Meracik Jurus Ekonomi Politik dalam Situasi Pelik
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 May 2019 16:00
Penulis
Watyutink.com - Situasi pasca pemungutan suara dan hasil rekapitulasi KPU pada Pemilu 2019, berubah mengkhawatirkan. Aksi penolakan terhadap hasil pemilu 2019 dan bentrokan berdarah selama dua hari (21-22/5/2019) antara polisi vs massa pemrotes ditengarai membuat pergerakan ekonomi melambat. 

Akibatnya, investor kembali memilih bersikap wait and see dan menahan realisasi investasi. Pelaku industri juga diperkirakan menahan produksi karena konsumen lebih memilih menahan belanja sehingga produk tidak optimal diserap pasar. Pusat-pusat ekonomi di Jakarta terutama kawasan Jalan Thamrin dan sentra bisnis grosir Tanah Abang lumpuh. Banyak gedung perkantoran seputaran Thamrin meliburkan kantornya sampai dengan 25 Mei 2019.

Lumpuhnya perkantoran dan pusat grosir terbesar Tanah Abang, mau tidak mau akan memperlambat laju perekonomian, khusus di wilayah Jakarta. Namun, dampak psikologis terhadap pasar sudah pasti merambat ke daerah. Tidak heran jika banyak pihak mengharapkan situasi politik kembali kondusif dan menemukan titik temu yang menyejukkan dari pihak-pihak yang bersilang sengketa.

Cilakanya, pergolakan politik di Jakarta nampaknya belum segera usai. Aksi protes diperkirakan akan terus berlanjut sampai ketika Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara gugatan pihak paslon Prabowo-Sandi ihwal kecurangan Pemilu 2019. Nah, jika aksi protes berlanjut dengan diiringi bentrokan, maka bisa dibayangkan, bagaimana perputaran roda ekonomi akan terus melambat bila tidak juga diketemukan solusi politik yang memadai. 

Apa yang harus segera disiasati oleh para pemangku kebijakan ekonomi? Sebab, baru saja pada April 2019 lalu ekonomi dalam negeri kembali mengalami defisit neraca perdagangan paling parah dalam satu bulan yakni 2,5 miliar dolar AS. Sementara nilai rupiah pun, sedang terpuruk ke level di atas Rp14,500 per dolar AS. Seberapa besar pengaruh ketidakpastian politik dalam negeri terhadap gejolak ekonomi nasional? 

Tantangan terhadap pemerintahan baru, memang sudah semakin berat. Di samping harus berjuang mengatasi beberapa defisit dalam current account, neraca perdagangan dan neraca pembayaran, kondisi kinerja ekspor juga sedang lumayan melambat dibanding impor.

Padahal pembangunan infrastruktur yang banyak menggunakan komponen impor sudah di rem. Di sisi lain, Industri dalam negeri juga butuh treatment khusus agar bisa segera memproduksi produk berorientasi ekspor. Sesuatu yang diramal membutuhkan jangka waktu menengah panjang.

Di sisi lain, upaya meningkatkan konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar dalam pembentukan PDB seharusnya sedang dikawal dengan baik pada momen-momen ramadhan saat ini dan mendekati hari raya Idul Fitri. Hal itu karena mengharapkan sumbangan angka ekspor dan investasi tidak sedang jadi pilihan karena kebetulan ekonomi global juga sedang melambat akibat trade war AS – China yang berkepanjangan.

Jadi, dalam situasi yang penuh tantangan seperti saat ini, bagaimana merumuskan  analisis situasi dan strategi jangka pendek yang paling bijak untuk menghadapi situasi darurat ekonomi, sambil meracik strategi pembenahan ekonomi jangka menengah panjang?

Apa pendapat Anda? Watyutink?
 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Saya memakai judul "Transisi Darurat Demisioner Permanen", karena elite Indonesia paling ahli dalam memperpanjang situasi transisi darurat dan/atau situasi kondisi jeda antara dua kabinet dalam sistem parlementer ketika satu kabinet jatuh tapi kabinet baru belum terbentuk yang disebut pemerintah dalam posisi demisioner, tidak boleh dan tidak bisa mengambil putusan apapun, kecuali seperti bebek duduk (lame duck). 

Selama 14 tahun pertama sejak proklamasi kita mengenal jatuh bangunnya 11 kabinet dengan 10 Perdana Menteri. Karena hampir tiap tahun kabinet jatuh bangun gonta-ganti, dan situasi jeda antar kabinet paling sedikit seminggu hingga dua bulan, maka barangkali selama kurun waktu 1945-1957 itu Indonesia berada dalam suasana demisioner 2-3 tahun. 

Pemerintah tidak bisa mengambil putusan apa apa--terkatung-katung--karena itulah ekonomi Indonesia memble meski sudah gonta ganti 10 Perdana Menteri dari 1945-1957. 

Tahun 1959 Republik Indonesia (RI) kembali ke UUD 1945 dan menganut sistem presidensiil. Bung Karno berkuasa "mutlak" sejak DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan diganti DPRGR 1960. Tapi hanya 5 tahun, meletus G30S yang berujung jatuhnya Bung Karno dari kekuasaan setelah 21 tahun jadi presiden.

Selanjutnya 32 tahun Soeharto berkuasa mutlak toh akhirnya jatuh juga karena ekonomi terpuruk. Inilah rahasia kenapa RI terpuruk ekonominya sekarang juga karena memang tidak pernah bisa membangun jangka panjang. 

Meski Soeharto berkuasa 32 tahun, Orde Baru tidak bisa membangun kekuatan dan ketahanan ekonomi tangguh. Kalau Bung Karno harus melakukan 3 kali sanering, menggunting uang Maret 1950, menembak uang Rp1000 dan Rp500 jadi Rp100 dan Rp50 pada 1959 ,dan mengganti Rp.1--- uang lama dengan Rp1 uang baru maka Soeharto menjadi presiden. Dari mata uang yang terus merosot dengan devaluiasi 5 kali sejak 1970 - 1986, rupiah merosot dari Rp250 ke Rp1.644 dan pada 1998 ambruk di kurs Rp17.000 per dolar AS. Soeharto lengser. 

Sekarang presiden ke-7 baru 1 termin sudah digoyang meskipun menang mutlak dengan fitnah dan isu kecurangan yang bahkan membahayakan stabilitas politik karena munculnya gejolak "makar".

Penyakit ekonomi Indonesia bukan sekedar faktor eksternal geopolitik dan geoekonomi seperti perang dagang. Penyakit ekonomi RI dibikin sendiri oleh elite kita yang gemar menjatuhkan pesaing politik, dengan melukai dan melemahkan ekonomi kita sendiri.

Dengan angka ICOR 6.4 kita menjadi sangat tidak efisien dalam persaingan global. Jadi stop bicara kesalahan orang, elite Indonesia sendiri yang berwatak Ken Arok satu sama lain adalah biang kerok dari seluruh kesulitan dan kerawanan ekonomi Indonesia sekarang dan untuk selanjutnya. 

Kalau elite masih terus berpenyakit senang melihat lawan politiik sakit dan sedih melihat lawan politik sukses, maka ekonomi politik kita akan terus darurat, terus transisi, terus demisioner, terus menunggu keakuran dan kesatuan elite, sementara negara lain sudah melejit mendahului kita.

Berdoalah bahwa Karma Indonesia masih memperoleh berkat kesabaran Tuhan untuk terus menyelamatkannya. Semua ini dapat anda ikuti dalam buku “Kencan dengan Karma” yang baru saja dicetak edisi kedua 20 Mei 2019, setelah edisi pertama 1.000 exp habis terbeli dalam 3 hari sejak 10 April 2019. Ini flyer bukunya Kencan dengan karma.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior


Ekonomi dan politik adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya tak terpisahkan dan saling mempengaruhi. Inilah mengapa kebijakan ekonomi saja tak cukup untuk menggairahkan perekonomian.

Siapapun yang menjadi investor tak akan mengabaikan situasi politik.  

Mereka tak ingin investasi jeblok akibat politik yang kisruh terus. Kekisruhan yang setiap saat bisa meledak menjadi kerusuhan seperti telah berulang kali terjadi di Indonesia.

Sekarang bola ada di tangan pemerintah, apakah mau membangun iklim politik yang stabil atau sebaliknya. Para pakar politik tentu paham bahwa stabilitas politik berkelanjutan terlalu sulit dicapai bila aparat penegak hukum terus diperalat untuk membungkam oposisi. Maka pemerintah sebaiknya segera meninggalkan pembangunan stabilitas politik ala Orba yang sarat dengan manipulasi hukum.

Arena politik akan lebih nyaman tentunya bila tak ada repressi. Tak ada pilih kasih dalam penegakan hukum. Dalam arti, hukum tak hanya tajam ke lawan politik dan wong cilik seperti sekarang.

Secara politik, liberalisasi ekonomi yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah juga berperan menciptakan instabilitas politik. Liberalisasi ini merongrong kepentingan wong cilik, terutama sektor informal alias kakilima yang menampung sebagian besar tenaga kerja Indonesia. Sulit diingkari bahwa rongrongan ini mendorong demikian banyak warga yang secara ekonomi berada di kelas bawah terlibat dalam demo 21-22 Mei.

Lihat saja bagaimana liberalisasi yang tengah digencarkan oleh pemerintah memberi keleluasaan bagi para pemodal raksasa terjun sampai ke tingkat kakilima. Salah satu contohnya adalah menjamurnya jaringan restoran full AC berstandar internasional milik pemodal besar. Tak hanya hanya harga, menu yang ditawarkan juga sangat mirip dengan kakilima seperti bakso dan Indomie telor.

Sementara itu perekonomian nasional makin diselimuti oleh utang berbunga tinggi, dan defisit neraca perdagangan yang kian tak terkendali. Akibatnya rupiah makin loyo, dan anggaran belanja makin banyak masuk ke pos pembayaran cicilan utang luar negeri. Ingat, pemerintah sendiri telah menyatakan akan terus berutang agar program pembangunan infrastrukturnya tetap berjalan.

Sialnya lagi, banyak devisa juga bakal lebih banyak dipakai untuk impor BBM. Maklum, sampai detik ini tak satupun program pembangunan kilang minyak terealisasi sementara konsumsi cenderung meningkat seiring dengan ledakan penduduk yang tak kunjung reda.

Pera investor mancanegara pun kian ragu berbisnis di Indonesia meski pemerintah membuka pintu sangat lebar bagi mereka. Salah satu alasan utama mereka adalah risiko politik yang tinggi, selain situasi ekonomi global yang sedang melesu. Faktor utama risiko politik tentu saja menyangkut bagaimana pemerintah menghadapi para pesaingnya. Bila makin represif, risiko tersebut otomatis naik karena membuat Indonesia kian dibayangi oleh huru-hara.

Para investor tentu belajar dari kasus Venezuela yang kini dicekam oleh huru-hara politik berkepanjangan akibat pemerintah yang represif.

Maka sesungguhnya tak ada yang aneh bila ketidak-percayaan investor mancanegara pada kemampuan pemerintah menglola perekonomian, keuangan negara, dan politik sebenarnya sudah merosot sejak tahun lalu. Kemesrosotan yang yang seiring dengan makin banyaknya pemberitaan tentang kriminalisasi para pengritik pemerintah.

Lihat saja, tahun lalu investasi asing anjlok 8,8 persen menjadi Rp392,7 triliun. Ini adalah kemerosotan pertama sejak Jokowi naik tahta.

Ringkas kata, pemerintah harus serius menciptakan stabilitas politik tanpa repressie, dan membangun perekonomian yang adil bagi seluruh rakyatnya. Bukan pembangunan yang membuat para konglomerat makin merajalela sehingga kecemburuan sosial membengkak seperti sekarang! (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Ekonomi dan politik tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling mempengaruhi. Ambil contoh perang dagang China dan Amerika Serikat yang diawali manuver politik presiden Trump agar meraih dukungan dan simpati rakyat Amerika Serikat serta pengalihan isu dari investigasi Robert Mueller. Kejadian demo 22 Mei 2019 sebagai imbas pilpres kemarin juga mempengaruhi ekonomi dengan lumpuhnya kegiatan perdagangan di Tanah Abang. Oleh karena itu diperlukan pemahaman kita bersama bahwa kejadian ekonomi akan mempengaruhi politik dan sebaliknya kejadian politik mempengaruhi kegiatan ekonomi.

Menjadi pertanyaan besar bagaimana pengaruh kejadian politik tidak banyak pengaruh negatifnya terhadap kegiatan ekonomi?

Belajar dari krisis ekonomi 1996 dan 2008 maka disusun UU No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan yang mengamanatkan pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang memiliki tugas melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan; melakukan penanganan krisis sistem keuangan; dan melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

Setidaknya apabila terjadi kejadian ekonomi maka dengan berbekal undang-undang tersebut dengan didukung Komite Stabilitas Sistem Keuangan, diharapkan tidak banyak berpengaruh negatif terhadap situasi dan kondisi politik negara.

Poin penting dalam hal ini adalah adanya kepastian kewenangan dan serangkaian protokol atau prosedur yang jelas dalam menghadapi kejadian krisis ekonomi.

Hal yang sama diharapkan dapat dilakukan juga untuk kejadian politik dengan belajar pada kejadian demo dan gejolak politik pilpres-pileg atau peristiwa politik lainnya. Dengan adanya undang-undang Pencegahan dan Penangan Krisis Kejadian Politik terhadap Ekonomi maka akan dapat ditindaklanjuti dengan kepastian kewenangan dan protokol jelas dalam menghadapi berbagai jenis peristiwa politik yang berpotensi mempengaruhi ekonomi.

Salah satu hal yang perlu dikoordinasikan antara otoritas politik dan ekonomi dalam menstabilkan situasi setelah peristiwa politik kepada para pelaku ekonomi adalah, antisipasi berbagai resiko kejadian politik yang berdampak kepada ekonomi yang misalnya dapat diwujudkan dalam bentuk jaminan keamanan dan insentif memulai kegiatan ekonomi sesuai dengan dampak perisitwa politik yang terjadi. 

Pihak asuransi juga dapat dilibatkan dalam usaha pencegahan dan penanganan krisis kejadian politik sehingga pelaku ekonomi yang terkena imbas kejadian politik mendapat ganti rugi proporsional.

Dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi peristiwa politik yang menimbulkan was-was dan rasa tidak aman sehingga mengganggu kegiatan ekonomi baik skala kecil maupun besar. Oleh karena itu sudah saatnya dipertimbangkan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi pengaruh negatif kejadian politik terhadap perekonomian secara nasional maupun regional. Semoga kita semua belajar dari hiruk pikuk kejadian pilpres 2019 agar perekonomian nasional tetap stabil dan bertumbuh. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar