Middle Income Trap, Siapa Takut?
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 09 February 2019 09:00
Penulis
Watyutink.com - Indonesia diprediksi tidak akan bisa lepas dari jebakan sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap), jika tidak mampu meningkatkan pertumbuhan eknomi dari “jebakan 5 persen” seperti sekarang. Untuk bisa lolos dari middle income trap, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi sampai 7,5 persen per tahun agar bisa masuk ke dalam kelompok negara maju pada 2045 mendatang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyebutkan bahwa tidak banyak negara yang bisa lolos dari middle income trap. Untuk bisa lolos, dibutuhkan 4 kunci diantaranya peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, birokrasi pemerintah yang efisien dan kompeten, serta kebijakan yang tepat agar mempunyai daya tahan terhadap gejolak perekonomian dunia.

Memang, BPS terakhir menyatakan bahwa PDB Indonesia saat ini sebesar Rp14.837,4 triliun dan PDB per kapita sebesar Rp56 juta atau 3.927 dolar AS. Itu berarti naik kelas dari negara berpendapatan middle lower menjadi menengah atas, menurut klasifikasi Bank Dunia.

Tetapi dengan pertumbuhan sektor industri manufaktur yang tumbuh stagnan hanya 4,95 persen dalam 3 tahun terakhir maka hal itu akan menghambat daya saing dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Meskipun pembangunan infrastruktur dikebut, namun dengan kebijakan deregulasi ekonomi yang dirasa tidak berpengaruh siginifikan terhadap pertumbuhan investasi sampai akhir 2018, maka target pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan berkisar di angka 5 persen pada 2019 ini.

Lalu, apa yang harus dilakukan disaat pertumbuhan ekonomi Indonesia memang hanya mampu “main” di kisaran 5 persen dengan berbagai dinamika perekonomian dalam negeri? Akankah Indonesia sudah menyiapkan strategi dan kompetensi untuk bisa melangkah lebih jauh agar dapat lolos dari middle income trap?

Terjebak menjadi kelompok negara berpendapatan menengah, tidak akan bisa menyamai kemajuan teknologi yang dicapai oleh negara lain. Produksi dalam negeri juga tidak akan mengalami peningkatan berarti, baik karena sedang mengalami deindustrialiasi yang tak kunjung bisa diselesaikan ataupun karena produktivitas SDM di industri yang di bawah rata-rata standar negara-negara seputar kawasan.

Ditambah, kurangnya inovasi dari hasil-hasil penelitian yang seharusnya masif dilakukan. Inovasi dibutuhkan agar mampu mendapatkan teknologi untuk menghasilkan temuan produk baru. Jika inovasi tidak mampu dilakukan, maka produk yang dihasilkan tidak akan memiliki nilai tambah signifikan sesuai perkembangan teknologi terkini.

Menyiapkan strategi yang komprehensif untuk bisa menjawab tantangan perubahan dunia, apalagi menghindari agar jangan sampai terjebak dalam kelompok middle income trap, sepertinya memang butuh konsep reformasi struktural yang dimulai dari penyiapan SDM yang berdaya saing tinggi. Baru kemudian menyelesaikan “PR” debirokratisasi dan deregulasi yang mengganggu pembenahan industri dan iklim investasi secara menyeluruh.

Sampai saat ini, inovasi untuk dapat menghasilkan nilai tambah produk berteknologi tinggi saja, konon Indonesia belum bisa menyamai negara pesaing di seputar ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Ekspor terbesar juga masih mengandalkan komoditas. Sampai kapan Indonesia bisa menyelesaikan tugas-tugas besar peradaban tersebut? Atau, apakah kita cukup puas bermain di kisaran “five percent trap”?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Negara yang sulit untuk keluar dari middle income trap memang menjadi masalah bagi Negara kelompok pendapatan menengah, jika dia tidak mampu melesat ke atas. Itu disebut dengan middle income trap. 

Hal-hal yang membuat negara itu tidak mampu menembus sampai ke upper level dan hanya berkutat di situ-situ saja itu karena tidak menguasai teknologi. Jadi kuncinya sebetulnya di SDM. SDM seharusnya mampu menciptakan teknologi. Mampu menciptakan juga inovasi, dan bukan hanya sebagai user. 

Indonesia dan beberapa yang negara “berada” dalam middle income trap, bersumber pada masalah mereka tidak bisa menembus teknologi. 

Korea Selatan adalah salah satu Negara yang bisa keluar dari middle income trap. Padahal Korea Selatan tumbuh bersama-sama dengan Indonesia ketika mendapatkan kemerdekaan, lalu juga terkena krisis yang sama pada 1997-1998, tapi kemudian dia melesat pada tahun 2000 an langsung menciptakan teknologi. Masuk ke industri otomotif, teknologi digital. Mereka juga berhasil “menggaet” android ke dalam gadget Samsung, lalu membuat android di seluruh dunia. Dari itu semua Korea Selatan bisa keluar dari middle income trap dan sekarang menjadi Upper Level Group.

Malaysia juga boleh dibilang sudah ke level atas atau middle upper, tetapi masih belum berhasil menciptakan teknologi. Memang Malaysia pernah merencanakan satu daerah menjadi “Silicon Valley” nya Asia, sayang tidak terlalu berhasil. 

Gagalnya itu mungkin yang menciptakan teknologinya bukan orang Malaysia sendiri. Berbeda dengan Korea Selatan, mereka sendiri yang menciptakan teknologi. 

Singapura sekarang sedang berjuang untuk bisa lolos dari middle income trap dengan berusaha menciptakan teknologi sendiri yang berasal dari China seperti mengembangkan gadget Huawei, Xiaomi dan lain-lain. Tapi itupun masih berat, sehingga Singapura belum dibisa disebut sudah keluar dari middle income trap.

Jadi syarat supaya bisa keluar dari middle income trap, SDM nya harus kompeten. Tidak sekadar SDM yang berkualitas tapi SDM yang bisa menguasai dan menciptakan teknologi.

Rasanya, kalau melihat karakteristik SDM kita maka masih butuh waktu lama untuk bisa mendorong SDM-SDM yang bisa menciptakan teknologi. Bukan berarti tidak ada, tetapi untuk sekarang barangkali masih butuh waktu dengan basis sekarang yang kita punya. IPM Indonesiapun masih di bawah rata-rata dunia. 

Itu sebabnya salah satu platform ekonomi pak Jokowi pada periode yang akan datang jika terpilih kembali adalah fokus pada peningkatan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia yang kiranya menjadi urgensi Indonesia kalau Indonesia tidak mau terjebak dalam istilah middle income trap

Untuk mengejar ambisi menembus 5 besar dunia pada tahun 2030 income Indonesia sudah harus mencapai high level, apakah cukup waktu dengan sisa 10 tahun lagi? 

Mengejar itu harus dengan basic teknologi yang kuat. Penguasaan teknologi sejak sekarang harus diperkuat kembali melalui peningkatan pemahaman mata pelajaran matematika sejak dini. Ironisnya yang terjadi sekarang adalah anak-anak kita semakin menjauh dari matematika. Mereka sekarang lebih suka mengambil jurusan IPS. Masuk jurusan IPA juga harus dipaksa oleh orang tuanya. 

Jadi sekarang penting untuk kembali membuat anak-anak kita menjadi kembali suka dan paham matematika. Karena kalau menciptakan teknologi harus bisa bahasa matematika, atau bahasa numeric.

Menyadari hal itu rasanya pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah, dan tidak usah dulu bermuluk-muluk untuk menciptakan teknologi. Tapi minimal kita punya program di mana bidang studi science murni seperti matematika, fisika, kimia, biologi itu “dilindungi” pemerintah.

Pemerintah bisa memberikan subsidi yang lebih besar untuk bidang studi science murni seperti itu. Kalau dulu Indonesia punya BPPT. Sebuah lembaga think tank untuk menciptakan teknologi. Tetapi pasca reformasi BPPT relatif sudah berkurang banyak perannya. BPPT itu mungkin bisa ditumbuhkan kembali dan teman-teman yang mempunyai semangat keilmuan yang “science” bisa kembali dikumpulkan dan tentu saja remunerasinya juga harus sebanding dan memadai, sehingga mereka juga mau karena ada insentif yang diberikan untuk kembali bergiat dibidang penemuan-penemuan baru. Karena kalau tidak maka Indonesia ke depan tidak akan punya orang-orang berkualitas seperti itu dalam satu think tank teknologi. 

Kalau ditanya kita harus berkiblat ke negara mana untuk acuan teknologi, saya tidak tahu apakah harus ke Jerman, Jepang atau kemana. Tapi yang saya pahami orang Korea Selatan itu banyak yang tidak bisa bahasa Inggris, tapi mengapa bisa mereka menciptakan teknologi. 

Di Korea ada lembaga bahasa yang mentranslate buku-buku yang berbahasa Inggris ke bahasa Korea. Jadi buku-buku mereka merupakan hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Korea. 

Saya juga tidak tahu Korea sebenarnya berkiblat kemana dalam teknologi, tapi buktinya mereka bisa menciptakan android. Indonesia tidak usah terlalu muluk harus berkiblat ke Jerman misalnya, karena sekarang Asia sudah cukup untuk menjadi kiblat teknologi.

Begtu pula dengan Negara Jepang yang tidak bisa berbahasa Inggris, tapi mereka bisa menciptakan teknologi. Hal yang sama juga terjadi pada Negara China dan mereka juga bisa menemukan teknologi. 

Jadi faktor bahasa tidak bisa dijadikan hambatan dalam menggapai teknologi. 

Harus ada keberpihakan pemerintah dengan dana APBN 20 persen untuk pendidikan. Barangkali perlu dipertimbangkan ada sekelompok anak yang dilatih sedari awal, dibina, dikembangkan jika dia mempunyai minat yang tinggi terhadap matematika dan science, maka mereka bisa dibina dalam sebuah kelas khusus.

Sekarang bagaimana mengupayakan kembali peminatan anak-anak terhadap mata pelajaran science khususnya matematika. Karena matematika mengajarkan bagaimana berpikir logis. Saya juga tidak tahu kenapa anak-anak kita sekarang jadi tidak suka dengan matematika. Padahal dulu sempat ada upaya membangkitkan budaya senang kepada matematika untuk anak, tapi sayangnya hal itu tidak kontinyu dilakukan. 

Dulu ada Prof Yohanes Surya seorang ahli fisika yang mengupayakan bahwa pelajaran fisika itu menyenangkan. Bahkan dia pergi ke Papua untuk mengajarkan anak-anak Papua, sayangnya sekarang beliau tidak pernah lagi muncul. 

Orang-orang seperti Prof Yohanes Surya itu perlu dijaga karena tidak banyak orang seperti dia. Orang-orang seperti beliau harus diberi ruang untuk berkembang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

 

Dalam hal midle income trap ini saya berkali-kali selalu menekankan bahwa pendidikan ke depan harus mampu membuat anak-anak muda kita berproduksi. Jadi jangan hanya melakukan trading saja.

Berproduksi adalah aktivitas yang banyak sekali peluang untuk didapatkan. Misalnya, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam (SDA) pasti memperoleh hasil yang memadai jika kita pandai mengolahnya. Tetapi jika intermediate product—yang tidak mesti memanfaatkan sumber daya alam--manufaktur yang kita lihat kini banyak dikuasai dengan harga murah, ternyata berasal dari China. Dari sana sebetulnya kita bisa berkreasi membuat produk menengah yang berbahan baku murah.

Sebagai contohnya dari berbagai kejadian bencana alam tsunami , gempa dan kebakaran yang kita alami, dari situ harusnya ada orang Indonesia yang bisa mengembangkan teknologi material tahan api yang minimal bisa menyelamatkan dokumen penting. Ketika saya melaksanakan survei ternyata material berbahan polimer dalam ukuran besar banyak didapatkan di China. Indonesia tidak akan sempat berpikir kesana karena semua raw material petrokimia semuanya impor.

Peluang bahan setengah jadi yang berasal dari China tersebut bisa dikreasikan oleh generasi muda baik dalam industri online atau industri menengah, dan jika difokuskan, sudah bisa berproduksi secara luar biasa. Hal tersebut hanya sebagai contoh saja dari material yang bisa dirakit oleh industri kreatif dalam negeri.

Artinya, saya ingin mengatakan bahwa sekarang banyak anak-anak muda kita agak kurang terlatih di bidang hard science atau hard engineering. Hal itu adalah aktivitas mengolah atau menguasai benda mati. Berbeda dengan mengolah atau menguasai benda hidup yang berarti ilmu SDM atau manajemen. Benda mati itu bisa dihubungkan termasuk IT dan sejenisnya, atau benda mati yang prosesing seperti teknik kimia, matematika dan sebagainya yang sebetulnya merupakan basic untuk mendayagunakan kreativitas pikirannya dalam mengolah sesuatu. Dan aktivitas yang menghasilkan produk science itu pasarnya cukup banyak di Indonesia.

Jika nanti kita suatu saat berhasil memproduksi produk IT dengan harga murah maka generasi kita bisa masuk Alibaba, Bukalapak dan lainnya yang berarti sudah memasuki pasar dunia.

Untuk menyiapkan generasi seperti itu, baiknya ke depan pendidikan kita jangan lagi terlalu banyak pelajaran yang sifatnya menghafal. Hal itu yang membuat orang Indonesia mundur jauh karena terlalu banyak pelajaran menghafal dan bukan mengajarkan untuk kreatif.

Kreasi itu penting, karena kalau kreasi yang basisnya menguasai hard engineering maka kita bisa berkreasi pada komoditi. Kalau semuanya hanya berpikir trading atau hanya ke IT saja, maka kita akan kekurangan daya kombinasi untuk mengolah SDA. Padahal kalau kita punya skill memadai dalam urusan mengolah SDA untuk pangan dan sebagainya, maka hilir hulunya produk akan bisa ditelusuri.

Misalnya lagi ada bahan baku setengah jadi yang belum kita kuasai sedangkan disitu dibutuhkan ilmu matematika dalam hal kombinasi, maka menurut saya keadaan ini sudah mengerikan jika anak-anak muda kita tidak lagi suka hard science dan lebih gandrung kepada trading dan yang dijual juga produk dari China.

Barang-barang China hanya menang karena harga nya murah saja. Bisa murah karena partai/volume nya besar.

Kiranya sekarang pemerintah sudah saatnya mengembangkan lagi sekolah yang mengembangkan ilmu-ilmu matematika dan sains, seimbang dengan disiplin ilmu yang lain.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Konsep ukuran perkembangan kesejahteraan negara-negara di dunia yang paling populer adalah pendapatan per kapita (GDP per capita) sehingga menjadi dasar klasifikasi negara-negara menjadi: negara-negara pendapatan rendah (low income), negara-negara pendapatan menengah (middle income), dan negara-negara pendapatan tinggi (high income). Di dalam kelompok negara-negara pendapat menengah dibagi lagi menjadi sub-kelompok negara-negara pendapatan menengah atas (middle-upper) dan menengah bawah (middle-lower). Angka pemisah yaitu GDP per kapita tiap kelompok dan sub-kelompok digariskan tiap tahun oleh The World Bank sebagai rujukan banyak pihak di dunia. Pada tahun fiskal 2019, menurut The World Bank, kelompok negara pendapatan rendah adalah kurang dari 995 dolar AS, negara pendapatan menengah rendah antara 996 dolar AS hingga 3.895 dolar AS, negara pendapatan menengah atas antara 3.896 dolar AS hingga 12.055 dolar AS, dan negara berpendapatan tinggi di atas 12.055 dolar AS. Menurut The World Bank pada tahun 2017, Indonesia memiliki GDP per kapita sebesar 3.847 dolar AS, termasuk dalam kelompok negara-negara pendapatan menengah bawah yang paling atas. GDP per kapita Indonesia harus bertambah 8208 dolar AS agar masuk dalam kategori negara-negara pendapatan tinggi.

Konsep tersebut di atas menjadi asal muasal istilah middle-income trap. Apabila suatu negara tidak pernah bisa mencapai garis bawah kelompok negara-negara pendapatan tinggi atau GDP per kapita lebih besar dari 12.055 dolar AS maka selamanya akan terjebak dalam kelompok negara-negara pendapatan menengah.

Meningkatkan angka GDP per kapita bisa dikendalikan dari rumus perhitungannya yaitu komponen pembilang atau komponen penyebutnya. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan komponen pembilang sehingga ada sejumlah besar GDP untuk dibagi oleh komponen penyebut yang merupakan populasi penduduk suatu negara. Namun mengendalikan pertambahan populasi penduduk juga dapat meningkatkan angka GDP per kapita. Jepang diprediksikan akan mengalami penyusutan populasi penduduk dalam 10-20 tahun ke depan. Apabila besaran GDP Jepang tidak menurun maka angka GDP per kapita Jepang dipastikan akan meningkat.

Saat ini fokus pemerintah Indonesia dalam upaya menghindari middle-income trap adalah memperbesar angka GDP melalui pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan setidaknya 7 persen per tahun. Namun dengan memperhatikan rumusan perhitungan GDP per kapita maka tingkat pertumbuhan penduduk harus dijaga agar tidak melonjak. Dalam hal ini, peran BKKBN menjadi krusial agar tingkat kelahiran dapat terkendali melalui program Keluarga Berencana dengan target TFR (Target Fertility Rate) sebesar 2,1 pada tahun 2025. Pemerintah perlu mendukung sosialisasi dan implementasi program Keluarga Berencana pada generasi milenial sehingga populasi penduduk Indonesia dapat terkendali.

Sedangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan GDP Indonesia, tidak ada resep manjur selain meningkatkan investasi, konsumsi dalam negeri, pengeluaran pemerintah dan menjaga surplus ekspor-impor. Meningkatkan investasi sudah sering dibahas, yaitu membuat Indonesia semakin menarik bagi investor agar mau menanam modal untuk buka usaha melalui regulasi yang sederhana dan cepat, adanya kepastian hukum, iklim sosial politik yang kondusif serta insentif fiskal yang menarik.

Sekarang tinggal bagaimana konsistensi implementasi semua hal tersebut dan apakah dapat segera diatasi hambatan-hambatan yang ada? Demikian seterusnya untuk peningkatan ekspor agar tidak menjadi negatif karena impor yang lebih banyak, maka segala regulasi dan kebijakan pemerintah mendorong ekspor harus efektif. Salah satu upaya nyata peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan industri manufaktur di luar Jawa untuk memberi nilai tambah terhadap berbagai komoditas atau bahan mentah sumber daya alam yang berorientasi ekspor. Bagaimana kebijakan dan regulasi pemerintah yang konsisten dan didukung segenap pemangku kepentingan untuk program pembangunan manufaktur di luar Jawa berikut infrastruktur pendukungnya menjadi kunci keberhasilannya.

Dipercaya, bahwa banyak pihak di Indonesia sudah mafhum akan semua faktor determinan terkait peningkatan GDP namun memang tidak mudah implementasinya karena ada begitu banyak kepentingan (interest) yang tidak jarang bersilang dan menuntut diprioritaskan dengan sekian banyak alasan pembenarnya. Adalah peran dan niat para negarawan dan pemimpin negeri ini yang sesungguhnya menjadi faktor kunci apakah Indonesia akan lolos dari middle-income trap ? (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Salamudin Daeng

Anggota Institute Sukarno for Leadership Universitas Bung Karno (UBK)

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Aturan Timbulkan Administration Cost, Beban Bagi UMKM                Pelaku Bisnis E-commerce Tak Perlu Berbadan Hukum             Hambat Usaha Kecil Naik Kelas             Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir