan perlambatan pada pertumbuhan ekonomi global pada periode 2019 ini. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global menurun menjadi hanya 3,5 persen ketimbang 2017 yang sebesar 3,7 persen.

Sektor pertambangan khususnya migas dalam negeri, mengalami kenaikan permintaan pada tiga triwulan terakhir. Secara umum sektor pertambangan dan galian memang tumbuh. Namun, kontribusi sektor migas pada PDB Indonesia justru mengalami penurunan pada dua triwulan terakhir. Terjadi kontraksi pada subsektor migas tanah air.

Sejak 2014, investasi di sektor migas telah menjadi sangat kecil. Apalagi investasi pada kurun 2017 yang terus mengalami penurunan. Kalau dilihat dari perbandingan data investasi minyak, gas dan batubara pada kurun waktu terakhir, memang permintaan minyak naik, namun produksi mengalami penurunan. Sementara gas, sejak 2009 memang produksi turun namun permintaan stabil. Batubara, mengalami penurunan harga namun konsumsi stabil.

Dari sisi bauran energi. Konsumsi energi dalam negeri memang berkontribusi siginifikan yakni sebesar 60 persen. Bandingkan dengan negara lain yang tidak sebesar konsumsi Indonesia. Sementara, rasio cadangan minyak dalam negeri telah semakin mengecil. Indonesia termasuk yang mempunyai cadangan energi paling rendah dibanding negara lain. Dikhawatirkan, dalam beberapa tahun ke depan minyak Indonesia akan habis.

Jadi ketergantungan dalam negeri terhadap energi migas amat tinggi, sementara rasio cadangan migas terhadap produksi amat kecil. Itu masalahnya.

Saat ini mau tidak mau Indonesia telah menjadi negara net Importer. Ketika ada kenaikan harga minyak dunia, maka setiap kenaikan harga membuat PDB berkontraksi. Setiap kenaikan harga minyak telah menyebabkan penurunan PDB secara keseluruhan.

Sementara secara demografis, populasi Indonesia akan terus naik. Otomatis permintaan/konsumsi bahan bakar minyak juga terus naik.

Diversifikasi energi memang mutlak mendesak, tapi BBM tetap saja menjadi energi utama Indonesia. hal itu bersamaan dengan cadangan migas yang terus turun.

Saat ini, Indonesia telah kalah dari negara seperti Mozambique di Afrika, Mesir dan Nigeria. Khususnya dalam masalah kebijakan di sektor energi dan terutama pada target pencapaian perolehan investor migas dalam negeri. (pso)   

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Program INDEF

Masalah akut yang mempengaruhi perekonomian RI dari sektor migas adalah konsumsi minyak yang telah naik dua kali lipat besarnya dari produksi.

Bukan hal mudah untuk kembali menaikkan produksi atau angka lifting minyak. Saat ini jumlah kendaran bermotor telah bertambah berkali kali-lipat. Sepeda motor bertambah menjadi 5 juta unit tiap tahun. Mobil bertambah 1 juta unit tiap tahun. Sementara impor migas telah lebih besar dari ekspor. Padahal neraca perdagangan Indonesia acap kali surplus.

Agar tekanan terhadap rupiah berkurang, maka mau tidak mau impor migas harus dikurangi. Namun kenyataannya lifting minyak terus saja turun. Defisit migas telah menyebabkan rupiah melemah. Korelasinya amat kuat dari pelemahan rupiah oleh sebab impor minyak yang tinggi.

Produksi minyak dalam negeri mengalami penurunan sejak 2014. Padahal rata-rata investasi migas membutuhkan waktu sejak eksplorasi awal paling tidak 3 tahun. Itulah sebabnya pada 2021 produksi minyak akan lebih turun lagi.

Ihwal lelang blok migas yang tidak laku itu--kalah dari Mozambique--dikarenakan Indonesia selalu tidak konsisten dalam policy atau kebijakan. Regulasinya berubah-ubah. Contohnya dalam kasus blok Masela yang sampai saat ini belum kunjung ada kepastian. Ada kesemrawutan dalam konsistensi policy. Regulasi audit dalam sharing kontrak juga tidak ada kepastian. Sepertinya terlalu banyak pihak yang campur tangan dalam urusan migas ini.

Eksplorasi migas yang potensial hanya terdapat di laut lepas yang jauh dan mahal.

Sekarang, pemerintah harus berani memastikan sistem kontak migas mana yang akan dipakai. Sharing PSC atau Gross Split system. Mengatur hal itu tentu saja harus melalui satu Undang-undang yang pasti dan mengikat. Tidak bisa hanya dengan regulasi setingkat PP. Indonesia sepertinya lebih cocok jika menggunakan model PSC Sharing. (pso)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir