Menyoal Kelembagaan IMF-Bank Dunia
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 08 October 2018 12:00
Penulis
Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bali pada pekan ini memunculkan pertanyaan mengenai peran apa yang bisa dimainkan oleh dua lembaga dunia tersebut yang mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian global di tengah ketidakpastian perekonomian saat ini.

Sejumlah petinggi negara yang tergabung dalam G20, tidak terkecuali Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Dunia, risau dengan ketidakpastian perekonomian global.

Ketidakpastian tersebut dipicu oleh kebijakan AS yang melepaskan asetnya setelah lama ditahan saat menerapkan kebijakan quantitative easing. Pelepasan aset itu dilakukan melalui penaikan suku bunga. Akibatnya, secara searah likuiditas yang ada di emerging market mengalir deras ke Negara Paman Sam.

Negara-negara emerging market yang tersedot likuiditasnya kelimpungan. Tidak tersedia dana yang cukup untuk membiayai investasi dan perdagangan. Kebijakan kontra pun dilakukan dengan juga menaikkan suku bunga. Perang bunga pun terjadi, namun AS lebih perkasa sehingga nilai mata uang di sejumlah negara terjungkal. Argentina, Turki, Pakistan, India, negara Uni Eropa, termasuk Indonesia mengalami penurunan nilai mata uang.

Ditambah lagi dengan adanya perang dagang yang ditabuh AS kepada mitra perdagangannya seperti China sebagai realisasi janji kampanye Presiden Donald Trump yang akan melakukan proteksi terhadap ekonomi negaranya.

Menteri keuangan negara-negara G20 dalam pertemuan di Argentina pada pertengahan tahun ini menunjukkan kebingungan atas kondisi ketidakpastian perekonomian global tersebut. Mereka belum dapat menemukan solusi untuk menghadapi situasi yang muncul akibat kekeringan likuiditas dan dampak dari perang dagang. Tidak ada kesepakatan bagaimana menyelesaikan perselisihan perdagangan.

Yang bisa dilakukan oleh masing-masing negara akhirnya adalah mengencangkan sabuk pengaman dalam menghadapi situasi ketidakpastian ekonomi global. Sikap kehati-hatian sangat dikedepankan karena kalau tidak dampaknya akan sangat buruk bagi perekonomian negara tersebut.

Lalu dimana peran IMF? Akankah situasi ini dibiarkan berlarut-larut sampai harus meminta dana talangan lembaga tersebut? Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Sayangnya peran IMF pun sudah banyak berubah dari pendirian awal sebagai lembaga supervisi sistem moneter. Kini, lembaga itu bermetamorfosa menjadi superbody dalam mentransformasi perekonomian global sehingga semakin liberal, atau yang dikenal neoliberalism (neolib).

Jadi masalahnya pada kelembagaan IMF sendiri sehingga ia tidak mampu mengatasi ketidakpastian ekonomi global. Nyaris semua resep generik yang dikenal sebagai Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Programmes/SAP) yang diberikan lembaga itu tidak dapat menyelamatkan negara-negara yang menjadi pasiennya. Justru dengan liberalisasi, privatisasi, dan globalisasi yang diresepkan, tercipta pasar finansial bebas, perdagangan bebas, pasar modal bebas yang menjadikan  sistem moneter global menjadi sangat tidak stabil.

Pertemuan Tahunan IMF – Bank Dunia kali ini dapat dijadikan momentum untuk melihat kembali kelembagaan badan tersebut, apakah struktur kelembagaannya sudah benar? Apakah diperlukan perubahan kelembagaan? Pada hal apa lembaga tersebut perlu diubah? Apakah pembubaran dua lembaga tersebut menjadi pilihan terakhir?

Apa Pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Sidang Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) menjadi momen bagi kubu Prabowo-Sandi untuk mengkritik pertemuan tersebut yang dalam pandangan mereka perlu ditunda penyelenggaraannya.

Usulan ini tidak elegan. Yang elegan adalah ketika penyelenggaraan APEC di Bali pada 2013 dimana Indonesia bisa mewarnai pertemuan tersebutl. Indonesia berperan sangat penting dalam merumuskan tujuh kesepakatan yang diberi tajuk ‘Resilient Asia Pacific-Engine of Global Growth’.

Saat ini dunia sedang gaduh. Dunia tidak mempunyai sistem untuk menata moneter di tingkat global. IMF yang mempunyai fungsi untuk melakukan stabilisasi moneter yang gonjang-ganjing akibat ulah satu negara (AS) tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau seperti ini lalu apa hebatnya IMF?

IMF melihat kesehatan keuangan negara dari neraca pembayarannya, tetapi banyak yang bermasalah karena sistem moneter. Jadi, apa yang selama ini didengungkan bahwa lembaga itu menjalankan fungsinya menjaga sistem moneter internasional berjalan baik hanya retorika.

Ada semacam dualisme yang saling bertentangan dari dua lembaga IMF dan Bank Dunia. Bank Dunia didirikan dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, sementara kebijakan moneter IMF justru membuat ketimpangan.

Substansi yang harus dibangun adalah membuat IMF akuntabel.

IMF adalah lembaga internasional yang dikelola secara korporasi. Keputusan strategis lembaga itu tergantung kepada pemegang saham yang menyetorkan dananya, tetapi lembaga itu dapat memaksa aturan yang berlaku di atas hukum dan kedaulatan semua negara.

IMF harus mereformasi sistem pengambilan kebijakan yang tidak ditentukan oleh pemegang saham terbesar.  Institusinya harus direformasi, karena kalau tidak maka siklus krisis ekonomi 10 tahunan akan terjadi. Perekonomian dunia dihantui ketidakpastian.

Bayangkan saja, tiba-tiba ekonomi satu negara luluh lantak karena nilai tukar mata uangnya anjlok dikerjai oleh AS, padahal negara itu sudah bekerja keras membangun ekonominya, tetapi hancur oleh faktor eksternal yang berada di luar kewenangan mereka.

Apalagi pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia ini diselenggarakan di negara berkembang tetapi tidak dirasakan manfaatnya oleh negara berkembang. Berbeda jika dilakukan di negara maju yang hasilnya tidak banyak diharapkan oleh negara berkembang.

IMF sebenarnya sudah merasakan adanya ketimpangan. Para elit lembaga tersebut yang diwakili oleh Christine Lagarde, Direktur Pelaksana, menyatakan kekhawatirannya tentang kondisi negara berkembang, prihatin terhadap isu tentang kemiskinan tetapi tidak ada institusionalisasi dari masalah tersebut di IMF.

Seperti dalam musyawarah nasional sebuah partai politik, dalam pertemuan ini harus ada inisiatif untuk membahas mengenai kelembagaan IMF, bukan hanya sekadar prihatin dengan kondisi negara berkembang. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Staf Pengajar Universitas Indonesia

Tidak bisa hanya menyalahkan IMF telah gagal membangun makroekonomi global secara cepat. Yang juga harus dinilai gagal adalah masing-masing negara.

Indonesia dapat dinilai gagal tumbuh dengan cepat setelah mengalami krisis sosial-ekonomi tahun 1965 dan 1998, jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia.

Jika dibandingkan dengan Korea Selatan dan Republik Rakyat Tiongkok, yang sama kondisinya dengan Indonesia pada tahun 1960-an dan terpuruk saat krisis global tahun 1998, saat ini keduanya telah mampu bangkit dan tumbuh dengan cepat.

Pada saat Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan quantitative easing setelah krisis global 2008, aliran dana mengalir cukup deras ke Indonesia sehingga Indonesia terbuai dan merasa nyaman sehingga menjadi lamban membangun struktur perekonomiannya. Begitu kondisi global memburuk seperti saat ini, karena kondisi likuiditas aliran dana global semakin ketat persaingannya, maka membangun daya saing perekonomian menjadi terlambat.

Pembangunan infrastruktur yang masif belakangan ini tidak banyak membantu memperbaiki kondisi perekonomian saat ini karena sifatnya jangka panjang.  Malah beberapa pembangunan infrastruktur seperti listrik yang semula ditargetkan 35.000 MW tidak tercapai.  Pembangunannya tidak secepat yang dijanjikan.

IMF memang bukan penyelamat dari ketidakpastian kondisi keuangan global dunia. Ia menjalankan kepentingan pemegang saham terbesarnya. 

Sejarahnya, ketika Perang Dunia II berakhir, Bank Dunia merupakan jatah AS dan negara adidaya itu yang terus memegang kendali dengan menempatkan orangnya di pucuk pimpinan, sementara IMF menjadi jatah Eropa.

AS sebagai pemenang Perang Dunia II membentuk Bank Dunia untuk membantu pembangunan kembali Eropa yang hancur setelah perang tersebut. AS sukses membangun kembali Eropa melalui Marshal Plan tetapi sebenarnya AS menikmati keuntungan dari pembangunan tersebut.

Indonesia juga bangkit setelah kemerdekaan pada 1950-an antara lain melalui Program Banteng yang menasionalisasi berbagai perusahaan asing menjadi BUMN.  Poros politik pemerintah RI  saat itu lebih condong ke negara-negara Blok Timur, meninggalkan Blok Barat, namun akhirnya runtuh pada pertengahan 1960-an.

Pembangunan kembali perekonomian Indonesia dilakukan melalui Paris Club yang memfasilitasi pemberian utang. Namun recovery Indonesia tidak secepat Eropa atau Korea Selatan yang  berangkat dari kondisi yang sama pada 1960-an. Indonesia tumbuh dengan catatan tertentu.

Utang tersebut tidak hanya harus dibayar dengan tunai ditambah bunga utang di kemudian hari , namun juga Indonesia diminta membuka kesempatan bagi masuknya  investasi asing melalui UU Penanaman Modal Asing (PMA). Masuknya PMA merupakan ujian bagi pemerintah Indonesia apakah pengelolaan sumberdaya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Undang Undang Dasar 1945.

Kasus PT Freeport adalah contoh betapa tak konsistennya pemerintah RI mengelola tambang emas dan tembaga di Papua.

PT Freeport memiliki kontrak jangkapanjang 30 tahun tanpa penetapan standar kualitas lingkungan yang memadai, sangat lunak bila dibandingkan pengelolaan pertambangan di negara- negara maju. Ketika kontrak Freeport diperpanjang tahun 1991, jauh sebelum jatuh tempo kontrak tersebut, PT Freeport terikat pada perjanjian kontrak karya tahun 1991 yang mengharuskan divestasi secara bertahap sehingga kepemilikan nasional memiliki 51% saham PT Freeport pada 2011. Namun melalui PP  20 tahun 1994 tentang  pengelolaan usaha mineral dan batubara yang membolehkan kepemilikan asing 100% telah menunjukkan pemerintah RI saat itu tidak konsisten dengan rencana divestasi tersebut.

Indonesia juga tidak bisa tumbuh secepat Korea Selatan dan Eropa karena kepemimpinan politik yang lemah. Berbeda dengan Korea yang memiliki kepemimpinan politik yang kuat. Pada 1980-an Indonesia diramalkan akan maju pesat tetapi kenyataannya tidak.

Kegagalan tersebut disumbang antara lain oleh pengembangan kapitalisme yang semu (ersatz capitalism) dimana pasar bebas hanya menguntungkan pemilik modal besar, elit, dan kelompok tertentu saja. Berbeda dengan Jerman yang menerapkan paham sosialisme demokrat yang menerapkan pasar bebas tetapi sosialismenya sangat kuat.

Jadi, faktor eksternal seperti krisis global dapat mempercepat atau memperburuk keadaan internal yang memang tidak baik. IMF diharapkan dapat menstabilkan kondisi global melalui tata kelola makroekonomi dunia.

Namun negara berkembang seperti Indonesia wajib memperkuat kondisi internal perekonomiannya. Indonesia perlu meningkatkan daya saing berbagai sektor usaha.  Sektor industri manufaktur seperti Industri kayu lapis, otomotif atau tekstil  yang di masa lalu diharapkan bisa diandalkan untuk ekspor, saat ini tidak menunjukkan daya saing yang memadai di pasar global. Jadi tantangan utama Indonesia adalah fokus meningkatkan daya saing sektor usaha prioritas, sehingga mampu menjadi juara dunia. Pemerintah diharapkan konsisten menjalankan berbagai kebijakannya untuk memperkuat posisi ekonomi bangsa Indonesia secara global. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Pengusaha Harus Aktif Lobi AS             Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial