Pembebasan PBB, Menimbang Kebijakan Pajak di Jakarta
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 14 May 2019 12:00
Penulis
Watyutink.com - Ada yang menarik dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ihwal penerapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Anies memberikan kebijakan pembebasan PBB bagi guru, veteran, pahlawan nasional, penerima tanda kehormatan, purnawirawan TNI dan Polri, pensiunan PNS, dan mantan presiden serta wakil presiden seperti yang tertuang dalam Pergub No. 42/2019 yang baru diundangkan pada 24 April 2019.

Kebijakan itu menurut Anies setelah menimbang dan memperhatikan keluhan dari para PNS/TNI atau keluarga para pahlawan nasional atau mereka yang telah berjasa besar bagi Ibukota Jakarta, yang kebetulan memiliki rumah--terlebih di kawasan elite Jakarta--dengan ukuran luas tanah besar.

Anies mengambil contoh, rumah mantan Gubernur DKI H Ali Sadikin di kawasan Menteng Jakarta, setiap tahun diwajibkan membayar PBB sebesar Rp138 juta. Padahal, selain berjasa bagi DKI bang Ali Sadikin adalah juga tokoh nasional. Anak-anak almarhum Ali Sadikin setiap tahun urunan membayar iuran PBB atas rumah tersebut.  

Selama ini, bagi mereka yang tidak mampu membayar meski pernah berjasa bagi Republik, dipastikan rumahnya akan disita. Konon banyak dari mereka yang terpaksa menjual aset tersebut kepada kaum berduit Jakarta.

Apakah kebijakan membebaskan pajak PBB bagi mereka yang disebut dalam kriteria pembebasan PBB adalah langkah tepat? Sebab, dihitung-hitung, Pemda DKI akan kehilangan potensi pajak sebesar Rp27 miliar setiap tahun dari kebijakan tersebut. Ataukah, unsur kemanusiaan dan penghargaan kepada mereka yang telah berjasa memang sudah seharusnya diterapkan bagi pengenaan PBB?

Ironisnya, sebelum menerapkan kebijakan pembebasan PBB dalam Pergub No. 42/2019, Anies justru merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 259 tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP). Pergub No. 259/2015 adalah ketentuan tentang pembebasan PBB bagi obyek pajak yang mempunyai NJOP maksimal Rp1 miliar.

Dengan direvisinya Pergub No 259/2015, maka rumah yang mempunyai NJOP sampai dengan Rp1 miliar pada 2020 akan kembali dikenakan PBB.

Meski Anies kemudian meralat bahwa yang dikenakan hanya objek pajak yang digunakan untuk usaha, tetapi revisi terhadap Pergub No. 259/2015 tak urung mendapat banyak kritik khalayak.

Barangkali yang menjadi point khusus dalam pertimbangan untuk membebaskan PBB sesuai Pergub No. 42/2019 adalah apa yang dikemukakan Anies bahwa dari prediksinya ke depan, ketidakmampuan warga pemilik rumah besar membayar PBB di kawasan-kawasan elite Jakarta seperti Menteng, dan kemudian berniat menjual asetnya adalah langkah pengosongan perlahan kawasan untuk kepentingan tertentu. Khususnya menjadikan kawasan permukiman menjadi kawasan komersial.

Betulkah sinyalemen seperti itu? Apakah langkah-langkah Pemda DKI untuk peningkatan potensi pajak bisa dimaksimalkan dengan penerapan fiscal cadaster yang saat ini dalam proses persiapan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Partner DDTC

Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang melekat pada kepemilikan suatu harta dalam hal ini tanah dan bangunan.

PBB juga bersifat objektif, sehingga berbeda dengan PPh yang melihat kemampuan membayar wajib pajak (ability to pay). Oleh karena itu, jarang ditemukan adanya pembebasan ataupun keringanan berdasarkan status ekonomi atau status sosial dr wajib pajak.

Namun demikian, PBB -seperti juga pajak lainnya- tidak hanya berorientasi pada penerimaan semata, namun juga keadilan sosial, pengendalian perilaku, maupun stabilisasi. 

Dalam konteks Jakarta, langkah yg dilakukan untuk membebaskan PBB bagi profesi ataupun status tertentu bisa dijustifikasi untuk keadilan sosial ataupun pengendalian tata ruang. 

Untuk potensi pajak yang hilang bisa dikompensasi dengan adanya pembaharuan NJOP serta program fiscal cadaster yang akan secara tepat bisa mengukur potensi pajak dan menjamin peningkatan penerimaan. Kedua hal tersebut merupakan best practices dalam PBB.  

Selain itu perlu juga dipahami bahwa potensi pajak yang dipungut oleh Pemprov DKI Jakarta sangat beragam karena menggabungkan jenis pajak yang bisa dipungut oleh kab/kota (11 jenis pajak) dan provinsi (5 jenis pajak). Jadi potensi pajaknya masih banyak.

Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut perlu didukung oleh administrasi pajak yang kuat misal dalam hal menjamin bahwa pemilik suatu lahan adalah pensiunan PNS ataupun guru. Karena dengan begitu pengawasan nantinya tidak hanya dari objeknya saja (nilai, luas tanah dan sebagainya) namun juga dari subjeknya (pemilik). (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Kebijakan ini memang sangat populis dan dirasakan membantu masyarakat. Karena PBB di Jakarta makin mencekik leher. 

YLKI juga banyak menerima keluhan terkait hal ini.

Seharusnya yang diberikan pembebasan bukan hanya personal saja tapi juga yayasan-yayasan sosial yang juga harus membayar PBB dengan sangat mahalnya. 

Ke depan yang paling ideal bagi pemda DKI adalah mengendalikan harga tanah termasuk PBB nya. sebagai contoh, harga tanah di Sudirman Thamrin sudah mencapai Rp101 juta per meter. ini kan gila!! (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kadaster dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah badan (pemerintah) pencatat tanah milik yang menentukan letak rumah, luas tanah, serta ukuran batasnya untuk menentukan pajak dan sebagainya. Sementara itu kadaster fiskal adalah bentuk kadaster dengan fungsi informasi keuangan yang memuat nilai atas lahan, pajak lahan, dan penggunaan dari lahan tersebut.

Hal yang tengah dilakukan Pemerintah DKI Jakarta saat ini adalah melakukan pendataan tanah untuk kepentingan perpajakan. Hal ini merupakan langkah awal yang tepat karena keakuratan data dapat membuat kebijkan yang diambil akan tepat dan tepat sasaran. Dengan data yang akurat, dapat memetakan potensi pendapatan dan potensi peningkatan pendapatan perpajakan yang lebih akurat.

DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemandirian ekonomi yang tinggi. Sumbangan penerimaan pajak terhadap total Pendapatan Asli Daerah mencapai lebih dari 80 persen, sementara sumbangan pada total pendapatan daerah lebih dari 50 persen. Hal ini diikuti dengan kemampuan penerimaan pajak yang mampu membiayai sekitar 70 persen dari total belanja daerah (data realiasasi APBD 2016 dan 2017 Kemenkeu). Peranan pendapatan pajak di DKI Jakarta sangat besar dalam menopang APBD.

Pada triwulan IV-2018 (dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia), realisasi penerimaan pajak DKI Jakarta mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan IV-2017. Hampir semua jenis pajak di DKI Jakarta mengalami penurunan pertumbuhan di triwulan IV-2018 dibandingkan dengan triwulan IV-2017. Pertumbuhan justru terjadi pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan DKI Jakarta 52,38 persen dibanding triwulan IV-2018 dengan nominal Rp1.016,67 miliar dari Rp667,18 miliar.

Pencapaian ini dilakukan dengan pendekatan door to door dengan mendatangi wajib pajak. Sehingga, dengan pelaksanaan pendataan kepemilikan tanah ini diharapkan dapat meningkatkan potensi pendapatan pajak DKI Jakarta dengan mengetahui kegunaan tanah itu untuk hunian atau komersil.  Perpindahan dari penggunaan tanah dari hunian ke komersil ini dapat meningkatkan potensi pendapatan dari jenis pajak lainnya di DKI Jakarta. Selain itu dengan pendataan ini dapat digunakan untuk kebijakan yang lebih luas seperti upaya pemanfaatan lahan yang tak digunakan, menekan konsentrasi kepemilikan lahan agar tidak terjadi ketimpangan kepemilikan lahan, dan lain-lain. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Akibat Jalan Non Tol Tak Dipelihara             Catatan YLKI untuk Mudik Lebaran 2019             Tipis Prabowo-Sandi Menang di MK             Putusan MK Tidak Mengakhiri Polemik Pilpres 2019             LGBTIQ Merupakan Pilihan dan Hak Asasi             Asumsi RAPBN 2020 Sulit Tercapai             Strategi Ekspansif Tak Tampak di RAPBN 2020             Transisi Darurat (Demisioner) Permanen????             Membangun Sambil Menindas             Mitigasi Pengaruh Kejadian Politik terhadap Kegiatan Ekonomi