Miskin Tidak, Sejahtera Tidak
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 24 January 2019 09:00
Penulis
Watyutink.com - Coba tengok kiri kanan, depan belakang tetangga Anda, masih adakah yang miskin? Jika jawabannya tidak ada, maka catatan Badan Pusat Statistik tentang penurunan angka kemiskinan di Indonesia valid.  BPS menyebutkan persentase angka kemiskinan per September 2018 mengalami penurunan menjadi 9,66 persen dibandingkan dengan posisi Maret sebesar 9,82 persen.

Secara absolut, kemiskinan sebanyak 9,66 persen itu mencapai 25,67 juta jiwa, lebih rendah dari posisi Maret sebanyak 25,95 juta orang, berkurang 0,16 persen atau 280.000 orang. Dari total orang miskin, mereka yang tinggal di perkotaan mencapai 6,89 persen, sementara di pedesaan mencapai 13,10 persen.

Salah satu penyebab angka kemiskinan per September 2018 turun, menurut catatan BPS, karena terkendalinya inflasi selama Maret-September 2018 yang hanya 0,94 persen. Inflasi bukan faktor tunggal yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan. Yang juga mempunyai andil menurunkan jumlah orang miskin adalah upah riil buruh petani yang naik dan nilai tukar petani yang juga mengalami peningkatan selama Maret-September 2018.

Garis kemiskinan yang semula bertengger di level Rp401.220 per kapita per bulan, ikut berubah menjadi Rp 410.670 per kapita.

Semua perubahan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen per tahun telah mengentaskan orang miskin menjadi tidak miskin lagi. Apakah dengan demikian mereka sudah lebih sejahtera dibandingkan dengan kondisi sebelumnya? Komponen apa saja yang membaik sehingga mereka dikategorikan tidak miskin lagi?

BPS menyebutkan meskipun angka kemiskinan turun, kontribusi pangan masih tinggi pada angka garis kemiskinan. Kondisi tersebut membutuhkan penangangan yang serius. Komposisi garis kemiskinan per September 2018 didominasi oleh komoditas pangan sebesar 73,54 persen, sementara sisanya sebanyak 26,46 persen adalah komoditas non pangan.

Beras menjadi komoditas pangan yang paling memegaruhi garis kemiskinan. Di perkotaan pengaruhnya mencapai 19,54 persen, sementara di perdesaan lebih tinggi lagi sebesar 25,51 persen. Padahal pemerintah sudah memberikan bantuan beras miskin (raskin), tetapi mengapa porsi beras masih besar dalam menentukan garis kemiskinan? Apakah ada kebijakan yang tidak pas atau ada penyimpangan di lapangan?

Di sisi lain, apakah penurunan kemiskinan ini sudah merata secara nasional? Bagaimana dengan daerah-daerah kaya sumber daya alam, apakah penduduknya lebih sejahtera dibandingkan dengan daerah lain?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Angka kemiskinan memang turun tetapi artifisial sekali, hanya gincu. Mengapa demikian. Pertama, porsi dari konsumsi makanan orang yang berada di bawah garis kemiskinan itu tinggi dan meningkat, mencapai 76 persen. Hal ini berarti untuk non makanan hanya 24 persen. Dari 24 persen konsumsi non makanan yang wajib dipenuhi antara lain listrik, transportasi, dan kebutuhan dasar lain. Di luar itu semua mereka tidak dapat lagi mengkonsumsi yang lain.

Dari konsumsi makanan yang mencapai 76 persen, sebanyak seperempatnya adalah beras. Hal ini menunjukkan orang miskin hanya kenyang saja. Kualitas hidup orang miskin dengan adanya kenaikan porsi konsumsi makanan yang meningkat menjadi menurun.

Di sisi lain, bantuan makanan non tunai diberikan kepada 15 juta lebih orang miskin, namun yang berkurang 900.000 orang saja. Dengan total bantuan sekitar Rp100 triliun, hasil yang didapat tidak memuaskan secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas mereka yang naik di atas garis kemiskinan hanya 900.000 orang. Secara kualitas, kondisi orang miskin dengan pendapatan sekitar Rp410.670 per kapita per bulan yang berhasil dientaskan juga memprihatinkan.

Pemerintah sudah memberikan bantuan beras miskin (raskin). Tetapi walaupun sudah diberikan bantuan beras, tetapi 76 persen masih digunakan untuk membeli makanan, terutama beras.

Kondisi tersebut menjelaskan fakta mengapa inflasi rendah tetapi konsumsi rumah tangga juga rendah.  Hal ini terjadi karena harga pangan tinggi, tercermin dari pengeluaran untuk makanan meningkat.  Jika sebelumnya, misalnya, cukup dengan 70 persen, maka sekarang sudah mencapai 76 persen.  Inflasi yang rendah menunjukkan tidak ada lagi porsi dari pendapatan masyarakat untuk membeli produk non pangan yang menyebabkan permintaan menurun. Penurunan daya beli ini berdampak kepada rendahnya inflasi.

Di sisi lain, disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan tinggi. Salah satu keberhasilan Orde Baru mampu menekan angka kemiskinan perdesaan secara signifikan, dengan berbagai pembenahan dari semula tidak ada listrik menjadi terang, dari kumuh menjadi rapih dan bersih.

Saat ini kemiskinan di perdesaan tetap tinggi sekitar 13 persen, kemiskinan di perkotaan sekitar 6 persen. Selain itu, angka kesenjangan di perdesaan meningkat. Jika kondisinya seperti ini, dana desa yang disalurkan pemerintah lari kemana?  Tingkat kemiskinan yang tinggi menimbulkan urbanisasi. Desa menjadi daya tolak sehingga orang beramai-ramai meninggalkan kampung halamannya.

Meskipun kemiskinan nasional sudah single digit, namun kemiskinan di 16 provinsi masih double digit. Di Papua Barat malah masih 22 persen, NTT 21 persen, Maluku 17 persen. Dan satu-satunya provinsi di Jawa yang sudah single digit baru Jawa Barat. Sisanya seperti Jawa Timur masih 10,85 persen, Jawa Tengah 11,19 persen, DIY 11,8 persen, padahal Jawa memiliki semua yang provinsi lain tidak memilikinya, pusat segala macam.

Di samping masih banyak provinsi yang tingkat kemiskinannya double digit, sedikitnya 4 provinsi yang kaya dengan sumber daya alam naik tingkat kemiskinannya yakni Sumatera Selatan naik 0,02, Kalimantan Timur 0,04, Kalimantan Selatan 0,11, dan Banten 0,01 karena layoff industri.

Fakta lain dalam masalah kemiskinan adalah meningkatnya jumlah orang miskin justru terjadi di daerah-daerah kaya sumber daya alam, karena kehidupan mereka bergantung kepada komoditas.  Berbagai macam program pemerintah dalam pemberian insentif bagi peningkatan produksi dan produktivitas cukup tinggi di daerah kaya sumber daya alam, tetapi dana tersebut tidak jelas digunakan kemana.  (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Pada tahun politik seperti saat ini, banyak informasi yang ditambahkan begitu begini, sulit untuk mengatakannya mana yang benar tentang angka kemiskinan, kecuali ada survei data. Namun jika melihat prosesnya, memang ada peningkatan jumlah uang bantuan sosial yang diberikan.

Memang ada penambahan economic growth, dimana setiap tahun bertambah di atas 5 persen. Dengan begitu pasti ada pertumbuhan pendapatan masyarakat, meskipun ada ketidakmerataan. Secara logika berpikir mestinya kualitas hidupnya naik. Tapi saya belum melakukan studi analisis untuk masalah ini.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, dari segi proses besar kemungkinan akan terjadi kenaikan pendapatan masyarakat sehingga kemiskinan berkurang.

Akan ada analisis mengenai penerima bantuan sosial terkait perilaku merokok. Apakah uang yang diberikan oleh pemerintah dibelikan rokok, makanan, atau membayar biaya sekolah. Ini menyangkut kualitas kemiskinan. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik