Paradise Papers dan Pengaruhnya Bagi Ekonomi Indonesia
berita
Ekonomika
10 November 2017 13:00
Penulis
Skandal keuangan dunia kembali terkuak. Setelah Panama Papers, kini muncul Paradise Papers. Dokumen yang berisi 13,4 juta file data keuangan skala besar itu mengungkap data aset luar negeri dari politisi, tokoh, pejabat, selebriti dunia, dan perusahaan raksasa, yang mencoba mencurangi pajak dengan menanamkan investasi di perusahaan cangkang (offshore) di negara-negara surga pajak (heaven tax). Apa bedanya dengan Panama Papers?

Pengungkapan Paradise Papers diawali oleh temuan koran Jerman, Süddeutsche Zeitung, terhadap perusahaan penyedia layanan hukum offshore, Appleby, yang berbasis di Bermuda. Konsorsium wartawan investigasi dari seluruh dunia (ICIJ) menginvestigasi dokumen itu selama setahun. Hasilnya dipublikasikan secara serentak di 95 media di 67 negara di seluruh dunia, Senin, 6 November 2017 lalu.

Dari investigasi, Appleby berkongsi dengan Asiaciti Trust (berbasis di Singapura) terbukti menyediakan layanan hukum bagi perusahaan offshore, layanan perwalian internasional dan korporat, baik milik publik maupun perusahaan swasta global, institusi keuangan, maupun individu, guna membantu mengurangi tagihan pajak secara legal hingga tanpa pajak sama sekali.

Yang menarik, terdapat 200 nama individu dan 15 nama perusahaan Indonesia, termasuk nama tokoh dan pejabat Indonesia seperti Thomas T Lembong (Kepala BKPM), Prabowo Subianto, Tommy Suharto dan Mamiek Suharto, dan Sandiaga Uno (Wagub DKI Jakarta). Melalui perusahaan offshore yang atas nama mereka, para tokoh dan pejabat tersebut diduga terlibat Paradise Papers. Benarkah mereka melakukan itu atau nama mereka hanya dicatut?

Menurut UN Office on Drugs and Crime (UNODC), pendirian perusahan offshore yang dikendalikan secara rahasia adalah modus yang paling banyak dilakukan dalam proses pemindahan dana gelap (illicit financial flow), dan pencucian dana korupsi serta hasil kejahatan lainnya yang dilakukan oleh politikus dan pejabat. Bagaimana dengan politikus dan pejabat Indonesia?

Rating dari Global Financial Integrity (GFI) tahun 2015 menunjukkan, Indonesia berada pada peringkat 7 besar dunia sebagai negara yang memiliki aliran uang gelap tertinggi ke negeri heaven tax, dengan aliran dana gelap sekitar Rp244,2 triliun dalam rentang waktu 2012-2013.

Bank Dunia mensinyalir, keberadaan negeri suaka pajak menjadi penyebab penting terjadinya kesenjangan di negara-negara miskin dan berkembang.

Jika mengacu pada laporan Credit Suisse’s dengan Global Wealth Report, Indonesia menempati peringkat keempat negara dengan kesenjangan ekonomi paling timpang di dunia, dengan 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional.

Jika data tentang aliran dana gelap ke negeri heaven tax itu benar, sanggupkah pemerintah menariknya? Bagaimana caranya?

Bukankah dana gelap milik orang superkaya di negeri suaka pajak jika ditarik bisa untuk menutup defisit anggaran dan membantu pendanaan proyek infrastruktur impian Jokowi. Daripada memaksakan target pendapatan negara dengan berbagai revisi dan aturan baru pajak yan ujungnya semakin mencekik rakyat kecil.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar, Spesialis Bisnis Internasional, Ahli dalam Bisnis, Pemasaran, Pendidikan, Organisasi dan Manajemen

Setelah ada kebocoran apa yang disebut sebagai Panama Papers setahun yang lalu, yang melibatkan kantor pengacara Mossack Fonseca, kini muncul bocoran dokumen berupa Paradise Papers yang bersumber dari kantor pengacara Appleby. Dokumen Paradise Papers mencakup sekitar 13,4 juta dokumen meliputi nama-nama orang plus perusahaan besar dari Indonesia dan dunia international.

Sebagai mana halnya dengan Panama Papers, dokumen Paradise Papers juga didapatkan dari surat kabar Jerman Suddeutsche Zeitung yang kemudian ditindaklanjuti oleh The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) untuk melakukan penyelidikan

Demikian berita yang saya peroleh dari beberapa sumber mengenai Paradise Papers seperti BBC Indonesia, dan dari sumber berita lainnya.

Selanjutnya, disebut pula masih akan banyak lagi dokumen yang bakal dibocorkan. Pokoknya bakal menjadi berita bersambung yang menarik hati, namun membuat cemas bagi beberapa pihak yang terlibat upaya cover up aset mereka selama ini dengan menempatkannya di tax haven di luar negeri agar tidak perlu bayar pajak.

Tetapi, tunggu dulu. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa mereka yang namanya disebut dalam Paradise Papers (atau Panama Papers) pasti telah melakukan pelanggaran.

Penempatan aset di tax haven country tidak serta-merta bisa disebut sebagai pelanggaran. Boleh jadi dilakukan demi melancarkan proses investasi yang bersangkutan di arena bisnis dunia yang seringkali memerlukan tindakan cepat dan terkadang konfidensil agar tidak tercium oleh kompetitor.

Kenapa tunggu dulu? Dari sumber-sumber yang saya baca, tokoh dunia yang dihormati dan disegani seperti Ratu Elizabeth dari Inggris ternyata juga menanamkan uang pribadinya sampai 10 juta poundsterling. Rasanya mustahil jika Ratu Elizabeth juga berniat menggelapkan pajak dengan menaruh aset di tax haven manapun.

Dari apa yang saya pelajari sebagai pengajar bisnis international, banyak perusahaan multinasional besar kelas wahid yang menempatkan assets mereka di zona tax haven seperti Nike, Apple, Sumitomo, dan lain sebagainya.

Mereka melakukan penempatan aset itu bukan untuk melakukan pelanggaran pajak dan lain-lain. Namun semata-mata untuk mencari peluang (loop holes) guna meringankan beban pajak namun masih dalam kategori tidak melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku.

Apapun juga alasan atau penyebab penempatan ases di tax haven dalam konteks Indonesia, saya memiliki pemikiran sebagai berikut:

Pemerintah Indonesia cq Kementerian Keuangan telah melakukan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) bagi pihak yang belum membayar pajak secara benar, memiliki aset di luar negeri, atau keduanya secara bersamaan. Mereka ini diberikan pengampunan dan mesti membayar penalty dan aset juga diwajibkan untuk direpatriasi. Nah, pemerintah RI tinggal menyelidiki sampai sejauh mana ketaatan yang dilakukan oleh pihak yang telah diberikan pengampunan tadi?  Jika setelah diampuni mereka tetap tidak melakukan persyaratan sesuai peraturan Tax Amnesty, akan terbuka peluang menyelidiki mereka dari segi pelanggaran Tax Amnesty ini.

Cuma, belajar dari kasus Panama Papers tahun lalu, rupa-rupanya Paradise Papers pun akan terlupakan dalam kesenyapan dan pemerintah RI akan berdiam diri lagi. Benarkah? Only time will tell. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Fenomena Paradise Papers ini membuktikan bahwa korupsi bukan monopoli atau ciri khas Indonesia, melainkan bisa berlangsung dimana saja, kapan saja, siapa saja, bangsa dan negara mana saja, termasuk yang sudah maju kaya dan beradab. Masalahnya kapan nation state itu bisa mengalahkan korupsi secara lugas tuntas terhadap elitenya sendiri, secara meyakinkan dan menimbulkan efek jera.

Sejarah pemberatasan korupsi di seluruh dunia dibukukan dalam buku Bribes oleh John Noonan yang mengungkapkan bahwa Nabi Ayub pernah menjadi pejabat yudikatif dan menikmati "gratifikasi". Ini merupakan salah satu sebab mengapa Tuhan mengizinkan pencobaan oleh iblis kepada Ayub secara nyaris melampaui ambang batas ketahanan manusia untuk tetap beriman.

Pelajaran dari kisah korupsi pelbagai agama dan negara adalah seperti Joyoboyo, kita harus yakin bahwa at the end of the day, the good will prevail. Atau yang baik, yang becik, yang eling dan waspodo yang akan menang. Celakalah nasib suatu bangsa bila yang ditakdirkan untuk menang adalah kleptokrat atau despot seperti Hitler, Idi Amin, Khadafi, Saddam Hussein, Mobutu, Marcos, Mugabe, Mussolini. Atau para pengeran yang saling berebut tahta putera mahkota dan raja seperti riwayat Raja Faisal Saudi Arabia yang terbunuh dan raja Faisal Iraq oleh Jendral Abdul Karim Kasim 1958.  Juga Sheikh Mujibur Rahman, pendiri Bangladesh Zulfikar Ali Bhutto yang justru dibunuh oleh KSAD Zia ul Haq (yang diangkat oleh Ali Bhutto). Kadang-kadang bisa terjadi misteri, Benazir Bhutto ditembak mati menyusul nasib tragis ayahnya. Begitu juga ibu dan anak Indira Gandhi dan Rajiv Gandhi. Keduanya tewas di tangan pembunuh keji. 

Pemberantasan korupsi merupakan tantangan permanen, karena korupsi itu universal, generik dan lintas nation state, lintas bangsa dan agama. Siapa saja bisa terlibat korupsi. Nah survival-nya suatu bangsa atau mentasnya beberapa negara bisa menjadi super power pasti sudah melampaui pelbagai perang melawan korupsi yang dilakukan secara all out dan tidak pandang bulu.

Kalau perang melawan korupsi dilakukan setengah-setengah, ya negara itu akan gagal mentas dari negara berpendapatan menengah bawah (middle income trap), di bawah 5.000 dolar AS mentas jadi negara berpendapatan 10.000 dolar AS, meskipun elitenya mampu mengorupsi harta miliaran dolar dan masuk dalam Panama maupun Paradise Papers.

Indonesia terlalu kaya untuk dibangkrutkan oleh korupsi elite serakah tersebut. Tapi jelas negara ini tidak akan mentas jadi negara berpendapatan menengah atas menuju super power. Tragisnya justru lembaga pemikir global meramalkan Indonesia semestinya bisa jadi negara terkaya 10 besar dalam satu generasi dan tidak gagal terjebak dalam “The Middle Income Trap” seperti Amerika Latin yang korup dan gagal meniru Amerika Serikat. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Sudah sejak lama ambisi untuk menarik harta koruptor di luar negeri bergelora. Saat kejatuhan Soeharto tahun 1998, misalnya, beberapa LSM gencar menyuarakan untuk mengaudit dan menyita aset presiden Indonesia yang berkuasa 32 tahun lebih itu. Dugaan triliunan aset yang ditimbun mantan presiden di brankas bank di Swiss sontak menimbulkan spekulasi. Tapi hingga hari ini, sampai dibentuknya KPK pun masih kesulitan untuk mengusut tuntas harta para koruptor di luar negeri. Akhirnya, ambisi untuk menyita harta para koruptor di luar negeri hanya isapan jempol belaka.

Namun, di era keterbukaan informasi seharusnya tidak ada lagi harta yang bisa disembunyikan, khususnya di surga pajak. Bahkan dalam kasus Panama Papers, tanpa diminta pun para jurnalis internasional membocorkan dokumen penting yang detail soal nama pemilik, alamat perusahaan, dan tahun terjadinya pelarian uang ke surga pajak. Panama Papers berhasil membuat riak protes di banyak negara. PM Islandia pun mundur dari jabatannya setelah namanya tertulis di Panama Papers. Di Indonesia, Panama Papers justru dianggap angin lalu. Pengemplang pajak justru dapat fasilitas istimewa yaitu tax amnesty.

Kini muncul lagi Paradise Papers, dokumen yang hampir sama dengan Panama Papers. Konteksnya keluarnya dokumen pun mirip, pemerintah sedang kekurangan penerimaan pajak. Per September 2017, jumlah pajak yang baru terkumpul hanya Rp770 triliun alias kurang Rp513 triliun. Panik melanda petugas pajak, sasaran makin tidak jelas. Sementara Pak Presiden tidak mau tahu dengan kas negara, yang penting pembangunan infrastruktur harus selesai tahun 2019. Dengan adanya dokumen gratisan yang bisa diakses oleh publik, harusnya petugas pajak lega. Dari dokumen tersebut bisa ditelusuri nama wajib pajak yang diduga mengemplang pajak.

Caranya amat sederhana untuk menyita aset koruptor dan pengemplang pajak. Pemerintah tinggal terbitkan bukper (bukti permulaan). Denda pajak harus dikalkulasi ulang, pilihan bagi wajib pajak yang bermasalah tinggal dua yaitu sanksi pidana atau membayar denda 150 persen dari pajak terutang. Di sisi yang lain KPK dan PPATK memang mesti turun tangan. Ini kerja bersama tuntaskan masalah korupsi sekaligus pengemplang pajak sejak zaman Orba.

Masalahnya siapa yang mau berurusan dengan anak presiden paling kuat sepanjang sejarah atau partai oposisi yang mau jadi capres 2019 di Paradise Papers? Risiko politiknya terlalu besar. Begitu juga dengan transfer WNI Rp18,9 triliun dari Inggris ke Singapura yang misterius tidak berhasil dipecahkan. Maklum bulan Desember 2017 Dirjen Pajak ingin pensiun. Kalau terlalu berani dan dianggap gaduh nanti tidak terpakai lagi di rezim saat ini. Peruntungan jadi pejabat tinggi sekelas menteri bisa pupus.

Dari cerita itu bisa disimpulkan bahwa mimpi untuk membawa triliunan harta para pejabat dan pengemplang pajak bisa sirna. Paradise Paper layaknya paper sebelumnya, hanya hiburan semata yang tak kasat mata. Sudah sejak lama nyali para penegak hukum di Indonesia memang lemah. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk