Menggusur Utopia Tata Ekonomi Dunia Baru
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 05 March 2019 18:00
Penulis
Watyutink.com - Sejak berakhirnya era Bretton Woods, pertanyaan besar yang “berseliweran” dalam diskursus perekonomian dunia adalah, sampai seberapa jauh sistem perekonomian kontemporer mampu memberikan kesejahteraan bagi sebagian besar penduduk negara-negara berkembang dan negara miskin di dunia.

Tatanan sistem dan implementasi praktik ekonomi yang ada saat ini terbukti jauh dari yang diharapkan guna menciptakan sebuah kemakmuran bersama yang sustain dan dapat diharapkan.

Negara-negara berpendapatan menengah bawah atau miskin di benua Afrika dan Asia yang kesulitan mengcreate jalan baru bagi kemakmuran tiap warganya, sering dinisbatkan karena keterbatasan teknologi atas sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, dan ketidakmampuan mengelola sumber daya manusia (SDM) yang terbelakang. Dari ketidakmampuan mengelola SDA dan SDM, negara miskin dan berkembang menjadi gagal untuk menaikkan nilai tambah hasil SDA menjadi produk yang berdaya saing tinggi untuk kemudian dishare ke pasar dunia.

Negara-negara industri maju, dengan keunggulan teknologi dan modal--belum lagi kedigdayaan militer--seakan mempunyai hak istimewa memaksa negara miskin dan berkembang untuk membuka pasar bagi produk-produk negara maju lewat serangkaian kesepakatan perdagangan bebas (baca: liberalisme) WTO dan forum-forum seperti G-20, APEC, AFTA dan lain-lain. Negara miskin dan berkembang, yang karena kesulitan mengembangkan produk dan kondisi perekonomian yang gagal bersaing, tetap tidak berdaya dan semakin tersungkur. Hanya menjadi pasar terbuka bagi produk-produk impor yang masuk dan menghabisi industri lokal. Belum lagi, standar-standar produk dan tarif yang harus dipenuhi oleh negara-negara berkembang menjadi trade barrier/tariff barrier tersendiri yang makin menyulitkan negara miskin dan berkembang.

Sementara upaya negara miskin dan berkembang yang mencoba “peruntungan” melalui format pendanaan (pinjaman) IMF dan World Bank, sering malah mendapatkan masalah baru dengan utang yang tidak kunjung lunas. Padahal syarat-syarat untuk mendapatkan “utangan” telah dipersiapkan dengan ketat.

Dengan tata ekonomi dunia yang tetap tidak menguntungkan bagi sebagian besar penduduk bumi, apakah berarti sistem perekonomian saat ini membutuhkan satu pendekatan baru bagi sistem perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan negara-negara yang kurang beruntung?

Kapiltalisme Eropa dan Amerika sendiri, mulai menuai masalah. Setelah keriuhan resesi 2008 akibat skandal subprime mortgage yang berbuntut panjang berupa gagal bayar sebagian negara eropa terhadap kewajiban-kewajiban internal dan eksternalnya, Amerika sendiri sejak pembenahan ekonomi setelah krisis 2008, mengalami defisit perdagangan parah hingga 375 miliar dolar AS dengan rival ekonomi utamanya, China.  Sejak mengalami defisit, kebijakan proteksionisme diberlakukan oleh Trump dan melancarkan perang dagang dengan China.

Efek perang dagang AS – China makin memperparah ketidakseimbangan global. China, yang merasakan dampak menurunnya perekonomian dan over production dalam negeri, malah semakin membebani negara miskin dan berkembang di Asia dan Afrika dengan tawaran pinjaman proyek yang bersyarat mudah, tetapi berbunga tinggi. Akibatnya, gagal bayar terjadi di sejumlah negara dan berakibat penyitaan oleh China terhadap aset negara-negara tertentu.   

Apa yang sebetulnya terjadi dengan sistem perekonomian dunia? Mengapa negara berkembang dan miskin seolah ditakdirkan selalu dalam kuasa imperialisme ekonomi negara-negara kuat? Sampai batas mana kiranya, situasi yang tidak menguntungkan ini harus ditoleransi oleh negara-negara miskin dan berkembang?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Untuk kondisi global, ada baiknya kita lihat faktanya dulu. Sebetulnya dunia saat ini sama-sama sedang mengalami krisis. Krisis tersebut ditandai oleh tiga hal, pertama, Krisis Over Production atau kelebihan produksi. Apa yang dibutuhkan oleh umat manusia sebetulnya sudah berlebihan. Otomotif, elektronik dan gadget, besi baja, oil & gas, food. Bahkan pangan yang sering kita bicarakan sebagai krisis pangan sebetulnya yang terjadi adalah kelebihan pangan di dunia. Padahal hanya 10 – 40 persen saja pangan yang masuk ke perut manusia. Selebihnya dibuang menjadi makanan sisa atau sampah. Hal itu karena tidak terserap oleh pasar.

Krisis Kedua, terjadi under consumption, atau kondisi dimana manusia tidak punya cukup sumber daya keuangan untuk membeli. Barang diketahui berlimpah ruah tapi masyarakatnya ternyata tidak punya uang atau tidak punya daya beli. Hal itu terjadi pada dua level, yang pertama level rakyat (people) dan kedua level state. Uang banyak, tetapi negara tidak cukup kuat untuk membeli. Di negara-negara berkembang saat ini, lebih dari 1,5 miliar penduduknya tidak bisa makan. Kelaparan karena tidak punya makanan. Jadi bukan lagi krisis, tapi kesengsaraan.

Ketiga, terjadi krisis Unbalance yang ditandai dengan terjadinya bubble finance. Terjadi bubble di pasar keuangan yang tidak sebanding dengan produksi yang ada. Sekarang menambah produksi untuk mengejar bubble finance sudah tidak mungkin karena terjadi over production. Jadi situasinya tidak ada jalan keluar.

Secara spesifik, harus diidentifikasi sebetulnya apa yang dialami saat ini oleh negara-negara maju. Negara-negara maju saat ini menghadapi krisis utang yang luar biasa besar. Public Debt Amerika Serikat (AS) sampai sekarang sudah berjumlah 21 triliun dolar AS. Sudah sekitar 300 persen lebih dari GDP AS. Utang negara-negara Eropa sendiri saat ini sudah 50 sampai dengan 130 persen GDP.

China sendiri public debt nya sudah di atas 300 persen GDP. Public debt China menjadi masalah bagi dalam negeri China karena sektor keuangan China sudah sangat terbuka. “BUMN” di China juga punya masalah, dan pemerintah daerah di China boleh mencari utang ke luar negeri. Akibatnya, utang China membengkak sangat besar dan itu sekarang yang sedang dihadapi China.

Negara-negara miskin di dunia saat ini justru menghadapi situasi ketidaklayakan untuk berhutang. Misalnya seperti Indonesia yang ingin berhutang banyak tetapi tidak mempunyai kelayakan lagi untuk berhutang, karena kemampuan membayar nya sangat membahayakan. Bukan Indonesia tidak bisa berhutang, tetapi risiko utang di negara-negara berkembang saat ini sangat tinggi.

Karena risikonya tinggi, maka imbal hasil nya harus tinggi. Hal itulah yang dihadapi negara berkembang sekarang. Akibat imbal hasil yang tinggi, maka lembaga-lembaga keuangan internasional menjadi kurang lazim memberi pinjaman dengan bunga-bunga tinggi sedari dulu, seperti World Bank (WB), ADB, IMF dan Africa Development Bank yang biasa menetapkan bunga sekitar 2 persen an.

Bank-bank yang berani melakukan ekspansi ke pasar-pasar berisiko hanya bank-bank internasional yang beroperasi lintas negara, yang bukan bagian dari IMF atau WB.  Era IMF dan WB sendiri sebetulnya sudah berakhir sebagai bank pembangunan atau untuk mengatasi masalah-masalah negara berkembang. Itu disebabkan karena risiko di negara-negara berkembang saat ini sudah tinggi sekali.

Kondisi ini yang kemudian menjadi “santapan” dari para “rentenir” murni internasional tersebut. Jenis-jenis lembaga keuangan seperti itulah yang banyak tumbuh di dalam sistem keuangan China sekarang. Kita mau berhutang berapa saja diberi dan persyaratannya mudah tetapi bunganya tinggi. Memang karena risiko nya juga tinggi, jaminannya biasanya aset atau kekayaan.  Jika gagal bayar maka asetnya diambil alih atau disita. Kalau dengan WB tidak ada model penyitaan seperti itu.

Bahkan sekarang saran-saran dari IMF dan WB menjadi aneh-aneh. Misalnya menyarankan mengurangi ketergantungan kepada hutang, membicarakan HAM dan kemiskinan dan sebagainya. Sementara negara-negara miskin dan berkembang sekarang sudah tidak mengacu kepada saran dan masukan IMF dan WB.

Jadi sistem perekonomian yang sekarang memang tidak memungkinkan negara berkembang untuk maju. Soekarno menyatakan, krisis kapitalisme itu seperti harimau lapar di padang yang tandus. Dia pasti akan garang sekali dan apa saja akan disantap. Motivasi untuk melampiaskan kerakusan akan sangat besar.

Hal itulah yang sedang terjadi. Krisis tertinggi di dalam kapitalisme itu adalah terjadinya financial crisis. Terjadi krisis dalam sistem keuangannya. Sehingga daya rusaknya besar karena kerakusannya juga besar.

Kita akan sulit sekali membayangkan. China sendiri punya public debt sekitar 31,7 triliun dolar AS pada akhir 2018. Pertumbuhan ekonomi China turun dari dua digit ke satu digit menjadi hanya 6, 5 persen dari 11 persen pada 2010. Itu adalah angka penurunan yang dahsyat sekali. Dengan demikian, China sudah tidak bisa ekspansi di dalam lagi dan dia harus intervensi pasar-pasar di luar China. Dalam rangka ekspansi sektor keuangan ke luar China inilah yang menimbulkan kerusakan di negara-negara yang menjadi sasaran investasi nya, dan pasti akan dikeruk habis. Bukan karena maunya China, tapi karena tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Jadi China menghadapi pertumbuhan ekonomi yang rendah, sementara ada risiko menghadapi dana-dana yang mereka pegang yang sebetulnya juga bukan uang China, tapi dana dari pinjaman. China harus menghutangkan juga kepada pihak lain yang tentunya akan berkali lipat imbal hasilnya.

China menghutangkan ke luar China dalam bentuk proyek-proyek yang seluruh kebutuhan proyeknya akan diekspor dari China. Hal itulah yang seringkali menyebabkan proyek-proyek tersebut tidak berpengaruh kepada perekonomian lokal. Tetapi justru hanya menambah kewajiban saja. Itu hanya akan menyebabkan dampak bagi ekonomi China seperti penciptaan lapangan kerja dan lain-lain. Tetapi sekeras apapun China akan ekspansi keuangan dalam bentuk mega proyek, tetap saja ekonomi China akan jatuh, dan itu harus kita waspadai.

Harus diwaspadai karena penduduk China yang besar akan menyebabkan warga China berlarian ke sana kemari, dan seluruh Asia akan menghadapi dampaknya.

Jadi memang masalah ini harus menjadi masalah yang sangat serius yang harus dipikirkan oleh pemerintah China dan para pemberi utang kepada negara China.

Sekarang, urgent harus mengevaluasi sistem perekonomian dan sistem keuangan global. Jika hendak dilanjutkan proses ini, maka siap-siap saja kita akan runtuh bersama-sama. Ekonomi Amerika dan China akan runtuh, lalu Jepang Korea juga runtuh, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia.

Bagi Indonesia, sepanjang jalan yang digunakan oleh dunia internasional adalah jalan persaingan, kompetisi lalu saling mengunci dan saling memproteksi maka masalah global tidak akan bisa diselesaikan. Tetapi kalau kembali kepada komitmen Soekarno maka akan kembali ke model yang lain seperti kerjasama, cooperation.

Rujukannya sudah jelas dan hanya satu, yakni setelah Komunisme dan Kapitalisme hancur dan sekarang kapitalisme sudah menciptakan kerusakan parah di sektor keuangan, maka jalan keluarnya adalah kembali kepada “Bandung Sprit”.

Kembali kepada komitmen “Dasa Sila Bandung”. Karena justru di sana lah ajaran untuk menentang segala bentuk persaingan, dominasi, eksploitasi dan saling memangsa. Dunia hanya bisa menyelesaikan masalah ini melalui kerjasama atau cooperation dalam pengertian yang genuine, yang original.

Sebuah kerjasama yang dibangun atas dasar prinsip-psinsip saling tolong menolong. Bukan dalam bentuk menumpuk keuntungan. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Kelas Menengah Indonesia pada 1946 sudah membuktikan patriotisme mereka dengan membeli Pinjaman Nasional yang mencatat penerimaan hasil obligasi tersebut dari Jawa dan Madura senilai f.318.644.500,- dan untuk Sumatera f. 208.330.100,-  Mereka rela dan percaya bahwa elite Nasional Indonesia akan memimpin negara ini untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Pinjaman itu tentu saja mengalami nasib tergerus dengan merosotnya nilai rupiah selama 74 tahun merdeka.

Membaca sejarah tidak bisa sepotong-sepotong, tahun ini Singapura akan merayakan bicentennial sejak Raffles keluar dari Indonesia dan bermukim di kota pulau itu. Sejak itu memang imperium Belanda dan Inggris memperebutkan hegemoni global.  

Yang pertama menikmati imperium global era modern abad ke XVI adalah Spanyol yang mengangkangi harta karun Amerindian di Amerika Selatan dengan Pax Hispanica. Kemudian selama 2 abad VOC memonopoli perdagangan hasil bumi Nusantara dengan imperium Hindia Belanda. VOC bertahan 2 abad dan bangkrut bukan karena perlawanan kekuatan Nusantara, tapi Vergaan Onder Corruptie (Bangkrut karena korupsi). Ditersukan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan Pax Neerlandica. Belanda menjadi imerium terkaya pada abad 17-18.

Imperium ketiga lebih fair karena mengandalkan meritokrasi inovasi dan invensi iptek dalam bentuk revolusi industri. Pax Britannica akan menjadi imperium global ke 3 pada abad XIX. Setelah Perang Dunia I maka Amerika Serikat menggantikan Inggris menjadi imperium Pax Americana sampai Abad XXI. Sekarang dia harus menghadapi multipolar Pax Consostia G20. Nah, Indonesia termasuk dalam G20 dan harus lihai memanfaatkan ASEAN secara  canggih.   

Baca analisis PDBI berjudul Imperium Asean Raya sebagai resep out of the box menghadapi pesimisme dan rasa fatalis minter dari orang yang mudah terkecoh dengan ujaran tidak percaya diri .

Maju terus dengan kekuatan ASEAN seperti diyakini PDBI sejak 1980. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Kadang memang kita tidak tahu apa motivasi negara pemberi utang. Dulu ketika periode pak Harto ada adagium bahwa dalam setiap utang yang terjadi itu selalu ada penjajahan ekonomi.  

Pada periode sebelum Indonesia punya pasar obligasi, Indonesia berutang secara bilateral dan multilateral. Utang itu biasanya mengandung conditionality atau syarat-syarat yang menyebabkan kita tidak leluasa dalam menggunakan utang tersebut. Contohnya dulu kita utang inkind bentuknya atau dalam bentuk barang. Misalnya ketika Jepang hendak membantu Indonesia memberikan pinjaman, maka membantunya dalam bentuk barang atau dikatakan membantu dalam bentuk teknologi, padahal teknologi yang diberikan mungkin teknologi yang sudah usang.

Akibatnya Indonesia tidak punya keleluasaan dalam pengelolaan utang, sementara Indonesia membayar dalam bentuk uang cash kepada jepang.

Banyak utang-utang yang dikaitkan dengan proyek-proyek strategis. Kalau China memberi utang kepada negara-negara di Afrika, Srilanka kebanyakan mereka membangun infratruktur, padahal mungkin kemampuan membayarnya tidak diketahui atau agak terbatas. Tetapi sekarang tergantung kepada negara bersangkutan, apakah mau menerima conditionality yang ditetapkan.

Kalau ditarik perumpamaan secara pribadi tentu kita ingin bahwa pinjaman itu aman dengan syarat-syarat tertentu yang menurut kita hal itu wajar. Tetapi itu sangat tergantung pada negara masing-masing.

Indonesia pasca krisis 1997-1998 mulai menerbitkan obligasi melalui pasar komersial di tahun 2003. Tentu ada plus minusnya dibanding utang dalam bentuk unilateral ataupun multilateral. Utang unilateral dan multilateral biasanya memang berbunga murah. Waktu jatuh tempo nya juga lebih panjang.

Berbeda dengan IMF yang akan memberi bantuan utang ketika kita dinilai sedang kesulitan neraca pembayaran. Kalau tidak sulit maka tidak diberi. Kalau World Bank itu seperti bank umum, artinya bisa dicairkan misalnya ketika kita hendak membangun infrastruktur dan dengan bunga rendah.

Hegemoni negara maju memang sedikit banyak bisa dikaitkan dengan isu utang. Negara-negara emerging countries atau negara berkembang  itu biasanya tidak punya tabungan. Atau jika ada tapi tabungannya rendah untuk membiayai investasi. Itu yang seharusnya dihindari. Tabungan rendah karena pendapatannya juga rendah. Negara berkembang seperti di Afrika itu memang punya sumber daya alam yang bisa diolah dan mereka punya teknologinya, tapi pertanyaannya, yang bisa menikmati hasil sumber daya alam itu masih dipertanyakan. Kalau bicara GDP per kapita misalnya 4.000 dolar AS atau sekitar Rp 4 jutaan, itu berarti seolah-olah sebatas UMP semua. Padahal ada yang pendapatannya 4 juta dolar AS. Mereka yang memiliki pendapatan sebesar itu biasanya mereka yang menguasai sumber daya alam. Hal itu terlihat dari data perbankan mereka yang punya tabungan di atas Rp2 miliar misalnya, itu jumlah rekeningnya sedikit. Jumlah rekening sedikit, tapi uangnya banyak.

Jadi kalau bicara tabung nasional rata-rata memang rendah karena PDB per kapita kita masih seperti itu. Hal itu terjadi juga di semua negara.

Jika kita hendak investasi tapi tidak punya cukup dana, maka mau tidak mau akan mencari pinjaman. Tetapi pinjaman itu seperti tadi disebutkan, ada kecenderungan conditionality. Di situ sebagai negara kita harus pandai-pandai mengevaluasi mau diterima atau tidak. Jika menolak, maka harus mencari di pasar internasional. Kelemahannya, pinjaman di pasar internasional pasti bunganya akan lebih tinggi dan tidak ada alasan untuk tidak membayar atau default.

Kalau meminjam dengan negara lain memang cenderung ada moral hazard, jika gagal bayar atau default itu masih bisa dinego, misalnya. Tetapi jika dengan pasar internasional itu tidak bisa.

Penilaian kami, apa yang terjadi saat ini kuncinya sebenarnya pada tabungan nasional. Kita tidak punya tabungan nasional yang cukup tinggi dan cadangan devisa kita memang terbatas. Tetapi itu memang umum terjadi di negara-negara emerging market.

Jadi memang isu utang sering dikaitkan dengan penjajahan secara ekonomi. Tapi Amerika itu adalah negara yang utangnya paling banyak di dunia terhadap negara lain. Namun, utangnya dalam bentuk utang yang diambil dari market, jadi tidak bisa dijajah. Tabungan mereka juga rendah. Orang Amerika rata-rata pendapatannya katakanlah 4.000 dolar AS per bulan, tetapi utangnya bisa 7 ribu sampai 8 ribu dolar AS. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Membicarakan tatanan ekonomi dunia saat ini tidak bisa lepas dari sejarah tumbuhnya negara-negara maju. Terutama ketika negara-negara tersebut belum menjadi seperti sekarang. Perdebatan peta jalan negara-negara industri maju saat ini : Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya ternyata dimulai dari kebijakan proteksionis terhadap “industri bayi”nya (infant industry protectionism policy).

Ekonom berkebangsaan Korea Selatan, Ha-Joon Chang pada 2002 menulis dalam bukunya yang terkenal Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective menyimpulkan bahwa perdagangan bebas (free-trade) bukanlah yang mengantarkan berbagai negara di Eropa dan Amerika menjadi negara industri maju. Bahkan Jepang sebelum menyejajarkan diri sebagai negara industri maju juga melakukan kebijakan proteksionis terhadap “infant industry”nya. 

Chang menyarankan agar IMF dan Bank Dunia meninjau penerapan kebijakan pada negara-negara yang dibantu mengatasi permasalahan ekonomi, karena sesungguhnya tidak ada kebijakan praktik terbaik (best practice policy) yang dapat berlaku pada semua negara. Selanjutnya WTO melonggarkan kebijakan bagi negara-negara yang akan melindungi “infant industry”nya untuk periode tertentu, sebagaimana pernah dilakukan negara-negara industri maju dahulu. 

Meski saran Chang sudah digaungkan lebih dari satu dekade, namun sampai saat ini negara-negara berkembang masih kesulitan bertransformasi menjadi negara-negara industri maju. Masih menurut Chang, negara-negara industri maju yang didominasi Eropa dan Amerika Serikat telah menyepak tangga  naik ke tingkat negara industri maju, sehingga negara-negara berkembang tidak dapat menapaki rute atau jejak yang pernah mereka lalui. 

Oleh karena itu, China dan Korea Selatan memilih membuat tangga baru yang berbeda dengan tangga yang digunakan negara Eropa dan Amerika Serikat. Tangga menuju negara industri maju yang dibuat China dan Korea Selatan relatif sama yaitu akuisisi teknologi. China memfasilitasi ribuan bahkan ratusan ribu industri skala rumahan untuk berproduksi, sambil menguasai teknologi. Bahkan China sempat dicap sebagai pencuri teknologi karena tidak melindungi paten teknologi negara-negara Barat. 

Korea Selatan mengandalkan etos kerja sumberdaya manusianya yang luar biasa dalam akuisisi teknologi melalui disiplin dan komitmen tinggi, yang berorientasi hasil. Orang Korea dikenal sebagai pekerja keras dan persisten dalam menguasai suatu teknologi hingga berhasil. Namun demikian dalam skala tertentu baik China dan Korea Selatan meski membuka diri terhadap barang impor, masih tetap melindungi pasar domestik bagi sebagian produk yang sedang diproduksi industrinya. 

Apa yang dilalui China dan Korea Selatan kiranya menjadi inspirasi banyak negara berkembang di berbagai belahan dunia. Bagi Indonesia, yang dikaruniai sumber alam melimpah sebenarnya bisa tumbuh menjadi negara industri maju melalui akuisisi teknologi. Khususnya kelapa sawit, karena di dunia ini hanya Indonesia dan Malaysia yang merupakan produsen terbesar. Indonesia harus mengembangkan teknologi untuk mengolah kelapa sawit menjadi berbagai produk bernilai tinggi yang mampu menjadi pengungkit (leverage) sektor-sektor industri lainnya. 

Hal lain yang berpotensi sangat besar mengantarkan Indonesia menjadi negara industri maju berikutnya adalah : akuisisi teknologi informasi dan komunikasi yang menggerakkan ekonomi kreatif. Hal ini akan mengubah lapangan bermain (playing field) bisnis dan perdagangan dunia yang selama ini dikuasai negara-negara maju Eropa dan Amerika Serikat. Negara-negara berkembang lainnya harus memahami potensi dan karakteristik sumberdayanya untuk menjadi negara industri maju.

Cryptocurrency, blockchain technology, cashless payment serta sistem produksi-bisnis berbasis IoT antara lain merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi sistem ekonomi dunia sekarang dan masa datang. Sudah saatnya negara-negara berkembang mempersiapkan sumberdayanya untuk memanfaatkan hal-hal tersebut, jika tidak ingin tertinggal lebih jauh dari negara-negara maju. 

Pada titik inilah, generasi milenial di setiap negara seakan menjadi pelari ke-empat dalam perlombaan lari estafet yang menentukan suatu negara menyentuh garis finish dengan waktu singkat atau tidak. Generasi milenial di setiap negara harus didukung peningkatan kapasitasnya dalam mengakuisisi teknologi agar kemajuan negaranya dapat terwujud. Bagaimana dengan generasi milenial Indonesia sebagai pelari keempat yang memegang tongkat estafet untuk dibawa hingga menyentuh garis finish? (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Kalau saya melihat justru negara berkembang terutama di emerging market, di Asia terutama, sekarang malah menjadi kutub baru. Kalau kita melihat juga Amerika dan terutama Eropa yang mengalami penurunan perekonomian, begitu pula dengan Amerika dan Jepang yang stagnan, tapi kita melihat emerging market di kawasan Asia justru mengalami perkembangan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional yang cukup signifikan.

Malah justru negara-negara barat mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Ada kecenderungan negara-negara barat saat ini menghindari kesepakatan perdagangan internasional, padahal dulu mereka yang memaksa negara berkembang untuk masuk dalam kesepakatan perdagangan bebas internasional. Mereka terkesan menarik diri karena justru mereka sekarang yang kalah, sementara Asia menguat.

Dalam konteks itu sebenarnya Asia sedang mendapatkan momentum. Bahkan ada yang menyebut saat ini adalah abadnya Asia.

Memang, jika dilihat negara-negara non emerging market masih butuh banyak dorongan. Tetapi kalau kita melihat tren di Afrika sekarang, mereka sebenarnya justru tumbuh lumayan signifikan. Negara Afrika yang selama ini tertinggal justru sedang tumbuh seperti Ethiopia dan Somalia. Negara-negara yang dulu sangat tertinggal saat ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat siginifikan. Bahkan Ethiopia sendiri mengalami pertumbuhan ekonomi 8-9 persen.

Jadi negara-negara non Barat justru sedang mendapatkan momentumnya pada periode saat ini.

Lembaga-lembaga keuangan seperti IMF dan World Bank saat ini masih menawarkan bantuan ke negara-negara yang dianggap membutuhkan, tetapi tetapi format nya lebih ke bilateral ketimbang multilateral. Jadi sudah berubah tidak seagresif dulu. China yang sekarang berkembang malah menawarkan bantuan utang ke negara-negara lain seperti  Srilanka, Zimbabwe dan negara-negara Afrika lainnya.

Hanya masalahnya seperti yang terjadi misalnya di Srilanka dan Zimbabwe juga Pakistan, mengalami kegagalan manajemen pengelolaan utang sehingga dalam beberapa kasus mereka mengalami gagal bayar.  Ketika gagal bayar, maka proyek-proyek mereka disita oleh China. Sehingga China memiliki pelabuhan di negara tertentu. Hal itu sebenarnya yang harus kita waspadai dan evaluasi.

Dengan demikian dalam konteks kekuatan ekonomi, China saat ini sudah cukup kuat dan mereka sanggup memberi utang kepada negara-negara lain.

Negara-negara emerging market di Asia yang sekarang sedang tumbuh signifikan sebenarnya terletak pada keterbukaannya. Seperti di Vietnam, mereka lebih outward looking, begitu juga dengan Myanmar yang lebih terbuka. Thailand dan Malaysia juga cukup terbuka dengan kerjasama ekonomi internasional. Justru Indonesia yang masih harus memperlajari beberapa strategi perkembangan ekonomi dan masih harus terus dievaluasi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional

Kebangkitan ekonomi Indonesia selama Orde Baru (setidaknya sampai Pelita V) adalah berkat dukungan utang yang cukup masif melalui konsorsium IGGI dan kemudian CGI. Padahal saat itu Indonesia masih merupakan ekspor minyak bumi.

Kondisi perekonomian negara-negara maju dengan melimpahnya likuiditas pada saat itu mengharuskan mereka menyalurkan kelebihan likuiditasnya ke negara-negara berkembang. Pada masa itu mereka menyodorkan utang dengan persyaratan yang relatif ringan. Kondisi seperti itu menyebabkan menumpuknya utang yang sebenarnya kurang diperlukan yang kemudian dijuluki dengan “utang najis” (Oudius debt).

Kita masih ingat bahwa pada saat Indonesia mengalami kesulitan membayar utang, sejumlah kalangan menyarankan supaya kita meniru Argentina “ngemplang utang’’. Tidak bayar utang, terutama utang yang masuk kualifikasi najis tadi. Tapi, demi menjaga kepercayaan terhadap kreditur, Pemerintah pada saat itu lebih memilih restrukturisasi utangnya. Dan kepercayaan itu terpelihara sampai sekarang. Apalagi saat ini posisi utang Indonesia relatif aman. Defisit APBN, yang tentunya harus ditutup dengan utang, tidak melebihi rambu 3 persen PDB dan rasio utang terhadap PDB selama 4 tahun terakhir stabil pada rata-rata 27,9 persen PDB, jauh di bawah yang diperbolehkan oleh UU 60 persen PDB. Memang pada masa kampanye pemilu/pilpres ini banyak yang mempersoalkan utang untuk pembangunan infrastruktur. Tapi Pemerintah juga sudah menunda sejumlah proyek infrastruktur yang bermuatan komponen utang luar negeri yang besar. Yang juga sering dipersoalkan adalah utang dari China.

Untuk diingat saat ini yang memiliki “kelebihan” likuiditas hanya China. Jadi kalau pada era Orba dulu yang banyak menyodorkan utang dengan biaya murah adalah negara-negara industri maju Barat, kini giliran China. Mendapatkan utang dari China relatif mudah. Lalu orang mengkhawatirkan invasi China seperti di Afrika dan Srilanka melalui penguasaan aset di negara-negara itu karena mereka gagal bayar utangnya.

Sebelum berlanjut, kita cermati dahulu upaya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Dari data Kementerian Keuangan dapat dibaca bahwa pemerintah berhasil mengurangi tingkat defisit APBN dari 2,25 persen (2014) menjadi 1,75 persen (2018). Memang jumlah utang nominal meningkat luar biasa dari Rp 2.608,8 triliun pada 2014 menjadi Rp 4.418,3 triliun pada 2018 tapi rasio utang terhadap PDB masih pada kisaran yang sama yaitu rata-rata sekitar 28 persen dalam empat tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa kemampuan kita membayar utang tidak menurun.

Yang harus dicermati adalah struktur utang Indonesia yang terdiri dari utang pemerintah, swasta dan BUMN. Jumlah utang Indonesia pada akhir tahun 2018 berjumlah 376,8 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut utang pemerintah sekitar183 miliar dolar AS atau sekitar 48,6 persen dari total utang luar negeri Indonesia, sisanya adalah utang swasta dan BUMN. Utang swasta inilah yang harus dicermati karena berbeda dengan utang pemerintah yang bisa direstrukturisasi, utang swasta ini tidak bisa direstrukturisasi. Dan karena semua utang swasta selalu memerlukan jaminan pemerintah maka jika gagal bayar pemerintah ikut kena getahnya (bill out). Namun sepanjang menyangkut utang pemerintah dari China untuk membangun infrastruktur misalnya, dapat dikatakan sampai saat ini relatif aman.

Namun demikian secara keseluruhan, keamanan tingkat utang harus dilihat dari kemampuan membayar kembali. Untuk membayar utang luar negeri diperlukan devisa. Pada masa lalu kita masih dapat  devisa besar dari ekspor minyak bumi, ekspor komoditi primer dan bahkan sebagian dari ekspor komoditi manufaktur. Sekarang ini keseluruhan kemampuan tersebut telah jauh menurun yang ditandai dengan besarnya defisit neraca perdagangan yang pada 2018 mencapai 8,57 miliar dollar AS dan ini merupakan yang terburuk sejak 1975. Defisit perdagangan yang luar biasa ini dipicu oleh besarnya impor migas, impor bahan baku dan penolong bahkan impor komoditi pertanian (termasuk pangan) selama tiga tahun terakhir ini. Sementara ekspor migas kita jauh lebih kecil dibandingkan dengan impornya sedangkan harga-harga komoditi primer yang harganya selalu fluktuatif, belakangan mengalami penurunan harga, ditambah dengan ekspor dari industri manufaktur mengalami penurunan drastis. Jika pada masa lalu Indonesia masih ekspor komoditi manufaktur seperti tekstil, produk elektronik, sepatu, dan lain-lain, kini industri tersebut telah mengalami kemunduran akibat menurunnya daya saing. Kalau kecenderungan ini tidak segera diatasi memang kemampuan kita membayar utang luar negeri akan terus menurun dan berarti tidak hanya utang dari China yang membahayakan, tapi juga semua jenis utang luar negeri, terutama utang swasta.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020