Menyiasati ‘Teror’ Sanksi Amerika Serikat
berita
Ekonomika
Sumber Foto : kompasiana.com (gie/watyutink.com) 08 August 2018 09:00
Penulis
Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Trump, rupanya belum berhenti menebar ancaman ke negara-negara yang dianggapnya telah merugikan ekonomi dalam negeri AS. Pada (6/8) lalu, Amerika Serikat secara resmi telah meminta izin Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Permohonan menjatuhkan sanksi diajukan AS setelah negara itu memenangkan gugatan sengketa dagang di WTO dengan Indonesia yang dianggap telah menyebabkan kerugian sekitar 350 juta dolar AS atau setara Rp5 triliun.

Musabab dari senewen nya sikap AS untuk menjatuhkan sanksi adalah kebijakan Indonesia yang melarang impor makanan, produk tanaman dan hewan seperti apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah-buahan kering, hewan ternak ayam dan daging sapi dari AS. Kemenangan serupa  juga diputuskan bagi New Zealand yang mengadukan ke WTO perihal pelarangan impor daging sapi New Zealand ke Indonesia pada 2017. Pelarangan itu disebut merugikan sektor daging sapi negara itu sebesar 1 miliar dolar NZ. Namun, New Zealand belum bereaksi atas kemenangan tersebut.

Apakah WTO akan memberikan izin kepada Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia? Meski diputuskan bersalah, apakah ada mekanisme banding terhadap putusan WTO tersebut?

Selama ini, WTO dianggap bersikap diskriminatif terhadap negara-negara berkembang atau dunia ke 3. “Forum eksekutif” WTO didominasi oleh negara-negara industri maju yang selalu memaksa negara-negara miskin untuk membuka pasar bagi masuknya produk negara maju (Umar Basalim,2018). Apakah karena itu kemungkinan besar WTO akan memberikan izin terhadap permohonan AS?

(Baca Juga : Buah Simalakama Free Trade Area)

Berdasarkan data perdagangan non-migas Januari - Juni 2018, Indonesia mengalami surplus 4,119 miliar dolar AS atas perdagangan dengan AS. Periode Januari-Juni 2017 malah lebih tinggi, mencapai 4,703 miliar dolar AS. Total ekspor non-migas Indonesia selama Januari-Juni 2018 ke  AS tercatat sebesar 8,559 miliar dolar AS, sementara impor dari AS hanya 4,441 miliar dolar AS. Komoditas utama ekspor RI terdiri dari lemak dan minyak hewani atau nabati, karet, bahan bakar mineral, kayu dan barang dari kayu, aneka produk kimia, kertas dan kertas karbon, perabotan, ikan dan krustasea, serta pakaian dan aksesori pakaian (Kompas.com,07/2018).

Boleh jadi, defisit perdagangan dengan Indonesia yang dipandang sebelah mata telah membuat AS bernafsu untuk segera menjatuhkan sanksi ekonomi. Terlebih setelah WTO memutuskan kemenangan AS.

Bagi Indonesia--yang mengaku tidak terlalu bergantung dengan ekspor ke AS--ancaman sanksi kiranya tidak perlu dianggap ringan. Selama ini AS telah memberikan fasilitas keringanan bea masuk (generalized system of preferences/GSP) bagi produk Indonesia yang diekspor ke negeri Paman Sam. Jika fasilitas itu dicabut, Indonesia berpotensi kehilangan nilai ekspor atas 124 produk Indonesia ke AS sebesar 1,8 miliar dolar AS.

Di tengah situasi sulit akibat pelemahan mata uang rupiah karena menguatnya ekonomi AS, apa sikap terbaik Indonesia atas ancaman sanksi tersebut? Sejauh mana harus diupayakan lobby intensif kepada WTO, agar jangan dulu memberikan izin kepada AS untuk menjatuhkan sanksi? Siapkah Indonesia seandainya WTO memberi izin kepada Amerika Serikat?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Gugatan Amerika Serikat dan Selandia Baru kepada Indonesia terkait dengan pemberlakuan restriksi terhadap produk-produk impor dari AS dan Selandia Baru. Produk-produk tersebut merupakan produk-produk pertanian dan daging sapi. AS maupun Selandia Baru sudah membawa kasus ini ke World Trade Organization (WTO). Tujuannya adalah untuk membuka pintu impor selebar-lebarnya barang-barang pertanian dari AS dan Daging Sapi dari Selandia Baru. Mereka sepakat untuk melakukan konsultasi ke WTO pada 2014 silam. Hal ini dikarenakan pihak AS merasa Pemerintah Indonesia masih belum memenuhi kesepakatan perdagangan produk pertanian dengan AS dimana AS mendesak Pemerintah Indonesia untuk merubah beberapa peraturan perdagangan internasional untuk produk pertanian.

Permasalahan ini sebenarnya sudah berkali-kali disidangkan oleh WTO dan selama itu pula Indonesia mengalami kekalahan dan terus menerus menggugat hasil dari WTO yang memenangkan pihak AS dan Selandia Baru. Gugatan pertama dari AS sebenarnya sudah ada sejak 2011 dan pada 2017 silam gugatan dimenangkan oleh pihak AS. Saat itu, Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan namun pada akhirnya kembali menelan pil pahit yaitu penolakan gugatan. Hingga pada Agustus bulan ini AS kembali mendesak WTO untuk menjatuhkan sanksi ke pihak Indonesia senilai Rp5 triliun. Gugatan pembayaran ini dampak dari diabaikannya sejumlah permintaan WTO terhadap pemerintah Indonesia yang sudah diminta sejak November tahun silam.

Permasalahan gugatan AS dan Selandia Baru terhadap Indonesia seperti sebuah peringatan bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menentukan strategi kebijakan perdagangan internasional. Kekalahan dalam sidang gugatan WTO ini menunjukkan posisi Indonesia sangat lemah dalam hal diplomasi perdagangan internasional. Hal ini akan berdampak pada posisi Indonesia yang tengah mengalami ancaman perang dagang dengan AS. AS yang tengah mengincar negara-negara yang dianggap merugikan perekonomian dalam negeri AS untuk diberlakukan tarif impor untuk masuk ke AS, tidak terkecuali perdagangan dengan Indonesia. Pihak AS menganggap perdagangan dengan Indonesia yang saat ini surplus, berdampak pada perekonomian dalam negeri AS. Dengan kekalahan Indonesia dari AS dalam sidang WTO tentu posisi Indonesia dalam ancaman perang dagang dengan AS akan semakin melemah. Hal ini patut diwaspadai oleh Pemerintah untuk mencegah hal yang lebih buruk.

Posisi Indonesia akan terkena serangan dua arah oleh AS. Dari sisi ekspor Indonesia ke AS akan terhambat oleh ancaman perang dagang dengan AS. Terlebih Indonesia juga terancam dengan revisi fasilitas generalized system of preferences/GSP yang didapatkan dari pihak AS. Ekspor Indonesia akan sangat terpukul karena hal itu. Dari sisi impor, dengan kemenangan AS di persidangan WTO membuat impor barang pertanian AS ke Indonesia semakin bertambah. Hal ini akan semakin buruk karena produk pertanian AS dipersulit untuk masuk ke China. Maka pihak AS akan semakin gencar mencari tempat tujuan ekspor baru bagi produk pertanian mereka. Salah satunya mereka akan mengincar Indonesia yang memiliki pangsa pasar yang besar.

Pemerintah harusnya menyadari ini dan segera melakukan tindakan diplomatik untuk menyelamatkan neraca dagang dengan AS yang terancam defisit. Yang dapat dilakukan pihak Indonesia saat ini adalah negosiasi terhadap AS untuk setidaknya mengurangi denda atau mengurangi produk-produk yang dilonggarkan impornya dari AS. Prioritas komoditas yang diselamatkan dari gempuran impor produk pertanian pangan harus disusun terlebih dahulu sehingga bisa membuat kebijakan yang tepat untuk kepentingan masyarakat. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Amerika Serikat (AS) secara resmi mengajukan permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization Dispute Settlement Body (DSB) agar negara tersebut diijinkan untuk menjatuhkan sanksi (retaliasi) kepada Indonesia sebesar kurang lebih 350 juta dolar AS atau setara dengan Rp5 trilyun. Sikap ini diambil dengan alasan bahwa Indonesia tidak menjalankan Putusan Banding (Appellate Body Report) yang menguatkan Putusan Panel (Panel Report).

Putusan banding tersebut sebenarnya hanya merekomendasikan agar Indonesia menyesuaikan hukum, peraturan, kebijakan, atau tindakan yang inkonsisten dengan ketentuan-ketentuan WTO. Ada 18 instrumen (measures) yang dikomplain oleh AS dan New Zealand, yang pada dasarnya mengandung pembatasan kuantitatif terhadap impor produk-produk hortikultura dan daging sapi, hambatan non-tarif, melanggar prinsip perlakuan nasional, serta melanggar perjanjian perijinan impor.Dengan kata lain, semua instrumen yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan WTO harus dicabut atau direvisi sehingga konsisten. Namun teknik mengulur waktu yang dipraktekkan Indonesia tampaknya membuat AS marah dan mengambil tindakan untuk melakukan retaliasi.

Setelah DSB mengadopsi Putusan Banding pada tanggal 22 Nopember 2017, sebenarnya Indonesia diberikan kesempatan untuk mengimplementasikan putusan tersebut dalam waktu yang wajar, yaitu mulai 15 Desember 2017-6 Januari 2018. Setelah waktu berlalu, Indonesia masih belum melaksanakan putusan tersebut, sehingga dibawa ke arbitrase. Indonesia diberikan waktu lagi sampai 22 Juli 2018, dan juga sudah terlewati. Kesempatan terakhir bagi Indonesia sebenarnya masih diberikan sampai tanggal 22 Juni 2019, tapi AS sudah tidak sabar mengingat dampak dari mengulur-ulur waktu dari Indonesia mengakibatkan defisit yang terus berjalan di pihak Amerika Serikat.

Sebenarnya Indonesia sendiri sudah berupaya untuk merevisi beberapa ketentuan dan sudah memberikan peluang impor kepada AS, tetapi tampaknya apa yang dilakukan oleh Indonesia dianggap belum memenuhi apa yang direkomendasikan oleh DSB. Oleh karena itu AS mengambil jalan retaliasi untuk lebih menekan (menggertak) Indonesia agar ada jaminan bahwa Indonesia melaksanakan putusan dengan konsisten, dan defisit yang diderita akan terkompensasi. Seharusnya WTO tidak mengijinkan retaliasi sampai tanggal 22 Juni 2019, kecuali ada pertimbangan lain, misalnya sejauh mana keseriusan komitmen Indonesia. (pso)    

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Perdagangan antara dua negara biasanya berada dalam salah satu kondisi berikut: surplus atau defisit. Jarang berada dalam kondisi imbang, karena memang demikian adanya nature perdagangan di dunia ini. Penjual dan pembeli sudah jamak saling merasakan surplus dan defisit perdagangan. Menjadi isu serius bila kondisi tersebut berlarut tidak berganti bahkan ditengarai adanya tindakan yang tidak sejalan dengan tata cara perdagangan yang telah disepakati bersama atau aturan umum perdagangan dunia. Salah satu pihak akan bereaksi atas kondisi yang kurang menguntungkan tersebut yaitu kondisi defisit. Sedangkan pihak dalam kondisi surplus biasanya adem ayem saja.

Kira-kira demikian suasana kebatinan negara adidaya Amerika Serikat akhir-akhir ini yang galau melihat kondisi perdagangan bilateral dengan beberapa negara dalam kondisi defisit. Pembalikan tren defisit perdagangan dengan beberapa negara tidak kunjung terjadi sehingga Presiden Trump mengambil kebijakan ekstrim untuk mengurangi defisit perdagangan bilateral melalui kenaikan tarif impor barang ke pasar Amerika Serikat. Babakan perang dagang Amerika Serikat dengan beberapa negara mitra dagangnya dimulai tahun 2018. 

Indonesia turut terkena imbas perang dagang Amerika Serikat tersebut, salah satunya melalui  momentum kemenangan Amerika Serikat di panel WTO atas keluhan adanya halangan bagi produk pertanian dan peternakan asal Amerika Serikat memasuki pasar Indonesia. Di samping itu menilik neraca perdagangan Indonesia dan Amerika yang selalu surplus bagi Indonesia sejak 2013 hingga 2017 dengan nilai rata-rata sekitar 8,3 Miliar dolar AS maka Amerika Serikat ingin merubah tren tersebut dengan mencari celah dari putusan WTO baru-baru ini. Sanksi perdagangan 350 juta dolar AS dimintakan ijin dari WTO untuk dijatuhkan kepada Indonesia.

Menyikapi ancaman sanksi perdagangan Amerika Serikat tersebut maka hal ini dapat dijadikan momentum evaluasi sekaligus pembenahan pengelolaan neraca perdagangan bilateral Indonesia dengan para mitra dagangnya. Untuk jangka pendek, memang diperlukan lobby berbasis relasi pribadi antara tokoh-tokoh kunci baik dari bisnis maupun pemerintahan di Indonesia dan Amerika Serikat. Apabila sanksi tersebut memang harus dijalankan karena alasan-alasan yang sulit dihindari maka perlu didesakkan agar nilainya bisa dikurangi serta waktu pelaksanaannya dapat ditata ulang kembali. Di samping itu peraturan tata niaga dalam negeri terkait produk pertanian dan peternakan yang dikeluhkan Amerika Serikat atau negara lain perlu disempurnakan agar tidak menjadi celah untuk diperkarakan di kemudian hari.

Secara jangka panjang, diperlukan integrasi pengelolaan neraca perdagangan bilateral Indonesia agar kondisi surplus yang dinikmati Indonesia tidak menjadi gugatan para mitra dagangnya. Sebaliknya kondisi defisit yang dialami Indonesia dapat dibalikkan trennya ke arah kondisi surplus. Kementerian Perdagangan perlu menginisiasi forum monitoring neraca perdagangan bilateral Indonesia yang melibatkan lintas sektor terkait dan diadakan secara reguler agar berbagai isu yang menyebabkan surplus atau defisit perdagangan dapat dikelola dengan baik dengan serangkaian kebijakan yang terukur dan terencana. Forum monitoring tersebut harus berbasis teknologi informasi agar mampu menangkap dinamika perdagangan secara real-time sehingga pengambilan keputusannya-pun akan lebih akurat.

Perdagangan bilateral antar negara tetap harus berjalan, entah itu memberi kondisi surplus atau defisit namun harus tetap didasarkan atas hubungan saling menghormati dan memberi manfaat bagi kedua negara. Hal ini merupakan kenyataan yang perlu dipahami dan dikelola oleh pemerintah yang telah diberi amanah mensejahterakan rakyatnya.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional

Seperti diketahui Amerika Serikat (AS) telah memenangkan gugatan sengketa dagang di WTO dengan Indonesia yang dianggap telah menyebabkan kerugian sekitar 350 juta Dolar AS atau setara 5 Triliun rupiah. Atas dasar keputusan itu AS telah mengajukan izin kepada WTO untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Ini gara-gara kebijakan perdagangan Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian(Permentan) No.60/2012 tentang Rencana Impor Produk Hortikultura (RIPH). Indonesia melarang impor makanan, produk tanaman seperti apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah-buahan kering  dan hewan ternak ayam serta daging sapi dari AS (hal serupa dimenangkan juga oleh New Zealand). Liberarisasi perdagangan produk pertanian memang selalu menjadi topik hangat dalam setiap putaran Doha, dalam KTM (Konfrensi Tingkat Tinggi Menteri-menteri) WTO sampai sekarang.

Indonesia sebagai salah satu pendiri WTO (Indonesia meratifikasi persetujuan pembentukan WTO dengan Undang-undang no. 7/1994,  yang berarti secara formal Indonesia menempatkan regulasi WTO setara dengan legislasi nasional semestinya menaati setiap regulasi WTO). Perjanjian perdagangan produk pertanian diatur dalam sebuah regulasi yang disebut dengan Agreement on Agriculture (AoA) yang memuat tiga pilar perdagangan produk pertanian yaitu akses pasar, dukungan domestik, dan subsidi ekspor. Tujuan AoA adalah melakukan liberarisasi perdagangan produk pertanian dengan meniadakan berbagai distorsi secara bertahap sesuai aturan WTO. Dalam pasal 4 perjanjian pertanian WTO (AoA) tentang akses pasar disebutkan bahwa semua hambatan perdagangan selain tarif tidak diperbolehkan. Hambatan non tarif yang harus dikonversikan kedalam tarif antara lain semua pembatasan kuantitatif (kuota), tarif variabel, pelarangan impor dan hambatan non tarif lainnya (m.husain sawit, liberalisasi pangan, ambisi dan reaksi dalam putaran Doha WTO hal. 16).

Seperti regulasi WTO pada umumnya. AoA juga sangat rumit sehingga tidak mudah difahami sekalipun oleh otoritas Kementerian Perdagangan di Negara-negara berkembang. Negara maju dengan mudah menyiasati rekayasa mereka dalam melindungi produk pertaniannya karena merekalah yang menyusun regulasi tersebut dan karenanya sangat faham tentang lika-liku regulasi yang rumit tadi sehingga tampak tidak melanggar aturan. Kekalahan banyak negara berkembang termasuk Indonesia dalam sengketa perdagangan di WTO bersumber dari kekurang fahaman mereka dalam mencermati regulasi AoA tersebut. Sebenarnya pelarangan dan pembatasan impor masih diperbolehkan oleh WTO asal dengan alasan kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan dan  moral tapi larangan dan pembatasan impor tidak boleh dengan tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Ekonomi Universitas Nasional

Terkait dengan penyelesaian sengketa dagang, Indonesia pernah beberapa kali memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa (Disput Settlement Mecanism/DSM) sebagai penggugat utama. Indonesia mengajukan keberatan atas pemberlakuan kebijakan anti Dumping ke DSM dalam kasus anti Dumping untuk Korea - Chartaint Paper Product pada tahun 2004 dan Indonesia memenangkan gugatan ini. Sengketa lain yang diajukan Indonesia dalam DSM adalah kasus Argentina – Shafeguart Measures on Imports of Footwear pada tahun 1998 dan United States Continued Dumping and Subsidies Tahun 2000 dengan tujuan untuk mengamankan akses pasar ekspor sepatu ke pasar Argentina, sedangkan pada Desember 2000 Indonesia bersama Australia, Brazil, Chile, India, Jepang, Korea dan Thailand meminta diadakan konsultasi dengan AS agar Negara tersebut mencabut undang-undang anti Dumping yang melanggar ketentuan Agreement on anti Dumping WTO.

Selain itu Indonesia juga pernah digugat dalam kasus industri mobil Nasional (mobnas) pada tahun 1996 – 1998 oleh Uni Eropa , Jepang, AS dan juga India, dan saat itu Indonesia kalah. Indonesia pada tahun 2011 juga pernah memenangkan sengketa di WTO dari pengaduan Amerika Serikat tentang pelarangan ekspor rokok kretek ke AS. (Sulistyo, 2007 hal. 7-8).

Bila kali ini AS memenangkan gugatannya terhadap Indonesia, salah satu sebabnya adalah karena Permentan nomor 60/2012 sangat jelas atau bahkan vulgar melanggar ketentuan AoA yang berarti bahwa otoritas Kementerian Pertanian sama sekali tidak memahami aturan yang tertera dalam AoA. Hal ini menyulitkan para perunding Indonesia yang berada di jenewa dalam mempertahankan kebijakan tersebut.

Apakah izin AS kepada WTO untuk memberikan sanksi kepada Indonesia akan dikabulkan oleh WTO dan dilaksanakan oleh AS, akan banyak tergantung pada kelihaian lobi Indonesia di forum Internasional. Persoalan ini tidak bisa hanya dilokalisir menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan tetapi harus menjadi upaya nasional yang terintegrasi dalam melancarkan diplomasi. Dalam kaitan ini sebenarnya Indonesia masih memiliki bargaining power terhadap AS. Kunjungan Menteri Luar Negeri AS baru-baru ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih dipandang penting oleh AS. Kesempatan seperti ini mestinya bisa dipakai untuk menekan AS agar tidak melakukan sanksi perdagangan termaksud. Jadi sebaiknya Presiden, menlu, Menteri Perdagangan dan juga DPR harus secara total mempertahankan posisi Indonesia. Ini masalah ekonomi politik yang sarat dengan kepentingan politik. Bila dalam sisi perdagangan kita berada pada pihak yang lemah maka posisi kuat harus ditampilkan dari dimensi diplomasi politik. Disinilah diuji kapasitas kenegarawanan para pengambil keputusan.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riwayat Indonesia dibuka dengan "perang Indonesia-Belanda" 1945-1948, diakhiri dengan perundingan bertahap dari Hoge Veloewe di Belanda 1946 gagal, di Linggajati dimana RI mulai kompromi hanya diakui berdaulat atas Jawa Sumatra, tapi dilanggar oleh aksi militer Belanda 1947. Gara gara ini Dewan Keamanan PBB bersidang dan memasukkan masalah Indonesia dalam agenda PBB. 

Tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI Madiun yang ditumpas oleh kabinet Hatta, maka Amerika Serikat (AS) mulai menekan Belanda agar mengaku RI yang anti komunis. Tercapailah persetujuan KMB 1949, dimana RI harus mengakui dan mewarisi beban utang HIndia Belanda 1,2 miliar dolar AS. Jadi begitu lahir, jabang bayi negara RI sudah dibebani utang. Ini satu-satunya negara terjajah yang harus mewarisi utang bekas penjajahnya. Semua itu karena RI juga sudah capai ber"perang gerilya" serta bernegosiasi selama 4 tahun. Juga karena AS menjanjikan bantuan kepada Indonesia sebagai sekutu dalam Perang Dingin yang mulai merebak paska kalahnya poros Roma--Berlin-Tokyo oleh Sekutu dan konfrontasi blok Barat AS vs blok Timur Uni Soviet. Tapi pemerintah RI tetap bersahabat dengan Belanda dan De Javasce Bank dinasionalisasi melalui pembelian saham di bursa bukan melalui penyitaan atau ambil alih paksa. Kemudian kita harus mengalami hidup sebagai non aligned mendayung diantara dua karang blok Barat dan blok Timur. Kabinet Sukiman pernah menandatangani Mutual Security Act dengan AS oleh Menlu Achmad Subarjo maka kabinet Masyumi ini bubar karena dianggap melanggar azas politik luar negeri bebas aktif. Kabinet Ali Sastroamijoyo berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955, cikal bakal KTT Non Blok. 

Pada 1957 Indonesia mulai konfrontasi dengan Belanda, menyita seluruh perusahaan Belanda di Indonesia dalam rangka strategi perang pembebasan Irian Barat. Salah satu sengketa yang dibawa ke Mahkamah internasional adalah pemindahan lokasi lelang tembakau dari Rotteram ke Bremen, Tim pengacara Indonesia dibawah Prof DR Gouw Siok Siong berhasil meyakinkan pengadian negeri Hamburg bahwa nasionalisasi itu adalah hak berdaulat negara merdeka. Tentu saja pengadilan Jerman juga melihat manfaat bagi Jerman, karena itu pengadilan memenangkan RI dari gugatan Belanda. Tapi setelah 10 tahun ekonomi terpimpin Sosialisme kiri Bung Karno, Indonesia terpuruk dan rupiah yang tidak bisa dipertahankan oleh 21 tahun proklamator berkuasa akhirnya membawa suksesi ganti presiden. Soeharto naik merayap 1966-1967. Lalu semua perusahaan Belanda harus dikembalikan karena tidak ada investor yang mau masuk kalau kita main menyita gaya preman. 

Dalam konteks rezim Orde Baru kita juga mengalami gugatan oleh Amco Asia terhadap pemerintah RI yang menyita hotel Kartika Plaza (sekarang gedung UOB Plaza) Jl. Thamrin. ICSID memerintahkan RI untuk ganti rugi atas penyitaan itu. Terakhir waktu krismon dan pemerintah mengehentikan mega proyek atas rekomendasi IMF, maka investor Karaha Bodas menggugat dan RI harus membayar ganti rugi 340 juta dolar AS. Aneh juga bahwa mendadak sekarang kita juga digugat oleh Trump di WTO dan harus bayar ganti rugi jumlah yang sama. 

Dari pengalaman ini maka kita harus belajar, bahwa di era perang dagang ini yang berlaku adalah adu kepintaran di mahkamah internasional. Tidak bisa cuma bersenjata gertak sambel, gebrak meja, sita preman. Semua harus menghormati hukum perdata internasional. Celakanya elite kita terbiasa dengan demo kekerasan berdarah, aksi penjarahan, sita ambil alih menduduki liar dan seterusnya. Kalau itu dilakukan di dalam negeri terhadap sesama warganegara, berlaku hukum rimba. Tapi kalau itu dilakukan dalam kancah internasional maka kita akan menghadapi risiko-risiko seperti "kalah unggul" dalam diplomasi utang Hindia Belanda, kita harus membayar 1,2 miliar dolar AS. Didenda Amco Asia dan Karaha Bodas. Dan sekarang juga sedang menghadapi gugatan soal perizinan di Kaltim yang juga menyangkut elite salah satu kerabat capres. Ya, Indonesia akan mengalami nasib preman jago kandang, dibully Mahkamah internasional. Keok. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik