Nafsu Perang Dagang Trump dan DampaknyaTerhadap Indonesia
berita
Ekonomika
Sumber Foto : forexsignal88.com (gie/watyutink.com) 19 July 2018 17:00
Penulis
“Tidak ada pemenang, yang ada hanya kerusakan," itu yang diucapkan Komisioner Perekonomian Uni Eropa, Pierre Moscovici dalam menanggapi ancaman perang dagang yang digelorakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Akibat nafsu perang dagang Trump ini, Uni Eropa sampai memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi mereka dari 2,3 persen menjadi 2,1 persen. Masalah perang dagang telah mengakibatkan penurunan kepercayaan diri bagi negara-negara di Uni Eropa beserta negara-negara mitra dagangnya dan mengganggu iklim bisnis.

Padahal sebelumnya, AS dan Uni Eropa mempunyai hubungan dagang yang erat. Nilai kerja sama perdagangan mereka mencapai 1,1 triliun dolar AS per tahun. Namun kerja sama dan hubungan dagang yang erat tersebut porak-poranda akibat ulah Trump yang tak pandang bulu mengobarkan perang dagang ke siapapun, demi arogansinya menjadikan Amerika sebagai ‘penguasa tunggal’ dunia, dengan kebijakannya “America First”.

Laksana pasukan Tartar, Trump dengan kekuatan ekonominya terus menebar ancaman perang dagang ke mana pun dan ke siapa pun. Setelah China, negara tetangganya seperti Kanada dan Meksiko tak luput dari tantangan Trump. Termasuk kepada ‘sahabat’ dagangnya sendiri, Uni Eropa. Trump mengancam akan memberlakukan tarif impor 20 persen atas ekspor mobil Uni Eropa, setelah sebelumnya dia memberlakukan tarif impor untuk baja dan aluminium asal Uni Eropa.

Dampak dari perang dagang ini diantaranya menimbulkan ketidakpastian eko­nomi, lantaran pelaku usaha cende­rung menahan diri, sehingga bisa me­nahan pertumbuhan ekonomi dunia. Proteksi di AS dan Tiongkok me­nye­bab­kan komoditas membanjiri pasar global. Kondisi ini tentu akan menekan har­ga, termasuk komoditas ekspor dari In­do­nesia.

Selanjutnya, gang­guan ekspor tersebut memperburuk neraca perdagangan Indonesia. Dan tentu, akan berdampak pada nilai tukar rupiah. Inilah yang terjadi saat ini, dimana harga dolar AS ‘menggila’ yang menyentuh kisaran Rp14.400 per dolar AS. Apalagi kemudian AS mereview barang impor dari Indonesia dan mengancam mencabut Generalized System of Preference (GSP)nya. Bagaimana Indonesia harus menyikapi?

Melalui menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah menyebut sedang melakukan pemetaan sektor di tiap kementerian untuk yang mengantisipasi dampak perang dagang ini. Menghitung kemungkinan, potensi dan implikasinya, terutama di sektor komoditas yang paling terimbas dampak kebijakan perang dagang AS ini.

Pemetaan ini dilakukan Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM. Untuk itu, Kementerian Perindustrian diminta untuk mengidentifikasi industri manufaktur yang selama ini dianggap memiliki potensi untuk bisa ditingkatkan kemampuan ekspornya dan dikurangi impornya. Cukupkah hal tersebut di lakukan oleh pemerintah untuk menanggapi ancaman perang dagang dengan AS?

Bukankah lebih penting bagi Indonesia untuk segera melakukan inovasi baru dalam ekspor, termasuk diversifikasi produk, dan mencari alternatif baru tujuan ekspor? Lebih-lebih jika bisa mengurangi ketergantungan impor dari China serta komoditas gandum dan kedelai dari AS, bukan?

Sebagai mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, bukankah seharusnya Sri Mulyani memahami ‘tabiat’ Trump, melalui kolega-koleganya di Bank Dunia, sehingga agenda perang dagang  AS dan dampaknya tak berimbas ke Indonesia, atau bahkan bisa memanfaatkannya  untuk meningkatkan ekspor Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sekarang situasi perang dagang ini memang balik seperti zaman dulu ketika negara saling pasang tembok proteksi bea masuk sehingga dunia berproduksi dengan inefisiensi. Masing-masing pasang tarif bea masuk untuk memenangkan "produsen nasional”nya. Tapi akibatnya, seluruh dunia tidak bisa menikmati harga barang yang wajar dan inflasi meroket, serta inefisiensi membebani progam pengentasan kemiskinan global.

Jadi yang sekarang terjadi memang karena elite global mengalami disrupsi gara-gara cukong merangkap godfather, merangkap sheriff. AS merasa tidak bisa jadi godfather, war lord, sherif, dan cukong sekaligus. Karena itu melakukan aksi-aksi yang kembali ke zaman tribal sebelum kompromi modern untuk win-win solution pasca Perang Dingin, era WTO dengan sistem perdagangan global yang bebas, jujur dan adil dengan peluang terbuka bagi meritokrasi siapa bangsa paling efisien. Ya biarkan konsumen menikmati efisiensi suatu "bangsa".

Suatu kelompok tribal tertentu pasti berlaku "hukum rimba": the survival of the fittest, yang akan menguasai dan mewakili tribal A karena harus berhadapan dengan tribal B dan seterusnya. Bisa terjadi banyak tribal kemudian dikuasai oleh satu pemimpin dari suatu tribal, jadi imperium.

Tapi jelas bahwa penguasa politik memang harus melindungi ‘rakyat’ yang menjadi pedagang, pengusaha, dan melakukan kegiatan ekonomi. Dalam konteks itu, maka terjadi perang fisik sebagai kelanjutan "perang dagang" atau konflik perdagangan. Riwayat VOC Belanda dan EIC Inggris dan kolonialisme Eropa Barat terhadap Asia, Amerika Latin, dan Afrika adalah riwayat konflik antara kompeni VOC, kemudian rezim Hindia Belanda dengan kekuatan lokal Nusantara dan bagian dunia lain.

Tapi di antara kekuatan dominan Eropa Barat sendiri, terjadi persaingan bebuyutan antara Jerman dan Prancis, Jerman-Inggris, Perancis-Inggris, dan juga dengan Rusia dan Turki. Karena itu meletus dua kali perang dunia di Eropa. Setelah Perang Dunia II maka elite global menganggap manusia dan bangsa berbudaya harus mentas dari perang bom dan perang dagang, menjadi masyarakat yang bekerjasama win-win. Perancis-Jerman tidak boleh menyulut perang dunia untuk ke-3 kalinya. Tapi meski Perancis-Jerman berdamai dalam NATO, karena Uni Soviet mentas jadi komunis yang kuat maka dunia memasuki Perang Dingin 40 tahun sejak 1949-1989. Nah setelah itu dikira bisa damai dengan WTO 2000 meski diganggu oleh teror WTC 2001.

Nah, disini memang Indonesia ditantang, mampukah memberikan kontribusi memulihkan "ideology” WTO satu pasar dunia yang adil (fair trade). Atau membiarkan dunia semakin terpuruk dalam perang dagang pra Perang Dunia II yang bisa chaostik, anarkis di pelbagai bagian dunia. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Di tengah perang dagang yang makin dahsyat melawan AS, Beijing tentu akan meningkatkan tekanan diplomatik dan ekonomi kepada negara seperti Indonesia agar membula pintu lebih lebar bagi produk ekspornya. Apa boleh buat, banyak produk ekspor RRC tak bisa lagi masuk pasar AS lantaran presiden Trump memasang tarif impor tinggi.

Mengharapkan industri nasional untuk berperan aktif menghadapi serbuan produk korban perang dagang AS versus RRC bahkan dunia juga percuma. Sampai sekarang industri nasional masih sama dengan yang digambarkan oleh Kunio Yoshihara beberapa puluh tahun silam yaitu komprador perusahaan multinasional. Hidup matinya industri semacam sangat tergantung pada bahan baku dan teknologi impor.

Hal ini tampak dari tingginya ketergantungan industri nasional pada bahan baku impor. Data di Kementerian Perindustrian menunjukkan sebagian besar bahkan hampir seluruh bahan baku industri nasional masih impor. Salah satu yang terparah adalah industri farmasi nasional dimana 90 persen bahan bakunya masih impor. Artinya industri ini lebih tepat disebut sebagai 'tukang bungkus' obat.

Situasi industri lainnya seperti kimia, baja, elektronik, mesin dan sebagainya kurang lebih sama. Industri industri ini bukanlah pusat innovasi atau pemberi nilai tambah yang signifikan bagi ketahanan ekonomi karena fungsinya sebagai sekadar perakit. Maka, mengandalkan mereka sebagai lawan tanding barang impor, jelas tak realistis.

Jalan pintas untuk menghadapi banjir barang impor adalah menaikkan tarif impor seperti dilakukan Trump. Hanya saja, Indonesia akan menghadapi pembalasan dari negara negara yang merasa dirugikan. Mengingat struktur ekonomi yang sangat rapuh, pembalasan tersebut bisa berdampak sangat buruk terhadap perekonomian nasional. Hal ini jelas tak diharapkan oleh pemerintah yang sedang membutuhkan popularitas menghadapi Pilpres tahun depan.

Perjuangan Indonesia memang sangat berat karena harus bersaing dengan negara-negara yang komoditas ekspornya memiliki kemiripan dengan Indonesia. Negara-negara tersebut bahkan memiliki modal, teknologi, dan jaringan pemasaran lebih luas. Salah satunya adalah Thailand, yang seperti Indonesia,  sangat mengandalkan pertanian dan perikanan sebagai penghasil devisa. Thailand juga sudah lama mengembangkan pasar internasional untuk produk kerajinannya.

Jangankan di pasar internasional, di pasarnya sendiri saja Indonesia sudah kelabakan menghadapi serbuan produk pertanian dan perikanan Thailand. Sekarang ini bahkan produksi ayam dan telor di Indonesia sekitar sepertiga dikuasai oleh grup Charoen Phokphand dari Thailand. Konglomerat Thailand ini juga sudah lama menjadi produsen udang Indonesia. Bayangkan kalau Indonesia harus bertarung melawan Thailand di pasar internasional, bisa menyamai saja sudah hebat.

Dalam situasi seperti sekarang, ketika masyarakat gelisah gara-gara kenaikan berbagai harga kebutuhan akibat rontoknya rupiah, pemerintah harus berjuang sekuat tenaga dan kreatif mencari pengganti Amerika.  Bahkan kalau mungkin menggunakan tekanan politik untuk memaksa Amerika membatalkan niatnya untuk mencabut GSP. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?