Pelemahan Rupiah dan Revitalisasi Industri Manufaktur
berita
Ekonomika
Sumber Foto : evolusinews.com (gie/watyutink.com) 25 April 2018 13:00
Penulis
Ekonomi Indonesia di triwulan pertama 2018 menyiratkan harapan sekaligus sedikit kekhawatiran. Petumbuhan ekonomi diharapkan tembus pada 5,4 persen seperti yang diharapkan pemerintah (APBN), dan 5,3 persen seperti diramal oleh Bank Dunia dan ADB. Angka pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama 2018 diperkirakan mencapai 5,1 persen yang ditopang oleh membaiknya permintaan domestik, khususnya investasi. Terutama sektor properti dan non properti terkait laju pembangunan infrastruktur di tanah air.

Tantangannya, harga minyak dunia yang tembus di atas 62 dolar AS per barel dan perekonomian Amerika Serikat (AS) yang terus menguat akibat meningkatnya optimisme investor terhadap prospek ekonomi AS, serta ekspektasi terhadap rencana kenaikan suku bunga ‘The Fed’ 3-4 kali pada tahun ini. Menguatnya ekonomi AS diperkirakan menjadi penyebab merosotnya rupiah sejak Jumat (20/04/2018) pekan lalu hingga Selasa (24/04/2018) bertengger di angka Rp14.000 per dolar AS, atau menjadi mata uang yang paling lemah di Asia.

Imbas penguatan dolar AS juga melemahkan 9 mata uang negara Asia lainnya, namun rupiah terdampak paling parah. Pelemahan rupiah 0,78 persen, lebih tinggi dibanding Won Korea (0,53 persen) dan Rupee India (0,47 persen). Hingga Maret 2018 lalu, rupiah sudah terdepresiasi 1,13 persen akibat perang dagang AS–China. Padahal Bank Indonesia telah melakukan intervensi di pasar valas maupun SBN dalam jumlah yang cukup besar untuk menjaga stabilitas rupiah.

Seberapa jauh pengaruh depresiasi rupiah terhadap dolar AS ini dapat mempengaruhi kinerja perekonomian Indonesia, khususnya terhadap target-target pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak? Padahal, ekonomi dunia disebut sedang kembali tumbuh ke angka 3,9 persen (2018) meski diperkirakan turun 3,7 persen pada 2019. Moody’s rating saja baru memberikan peringkat sovereign credit rating Indonesia dari Baa3 pada 8 Februari 2018 (positive outlook) menjadi Baa2 pada 13 April 2018 (stable outlook).

Bagaimana jika pelemahan rupiah dan aksi capital outflow terus terjadi? Kebutuhan dolar AS dalam negeri terhitung tinggi, apalagi kebutuhan impor BBM RI yang 60 persen harus diimpor, juga impor barang modal dan bahan baku yang belakangan disebut meningkat signifikan. Terlebih bagi korporasi yang punya kewajiban dalam mata uang asing, jelas akan memberi dampak pada dunia usaha.

Namun, otoritas fiskal dan moneter RI masih optimistis. Beberapa indikator disebut masih baik, misalnya sektor makro dan domestik, di samping inflasi yang rendah. Keseimbangan neraca ekspor juga disebutkan berpotensi membaik, sementara defisit transaksi berjalan lebih didorong oleh meningkatnya impor barang modal dan bahan baku.

Tetapi dari gambaran ekonomi yang disebutkan masih bisa diandalkan itu, lagi-lagi kita harus bertanya mengapa sektor industri manufaktur seolah tidak tersentuh? Pertumbuhan industri manufaktur hanya 4,25 persen di bawah PDB. Padahal, sektor manufaktur amat butuh revitalisasi karena dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja paling besar, potensial menaikkan penerimaan pajak dan menjadi basic yang kuat bagi fundamental ekonomi.

Kondisi gonjang ganjing perekonomian dunia lumayan bisa diredam jika sektor manufaktur tumbuh kuat. Apalagi jika kemudian ekspor yang ada tidak hanya melulu dari ekspor komoditas primer. Sampai kapan gejala deindustrialisasi ini seolah dibiarkan? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Dari pelemahan rupiah ini, yang jelas target pertumbuhan ekonomi akan meleset, karena asumsi kurs juga berpengaruh. Dalam APBN 2018 kurs rupiah dipatok Rp13,400 per dolar AS dan sekarang sudah Rp14.000 per dolar AS. Hal itu juga akan mempengaruhi kebijakan belanja negara yang akan membengkak. Kemudian juga berdampak pada defisit anggaran. Jika sudah demikian nanti pengaruhnya merembet pada stimulus pemerintah yang akan makin terbatas untuk perbaikan ekonomi. 

Untuk dunia usaha juga tidak baik, karena bahan baku impornya akan lebih mahal apalagi ada risiko gagal bayar hutang pengusaha. Jika kondisi tidak bagus, mereka akan tahan ekspansi dan ekonomi sulit tumbuh 5,4 persen.

Impor barang modal dan bahan baku memang terjadi dan dominan, bukan barang konsumsi. Impor tersebut akan sensitif sekali terhadap fluktuasi rupiah karena akan banyak yang memborong dolar AS terkait kebutuhan pembayaran utang luar negeri dan pembagian deviden.

Terkait capital outflow yang diperkirakan terjadi akibat penguatan ekonomi AS, memang terakhir ada net sales dari penjualan bersih saham sekitar Rp7,9 triliun. Kalau surat utang saya belum dapat update angka terakhir, tapi beberapa hari lalu saya menghitung ada sekitar Rp17 triliun yang outflow dari surat utang dibandingkan pasar modal. Itu karena ketergantungan kita terhadap asing yang besar.

Sektor manufaktur sepertinya tidak kunjung menguat karena kita masih terkena “Dutch Disease” (penyakit Belanda), suatu keadaan ‘lupa diri’ . Karena harga komoditas bagus, kita lupa membangun industri manufaktur yang punya daya dorong besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Apalagi sekarang masih banyak sekali hambatan untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

Ada juga pengaruh regulasi yang tidak saling sinkron dan paket kebijakan ekonomi yang tidak berjalan sesuai rencana. Hal itu terjadi karena Indonesia masih terpaku pada mengejar ekspor komoditas mentah, sedang membenahi industri apalagi merevitalisasi industri butuh waktu panjang, jadi agak malas barangkali.

Lagipula, dana hasil ekspor komoditas kita kebanyakan tertahan di Singapura. Jadi tidak kembali ke Indonesia untuk mendorong industrialisasi. Padahal semestinya devisa hasil ekspor itu harus kembali ke Indonesia dan ditahan 6 bulan di perbankan dalam negeri. Jika demikian, bagaimana mau membangun industri jika uang hasil ekspor ditahan di Singapura?

Dari keadaan ini, yang pertama harus dilakukan pemerintah adalah kembali memperkuat industrialisasi. Kedua, efektifitas regulasi/kebijakan. Kemudian infrastruktur itu dibangun lebih banyak di areal kawasan industri apalagi kawasan industri khusus agar lebih bergairah. Contohnya di kawasan industri Sei Mangkei, Sumatera Utara, saja sampai sekarang hanya ada Unilever karena jalan dari pelabuhan ke kawasan industri masih banyak yang rusak. Bagaimana mau mendatangkan investor jika masalah infrastruktur dasar saja belum terpenuhi?

Kemudian peran dari pemerintah daerah untuk mengembangkan lagi potensi-potensi di daerahnya. Industrialisasi tidak akan berjalan baik jika tidak ada komitmen dari pemerintah daerah. Di Batam, yang sudah diberi kawasan perdagangan bebas, tidak berjalan karena pemda memungut retribusi terlalu besar. Lalu konflik dengan pengelola Otorita Batam. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Kurs rupiah terus mengalami pelemahan belakangan ini, mendekati Rp 14.000 per dolar AS. Yang jadi pertanyaan, apa yang menjadi penyebab dari fenomena ini? Kenapa rupiah jadi terlemah di Asia?

Permasalahannya sederhana saja. Rupiah-dolar AS ini mengikuti hukum demand dan supply. Kalau kita lihat pekan lalu, walau tidak besar, investor asing melakukan aksi jual bersih (net sales) saham sekitar Rp1,5 triliun.

Di samping itu, juga terjadi penjualan obligasi bersih beberapa triliun rupiah. Artinya, ada dana asing yang keluar/outflow, dan outflow itu tentu saja menekan rupiah. Sementara itu, alasan yang diberikan atas terpuruknya rupiah hanya itu-itu saja, yaitu terkait naiknya suku bunga The Fed dan lain-lain. Padahal outflow bisa saja terjadi karena profit taking pihak investor luar yang menguasai pasar saham dan obligasi Indonesia. Sepertinya, bursa saham dan obligasi kita sudah “dimainkan” oleh asing: capital market kita ini sudah jadi ajang cari untung buat mereka.

Di lain sisi, kurs rupiah sangat dipengaruhi neraca perdagangan. Dari merosotnya nilai rupiah dalam seminggu ini, ada indikasi neraca perdagangan dan transaksi berjalan pada April tidak sebaik Maret. Ekspor kita didominasi oleh industri berbasis komoditas seperti sawit, karet, dan batubara, yaitu sekitar 35 persen dari total ekspor kita. Fluktuasi harga komoditas tersebut sangat memengaruhi nilai ekspor kita, dan penurunan harga komoditas akan menekan rupiah.

Di lain pihak, Indonesia sudah menjadi negara net importer minyak mentah dan BBM sehingga kenaikan harga minyak mentah dunia akan meningkatkan defisit perdagangan migas, dan akan menekan rupiah.

Ketergantungan dengan komoditas ini membuat ekonomi kita tidak berdaya ketika harga komoditas runtuh sejak 2012 sampai dengan 2016. Anjloknya harga komoditas dunia seperti batubara, minyak sawit, karet membuat ekspor (barang) kita turun dari 203 miliar dolar AS pada 2011 menjadi hanya 145 miliar dolar AS pada 2016. Penurunan ini membuat pertumbuhan ekonomi turun menjadi  4,78 persen sampai 5,01 persen saja. Seiring anjloknya ekspor ini, rupiah juga merosot terus dari sekitar Rp8.500 per dolar AS pada pertengahan 2011 menjadi Rp14.000 per dolar AS saat ini.

Sementara itu, kita masih belum mampu mengangkat kinerja industri manufaktur untuk meningkatkan ekspor. Yang terjadi malah sebaliknya, yaitu deindustrialisasi. Sejauh ini, belum terlihat industri manufaktur apa yang dapat menjadi andalan ekspor jangka panjang. Tidak ada road map sampai ke sana, bagaimana memperbaiki iklim investasi dalam negeri agar investor asing tidak lari ke negara tetangga seperti Malaysia, Thailand atau Vietnam. Atau bagaimana menciptakan pengusaha manufaktur lokal yang kompetitif di pasar internasional.

Pembangunan industri manufaktur kita sepertinya stagnan, bahkan mundur, sejak reformasi 1998. Pemerintah harus mempelajari kenapa hal tersebut bisa terjadi. Kita mungkin perlu belajar dari Vietnam, negara yang jauh lebih kecil dari Indonesia (dengan jumlah penduduk sekitar 36 persen dari Indonesia), dan yang baru membuka ekonominya tahun 1986.

Vietnam berhasil meningkatkan ekspornya menjadi lebih besar dari ekspor Indonesia. Ekspor Vietnam tahun 2016 sebesar 192,2 miliar dolar AS, dan Indonesia hanya 177,9 miliar dolar AS. Kok bisa?

Yang juga mengkhawatirkan, neraca perdagangan jasa mengalami defisit besar. Khususnya jasa transportasi barang (baca: sektor pelayaran) yang dikuasai asing. Ketika neraca perdagangan barang mengalami surplus, tetapi jasa transportasinya mengalami defisit besar. Artinya, transportasi barang tujuan ekspor kebanyakan menggunakan jasa perusahaan asing, yang tentu saja ikut membuat kurs rupiah tertekan.

Pada 2017, jasa transportasi defisit 6,8 miliar dolar AS, mayoritas dari defisit transportasi barang sebesar 5,6 miliar dolar AS. Oleh karena itu, selain manufaktur, pemerintah harus mempunyai roadmap yang jelas untuk mengurangi defisit sektor transportasi barang (pelayaran) agar mengurangi tekanan terhadap rupiah.

Dampaknya, pertumbuhan ekonomi kita akan sulit mencapai 5,4 atau 5,3 persen. Kecuali jika harga komoditas, khususnya batubara, karet, minyak sawit membaik terus. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Rupiah melemah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) bukanlah berita heboh. Bila sebaliknya yang terjadi maka akan jadi berita gempar di negeri ini. Sekali lagi terjadinya pelemahan itu mulai di awal tahun hingga April 2018, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS tercatat melemah hingga terakhir kemarin pada kurs tengah BI pada (24/04) pada posisi Rp13.900 per dolar AS. 

Setiap pelaku bisnis yang menggunakan dolar AS sudah paham akan segala risiko yang ditanggung akibat dinamika nilai tukar tersebut sehingga tidak perlu menjadi panik. Terlebih pengalaman pahit saat krisis moneter 1998 menjadi guru paling berharga bagi para pelaku bisnis di Indonesia.

Menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana pemerintah menyikapi pelemahan nilai tukar rupiah kali ini dikaitkan dengan rencana revitalisasi industri manufaktur? 

Revitalisasi industri manufaktur diharapkan akan menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang banyak pihak meramalkan berkisar antara 5-6 persen pada 2018. Apabila revitalisasi industri manufaktur tidak berjalan sesuai rencana, akankah proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut direvisi? Hal-hal apa yang perlu diantisipasi pemerintah agar pelemahan nilai tukar rupiah tidak mengganggu revitalisasi industri manufaktur?

Menyadari bahwa mayoritas industri dalam negeri tergantung pada bahan baku impor, maka menjadi jelas bahwa pelemahan nilai tukar rupiah akan berimbas langsung pada kenaikan biaya produksi industri yang selanjutnya menekan daya saing produk di pasar karena harga lebih mahal.

Instrumen keuangan seperti lindung nilai mata uang (hedging currency) bagi para pelaku industri manufaktur sepertinya perlu dicermati lebih dalam oleh instansi pemerintah terkait bersama dengan OJK dan BI. Kreativitas menggunakan aplikasi financial technology (fintech) sepertinya perlu diarahkan untuk meningkatkan efektivitas instrumen lindung nilai mata uang bagi para pelaku industri manufaktur tersebut.

Peraturan OJK mengenai fintech harus segera direalisasikan karena sejak Januari 2018, hal ini dihembuskan akan dikeluarkan namun sampai sekarang belum terealisasi.

Industri manufaktur memiliki kata kunci efisiensi dan inovasi. Efisiensi mendorong semua proses dalam industri manufaktur berkesesuaian dengan dinamika pasar dan prinsip ekonomi, sedangkan inovasi mendorong industri manufaktur bertumbuh melayani perubahan pasar dan konsumen sehingga tetap hadir di lingkungan bisnis dari jaman ke jaman. Program pemerintah untuk merevitalisasi industri manufaktur setidaknya mengacu pada kedua hal tersebut: efisiensi dan inovasi.

Apabila berbagai program revitalisasi industri manufaktur sudah ditata baik maka menentukan keberhasilannya akan terletak pada eksekusi program tersebut. Pada tahap eksekusi inilah seringkali kedodoran atau tidak konsisten dan seterusnya sehingga lagi-lagi program yang sudah dirancang sedemikian cermat dan rapi menemui tembok tinggi lagi tebal untuk terpental atau mandeg.

Saat ini sedang gencar digaungkan Peta Jalan Industri 4.0 dengan lima sektor industri unggulan. Semoga program ini dapat diimplementasikan sesuai rancangannya dan menjadi lokomotif industri manufaktur dalam memacu pertumbuhan ekonomi mencapai 5-6 persen pada tahun ini. Semoga. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Dalam beberapa hari terakhir, kita melihat rupiah tertekan cukup persisten, wajarkah? Jika melihat tren global, sebenarnya bukan hanya rupiah yang menghadapi tekanan mengingat Amerika Serikat lewat Jerome Powell sudah memberikan sinyal untuk menaikan suku bunga The Fed beberapa kali di tahun ini. Ditambah lagi imbas perang dagang  AS dengan China yang juga berimplikasi pada ancaman China untuk mengevaluasi kepemilikan mereka dalam US T-bills.

Meski masih sebatas lempar wacana, namun secara tidak lansung ini sudah membuat rata-rata suku bunga obligasi internasional merangsek naik. Dengan kondisi mata uang AS yang tergolong “safe haven” maka modal pun deras mengalir keluar dari negara-negara miskin fundamental untuk masuk dan merebut dolar AS. 

Berdasarkan hitungan saya, nilai normal rupiah adalah berada dalam rentang Rp13.600 hingga Rp13.700 sehingga posisi rupiah saat ini tentu tidak mencerminkan nilai tersebut. Faktor ekspektasi sangat dominan dan terus secara konsisten menekan rupiah di pasar. Jika sudah seperti ini, Bank Indonesia dan pemerintah harus berupaya ekstra keras untuk memformulasikan bauran kebijakan yang pas. 

Ke depan, bagaimana sebenarnya kita bisa memaknai pelemahan rupiah? Perlu diketahui bahwa selain tekanan regional dan global, faktor domestik juga punya peranan yang tak kalah penting. Pelemahan rupiah bisa saja hanya symptoma dari sebuah penyakit yang telah mengakar. Naik turunnya kinerja ekspor kita dan terus diwarnainya tahun-tahun terkini dengan defisit neraca perdagangan turut menekan prospek nilai tukar jangka panjang. Mengapa terjadi pelemahan ekspor? Jawabannya adalah minimnya kinerja industri sebagai akibat fenomena deindustrialisasi secara persisten.

Jika kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB awal tahun 2000-an sempat menyentuh angka 29 persen, alih-alih bangkit dan menjadi negara industri, kini angka tersebut malah lekat tanah, tidak jauh dari 20 persen. Meminjam istilah dani Rodrik, kita mengalami fenomena deindustrialisasi prematur.

Lantas, peluang apakah yang bisa ditangkap Indonesia dengan pelemahan nilai tukar? Dapatkah kemudian kita menggenjot ekspor? Jawabannya sulit, karena berdasarkan penelitian yang kami buat di tahun 2017, Indonesia sudah kehilangan momentum dalam rantai jaring produksi global, tertinggal dari Thailand dan Malaysia bahkan Filipina dan Vietnam. Bahkan Indonesia justru akan jauh lebih menderita Hal ini tentu mengkhawatirkan mengingat 80 persen dari impor adalah berupa bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan oleh industri.

Dengan demikian, kedepan dikhawatirkan tren deindustrialisasi akan semakin persisten. Hal ini juga sudah saya bahas lengkap bersama kolega saya dalam salah satu bab buku terbitan Palgrave Mc Millan: Real Exchange Rate, Trade Balance and Deindustrialization in Indonesia”. Kinerja ekspor yang turun tentu menjadi kekhawatiran tersendiri. Melihat proyeksi dari LPEM FEB UI, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan ekspor rata-rata sebesar 8.8 persen hingga tahun 2019 untuk bisa menopang pertumbuhan ekonomi dan meminimalisir resiko nilai tukar . Padahal realitanya, ekspor hanya tumbuh rata-rata 6 persen yang mana masih jauh panggang dari api.

Tantangan berikutnya adalah terkait dengan kerjasama pembangunan internasional. Salah satu permasalahan laten untuk Indonesia terkait perjuangannya yang semakin meng-global adalah dalam hal daya saing nasional sehingga dapat meningkatkan performa rupiah. Dalam tataran global, telah terjadi perubahan paradigma kerja sama pembangunan internasional dari Northern-led menjadi Multi-polar.  Melihat tantangan kedepan, strategi memperkuat kawasan tampak menjadi solusi yang menjanjikan. Dengan demikian, adanya kerja sama kawasan yang pada awal implikasinya bersifat hanya dalam kawasan tersebut, dikemudian hari juga dapat dirasakan secara global.

Secara umum, kinerja pemerintah selama tiga tahun terakhir ini patut mendapatkan apresiasi, tetapi sebagaimana yang telah saya jabarkan dalam artikel ini, masih banyak hal yang perlu dibenahi. Fundamental perekonomian yang masih cukup rapuh (jika tidak bisa dibilang jelek) tentu bukan bekal yang bagus untuk menghadapi terjangan badai kedepan. Sebagaimana Profesor Iwan Jaya Azis pernah beranalogi, dunia sekarang tengah hamil tua. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua