Menteri Terbaik Dunia 2018, Tiket 'Nyalon' Mbak Ani di 2019?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: twitter.com

 

15 February 2018 10:00
Penulis
Terpilihnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi Menteri Terbaik Seluruh Dunia (The Best Minister in the World) menjadi berita paling membahagiakan dan membanggakan bagi Indonesia saat ini. Penghargaan “Best Minister in the World Award” yang diadakan setiap tahun sejak 2016 ini langsung diberikan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Proses seleksi pemilihan nominator dan penentuan pemenang “Menteri Terbaik di Dunia 2018” dilakukan oleh Ernst & Young (EY) yang dianggap oleh pihak panitia sebagai lembaga independen. Proses penyaringan dilakukan dengan analis mikro dan makro di berbagai sektor, lalu ditentukan nominasinya. Kemudian para nominator menteri terbaik dunia tersebut dinilai oleh para juri berdasarkan sejumlah kriteria, seperti kebijakan dan kepemimpinannya apakah memiliki dampak sosial, dampak ekonomi, skalabilitas, inovatif, dan tentu kualitas kepemimpinannya itu sendiri.

Dalam sambutannya saat menerima penghargaan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan apresiasi setelah menjadi penerima pertama penghargaan ini dari Asia. Penghargaan ini, menurut Mbak Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) merupakan pengakuan dunia terhadap kerja kolektif pemerintah, dalam bidang ekonomi.

Sebagai Menteri pertama Asia yang menerima penghargaan “Menteri Terbaik di Dunia”, tentu sangat prestisius dan membanggakan. Tetapi menjadi anomali, karena sektor ekonomi tengah menjadi sorotan publik.

Dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi, ‘berkubang’ di level 5 persen, dengan digit di belakang koma terus merosot, APBN mengalami defisit yang hampir menyentuh angka 3 persen, naiknya impor dan merosotnya nilai ekspor, serta tingkat investasi yang ‘mandek’, selalu ‘dipunggungi’ oleh Vietnam, Malaysia, dan negara tetangga di Asean lainnya. Juga semakin menggunungnya utang Indonesia. Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia hingga akhir November 2017 mencapai sekitar Rp4.562 triliun.

Penghargaan yang diterima Sri Mulyani ini bak ‘udan kethek’ (hujan monyet), turun air hujan yang menyegarkan dari langit di saat matahari tengah bersinar terik. Memberikan kesegaran sekaligus mengagetkan banyak pihak. Sehingga kemudian, memunculkan banyak pertanyaan publik, memang benar layakkah Sri Mulyani menerima penghargaan tersebut di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang tengah ‘kedodoran’? Bahkan, beberapa pengamat politik dan ekonomi menyebut bahwa ada ‘hidden agenda’ di balik penghargaan tersebut. Benarkah demikian?

‘Hidden agenda’ tersebut, menurut para pengamat dititipkan oleh ‘bohir’ dunia  barat yang selama ini mendominasi kue ekonomi di Indonesia –memanfaatkan sumber daya alam, yang kemudian di era Jokowi tiba-tiba kebijakan ekonominya dibelokkan ke dunia timur (China). Apalagi Sri Mulyani sebelumnya telah 6 tahun memimpin World Bank sebagai Direktur Pelaksana, sehingga --tentu saja, akrab dengan para ‘bohir’ barat tersebut.

Akankah label “Menteri Terbaik Dunia 2018” membuka peluang Sri Mulyani digandeng Jokowi dalam Pilpres 2019? Atau mungkin akan lebih dulu dilamar SBY untuk disandingkan dengan AHY, mengingat Mbak Ani pernah menjadi srikandi andalan SBY?

Atau bahkan, dengan kekuatan sponsor dari 'bohir' dunia barat, Mbak Ani justru didorong untuk menjadi RI1? Jangan lupa, Bung Karno pernah berujar, "Jangan pilih pemimpin yang dipuja-puji bangsa asing, karena itu tipu daya semata."

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sepanjang Indonesia berdiri, Indonesia pernah memiliki 29 orang Menteri Keuangan (Menkeu)--termasuk Menkeu Sri Mulyani. Tapi yang memegang posisi Menkeu terlama selama 15 tahun adalah Menkeu ke-15, Ali Wardhana, dari 1968-1983 lanjut jadi Menko Perekonomian 1983-1988. Beberapa Menkeu ada yang menjabat 2 kali tidak berturut-turut, berselang dengan Menkeu lainnya, seperti AA Maramis (Menkeu ke-2), Syafrudin Prawiranegara , dan Sumitro Djojohadikusumo.

Dua tokoh terakhir yang saya sebut tersebut juga ajaib karena pernah terlibat pemberontakan PRRI/Permesta 1958. Tapi yang satu mujur karena lari ke luar negeri dan melanglang buana sebagai politisi pelarian selama 1957-1967, dan kembali langsung jadi Menteri Perdagangan Kabinet Soeharto 1968-1973 dan Menristek 1973-1978.

Sementara,  Syafrudin terkenal  dengan “Gunting Syafrudin” karena dia adalah Menkeu yang menggunting uang pada 1950. Syafrudin kemudian jadi Gubernur BI pertama sejak nasionalisasi De Javashce Bank menjadi Bank Indonesia (BI) 1951-1953, dilanjutkan sampai 1958 sebagai Gubernur BI pertama. Sebelumnya ada 16 Gubernur De Javasche Bank orang Belanda sejak 1828-1951.

Pada era perang kemerdekaan, Syafrudin menjadi Ketua PDRI ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditahan Belanda dalam agresi kolonial kedua  pada 19 Desember 1948. Tapi 10 tahun kemudian, Syafrudin jadi Perdana Menteri (PM) PRRI dan ikut ‘memberontak’, lalu tertangkap dan ditahan di tahun 1961-1966.

Jadi riwayat Menkeu Indonesia memang penuh warna-warni politik yang kental dan bersinggungan dengan "penjara". Karena politik maupun karena "skandal korupsi",  atau gado gado politik dan korupsi.

Dalam buku menyambut Prof Ali Wardhana, saya menulis panjang lebar tentang riwayat Menkeu dan Gubernur BI yang total mencapai 15 orang sejak kemerdekaan. Dari semua (7 orang) presiden yang pernah memimpin Indonesia, serta 29 orang Menkeu dan 15 Gubernur BI, empat di antaranya pernah menjabat kedua posisi tersebut. Syafrudin, Lukman Hakim, Sumarno, Radius Prawiro lah yang mungkin  "bersedih hati" menyaksikan kemerosotan nilai Rupiah yang pada 1950 setara dengan 1 dollar Malaya/Singapura--waktu itu belum lahir Malaysia. Ke-4 orang tersebut di ‘alam’ sana, harus menyaksikan sekarang 1 dollar Singapura = 3 Ringgit Malaysia dan senilai Rp10.000.

Kinerja Menkeu bisa diukur dari pelbagai kriteria. Namun, kalau kita melihat 72 tahun merdeka, kita harus prihatin karena kinerja ekonomi kita "memble". Tidak mampu ekspor dan surplus devisa. Meski ini bukan cuma urusan Menkeu, tapi juga urusan Menteri Pertanian, Perindustrian, Perhubungan, PUPR, dan lain lain yang bertanggung jawab untuk produksi sektor ekonomi tersebut secara kompetitif. Juga bukan cuma salah Menteri Perdagangan karena dia tidak memproduksi barang apapun, hanya mengatur impor-ekspor saja. 

Selamat memperoleh penghargaan kepada Menkeu Sri Mulyani. Semoga bisa dimanfaatkan dalam sidang World Bank IMF yang di selenggarakan di Bali pada Oktober 2018 nanti, dengan memperoleh arus dana investasi yang bertambah besar, sebagai apresiasi nyata terhadap kinerja ekonomi Indonesia.  Bukan sampai cuma jadi “award” saja. Dan, orang asing pemberi penghargaan jangan hanya "di mulut" saja menganugerahkan gelar, tapi giliran ditagih “mana investasi anda?”, cuma cengar cengir  meninggalkan pertanyaan yang memojokkan itu. Jangan memberi gelar secara " NATO", No Action Talk Only.

Menkeu Djuanda dan Menteri Muda Keuangan Notohamiprojo menghapus angka satu nol dari Rp1.000 dan Rp500 pada 29 Agustus 1959 memicu pengunduran diri Mr Lukman Hakim sebagai Gubernur BI ke-2 dan digantikan Sutikno Slamet. Keduanya sama-sama dari PNI.

Pada 13 Desember 1965, Menkeu Sumarno dan Gubernur BI Jusuf Muda Dalam melakukan sanering, mengganti mata uang Rupiah dari Rp1000 uang lama, menjadi hanya Rp1 uang baru. Maka Bung  Karno pun jatuh di 11 Maret 1966. Setelah itu, Menkeu Ali Wardhana melalukan 3x devaluasi pada 1970, 1971  dan 1978 diikuti oleh Menkeu Radius pada 1983 dan 1986. Soeharto kapok dan malu melakukan devaluasi. Karena itu, Menkeu Sumarlin hanya melakukan gebrakan Sumarlin 1991. The rest is history, Soeharto jatuh karena rupiah ambruk lagi dari Rp2.250 ke level Rp17.000 pada Januari 1998, hingga kemudian lengser di 21 Mei 1998. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Sekarang ini para kapitalis global sedang happy menyaksikan liberalisasi ekonomi Indonesia yang bahkan tercepat dalam sejarah Indonesia. Enam belas paket kebijakan ekonomi, yang semuanya berisi liberalisasi, telah diluncurkan dalam tiga tahun terakhir.

Presiden Jokowi sendiri telah menyatakan paket demi paket akan terus diluncurkan sampai peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business) Indonesia setara dengan negara maju. Sebuah pernyataan yang membuat kaum nasionalis gelisah karena membuka peluang besar bagi kolonialisme ekonomi, dimana Indonesia hanya akan menjadi pemasok bahan mentah, tenaga kerja murah, dan konsumen.

Lihat saja, liberalisasi supercepat ala Jokowi membuka banyak peluang bagi kapitalis asing untuk berkiprah dari industri hulu sampai tingkat eceran. Di sektor keuangan, modal asing sudah hampir sepenuhnya mendominasi bisnis perbankan swasta papan atas. Indonesia cuma tinggal nama.

Hanya saja, kalau melihat popularitas Jokowi yang berkecendrungan merosot secara konsisten, para kapitalis global tentu merasa perlu mempersiapkan calonnya sendiri, setidaknya sebagai ban serep Jokowi, untuk menghadapi Pilpres 2019 mendatang. Sebagaimana layaknya kapitalis dimana saja,  mereka menginginkan agar kepentingan bisnisnya tak terganggu, dan bisa terus melakukan ekspansi.

Bila mereka menjatuhkan pilihan ke Sri Mulyani, tentu karena dianggap sejalan  dengan Jokowi. Apalagi Sri Mulyani juga telah terbukti memberi keuntungan besar kepada para pemain utama di pasar uang global. Buktinya, belakangan ini pemerintah makin gencar berburu utang berbunga tinggi di pasar komersial.

Nah, bila nanti Sri Mulyani menjadi penerus Jokowi, mimpi kaum nasionalis untuk membatasi ruang gerak modal asing di Indonesia akan pupus. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Saya diminta pendapat mengenai Sri MuIyani Indrawati (SMI) yang dinobatkan sebagai Menteri Terbaik Dunia 2018. Terus terang saya juga bingung menjawabnya. Saya berpikir keras, apa yang membuat SMI dinobatkan menjadi Menteri Terbaik sedunia. Padahal Beliau baru menjabat sebagai Menteri Keuangan hanya satu setengah tahun saja sejak pertengahan 2016.

Saya juga bertanya-tanya, kriteria apa yang digunakan juri untuk menilai penobatan menteri terbaik sedunia di Dubai beberapa waktu yang lalu? Alangkah baiknya kalau kreiteria tersebut dibuka untuk umum, karena masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat: apa kelebihan SMI dibandingkan dengan menteri-menteri lainnya di dunia?

Karena SMI adalah menteri keuangan, maka penilaian terhadap Beliau pasti terkait erat dengan kinerja kementerian keuangan, antara lain kinerja ekonomi. Ironisnya, kinerja ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir ini malah  tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara Asia lainya seperti Vietnam, Filipina atau India.

Pertumbuhan ekonomi Vietnam tahun 2015 hingga 2017 masing-masing sebesar 6,7 persen, 6,2 persen dan 6,8 persen, jauh lebih tinggi dari Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Filipina untuk periode yang sama bahkan lebih spektakuler, masing-masing 8,0 persen (2015), 7,1 persen (2016) dan 6,7 persen (2017). Dengan kinerja ekonomi dan keuangan yang jauh lebih baik ini, apakah kita masih berani mengatakan menteri kita lebih dari para pemimpin (baca: menteri) Vietnam dan Filipina?

Mari kita juga renungkan secara obyektif, apakah SMI juga lebih baik dari menteri (keuangan) China? Di samping membukukan pertumbuhan ekonomi tinggi terus menerus selama 40 tahun, ya selama 40 tahun, para pemimpin (menteri) China juga terbukti dapat membawa ekonomi China selamat dari kekhawatiran hard landing, karena ekonomi China dianggap mengalami bubble. Kemungkinan hard landing ini diperkirakan oleh  banyak ekonom ternama dunia termasuk pemenang nobel sejak 2010an, tetapi sampai sekarang tidak terjadi apa-apa. China juga selamat dari krisis global finansial dan ekonomi tahun 2008 karena kepiawaian para menterinya dalam memberi stimulus dan penyelamatan ekonomi domestik. Dengan kondisi ekonomi China yang sedemikian kompleks dan kinerja yang sedemikian positif, apakah kita masih berani meng-klaim bahwa pemimpin kita saat ini (yang baru menjabat satu setengah tahun saja) lebih baik dari pemimpin China?

Dengan demikian, kita bertanya-tanya sisi kebijakan ekonomi manakah yang diterapkan yang membuat kriteria SMI layak dinobatkan menjadi Menteri Terbaik Sedunia, hanya dalam waktu kerja satu setengah tahun saja sejak diangkat menjadi menteri keuangan pada pertengahan 2016?

Jadi, sinopsis watyutink dengan judul “Menteri Terbaik Dunia 2018, Tiket ‘Nyalon’ Mbak Ani di 2019?” sudah sangat tepat mempertanyakan keberhasilan tersebut apakah lebih bermotif politik. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Sebagai warga negara Indonesia (WNI), saya bangga dan sangat mengapresiasi atas terpilihnya Sri Mulyani sebagai Menteri Terbaik Dunia. Apalagi Beliau merupakan Menteri pertama dari Asia yang mendapatkan penghargaan sangat bergengsi tersebut. Apakah beliau layak mendapatkan penghargaan tersebut? Apakah ada 'hidden agenda' dari para bohir global? Apakah dengan mendapatkan penghargaan tersebut mbak Ani punya peluang besar baik untuk RI 1 maupun RI 2? Itu semua merupakan hal lain.

Jika melihat tim seleksinya, yaitu Ernst & Young, yang independensinya tidak diragukan, maka terpilihnya Mbak Ani sangat kredibel. Memang ada kalangan yang meragukan kelayakan Mbak Ani mendapatkan penghargaan tersebut. Hal ini mengingat dari kriteria-kriteria penilaian baik pada level mikro maupun makro ekonomi mengalami stagnasi. Sektor riil hampir tidak bergerak, impor semakin besar sementara kinerja ekspor terseok, sehingga mengundang Presiden Jokowi menyentil para menteri ekonominya, khususnya Menteri Perdagangan. Utang juga semakin membengkak untuk menutup APBN yang defisit, target penerimaan pajak juga tidak tercapai.

Tetapi kesemuanya bukan hanya semata tanggung jawab Mbak Ani. Di balik itu semua, jika dianggap sebagai keberhasilan adalah untuk jangka panjang. Meskipun penerimaan pajak tidak memenuhi target, tetapi Mbak Ani berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak dan objek pajak. Hampir tidak ada yang 'lolos' dari kejaran pajak. Lembaga-lembaga yang dianggap nirlaba sekalipun, seperti lembaga-lembaga pendidikan dan segala penerimaan dan pengeluarannya menjadi incaran pajak. Bahkan ada seloroh 'kuburan' juga sekarang dikejar pajaknya. Paling tidak, Mbak Ani berhasil menumbuhkan budaya pajak sebagai modal pembiayaan pembangunan.

Selain itu, alokasi dana yang sangat besar untuk membiayai infrastruktur mungkin sangat memberatkan APBN saat ini, bahkan harus ditomboki dengan hutang. Tetapi dampak infrastruktur ke depan akan sangat positif untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Jalan tol, toll laut, pelabuhan-pelabuhan dan lain-lain akan sangat berguna untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi di masa datang.

Adapun tentang kemungkinan adanya hidden agenda dari para 'bohir', sangat sulit dibuktikan. Ketika Mbak Ani dicurigai sebagai agen Neo Liberal ketika memegang jabatan tinggi di lembaga dunia, kenyataannya ia bersedia meninggalkan jabatan tersebut dan kembali berkhidmat di tanah air.

Dengan menyandang status sebagai Menteri Terbaik Dunia, Mbak Ani sangat layak bukan hanya untuk RI 2 tetapi bahkan untuk RI 1. Kualitas kepemimpinannya merupakan faktor terkuat untuk memimpin Indonesia. Ia memenuhi semua unsur kualitas pemimpin: cerdas, amanah, jujur. Yang tidak kalah pentingnya adalah unsur keberaniannya dalam mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer. Sama sekali ia jauh dari hanya sekedar pencitraan. Setidaknya ia merupakan salah satu 'stok' pemimpin Indonesia. Tetapi masyarakat Indonesia tidak selalu tertarik pada kualitas. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

M. Rizal Taufikurahman, Dr.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter             Perkuat Industri Karet, Furnitur, Elektronik Hadapi Resesi             Skala Krisis Mendatang Lebih Besar dari 1998