Pemanfaatan Ekonomi Hutan Konservasi, Tunggu Apa Lagi?
berita
Ekonomika

Sumber Foto : Lifestyle Okezone.com

12 September 2017 11:00
Penulis
Selama tiga dasawarsa terakhir, hutan telah dijadikan modal utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam rapat terbatas di istana, Presiden Jokowi menyebut ada sekitar 25.863 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan, 71 persen masyarakatnya menggantungkan hidupnya dari hutan. Anehnya ada 10,2 juta orang miskin di kawasan hutan. Loh, kok bisa? padahal hutan memiliki sumber daya bernilai ekonomi tinggi. Lantas, siapa yang diuntungkan dan menikmati hasil hutan?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di tahun 2011 cukup tinggi, mencapai 1,04 persen. Angka tersebut justru merosot di tahun 2014, mencapai 0,58 persen, hingga terus anjlok di tahun 2016 mencapai -1,37 persen. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah karena kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun? Ataukah karena rusaknya hutan akibat pembalakan liar (illegal logging) dan pelanggaran oleh pengusaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH) nakal? Lalu, bagaimana pengawasan hutan selama ini?

Setiap tahun, Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektare akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan dan alih fungsi hutan. Menurut data Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) berdasarkan data dari Global Forest Resources Assessment (FRA), Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil. Harus ada kebijakan konservasi yang sungguh-sungguh disertai pengawasan yang ketat terhadap hutan. Sehingga hutan tetap bisa menghasilkan devisa tanpa harus merusaknya. Tak bisakah pengelolaan hutan selain hanya sebagai penyedia bahan baku industri, tapi dikelola sebagai ekowisata untuk menghasilkan devisa dari pariwisata?

Jika Kostarika dengan luas hutan tropis hanya seluas 2,6 juta hektare saja bisa mendatangkan 2,34 juta wisatawan dan mengeduk devisa 2,4 miliar dolar AS di tahun 2012. Di Kostarika, pemerintah menggandeng lembaga Fonafifo yang meneken kontrak dengan rakyat sekitar kawasan hutan untuk konservasi, pengelolaan, dan reforestasi. Sumber dana berasal dari prosentase hasil minyak bumi, voluntary fund, dan bantuan luar negeri.

Aneh jika Indonesia yang luas hutannya 120 juta hektare tidak mampu melebihi, minimal menyamai. Bisakah pemerintah merumuskan cara serupa dengan konsep yang out of the box?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

 

 

 

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Nasional WALHI

Masalah mendasarnya hingga saat ini adalah pemerintah tidak mempercayai rakyatnya sendiri untuk bisa mengelola hutan. Berpuluh tahun, dari pemimpin ke pemimpin berikutnya, bahkan hingga rezim pemerintahan saat ini, sebagian besar kawasan hutan penguasaan dan pengelolaannya diberikan kepada korporasi. Dari sekitar 120-an juta kawasan hutan, sekitar 50-an juta hutan diserahkan kepada konglomerat –baik untuk HPH, HTI maupun tambang. Sekitar 12-an juta lahan untuk perkebunan besar kelapa sawit yang sebagian besarnya berasal dari pelepasan dan penutupan kawasan hutan.

Kawasan-kawasan konservasi dikuasai oleh pemerintah, dimana tidak banyak masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar hutan konservasi  yang mendapatkan akses legal untuk mengelola dan memanfaatkannya. Sejak rezim yang lampau hingga pemerintahan Jokowi saat ini, pemerintahannya bilang bahwa mereka memiliki kebijakan yang rencananya akan memberikan akses kelola hutan kepada rakyat, namun realisasinya sudah berpuluh tahun tidak pernah terjadi. Kebijakan tata kelola kehutanan yang katanya untuk kemakmuran masyarakat, cuma isapan jempol. Faktanya, kebijakan tersebut jauh panggang dari api.

Masalah lainnya yang juga mendasar adalah cara pandang terhadap hutan.  Penguasa,  pemerintah,  stake holder, pengusaha, dan investor, bahkan sebagian besar masyarakat, melihat hutan hanya sebatas tegakan kayu. Yang mereka tahu, pemanfaatan hutan hanya akan sekadar menebang pohon dan menjual kayunya untuk industri. Hanya itu. Mungkin sebagian lainnya juga memanfaatkan keanekaragaman faunanya, yang kemudian oleh beberapa pihak dijual secara ilegal. Selama cara pandang seperti ini yang mengakar di otak birokrat pemerintahan, maka tidak akan pernah terjadi yang namanya konservasi maupun reforestasi, serta janji-janji yang omong kosong itu. Semuanya atas nama industri. Yang ada, hutan kita akan semakin rusak, biodiversitas dan ekosistem terganggu, dan masyarakatnya yang tinggal di kawasan hutan tetap akan miskin.

Padahal, hutan merupakan satu ekosistem yang kaya dengan keragaman hayati dan fungsi ekologis. Ketika maknanya direduksi sedemikian rendah hanya sekadar kayu dan kebun monokultur, maka yang akan kita tuai adalah bencana dan pemanfaatan ekonomi yang tidak berkelanjutan.

Sekarang ini yang terpenting adalah bagaimana rakyat yang hidup di 25 ribuan desa di dalam dan sekitar hutan bisa diberikan akses legal penguasaan dan pengelolaan oleh pemerintah. Peran pemerintah pasca pemberian akses legal tersebut adalah memberikan asistensi berupa skill dan pendanaan agar rakyat di 25 ribu desa tersebut bisa mengembangkan ekonominya yang berkelanjutan.

Model pengelolaan apapun, baik ekowisata maupun yang lainnya, yang masih berbasis modal dan korporat besar tanpa melibatkan rakyat secara langsung sebagai aktor utama, hanya akan menjadikan rakyat kembali sebagai penonton dan bukan pemilik kekayaan alam negeri ini yang sesungguhnya.

Jika hutan lestari, maka kebutuhan masyakat yang hidup di sekitar kawasan akan terpenuhi oleh hutan tersebut. Jika kebutuhannya terpenuhi, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan akan makmur. Hutan yang sudah menyediakan segala kebutuhan mereka, tentu akan mereka jaga dan lindungi. Masyarakatnya makmur, hutannya terjaga dan lestari. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dewan Pakar PA GMNI

Rasio gini pendapatan per September 2017 sudah menurun sedikit menjadi 0.393 dari 0.394 pada September 2016. Meluasnya kesenjangan ekonomi cenderung diakibatkan kurang meratanya kue pembangunan di berbagai sektor yang menyebabkan tiadanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekedar perbandingan bahwa pada tahun 1998, angka rasio gini pendapatan hanya 0.38, lebih rendah dibanding rasio gini 2017. Namun mengapa tidak terjadi krisis sosial-ekonomi seperti tahun 1998? Menurut Kepala UKP Pancasila, Yudi Latif, bahwa bila kesenjangan terlalu lebar maka hanya soal waktu masyarakat kecil akan menikam yang besar. (September 2017). Karena itu, pemerintah harus menerapkan ambang batas kekayaan bagi konglomerat demi mengurangi ketegangan sosial akibat kesenjangan ekonomi.

Salah satu sektor yang dapat dioptimalkan untuk 'mendinginkan' nya adalah sektor kehutanan baik perhutanan sosial serta hutan adat. Bagaimanakah pilihan kebijakannya? agar tidak lagi menambah tingkat penghancuran  hutan seperti puluhan tahun belakangan ini?

Harus dibangun pemahaman bahwa merawat hutan janganlah dipandang sebatas memelihara 'material hayati' yang tumbuh, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai adat budaya serta kearifan lokal yang berkehidupan sekitarnya. Ini sejalan dengan misi pembangunan berkelanjutan dimasa depan untuk anak cucu kita.

Presiden Jokowi memang telah mendorong kebijakan perhutanan sosial bagi masyarakat. Termasuk proteksi terhadap hutan adat dengan memberikan legalitas dan penetapan wilayah hutan adat, terutama yang telah memenuhi persyaratan. Instruksi Jokowi kepada Menteri KLHK adalah adanya penyederhanaan prosedur perhutanan sosial agar mudah diakses oleh masyarakat. Diperlukan bimbingan tehnis bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian efektifitas proses perbaikan tingkat kemiskinan dan kemelaratan masyarakat sekitar kawasan hutan dapat berjalan optimal. Patut diakui, pernyataan formal Presiden sangat beratensi terhadap pengembangan hutan adat.

Lantas, efektifkah perintah Jokowi tersebut di lapangan? Masalahnya memang sudah kronis dan akut, jauh sebelum Jokowi memimpin. Tingkat kesenjangan ekonomi antara masyarakat sekitar hutan dengan (misalnya) Konglomerat perkebunan dan perhutanan industri sudah demikian parah, sebagaimana disinyalir dalam sinopsis watyutink.com.

Rodrigo A. Chaves dalam "Indonesia's Country Director for the World Bank (January 2016) menyebutkan bahwa ketimpangan sosial di Indonesia saat ini adalah yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Ratio gini kita kurang lebih setara dengan Uganda, Afrika dan lebih buruk dibanding India.

Dan dalam rangka 'pendinginan' suhu akibat ketimpangan sosial yang menganga lebar, perlu dikembangkan Kebijakan eco-wisata, pariwisata kehutanan, hutan adat, dan lain-lain. Selain memperbaiki apresiasi kita terhadap eksistensi hutan, juga memberi secuil tambahan penghasilan bagi masyarakat sekitar hutan.

Walau hal itu harus dipahami tidak akan mampu merubah struktur perekonomian bangsa kita .. karena sifatnya hanya tambal-sulam tapi cukup untuk sementara menunda keresahan sosial yang lebih besar.

Wallahu'alam bissawab!

(cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Masa lalu, Indonesia disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Memiliki biodiversitas dengan spesies paling lengkap di dunia. Sebutan yang bertahun-tahun menjadi kebanggaan tersebut justru saat ini mulai runtuh. Saat ini, sepanjang mata memandang, bukan lagi hijau pepohonan hutan yang kita lihat, melainkan lambaian daun pohon sawit yang dimiliki pengusaha sawit nampak lebih dominan, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Bahkan ketika masuk hutan hampir, yang akan kita dapati justru suara gergaji mesin (chainsaw) menggerang yang terdengar lamat-malat, mengiringi suara lutung dan monyet saling bersahutan.

Berbicara mengenai hutan Indonesia, kita akan tidak hanya berbicara tentang ekologi dan biodiversitas. Tapi juga berbicara tentang kearifan lokal (local wisdom) masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Bagaimana masyarakat di sana menjunjung tinggi kelestarian hutan dan menjaga melalui hukum adat istiadat. Masyarakat kawasan sekitar hutan saat ini, salah satunya, diwadahi oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga yang nyaris jarang kita dengar. Seperti jarang terdengarnya oleh pemerintah, bagaimana kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang hidup di kawasan hutan secara turun-temurun selama bertahun-tahun.

Keluarnya Permen LHK Nomor P.81 Tahun 2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan, sebenarnya bisa dijadikan jembatan kerja sama masyarakat desa di kawasan hutan dengan pemerintah dalam hal pengelolaan hutan sosial yang masuk dalam wilayah pengelolaan Perum Perhutani. Meskipun lahan yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dalam keadaan rusak dan kritis, belum direhabilitasi. Seperti hutan sosial yang berada di Kecamatan Ibun dan Pacet, tepatnya dari Gunung Kamojang sampai Gunung Rakutak.

Namun, kemudian Menteri LHK menerbitkan Permen Nomor P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, yang justru menuai polemik. Selain dianggap tergesa-gesa oleh beberapa pihak, pembuatan Permen ini tak melibatkan LMDH. Celakanya, Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah mengeluarkan surat keputusan implementasi Program dari Permen tersebut, yang seharusnya masih butuh waktu untuk sosialisasi dan merangkul berbagai pihak dalam pelaksanaannya.  Jika hal seperti ini saja tidak dilakukan musyawarah untuk mufakat, lalu bagaimana mau bicara soal pemanfaatan ekonomi kalau sentuhan keadilan dan kelestarian tidak seimbang.

Dari uraian di atas, jelas kenapa kita tidak bisa mengentaskan kemiskinan dari wilayah hutan konservasi sekalipun dengan wisata hutan atau jasa lainnya. Karena pemerintah selalu tidak empiris dan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang concern dan kompeten, dengan melalui riset dan kajian yang jelas. pemanfaatan ekonomis hutan konservasi butuh kejelasan regulasi.

Selain itu, dalam hal pemanfaatan ekonomi kerakyatan, tentunya harus dilihat secara holistik komprehensif.  Bukan tentang ekonomi saja, tetapi budaya, sosial, hukum adat, dan teknologi tepat guna. Jangan sampai terjadi  seperti di Gunung Slamet Banyumas saat ini, ketika pemerintah membangun tenaga listrik geotermal. Tanpa ada musyawarah dengan masyarakat, minim sosialisasi, dan tidak melibatkan masyarakat sekitar. Sinkronisasi antar departemen lembaga juga tidak jelas. Regulasi yang dikeluarkan pun ikut tidak jelas. Sangat terlihat contradictio in terminis. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pemerhati Sosial, Spasial & Lingkungan

Hutan sebagai penyeimbang iklim serta kualitas dan suhu udara bahkan disebut juga paru-paru dunia perlu diletakkan pada prioritas paling atas untuk dikelola secara tepat. Setidaknya ada tiga alternatif pengelolaan hutan, apakah itu untuk hutan konservasi/lindung ataupun yang sudah ‘telanjur’ hilang, diantaranya:

Satu, ekowisata. Tidak ada salahnya meniru apa yang sudah dilakukan di Kostarika. Mengoptimalkan potensi ekowisata yang saat ini hutan di Indonesia belum sepenuhnya dikelola dengan baik pada sektor pariwisata. Ekowisata akan menarik jika diimplementasikan di hutan yang masih alami, belum terkontaminasi oleh sentuhan manusia. Wisatawan domestik ataupun mancanegara akan mencari flora dan fauna khas setempat yang tidak ada di daerahnya. Bekantan adalah salah satu contohnya. Satwa endemik dari hutan Kalimantan ini akan sangat dicari oleh wisatawan penyuka petualangan alam bebas. Selama infrastruktur memadai, yakinlah ekowisata ini akan banyak digandrungi wisatawan sehingga secara ekonomis akan menambah pendapatan daerah dan warga setempat. Kita tunggu program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung ekowisata ini.

Dua, hutan rakyat. Untuk hutan yang sudah ‘telanjur’ hilang harus ditanggulangi dengan penanaman kembali (reforestasi). Ketika masih banyak warga sekitar hutan menggantungkan hidupnya di hutan, namun masih juga tetap masuk kategori miskin, diperlukan pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat dan kerjasama ekonomi. Reforestasi dapat dilakukan dengan penanaman pohon untuk bahan baku industri yang dilakukan dengan melibatkan rakyat sekitar hutan. Disini akan ada manfaat ekonomi dari bagi hasil antara penyedia modal berupa benih dan biaya perawatan dengan rakyat yang menjadi petani pengelola hutan industri. Misalnya, pohon jabon (Anthocephalus cadamba), atau sengon (Albizia chinensis) yang dapat dipanen dalam waktu yang relatif singkat (5-6 tahunan). Dengan adanya kerjasama yang jelas, diharapkan pengelolaan hutan dengan penanaman bahan baku industri ini tetap berkelanjutan. Hutan tetap hijau, kebutuhan ekonomi rakyat terpenuhi. Keberlangsungan pengelolaan hutan tetap terjaga karena adanya rasa memiliki dan perolehan keuntungan yang diperoleh semua pihak.

Tiga, pelestarian pohon khas nusantara. Pohon saga (Adenanthera pavonina), sagu (Metroxylon sagu), dan sukun (Artocarpus altilis) merupakan contoh beberapa pohon khas Indonesia. Jika ditanam di habitatnya, yaitu di wilayah beriklim hutan hujan tropis dan multikultur, akan sangat mudah perawatannya. Ditanam, dibiarkan, tumbuh, panen, dan menghasilkan. Secara gamblang dapat dikatakan demikian untuk menggambarkan perawatan yang relatif mudah. Tanaman penghasil pangan berkarbohidrat tersebut bisa menjadi alternatif sumber makanan pokok rakyat sehingga dapat membantu program swasembada pangan nasional. Hutan terjaga, pangan terpenuhi, tak perlu impor untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat. Betapa kayanya Indonesia jika tanaman tropis tersebut dapat dilestarikan di hutan sendiri dan dimanfaatkan oleh rakyat sendiri.

Semoga pengelolaan hutan dapat dilakukan secara tepat tanpa mengesampingkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berasaskan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana slogan yang tertera pada uang logam Rp. 100 keluaran tahun 1978: “Hutan untuk Kesejahteraan”. Bagi yang masih muda, silakan googling

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter