Menjadikan Desa Kembali Berdaya
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 31 October 2018 17:30
Penulis
Pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi kata kunci dari program pembangunan wilayah perdesaan, selain pembenahan sektor pertanian. Memberdayakan, dimaksudkan sebagai aktivitas terprogram untuk menjadikan warga desa mampu menghidupi diri dan keluarganya, dengan memanfaatkan potensi desa yang ada.

Ironisnya, program pemberdayaan yang selama ini dijalankan seperti kehilangan kemampuan untuk memperbaiki taraf hidup warga perdesaan.  

Padahal Desa di Indonesia dengan potensi asli pertanian (dalam arti luas) dapat dimanfaatkan untuk revitalisasi potensi ekonomi desa. Namun belakangan hari desa semakin kehilangan elan vitalnya sebagai basis sosial ekonomi petani dan warga perdesaan lainnya.

Sejak lama, program pemberdayaan masyarakat perdesaan menjadi salah satu kegiatan utama tiap pemerintahan di Indonesia. Konsep-konsep pemberdayaan masyarakat bagi 83.184 wilayah desa dan kelurahan (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan) silih berganti mewarnai aktivitas pemberdayaan perdesaan (CSR, PNPM, OVOP dan lain-lain).

Namun, seiring dengan semakin masifnya alih fungsi lahan pertanian menyebabkan profesi petani menjadi profesi yang tidak lagi menjanjikan. Jumlah petani pun menyusut sekitar 5 juta an orang (2003-2013).

Kaum muda perdesaan, memilih bekerja serabutan di perkotaan yang barangkali lebih mempunyai nilai tambah ekonomis. Hal itu mengakibatkan jumlah petani usia muda semakin sedikit.

Apakah desa memang telah menjadi wilayah yang akan semakin tertinggal? Bisakah desa dikembalikan kepada fungsi asalnya dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada?

Belakangan, ada aksi menarik dari beberapa korporasi swasta ataupun BUMN. Korporasi tersebut melakukan pemberdayaan masyarakat dan mendorong perekonomian perdesaan dengan berbasiskan potensi pariwisata.  Misalnya pembentukan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) pada kawasan wisata Borobudur dan Gunung Kidul serta di beberapa daerah di Jawa Timur.

Kabarnya, ada sebagian pemuda asal desa kawasan wisata yang telah kembali dari rantau dan ikut dalam Balkondes membina potensi wisata di daerahnya.   

Namun, hanya menjadikan titik tolak Balkondes di sektor pariwisata semata sepertinya menafikan realitas bahwa desa tetap harus memperhatikan sektor agraris atau pertanian. Dan kebutuhan pembenahan sektor pertanian adalah sesuatu yang tidak lagi bisa ditawar.

Menjadi fakta tak terbantahkah sebagaimana data BPS Juli 2018 bahwa selama 4 tahun terakhir 2014-2018 gini rasio perdesaan melebar, upah riil buruh tani menurun serta indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan memburuk.

(Baca Juga : Ironi-ironi Data Penurunan Kemiskinan)

Memang, ada pemberian dana desa sejak 2015. Tetapi karena yang disasar adalah infrastruktur--itupun karena konon yang paling mudah memanfaatkan kucuran dana desa adalah untuk infrastruktur--maka perbaikan taraf hidup warga perdesaan menjadi kurang diperhatikan.

Begitu pula teknologi android dari perusahaan FinTech (Financial Technology) yang ikut merambah perdesaan. FinTech, ditengarai mampu memberdayakan masyarakat desa. Teknologi android menjadi alternatif pendanaan baru bagi kelompok warga perdesaan.

Dengan demikian, bagi desa ada banyak pilihan untuk survive. Tetapi, seberapa efektifkah untuk membangkitkan kembali elan vital wilayah agraris ?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Efektif atau tidaknya pemberdayaan masyarakat, lebih banyak tergantung pada kapasitas dari pemerintahan desa tersebut. Bagaimana pemerintahan desa bisa mengatur potensi-potensi itu. Pertama, dia harus menentukan sektor dimana akan berperan, dan seberapa besar peluang bisa diberikan. Kedua, tergantung bagaimana mensinergikan BUMDes dengan kegiatan-kegiatan korporasi. Tetapi untuk mensinergikan kiranya BUMDes harus lebih dulu dibangun dengan kuat, juga good corporate governance.

Sebelumnya BUMDes harus mengidentifikasi dulu mana peluang-peluang pokok yang harus dipegang oleh BUMDes dan mana yang bisa disinergikan dengan korporasi.

Ketiga, penggunaan dana desa seharusnya tidak lari semua ke pembangunan infrastruktur. Karena kalau hanya ke infrastruktur sepertinya tidak mau bersusah payah dan juga tidak punya kreativitas. Paling mudah memang menggunakan  kucuran dana desa untuk program infrastruktur.

Infrastruktur sendiri sebetunya sudah diambil oleh banyak bagian pemerintahan. Ada PUPR, lalu dana pertanian, pemerintahan provinsi, daerah dan kabupaten juga masing-masing hadir berikut anggaran yang telah disediakan. Jadi, dana desa itu sebaiknya digunakan untuk peningkatan kemakmuran sosial ekonomi dan juga untuk pendidikan dan perbaikan sumber daya manusia dan kultural.

Apalagi presiden Jokowi sudah menyatakan akan meningkatkan SDM dari manusia Indonesia. Oleh karena itu dana desa harus sudah diperuntukkan ke sana. Untuk itu, institusi yang penting harus kembali masa yang lalu yakni dengan memanfaatkan Koperasi Unit Desa (KUD) dan BUMD. Jika sekarang yang diambil nampaknya hanya BUMD, tetapi koperasi sendiri tak tersentuh.

Barangkali banyak pihak yang sudah malas untuk mengatur koperasi. Padahal di sana ada prinsip-prinsip yang bagus seperti asas musyawarah dan juga pendidikan. Jadi dua kelembagaan ekonomi desa yang sudah ada itu (BUMD dan Koperasi) harus dihidupkan kembali. Kemudian jika ada intervensi modal, dia harus dalam kerangka penguatan 2 lembaga tersebut.

Pada sistem ekonomi kita memang memungkinkan semuanya harus berjalan.  Misalnya korporasi itu kalau beperan sebagai investor dan dia bisa bekerjasama dengan penduduk lokal. Kami kira memang dibolehkan. Itu lah investasi swasta. Tetapi yang terpenting pada saat yang bersamaan dua-duanya harus dihidupkan (koperasi dan BUMD) dan jangan ditinggal.

Jadi nanti kemakmurannya desa akan disangga oleh 3 pilar itu. BUMD, KUD dan investasi swasta. Kalau tidak demikian atau ada ketimpangan, maka akan terjadi seperti terjadi di tempat lain. Usaha swasta menjadi terlalu dominan, lalu masyarakat hanya sebagian kecil yang menjadi kaya dan sebagian besar lainnya tetap saja miskin dan terpinggirkan.

Padhal yang kita cita-citakan tentang desa bukan seperti itu. Platform mengenai kesejahteraan sosial bersama tetap harus ada.

Untuk 2019 kita harapkan penggunaan dana desa harus lebih dari pada sekadar membangun infrastruktur. Dan itu hanya bisa dilaksanakan dengan 2 cara. Pertama, adanya peningkatan kapasitas dari pemerintahan desa. Karena selama ini bagaimana sumber daya yang mengurus desa sepertinya tidak pernah kita kelola dengan baik.

Untuk peningkatan kapasitas itu bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, atau bermitra dengan lembaga pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi memang punya kepentingan secara profesional, tapi tidak profit oriented. Konsep triple helix untuk tingkat desa selayaknya harus dihidupkan lagi. Kapasitas desa diperbaiki dengan cara didampingi oleh pemerintah yang ada di atasnya maupun oleh lembaga pendidikan tinggi.

Pendampingan yang selama ini disediakan oleh pemerintah harus ditingkatkan kapasitasnya atau program peningkatan capacity building. Selian itu, para pendamping itu harus belajar dengan good practices. Apa yang penah sukses diterapkan di tempat lain, itu yang harus ditiru dan dipelajari. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Pembangunan perdesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, mengingat kawasan perdesaan yang masih dominan (82 persen wilayah Indonesia adalah perdesaan). Dengan kawasan perdesaan yang begitu besar, tingkat kemiskinan di perdesaan juga lebih besar dibandingkan area perkotaan. Berdasarkan data BPS (2018), jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 15,81 juta orang per Maret 2018 atau 13,20 persen dari total penduduk di perdesaan. Walaupun persentasenya menurun dari tahun ke tahun, namun penurunannya cenderung melambat pada 3 tahun terakhir.

Indeks kedalaman kemiskinan daerah perdesaan pada Maret 2018 di tingkat 2,37. Sedangkan daerah perkotaan di angka 1,17. Hal ini berarti pengeluaran rata-rata penduduk miskin di perdesaan lebih jauh dari garis kemiskinan daripada pengeluaran rata-rata penduduk miskin di perkotaan. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan di daerah perdesaan juga lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Angka indeks keparahan kemiskinan di daerah perdesaan mencapai 0,63, sedangkan daerah perkotaan sebesar 0,29. Artinya ketimpangan antara masyarakat miskin di desa lebih tinggi daripada masyarakat miskin di kota.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di atas, maka pemerintah sangat getol untuk mengeluarkan program pembangunan desa melalui dana desa. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah berharap kemiskinan di desa dapat berkurang. Dana desa yang sudah disalurkan kepada pemerintah desa juga meningkat dari tahun pertama kali disalurkan pada tahun 2015. Pada tahun 2015, dana desa yang disalurkan pada tahun 2015 sebesar Rp20 triliun. Pada tahun 2017, dana desa yang disalurkan mencapai Rp58,2 triliun. Tahun 2018, dana desa yang dianggarkan mencapai Rp60 triliun.

Dalam perjalanan pengembangan sebuah desa, pembangunan desa lebih dititikberatkan di lingkup kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan terbentuk karena kesamaan kepentingan dalam mengembangkan wilayah kawasan perdesaan. Pengembangan tersebut dapat berupa pengembangan sumber daya pertanian maupun sumber daya lainnya demi kepentingan masyarakat setempat. Kawasan perdesaan ini membuat hilangnya batasan-batasan adminitratif untuk masyarakat desa melakukan kolaboratif pengembangan kawasan. Desa-desa yang melakukan kolaborasi atau kerjasama antar desa mempunyai pembangunan yang lebih baik jika dibandingkan desa yang membangun kawasannya secara individual.

Salah satu aspek penting dalam pembangunan kawasan perdesaan adalah adanya pembangunan ekonomi dengan membuat produk unggulan kawasan Perdesaan (Prukades). Produk unggulan sendiri adalah suatu barang ataupun jasa yang dikuasai pengerjaannya oleh suatu daerah, dimana memiliki nilai ekonomi,  mampu menyerap tenaga kerja, dan mengandung unsur sosial sebuah daerah. Jadi suatu produk unggulan daerah mempunyai dampak ekonomi dan sosial sebuah daerah.

Namun, pembangunan desa melalui Prukades masih sangat kesulitan untuk bersaing dengan barang saingan dari luar desa. Masalah infrastruktur ataupun kelembagaan BUMDesa atau BUMDesa Bersama masih menjadi masalah laten yang dihadapi sebuah kawasan perdesaan. Padahal beberapa komoditas sangat potensial untuk dikembangkan seperti produk melinjo di kawasan perdesaan di Pandeglang, ikan Nila di kawasan perdesaan di Bengkulu, maupun produk jasa pariwisata di beberapa kawasan perdesaan.

Pengembangan Prukades ini sebagian besar memang diambil dari hasil kekayaan alam dari sebuah kawasan perdesaan. Maka sektor agraria akan meningkat seiring dengan pengembangan Prukades. Dampak jangka panjangnya adalah akan menarik minat tenaga kerja, terutama tenaga kerja muda.

Guna menunjang pengembangan Prukades, memang salah satunya adalah mengundang lembaga pembiayaan untuk masuk untuk pembiayaan Prukades. Pembiayaan tidak menutup kemungkinan dari perbankan, fintech, maupun usaha pembiayaan dari BUMDesa maupun BUMDesa Bersama.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen FISIPOL, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Dalam upaya menjadikan semua sumber daya desa bermanfaat dan strategis, dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak di desa untuk memaksimalkan potensi yang ada. Permasalahan ketimpangan semakin meluas, sumberdaya desa bisa habis oleh kuasa kapital atau kuasa kepentingan, masyarakat lagi-lagi makin termarjinalisasi, sementara negara harus hadir, aktivis dan akademisi dinantikan perannya.

Upaya pertama adalah, memetakan aktor yang ada di desa. Lalu bagaimana semua dapat memiliki visi misi yang sama untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Artinya kepentingan hadirnya Negara di desa dapat sambutan dari warga negara pemilik kedaulatan. Nah, semua aktor itu harus punya mindset tersebut. membangun visi misi tersebut butuh media, waktu, kurang lebih perlu menjadikannya sebagai bahan diskursus di antara mereka secara terus menerus. 

Kedua,  terkait kepentingan pengelolaan properti desa. Peluang untuk membangun kesepahaman sebenarnya bisa dilakukan. Namun tidak cukup hanya saling pengertian di antara para pihak. Artinya, tetap saja mereka harus melakukan kompromi untuk memastikan apa yang diinginkan bisa tercapai atau bisa sama-sama menguntungkan.

Bagi Negara, ukurannya adalah terciptanya keadilan sosial. Sementara bagi masyarakat khususnya dalam hal properti, maka properti harus diafirmasi tetap sebagai properti milik masyarakat. Jadi tidak dilakukan terabasan atau jalan mudah terjadinya akuisisi kalau kasusnya adalah lahan untuk pembangunan kawasan. Meskipun Undang Undang dapat menjadi dasar perubahan peruntukan, memang kepentingan masuknya investasi, dapat menjadikan prioritas kehendak merubah peruntukan,. Namun perlu banyak pertimbangan serius. Karena negara juga menjamin hak warganya. 

Semua pihak sadar ada kebutuhan pragmatis, termasuk masyarakat atau desa yang punya properti itu. Hal itu sangat dimungkinkan apabila properti desa dialihkan penggunannya kepada pihak yang dianggap lebih mampu sesuai dengan kepentingan peruntukan, misalnya untuk proyek vital nasional. Namun tentang hak atas properti tanah dan perubahan peruntukan perlu tindakan hati-hati dan perhitungan dengan kesungguhan hati untuk tetap berpihak pada masyarakat yang paling terdampak. 

Hal ini yang kemudian menjadi tidak sederhana. Artinya, kompromi harusnya jadi pilihan dengan tetap dilakukan komunikasi persuasi yang intens dan sering, dalam posisi setara. pihak aparatus yang mestinya memberikan penyadaran dulu untuk kepentingan penerimaan warga dengan kesadaran kolektif yang sama. Bahwa kalau warga tidak bisa memanfaatkan propertinya atau belum bersedia, maka perlu dicek lagi.  Dan itu sebenarnya adalah yang menjadikan Pelayanan publik tahu kekurangan dan ketepatannya dari enabling proses yang dilakukan aparatus penyelenggara pelayanannya. Kita bisa paham bahwa hal seperti itu memang tidak mudah. 

Dalam kerangka ini ada persoalan pragmatis kepentingan selain aparatus pelayanan publik yang ada di desa dan daerah belum berkapasitas, atau jika sudah berkapasitas mungkin belum punya orientasi untuk memaksimalkan sumber daya lokal agar tetap pada posisinya untuk kebaikan dan kemudian terutilisasi sebagai aset produktip berkelanjutan sebagai properti publik dan tetap menyertakan warga sebagai pemegang hak. 

Itu bagian pertama dan kedua persoalan ini. masih ada masalah terkait peruntukan. Untuk ini pemahaman untuk kompromi tersebut harusnya berpihak dan menempatkan semua sumber daya desa pada tempatnya yang strategis. Memang ada tahapan untuk pengawalan proses dari para aparatur dan semua pihak lainnya. Pihak independen seperti Akdemisi, CSO penting dihadirkan. Itu semacam prasyarat.

Kemudian ada yang lebih repot lagi ketika misalnya kebijakan dasar tata ruang dan wilayah harus diubah. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dalam Undang-undang Tata Ruang dan Wilayah ada proses partisipatoris tetapi seringkali dilakukan tidak baik atau asimetris. Khususnya dalam keterbukaan informasinya dan keterwakilan. Semestinya adalah deliberasi sebagai pendekatannya dan pelibatan semua warga.  Karena keterwakilan sering bias kepentingan, seringkali menjadi jebakan baru, sering dianggap merupakan satu pendekatan tapi menjadi keharusan.

Muatan Undang-undang Tata Ruang dan UU Desa, sebagai contoh. Itu punya muatan pengaturan partisipasi aktif. Pada UU Desa sudah memberikan ruang partisipasi, pemberdayaan,  dan dana yang cukup untuk memungkinkan terjadinya hal itu. UU Tata Ruang, pengaturan review RDTR berkala juga secara partisipatip,  sayangnya tidak sampai menyebutkan metode untuk proses yang dilaksanakan oleh Negara sampai pada tingkatan untuk memastikan ke”berhak”an masyarakat sebagai warga Negara (citizenship) yang dimiliki oleh masyarakat yang harusnya dipenuhi oleh negara,  termasuk belum jelasnya pengelolaan data dengan pengaturan data tunggal dan sebagai sumberdata terbarukan utk semua  sektor pelayanan dan pembangunan di kawasan. 

Hal itu antara lain yang selama ini tidak sempurna dilakukan.

Desa seharusnya bisa tumbuh dengan kekayaan kearifan, kekuatan lokal, modal sosial, dan kemampuan tokoh setempat untuk bersama-sama menjadi pelaku perubahan atau "pembangunan". Meski demikian tetep membutuhkan mitra yang berpihak. Di sini perlu kemampuan berkolaborasi dimiliki oleh mereka yang dapat berpihak kepada warga.

Kalau pihak swasta jelas punya logika sendiri. Dia pasti berorientasi keuntungan. Menjadi tidak normal kalau swasta di depan memberikan manfaat tanpa adanya hitung-hitungan ekonomis. Salah pendekatan justru dapat dinyatakan sebagai tindakan penyimpangan.  Sementara Undang-undang CSR dan UU PT yang menjelaskan bahwa hal itu dapat dilakukan setelah dia tahu ada manfaat atau keuntungan. Lain halnya kalau BUMN, yang bisa tampilkan komitmen CSR di depan dalam paket pemberdayaan karena ada kepentingan negara untuk kondisifitas investasi yang dilakukan.

Untuk itu aparatur Negara di kawasan perdesaan seharusnya dapat memfasilitasi suatu forum yang kondusif untuk saling berbagi informasi,  konsultasi dan penjajagan kolaborasi diantara para pihak untuk memastikan adanya rencana bersama misalnya. Dan cara yang terbaik adalah menggunakan pendekatan deliberasi. Memang pola deliberasi ini melibatkan banyak pihak dan banyak orang sehingga wajar memerlukan sumberdaya dan energi yang memadai dari semua pihak.

Oleh karenanya penting ada peran dari katalis-katalis yang bisa menjalankan fungsi-tugas untuk pemenuhan-kepentingan tersebut. Hal itu yang sering tidak sungguh-sungguh diusahakan. Kalau toh ada pendamping desa maka di situ seringkali ada persoalan yang lain. Memang sudah ada kebijakan untuk melibatkan pendamping desa. Tapi jumlah dan beban yang ada sudah banyak yang menyampaikan tidak sepadan, menjadi tidak mudah. Pada sisi lain ada potensi literasi digital dari warga dalam pemanfaatan HP Cerdas dan kemudahan aplikasi medsos berbasis internet. Ini bisa menjadi terobosan dalam atasi disrupsi digital zaman now, jika ada kemauan dan komitmen dari pemangku pemerintahan. Piranti tersebut perlu dikembangkan, katalis diberi peran dan ada akses ke rencana pembentukan kebijakan maupun program. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Teguh Santoso, S.E., M.Sc.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad, Peneliti Center for Economics and Development Studies

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir