Mengembangkan sektor pariwisata Indonesia, butuh penggalangan “Indonesia Incorporated”, yaitu menggetarkan segenap pori-pori bangsa Indonesia untuk bangkit bersama dalam satu irama bisnis kepariwisataan. Tetapi membangun”Indonesia Incorporated” tentu bukan pekerjaan mudah. Ini merupakan karya raksasa yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dan seluruh bangsa sebagai tanggung jawab nasional.

Bagi yang sudah mengikuti perkembangan situasi nasional era 1980-an, tentu masih ingat gerakan “Sadar Wisata dengan Sapta Pesonanya”, yaitu gerakan nasional untuk menggugah kesadaran masyarakat agar menyadari betapa besar manfaat mengembangkan kepariwisataan.

Menjelang pertengahan dasawarsa 1980-an itu, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia baru sekitar 800.000 dengan pertumbuhan rata-rata 15 persen setahun. Dibandingkan Spanyol dengan atraksi adu banteng  “matador”, posisi Indonesia jauh ketinggalan. Saat itu jumlah kunjungan ke Spanyol mencapai sekitar 40 juta setahun, melampaui jumlah penduduknya yang hanya 38 juta jiwa. Meskipun demikian Pemerintah Spanyol masih terus menggerakkan segenap kemampuan nasionalnya untuk menyedot wisatawan dengan membangun berbagai atraksi, acara, obyek dan  daerah-daerah tujuan wisata. Hasilnya menakjubkan. Wismannya meningkat terus sehingga pada 2015 mencapai 66 juta orang dan  pada 2016 meningkat lagi menjadi 75 juta wisman dengan rata-rata belanja harian per wisatawan 138 Euro atau 1.038 Euro per paket wisata per orang.

Spanyol berhasil menyedot puluhan juta wisman karena dengan jitu telah menggetarkan “Spain Incorporated”  yang meliputi seluruh segi kehidupan masyarakat, seni budaya, akomodasi, transportasi, keamanan, lingkungan, pelayanan dan berbagai sarana lainnya sebagai daya pikat wisatawan.

Contoh lain keberhasilan adalah Volendam. Kota  nelayan kecil yang berjarak 20 km dari Amsterdam, Belanda. Di pinggir jalan utama Volendam, berderet sejumlah studio foto yang etalasenya memajang foto berbagai tokoh dunia termasuk dari Indonesia. Pose foto mereka nyaris sama, mengenakan pakaian tradisional setempat tempo dulu. Berfoto dengan pakaian tradisional tentu sangat menarik. Namun itu saja tidak cukup. Volendam sangat mudah dicapai dengan transportasi umum yang nyaman dan tepat waktu. Tata kota yang berpenduduk 22.000an jiwa itu rapi bersih dengan arsitektur bangunan yang khas dan seragam, jalanan yang kecil dan nyaman,  toko dan restorannya bersih – enak dan harganya standar serta terpampang jelas.

Bagaimana dengan Indonesia? Kita memang telah berasil meningkatkan jumlah kunjungan wisman, sehingga terus tumbuh mencapai 11,5 juta  pada 2016 dan target 20 juta wisman pada 2019. Angka tersebut masih lebih rendah dibanding Singapura yang pada 2016 berhasil mendatangkan 15 juta wisman, Malaysia 25 juta orang dan Thailand 32 juta orang.

Mengapa kita kalah dengan negara-negara jiran? Dari pengalaman menarik pada liburan lebaran 2016 ketika mengunjungi Kawasan Wisata Dieng dan Borobudur, harus diakui, suasana keseluruhan sudah jauh lebih baik dibanding sepuluh tahun silam, terutama Borobudur. Namun dibanding Spanyol, Paris dan kota kecil Volendam, secara umum masih jauh tertinggal. Tata kota-wilayah yang tidak menampakkan ciri khas arsitektur lokal, masih terkesan kumuh, terutama kebersihan dengan sampah yang beserakan di mana-mana. Demikian pula kios-kios pedagang asongan tidak menarik bahkan mengganggu, padahal keberadaan mereka dibutuhkan. Sedikit bersyukur, di Dieng menjumpai beberapa orang dalam satu grup yang mengenakan kostum wayang. Juga ketika berkeliling naik delman di Borobudur, ketika singgah ke satu rumah joglo yang baru beroperasi selama  beberapa hari dengan hidangan kudapan lokal diiringi alunan siter dan gender khas Jawa.

Alam dan seni budaya Nusantara memiliki potensi besar buat dikembangkan untuk memenuhi syarat-syarat potensi wisata unggul. Namun potensi “Raksasa Kepariwisataan” tersebut harus digalang bersama dalam satu “Indonesia Incorporated”, agar memberikan manfaat besar  dan bukan hanya untuk segelintir orang apalagi investor asing, maka harus berbasis pada komunitas, kearifan dan keunggulan lokal, kelestarian eko sistem  serta konservasi alam dan budaya. Semoga. (pso)

Yang harus dicatat, pertama, kalau wisatawan itu datang ke Indonesia, dia mau senang, ingin lihat wajah-wajah yang gembira, bukan yang sedih. Jadi kalau tidak kita tingkatkan pendapatan yang menyebar dan kita bangun keadilan sosial, dia tidak tertarik, tidak mau datang karena bertemu dengan wajah-wajah susah. Wisatawan itu bukan hanya soal lokasi, seperti Raja Ampat di Papua, itu memang luar biasa dan paling cantik di Indonesia, tapi bukan hanya itu. Mereka mau ke Raja Ampat, disamping lihat lokasi, mereka juga mau lihat orang Papua senang wajahnya.

Kedua, jalan/perhubungan, tapi sekarang sedang dikerjakan oleh Pemerintah, namun yang paling utama menurut saya adalah ciptakan dulu Keadilan Sosial!

Wisawatawan ingin lihat wajah rakyat ceria jika keadilan sosial tercapai. Jika pendapatan merata, rakyat sudah sediakan toilet-toilet untuk wisatawan di mana-mana. Wisatawan lokal dan mancanegara, saat ini masih mengeluh, toilet di Indonesia masih sama kacaunya dengan di India sana. Ketika saya ke China 20 tahun lalu, mereka sudah upayakan penyediaan toilet bersih di mana-mana, apalagi untuk wisatawan. Di sini saya lihat toilet-toilet di SPBU sudah bagus-bagus, kenapa yang lain tidak bisa?

Dan juga, semua tempat itu harus punya kekhasan sendiri. Ketika dulu saya di Komnas HAM, saya pernah ke Bali dan saya lihat tari-tarian di Bali itu kan masih yang itu-itu saja, mereka juga harus buat sekolah tari bermutu yang orisinal. Begitu juga di Yogya dan Cirebon. Dan sekolah tari itu, bisa jadi pertunjukan wisata bagi para turis mancanegara.

Kualitas pementasan atau apa yang kita sampaikan itu tidak boleh murahan. Kalau dulu boleh murahan, karena yang datang banyak kaum hyppies. Sekarang turis harus kita upayakan mereka yang datang itu “the have”.  Raja Saudi saja, bisa dipaksa oleh anak-anaknya untuk datang ke Bali. Itu artinya, daya tarik alam kita sudah luar biasa. Citranya sudah sangat bagus. Tapi follow up nya juga harus bagus.

Daya tarik alam, harus kita imbangi dengan kemampuan melayani. Misalnya bagaimana kita ciptakan orang batak itu bisa melayani turis asing. Ironisnya, orang batak itu kan “katua samua”. Jadi, orang batak itu supaya diajarkan—bukan tidak boleh jadi katua—tapi bagaimana memberi pemahaman, bahwa yang datang itu bukan hanya turis, tapi tamu-tamu yang pantasnya diperlakukan seperti tamu yang harus dihormati dan dilayani. jamu dia dengan baik, pasti mereka bayar, dan menyuruh temannya datang tahun depan.

Satu lagi, pembangunan untuk pariwisata juga bukan membangun hotel-hotel mahal, rumah sakit mahal milik para konglomerat itu, tapi hotel-hotel lokal, rumah sakit lokal yang diciptakan dengan kekhasan daerah masing-masing yang menarik. Bukan keseragaman hotel-hotel bintang lima.

Jadi yang terpenting pada ujung nya adalah, bagaimana cara kita menerima tamu. Tidak penting mau dibuat 5 atau 6 helix, tidak pernah jalan itu, koordinasi kita amat susah di republik ini, siapa yang punya uang, dia yang bisa atur. Jadi jika Kemenpar itu punya dana untuk pengembangan pariwisata, usahakan melibatkan juga pengusaha lokal. Jangan seperti sekarang, toko-toko yang menjual kain bali di Denpasar itu, konon banyak milik orang asing, orang Perancis, Italia, yang sudah menikah dengan orang Bali.

Jadi kalau pariwisata tidak dikelola dengan baik, akhirnya orang lokal kita hanya kan jadi babu saja atau satpam. Kalau pengusaha asing juga dibiarkan bebas bermain di industri pariwisata, kita akan dapat apa? Karena mereka akan menginap di hotel yang milik mereka sendiri. Pariwisata itu, sebanyak mungkin harus dibangun homestay. Juga upayakan perkuat agrowisata, contohnya kopi. Kopi kita sekarang sudah terkenal di luar negeri dengan tanpa bantuan pemerintah sama sekali. Itu hasil kreatifitas petani dan anak-anak muda yang promosi kopi ke luar negeri. Jadi saya lebih optimis kepada anak-anak muda yang kreatif ini daripada kepada birokrat dan politisi.

Kondisi pelayanan perhubungan kita juga harus dikoreksi total. Contoh, pelayanan pesawat soal tepat waktu. Itu payah sekali. Di Eropa, turis mancanegara atau para ekspatriat disana diberi kemudahan soal fasilitas transportasi, mereka bisa dengan mudah mencapai kota-kota di Eropa, dengan train dan lain-lain. Diberi kemudahan dan informasi soal rute dan kendaraan tercepat dan termudah. Itu mesti diciptakan di sini. (pso)

Negeri-negeri jiran seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Philipina, masing-masing memiliki keunikan sendiri, baik dari sisi potensi wisata, regulasi, ketersediaan SDM yang kompeten, prasarana, sarana dan fasilitas penunjang serta tata kelolanya.

Tentu banyak yang dapat dipelajari. Tetapi menurut saya, tidak dapat dibandingkan secara leterlek, karena hakikat pariwisata itu terletak pada keunikan yang dimiliki, dan hal tersebut juga sangat tergantung pada motivasi dan minat wisatawan.

Keberhasilan pariwisata kita, bukan hanya soal jumlah wisman yang terus meningkat dengan perolehan devisanya, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana menjadikan masyarakat kita sejahtera karena adanya aktivitas kepariwisataan yang terus meningkat.

Artinya, bagaimana masyarakat kita hidup sejahtera karena tata kelola kepariwisataannya yang berbasis pada komunitas setempat. Perlu dicatat brand Wonderful Indonesia adalah cerminan NKRI, setiap pelosok memiliki karakteristiknya. Untuk setiap komunitas, di satu sisi dapat menjadi “host”, tuan rumah yang baik dalam sebuah destinasi, baik di tingkat komunitas, desa, maupun destinasi yang sudah ditetapkan.

Di sisi lain, komunitas tersebut harus dapat menyisihkan waktu untuk menjadi “guest”/tamu, baik di lingkungan tanah air, maupun di negeri-negeri jiran dan regionalnya, atau di belahan dunia lainnya. Pengalaman sebagai “guest” ini penting, disamping untuk lepas sejenak dari segala rutinitas kehidupan untuk meningkatkan empati kita tentang bagaimana memberikan hospitality. Hospitality adalah hal yang penting dalam bisnis pariwisata. Jadi menurut saya bukan hanya untuk menjadi tujuan utama, tetapi bagaimana tamu itu mau datang berkali-kali karena keunikan dan hospitality yang kita miliki.

Tentang dana desa, jelas bahwa kalau pemerintah memiliki komitmen untuk menjadikan pariwasata sebagai sektor penerima devisa pertama pada 2019, maka dana desa sudah secara otomatis dapat digunakan. Logikanya sederhana, kepariwisataan sangat multidimensi, multisektor, multidisiplin, multistakeholder, dan multiplier effect, bermanfaat dan berdampak sangat besar bagi masyarakat luas.

Pariwisata yang dibangun di setiap wilayah Idealnya menyinkronkan tata kelola destinasi dengan tata kelola pemasarannya, keduanya bersandar pada kemampuan komunitas lokal. Komunitas lokal tidak lepas dari keberadaan desa. Unsur keseimbangan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan komunitas lokal. Artinya keberlangsungan komunitas lokal sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan geografis. Jadi pengelolaan kawasan wisata daerah harus melibatkan komunitas lokal, sehingga pemanfaatan dana desa tepat sasaran, efisien dan efektif serta berdaya guna.

Konsep OVOP sebenarnya kita adop dari Jepang, hampir sebagian besar negara di Asia mengadopsi dan menggunakan istilah masing-masing, tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Lagi-lagi konsep ini pun intinya adalah pada keseimbangan dan sangat dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Jika kondisi alamnya tak mendukung, selalu saja ada tingkat kreativitas manusia yang mampu mengelolanya. Dan dalam konteks inilah negara harus hadir, untuk memfasilitasi. Dengan konsentrasi ini, maka diharapkan industri pariwisata yang dikembangkan sejalan dengan cultural economic development dan/atau creative economic development dari masing-masing daerah.

Ihwal penerimaan negara, sebenarnya penerimaan negara yang tidak akan pernah habis adalah aset manusia, sebagai human resources development kreativitas manusia tidak akan pernah habis. Dengan kreativitas, otomatis tingkat peradaban manusia meningkat sebagai barometer pemajuan kebudayaan. Bisnis pariwisata Indonesia di samping mengandalkan kekayaan alam dan budaya, terletak pada seni mengelola yang bersandar pada kearifan lokal, komunitas lokal, dengan berpikir global, bertindak lokal. Pemerintah tetap hadir dalam fungsinya sebagai regulator, fasilitator.

Hal yang patut dicatat, sistem kepariwisataan kita tidak terlepas dari kehidupan politik, di saat capaian target 2019 menjadikan pariwisata penerima devisa terbesar, perlu diantisipasi suhu politik Indonesia menjelang 2019. Hal ini porensial jadi penghambat. (pso)