Menimbang Efek Pembangunan yang Memiskinkan
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 28 May 2019 17:30
Penulis
Watyutink.com - Salah satu soal yang masih selalu menjadi ganjalan dalam perencanaan pembangunan wilayah perdesaan terkait proyek pembangunan infrastruktur strategis adalah, bagaimana agar pembangunan tersebut dapat memberikan multiplier effect positif yang berguna bagi warga masyarakat terdampak.

Contoh paling nyata yang dapat diangkat adalah sisa-sisa persoalan konflik dari proses pembangunan waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, pembangunan waduk Jatigede di Sumedang Jawa Barat, waduk Kotopanjang Sumatera Barat, dan Pembangunan jalan tol lintas Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berbeda dengan pembangunan infrastruktur skala menengah kecil seperti pembuatan gorong-gorong, embung ataupun jalan desa, pembangunan waduk atau Dam di Indonesia sering menyisakan masalah yang berkepanjangan. Pembangunan infrastruktur waduk skala raksasa acapkali memunculkan masalah sosial berujung konflik antara warga terdampak dengan aparatur pemerintahan.

Mulai dari konflik ganti rugi lahan atau sawah penduduk yang tergusur, puluhan desa plus sarana sosial yang harus terkubur di kedalaman waduk, initimidasi aparat dalam proses relokasi, dan ketidaksesuaian janji ketika sosialisasi awal tentang fasilitas sosial yang didapat dengan kenyataan yang dihadapi penduduk di lokasi yang baru.

Penduduk yang terdampak waduk Kedung Ombo misalnya, hanya mendapat ganti rugi Rp250 per m2. Padahal, proposal Bank Dunia dari proyek senilai 283,1 juta dolar AS ini menyebutkan seharusnya warga berhak atas ganti rugi rata-rata Rp417 per m2. Akibat kecilnya uang ganti rugi yang diperolah, warga terdampak tidak bisa membeli tanah pengganti di lokasi tidak terdampak yang mencapai Rp10 ribu per m2. Ataupun jika dipaksakan membeli, warga harus pasrah hanya bisa membeli tanah dengan ukuran yang jauh lebih kecil ketimbang sebelumnya.

Lain lagi dengan sekitar 3000 an jiwa warga terdampak yang memilih mengikuti program relokasi dengan transmigrasi ke wilayah Mukomuko, Bengkulu. Janji mendapatkan rumah beserta adanya irigasi, bendungan dan tanah subur seperti di Jawa ternyata jauh dari cerita yang diiklankan di TV.

Kisah-kisah kepahitan serupa juga dialami oleh warga terdampak pembangunan waduk Jatigede di Jawa Barat dan Kotopanjang, Sumatera Barat. Inkonsistensi dalam janji ganti rugi lahan atau sawah milik penduduk, dampak kerusakan lingkungan seperti di Kotopanjang, dan perbedaan kondisi di pemukiman baru dengan yang dijanjikan, menjadi cerita pilu yang sungguh harus dicarikan jalan keluar.

Lebih dalam lagi, dampak yang paling nyata dari efek yang tidak terkontrol itu adalah pembangunan yang dilaksanakan terkesan bukannya memberikan kemakmuran bagi warga terdampak, tetapi justru memiskinkan warga. Jika dulu punya rumah, sawah dan ternak, setelah terkena poyek pembangunan, sekarang hanya menjadi buruh tani dengan pendapatan seadanya.

Hal-hal tersebut juga terjadi pada efek pembangunan tol trans Jawa yang menyebabkan sepinya pembeli warung-warung  makan dan usaha kecil rakyat di sepanjang Pantura Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang dilewati tol  trans Jawa. Begitu pula kurang lebih dampak yang dialami penduduk terdampak di ring satu pembangunan sumur-sumur pengeboran minyak dan gas bumi.

Mengapa seolah tidak ada konsep utuh dari relokasi penduduk atau prakondisi bagi warga terdampak proyek pembangunan? Sehingga pembangunan yang dilaksanakan mestinya dapat memberikan multiplier efek positif? Mengapa yang muncul selalu cerita miring dari para warga terdampak? Apanya yang salah?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Dimana ada pembangunan infrastruktur di sana ada konflik. Inilah kenyataan yang sangat sulit dihindari oleh pihak pembangun dan terdampak. Masalahnya, sebagaimana kerap terbukti, terletak pada cara pandang dan perbesaran kepentingan.

Pihak pembangun melihat dalam konteks lebih luas yang belum tentu menguntungkan penduduk setempat. Mereka juga cenderung lebih memperhitungkan soal ekonomi, sedangkan penduduk setempat sangat mementingkan masalah sosial-budaya.

Dalam pembangunan bendungan misalnya, pihak pembangun bisa saja menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Bisa menjamin pasok air bagi sawah dan ladang yang ada maupun perluasannya nanti. Pembangunan dilakukan karena dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas lahan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Namun penduduk yang bermukim di sekitar proyek pembangunan bisa berpikir lain. Pembangunan harus ditolak karena akan menghancurkan kehidupan sosial budaya mereka. Berbagai tradisi yang sangat penting untuk menjaga persaudaran akan hilang karena tak ada lagi tempat untuk melakukannya. Desa yang dengan susah payah dibangun selama bergenerasi akan lenyap atau terpecah belah.

Dari segi ekonomi pun muncul kekuatiran, bila lahan dijadikan proyek, anak-cucu mereka bisa menjadi gelandangan. Tanpa lahan, hidup mereka tak berarti apa-apa. Ini karena tak hanya keterikatan ekonomi yang mengikat mereka dengan lahan tapi juga moral. Maklum, sudah bergenerasi lahan yang mereka garap memberi penghidupan.

Ada juga yang kuatir bahwa mereka akan menjadi penonton atau kuli setelah pembangunan selesai. Orang-orang asing dari kota bahkan luar negeri akan berdatangan untuk membangun tempat wisata dan sebagainya. Menyulap desa yang asri menjadi kawasan yang mewah namun milik orang lain.

Bagaimanapun juga tentu ada yang melihat sebuah pembangunan infrastruktur sebagai peluang untuk memperoleh uang sebanyak mungkin dengan memasang harga setinggi mungkin untuk lahan yang dimiliki. Agar dibeli, biasanya berkat kepiawaian aktor intelektualnya, mereka tak segan memakai aksi jalanan. Mereka memberi pilihan kepada pihak pembangun, menerima harga yang ditawarkan atau proyeknya akan diganggu terus.

Semua itu tentu membutuhkan perundingan yang adil dan jujur. Bukan perundingan abal-abal yang berakhir dengan penderitaan masyarakat setempat. Sebagaimana telah berulang kali terjadi,  setelah masyarakat menyerahkan lahan,  uang pembayaran meluncur ke kantung para koruptor. Ada juga kasus uang yang sampai ke pemilik lahan tak sesuai dengan yang dikeluarkan okeh pemilik proyek.

Kongkalikong antara koruptor dengan calo lahan juga masih marak dalam pembangunan infrastruktur. Merekalah yang sesungguhnya mengacaukan situasi. Mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada masyarakat. Mereka tak segan meningkatkan ketegangan sosial agar harga tanah menggila sehingga bisa menggaet komisi lebih besar.

Tak kalah penting yang membuat masyarakat tak begitu serius mendukung pembangunan infrastruktur adalah bobroknya kualitas. Sudah lama masyarakat dijengkelkan oleh infrastruktur seperti jalan, jaringan irigasi dan sebagainya yang rusak jauh sebelum waktunya.

Kejengkelan lain yang membuat masyarakat enggan berkorban untuk pembangunan infrastruktur adalah manfaat yang tak jelas. Contohnya adalah kembangunan LRT di Palembang, dan Bandara Kertjati di Jabar. Ini membuktikan bahwa perencanaan yang amburadul ikut menjadi penyebab munculnya respon negatif dari masyarakat.

Yang perlu digarisbawahi dari semua ini adalah bukan pencitraan yang diutamakan dalam pembangunan infrastruktur tapi perencanaan yang matang. Stop ugal-ugalan! (pso)

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Pembangunan tidak hanya membawa hal-hal baik namun juga menimbulkan dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun manusia dengan segala yang terkait. Menjadi kewajiban perencana pembangunan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut sehingga tidak mengecilkan kemaslahatan pembangunan. Namun demikian masih ditemui di lapangan bahwa terjadi masalah-masalah lingkungan maupun sosial sebagai dampak pembangunan. Bahkan ada hal-hal yang luput dari perencanaan dan antisipasi para perumus kebijakan perencanaan pembangunan. Bagaimana meminimalisasi ekses pembangunan menjadi hal yang penting untuk disadari, namun tidak mudah dilakukan mengingat berbagai pertimbangan dan kepentingan para pihak terkait pembangunan itu sendiri.

Bappenas sebagai lembaga perencana pembangunan nasional menjadi tumpuan untuk dapat memaksimalkan manfaat pembangunan dengan meminimalkan efek negatifnya. Dokumen-dokumen resmi perencanaan pembangunan dari Bappenas antara lain RPJM 2015-2019 seharusnya juga memuat usaha-usaha mitigasi efek negatif pembangunan. Hal ini penting untuk menjadi acuan bagi semua Kementerian/Lembaga dalam mentranslasikan kebijakan dan strategi ke program-program kegiatan pembangunan.

Mengingat manusia sebagai penerima manfaat pembangunan, maka upaya pembangunan tidak hanya berwujud fisik sebagai indikator keberhasilan namun perlu memasukkan aspek sosial budaya pembangunan agar kesejahteraan rakyat secara utuh dapat dicapai. Sosiolog perlu diajak turun serta dalam perencanaan pembangunan sehingga dapat mempertimbangkan aspek sosial budaya terhadap efek negatif pembangunan. Pengalaman-pengalaman yang terjadi saat pembangunan Kedung Ombo, waduk Jatigede, tol trans Jawa, PLTU Batang dan beberapa tempat lainnya dapat menjadi referensi dalam merumuskan upaya mitigasi efek negatif pembangunan dari aspek sosial budaya.

Selain itu pemerintah perlu memperluas lingkup kerja lembaga advokasi publik seperti Ombudsman  yang tidak hanya mengurusi pelayanan publik namun dapat menjadi fasilitator perselisihan masyarakat karena timbulnya efek negatif pembangunan. Memang hal ini tidak mudah karena akan merevisi undang-undang, namun untuk jangka panjang negara Indonesia sudah menyediakan mekanisme mitigasi efek negatif pembangunan.

Tujuan pembangunan Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Upaya memitigasi efek negatif pembangunan sudah harus dimulai saat ini dalam menyongsong RPJM 2020-2024. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar