Mencermati Target Perolehan Pajak 2018
berita
Ekonomika
Sumber Foto : Liputan6.com (gie/watyutink.com) 12 July 2018 18:30
Penulis
Penerimaan pajak sampai akhir Juni 2018 baru mencapai 40,84 persen atau hanya Rp581,54 triliun dari target penerimaan pajak 2018 yang sebesar Rp1.424 triliun. Jika dirata-rata selama 12 bulan pada 2018, maka potensi penerimaan pajak hanya akan terkumpul sebanyak Rp1,163,08 triliun. Naik sedikit ketimbang pencapaian penerimaan pajak 2017 sebesar Rp1,151,5 triliun dari target 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun, atau ada ‘shortfall’ sebesar Rp132,4 triliun.

Namun meski dibayangi gonjang ganjing pelemahan rupiah saat ini, Dirjen Pajak Robert Pakpahan masih optimis dengan pencapaian pajak sampai Juni 2018 yang disebutkan masih tumbuh 13,96 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. 

Penerimaan pajak, menjadi tolok ukur dari kemampuan otoritas pajak/fiskal dalam menggali dan menarik sumber-sumber penerimaan pajak dalam negeri. Satuan ukuran kinerja penarikan pajak biasanya ditentukan dalam prosentase tax ratio. Sayangnya, pada 2012-2016  tax ratio Indonesia terus mengalami penurunan. Pada 2012 tax ratio sebesar 11,4 persen, 2013 sebesar 1,3 persen, 2014 sebesar 10,9 persen, 2015 sebesar 10,8 persen, 2016 sebesar 10,4 persen, dan pada 2017 naik sedikit menjadi 10,7 persen dari target 11,5 persen. 

Lalu pada 2018 ini, setelah ada kebijakan insentif fiskal berupa pelonggaran syarat/sektor tax holiday, penurunan pajak final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen, dan insentif kemudahan restitusi pajak, akankah penerimaan pajak kembali tidak mencapai target alias tax ratio juga akan memble di kisaran 10-11 persen saja? Sementara IMF mensyaratkan tax ratio minimal 12,5 persen bagi suatu negara untuk dapat melakukan pembangunan berkelanjutan?

Setelah adanya insentif fiskal, potensi penerimaan pajak dari UMKM diperkirakan berkurang jumlahnya sekitar Rp1 – 1,5 triliun pada 2018. Belum lagi pengurangan penerimaan dari kemudahan restitusi pajak dan tax holiday. Terlebih di tengah situasi terus digoyangnya nilai rupiah oleh keperkasaan mata uang dolar AS yang mengancam daya beli dan iklim usaha yang juga akan mengancam target penerimaan pajak.  

Semestinya, dari insentif fiskal akan memunculkan stimulus bagi pelaku usaha dalam memaksimalkan target perolehan usaha misalnya dari UMKM yang mendapat pengurangan pajak. Begitu pula dari sektor yang mendapatkan tax holiday, meski target perolehan PPN akan sedikit berpengaruh terkait kemudahan mendapatkan restitusi pajak dari wajib pajak. Peluang memperbesar basis pajak dan gairah berusaha dari insentif pajak juga seharusnya dapat mendorong target penerimaan pajak.

Namun, semuanya akan berpulang pada kegigihan otoritas pajak dalam memaksimalkan pemasukan pajak dengan penegakan hukum yang tanpa pilih bulu dalam mengejar pencapaian target pajak. Sampai saat ini pajak masih merupakan unsur terbesar dalam pendapatan negara, oleh karena itu keseriusan dan ketegasan menjadi kunci utama. 

Mampukah target perolehan pajak dicapai pada situasi gejolak ekonomi seperti saat ini? ataukah masih akan meneruskan ‘tradisi’ tax ratio yang dibawah 12 persen?  Strategi apa yang harus segera dibenahi agar pencapaian target pajak 2018 dapat dicapai di tengah ‘turbulensi’ gejolak ekonomi seperti saat ini? Perlukah ada gerakan “Tax Amnesty II” dalam mendorong perolehan pajak negara dan meningkatkan lagi prosentase tax ratio?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Auditor Pajak, Analis Kebijakan Publik

Ditahun 2018, rapor Jokowi di bidang perekonomian banyak yang merah dari tingkat konsumsi domestik, pertumbuhan ekonomi, dan terakhir gonjang-ganjing nilai tukar rupiah. Namun, ada kabar menggembirakan yaitu dari sektor fiskal. Penerimaan pajak sampai semester I tahun 2018 telah mencapai 40,84 persen dari target atau sebesar Rp581,54 triliun. Angka ini menunjukan perbaikan yang signifikan dalam penerimaan negara. Bayangkan, semester I tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar 39,75 persen dari APBNP 2017. Namun, diakhir tahun pemerintah berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar 90,98 persen dari target APBN 2017. 

Artinya, dengan perbaikan angka realisasi tahun ini, kemungkinan besar akan terjadi perbaikan angka realisasi penerimaan dalam APBN 2018. Kami sendiri memproyeksikan bahwa pemerintah mampu mencapai 94 persen target penerimaan pajak dalam APBN 2018. Sebuah angka realisasi yang luar biasa melihat kenaikan target penerimaan pajak dalam APBN 2018 naik lebih dari 20 persen dari realisasi 2017.

Perbaikan kinerja ini sungguh diluar dugaan termasuk kami sendiri. Target penerimaan pajak dalam APBN 2018 yang naik lebih dari 20 persen dari realisasi tahun 2017 awalnya dianggap terlalu berat bagi pemerintah. Namun, dengan kinerja di semester I membuktikan bahwa pemerintah tidak perlu merubah target penerimaan pajak dalam APBN 2018.

Dengan proyeksi realisasi pajak sebesar 94 persen, defisit penerimaan pajak hanya Rp76,33 triliun. Dengan penerimaan cukai yang kami proyeksikan surplus Rp18,35 triliun, defisit anggaran tahun ini kurang lebih Rp250,68 triliun. Artinya, rasio defisit APBN terhadap PDB masih dibawah angka 2 persen (dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,1 persen). 

Memang dengan realisasi tahun ini pemerintah masih sulit untuk mencapai angka tax ratio sebesar 12,5 persen sesuai yang dianjurkan oleh IMF. Namun, tax ratio sebagai ukuran kinerja kita akui masih banyak kecacatan. 

Negara dengan sektor pertanian yang dominan secara alami memiliki tax ratio yang lebih rendah. Begitu pula dari sisi pendapatan, negara dengan pendapatan per kapita tinggi secara alami memiliki tax ratio yang lebih tinggi. Dengan demikian, peningkatan tax ratio bukan semata-mata dengan mendorong Direktorat Jendral Pajak namun lebih besar dari itu, perlu perbaikan struktur ekonomi Indonesia dan itu tak mungkin bisa dilakukan dalam jangka pendek, perlu jalan yang bertahap. 

Terlepas dari polemik tax ratio, kita patut mengapresiasi pemerintah yang telah memegang janjinya untuk menjaga APBN tetap kredibel. Terlebih untuk menteri keuangan Sri Mulyani yang memiliki janji diawal ia menjabat sebagai Menteri Keuangan di Era Jokowi untuk tidak akan merubah-merubah APBN terutama target penerimaan pajak. 

Kini, dengan janji-janji yang telah ditepati, kita tahu bahwa arah kebijakan pajak sudah berada ditangan dan diarah orang yang tepat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Target peneriman pajak pada 2018 kemungkinan akan sama atau tidak jauh berbeda dengan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, dengan shortfall Rp132,4 triliun di 2017. Meski saya tidak bisa memastikan kira-kira berapa angka shortfall untuk tahun ini, tetapi melihat kecenderungan yang ada, kemungkinan masih akan ada shortfall yang cukup besar.

Penerimaan pajak saat ini sebetulnya lebih didominasi oleh meningkatnya harga komoditas di luar negeri dan itu membuat penerimaan pajak ekspor dan impor kita agak lumayan. Harga batubara saja sekarang sudah mencapai 100 dolar AS per metrikton.   

Untuk menilai apakah kondisi pencapaian tax ratio kita masih akan tetap di bawah 12,5 persen sesuai dengan definisi IMF tentang tax ratio yang sehat bagi suatu negara untuk pembangunan berkelanjutan, menurut saya tax ratio Indonesia masih akan berkisar pada 10-11 persen. Jadi masih di bawah 12 persen. Itu realitas yang harus kita terima. Hal Itu lebih dikarenakan karena kondisi ekonomi kita masih terkendala hambatan strutural perekonomian dalam negeri dan kondisi perkonomian global atau luar negeri yang sekarang serba tidak pasti. Sumber-sumber penerimaan pajak yang semestinya potensial untuk penarikan pajak masih belum bisa tertangani dengan baik, terlebih di situasi pelemahan nilai mata uang rupiah sekarang yang pasti akan berpengaruh pada iklim usaha atau industri yang mau tidak mau akan mempengaruhi target penerimaan pajak.

Saya masih melihat yang agak lumayan tertangani adalah di bidang administrasi perpajakan yang sudah lebih rapih. Ada perluasan basis data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, dan sebagainya.

Target penerimaan pajak dalam satu periode pajak biasanya bisa diukur dengan indikasi berapa capaian angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Jika pertumbuhan ekonomi dapat diasumsikan akan bagus hasilnya atau sesuai target dan inflasi terkendali, maka otomatis target tax ratio atau target penerimaan pajak juga akan baik. Begitu pula yang berlaku sebaliknya.

Saya lihat pertumbuhan ekonomi kita sekarang akan berada di kisaran 5,1 persen dan inflasi sekitar 3,4 persen di 2018 maka sudah bisa diperkirakan berapa target penerimaan pajak kita yang realistis.

Hanya untuk supaya kita tetap menjaga iklim berusaha agar tetap produktif, maka otoritas pajak juga hendaknya jangan membuat kebijakan yang akan membuat pelaku usaha kembali mengambil sikap menahan belanja dan aktivitas. Rencana pengenaan pajak terhadap laba ditahan merupakan hal yang membuat para pengusaha mengeluh bahwa kebijakan-kebijakan pajak yang ditelurkan justru membuat blunder. Di tengah situasi perekonomian yang tidak menentu akibat pelemahan rupiah, resiko dampak perang dagang bagi perekomian Indonesia, masih lemahnya daya beli masyarakat dan lain-lain, jangan ditambah lagi dengan sinyalemen Dirjen Pajak yang berencana hendak menerapkan pajak bagi laba ditahan pengusaha.

Padahal bagi pengusaha, laba ditahan itu kan sudah dilepaskan dari unsur pajak dan memang sengaja diletakkan di pos itu dengan ekspansi. Kalau belum-belum sudah dihembuskan rencana pengenaan pajak bagi laba ditahan, maka pengusaha akan menahan diri bahkan mungkin pindah investasi di negara lain.

Jadi sekali lagi jangan membuat kebijakan yang justu kontra produktif bagi iklim dunia usaha dan otomatis juga akan mempengaruhi target penerimaan pajak. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Rasio pendapatan pajak terhadap PDB Indonesia sangat rendah sejak tahun 2012 sampai 2017, yakni 11,4 persen, 11,3 persen, 10,9 persen, 10,8 persen, 10,4 persen, dan 10,7 persen. Padahal, menurut IMF, apabila suatu negara ingin melakukan pembangunan berkelanjutan, maka tax ratio negara tersebut harus minimal mencapai 12,5 persen. Terlebih, dengan semakin meningkatnya kebutuhan pembangunan Indonesia, peningkatan pendapatan pajak merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan pembangunan tersebut.

Namun, di tengah kebutuhan peningkatan pendapatan pajak, justru terdapat banyak distorsi dalam administrasi perpajakan, seperti distorsi jenis aset modal yang disebabkan oleh perbedaan antara depresiasi pajak dan depresiasi ekonomi serta distorsi dalam sumber pembiayaan yang terjadi ketika perusahaan memotong biaya bunga namun tidak kembali ke sisi ekuitas dalam menghitung kewajiban pajak pendapatan perusahaan. Distorsi-distorsi tersebut menyebabkan misalokasi sumber daya yang dimiliki dan akhirnya membuat produktivitas menjadi rendah (IMF, 2017).

Memang otoritas perpajakan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong peningkatan perolehan pajak seperti berkolaborasi dengan 4 aplikasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Meskipun begitu, di sisi lain, mereka juga melakukan pelonggaran fiskal seperti menurunkan pajak pajak final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen dan insentif kemudahan restitusi pajak. Artinya, kenaikan target perolehan pajak tahun 2018 harus diiringi dengan peningkatan usaha dalam mendapatkan pajak dari para wajib pajak. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, niscaya target perolehan pajak tidak akan tercapai dan tax ratio masih berada di sekitar angka 10 sampai 11 persen.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak dan mencapai target perolehan pajak 2018 sebesar Rp1.424 triliun, pemerintah harus mengurangi segala distorsi dalam administrasi perpajakan sebab hal tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,3 persen, menurut lembaga dana moneter internasional. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan penyederhanaan dan penguatan administrasi perpajakan dan melakukan audit berbasis risiko atas pengembalian pajak pertambahan nilai, bukan terhadap semua permintaan pengembalian dana sehingga otoritas perpajakan bisa bekerja lebih efisien dan produktif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perlu Inventarisasi Perundangan dan Peraturan             Bukan Jumlah Peraturan Tapi Korupsinya Yang Penting             Sektor Pertanian Masih Gunakan Paradigma Lama             Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi