Pembekuan KPPU, Kepentingan Siapa Tengah Dimainkan?
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto: Muid/Watyutink.com

01 March 2018 13:00
Penulis
“Koplak,” itu kata yang diucapkan Dradjad Wibowo, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyikapi kondisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibekukan per 28 Februari 2018.

Pembekuan ini terjadi karena KPPU belum menerima surat perpanjangan izin operasi dari Presiden Jokowi, mengingat masa masa jabatan anggota Komisioner KPPU 2012-2017 sudah habis per 27 Februari 2018. Sedangkan, menurut UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada pasal 31 ayat 2 dan 4 menetapkan bahwa anggota KPPU diangkat dan diberhentikan Presiden atas persetujuan DPR. Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

Sebelumnya, melalui Keppres No.96/P tahun 2017, Presiden telah membentuk panitia seleksi (pansel) KPPU di 8 Agustus 2017. Pansel dipimpin oleh Hendri Saparini, dengan anggota antara lain Rhenald Kasali dan Alexander Lay. Pansel sudah menyelesaikan proses seleksinya dengan menunjuk 18 orang calon komisioner. Nama-nama calon terpilih tersebut disampaikan ke DPR oleh pemerintah sejak bulan November 2017, untuk dilakukan fit and proper test.

Pada tahap inilah akar permasalahan yang mengakibatkan pembekuan KPPU terjadi. DPR menduga adanya konflik kepentingan (Conflick of Interest) dalam pemilihan komisioner KPPU ini. Dugaan ini  dimulai sejak penunjukkan pansel, yang menurut DPR, ada keganjilan.

Keganjilan yang ditemukan saat dilakukan rapat pendapat umum Komisi VI DPR dengan pansel KPPU, antara lain: pertama, personel pansel KPPU diisi oleh para pelaku usaha yang notabene menjadi objek dari penerapan UU praktek monopoli. Dari 6 Pansel yang tunjuk, ada 4 orang yang menjabat sebagai komisaris. Kedua, Di saat proses perekrutan sementara berjalan, ada dua personel pansel yang perusahaannya masih sedang berstatus terlapor di KPPU. Satu personil terdaftar sebagai saksi ahli terlapor, dan satu personal lagi pernah menjadi penasehat hukum terlapor dan terbukti melanggar UU anti monopoli dengan membayar denda persaingan total Rp 30 miliar. Ketiga, proses pelaksanaan seleksi administrasi sampai level wawancara ditemukan adanya calon yang masih bersatus suami-istri. Keempat, pelimpahan kewenangan penyeleksian dari pansel ke lembaga konsultan yang tidak sesuai dengan mekanisme awal.

Di sisi lain, hingga sekarang status staf pekerja dan komisioner KPPU hanya honorer. Bukan PNS dan pejabat negara. KPPU sendiri adalah lembaga non-struktural. Tidak adanya kejelasan status ini kemudian menyebabkan banyak karyawan KPPU resign. Bagaimana bisa efektif jika KPPU selalu kekurangan orang?

Jika DPR tak kunjung melaksanakan fit and proper test hingga masa perpanjangan tugas di bulan April berakhir, bukankah membuat KPPU terancam ‘mandek’ dan tak berfungsi lagi? Lantas, siapa yang akan melaksanakan tugas pengawasan usaha dan praktek monopoli?

Kenapa permasalahan KPPU seperti terjadi tarik ulur kepentingan antara pemerintah dengan DPR? apakah ini memang sengaja untuk melemahkan KPPU? Atau, jangan-jangan hal ini memang yang dikehendaki oleh para konglomerat dan perusahaan raksasa (by design) untuk melanggengkan praktek monopoli dan oligopoli di Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Sebenarnya apa yang terjadi kepada KPPU ini bukan pembekuan. Jadi begini, pada tanggal 27 Februari 2018 merupakan batas akhir berlakunya Keppres untuk Komisioner KPPU periode 2012-2017. Sebetulnya, Keppres tersebut berakhir di 27 Desember 2017. Namun, karena proses seleksi untuk calon Komisioner KPPU periode 2017-2022 belum selesai, maka Pemerintah, dalam hal ini Presiden mengeluarkan Keppres perpanjangan kepada Komisioner KPPU selama 2 bulan, hingga 27 Februari 2018 kemarin.

Nah, pada saat media massa memberitakan pembekuan KPPU kemarin (28 /02/2018), sebenarnya pada tanggal 27 nya pihak KPPU tengah menunggu turunnya lagi surat dari Pemerintah (Keppres) tentang perpanjangan masa tugas Komisioner KPPU hingga nanti proses seleksinya selesai dan telah ditentukan/dilantik anggota Komisioner KPPU yang baru. Tapi, hingga kantor KPPU tutup pada tanggal 27 malam, pihak KPPU belum juga menerima Keppres tersebut.

Nah, istilah pembekuan ini muncul berdasarkan persepsi: jika ternyata sampai 28 Februari tidak ada Keppres yang memberikan perpanjangan tahap 2 kepada Komisioner KPPU, maka KPPU tidak lagi memiliki Komisioner. Hal inilah yang kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan KPPU, yang kemudian memunculkan persepsi pembekuan tersebut.

Kemudian, baru di siang hari tadi (28 Februari 2018) kami menerima Keppres perpanjangan masa tugas tahap 2, setelah Pak Johan Budi (Juru Bicara Presiden) menyampaikan bahwa Keppres tersebut telah ditandatangani oleh Presiden. Walalupun kami telat menerima Keppres tersebut, namun secara operasional kantor, kita sudah melaksanakan tugas-tugas kami. Tapi, ada beberapa hal yang kita lalui sebelumnya melalui rapat komisi (rakom) KPPU. pada tanggal 27 Februari (sebelum Keppres tahap 2 turun), rakom yang merupakan keputusan tertinggi di KPPU, memutuskan bahwa perkara-perkara yang tengah berjalan untuk sementara kita hentikan dulu penanganannya. Namun, setelah turun Keppres, keputusan rakom tersebut kita cabut kembali (melakukan rakom ulang), dan melakukan aktivitas seperti biasa.

Apakah dengan mengulur-ulur pemilihan Komisioner KPPU yang sudah dipilih oleh Panitia Seleksi  (pansel) yang sudah diseleksi dan diberikan kepada Presiden di bulan November 2017, namun hingga kini belum juga ditindak-lanjuti oleh DPR, merupakan langkah-langkah atau bentuk-bentuk pelemahan terhadap KPPU, kami tidak tahu mengenai hal itu. Kami di sekretariat hanya menunggu, baik itu Keppres ataupun terbentuknya komisioner baru KPPU. Kami tidak ingin mengait-ngaitkan lamanya proses penetapan Komisioner KPPU dengan isu ini. Yang penting bagi kami, tidak ada kekosongan komisi di KPPU. Hanya itu.

Memang, sesuai aturan yang berlaku, setelah pansel selesai menyeleksi 18 orang calon Komisioner KPPU dan hasilnya diserahkan kepada Presiden, kemudian Presiden mengirimkan surat dan menyerahkan ke 18 orang ini untuk ditindak-lanjuti oleh DPR, apakah itu lewat fit and proper test, uji publik, atau lewat skema lainnya. Setelah itu Presiden menunggu penentuan 9 dari 18 orang untuk dikembalikan kepada Presiden, setelah para calon Komisioner KPPU tersebut selesai melewati proses di DPR. Baru kemudian Presiden menetapkan Komisioner KPPU untuk periode 2018-2023. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Kejadian kosongnya komisioner KPPU sehingga harus menghentikan kegiatan operasional juga sebenarnya sudah pernah terjadi pada tahun 2006 dan 2011 yang lalu. Pemerintah dan DPR tampaknya tidak menjadikan hal itu sebagai sebuah pelajaran pada saat kejadian kemarin. Bahkan saat tahun 2006, perpanjangan keanggotaan komisioner KPPU mencapai satu tahun.

Kita perlu melihat jauh ke belakang ketika pembentukan pansel pada pertengahan tahun lalu melalui Keputusan Presiden No.96 tahun 2017. Dari pengumuman ini terpilih 18 nama yang sudah melalui beberapa tahap seleksi. Presiden sudah mengirimkan nama-nama tersebut ke DPR pada November tahun lalu. Namun hingga selesai periode kepemimpinan komisioner KPPU tahun 2012-2017, proses di DPR belum berlanjut. Akhirnya presiden perpanjang masa kontrak komisioner KPPU hingga 2 bulan (27 Desember 2017 sampai 27 Februari 2017). Pada perpanjangan pertama tersebut tidak seramai kabar potensi vakum KPPU daripada perpanjangan yang kedua.

Seharusnya dengan perpanjangan yang pertama, pemerintah dan DPR sama-sama menyelesaikan proses pemilihan ini. Namun ternyata hingga pada akhir masa perpanjangan yang pertama, muncul isu tentang independensi Pansel Komisioner KPPU. Hal ini yang tidak muncul di awal perpanjangan yang pertama. Seharusnya dari awal pembentukan Pansel, jika DPR merasa ada conflict of interest, harusnya DPR memanggil mitra kerja DPR untuk pemilihan Pansel ini. Kalau hal ini menimbulkan asumsi DPR memperlambat pemilihan Komisioner KPPU yang baru. Padahal kalau mau, DPR bisa menolak hasil seleksi dari pansel sejak awal. Namun hal itu enggan dilakukan, Komisi VI DPR hanya mengulur waktu saja.

Dampaknya akan sangat terasa apabila ada kekosongan Komisioner KPPU ini. Salah satunya adalah penanganan perkara di KPPU akan berhenti sementara karena tidak ada legalitas anggota komisioner. Kasus-kasus yang membutuhkan keputusan tepat dan cepat akan terbengkalai. Selain itu, perjanjian strategis dengan lembaga lainnya juga akan terhenti sementara.

Penyelesaian masalah pemilihan Komisioner KPPU yang sangat lambat ini seakan-akan terlihat sebagai upaya untuk menjadikan KPPU tidak lagi bertaring. Terlebih juga saat ini pembahasan Revisi UU No 5 Tahun 1999 juga masih menggantung. Maka pemilihan komisioner KPPU ini sangat strategis untuk merevisi usulan RUU Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Dalam revisi itu tarik ulur antara pengusaha, KPPU, dan DPR sangat kental. Terutama dalam hal penguatan KPPU secara organisasi maupun kewenangan.

Penguatan kewenangan inilah yang membuat beberapa pihak seakan tidak senang dengan revisi UU No 5 Tahun 1999. Dunia usaha akan semakin diteror oleh pemerintah, setelah sebelumnya KPK diberi kewenangan untuk menangani korupsi sektor swasta. Dengan adanya revisi UU ini, KPPU akan semakin kuat. KPPU, yang dianggap lembaga yang superbody dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga pemutusan perkara, akan diberikan kewenangan lebih dari yang sebelumnya. Hal ini yang tidak disukai oleh dunia usaha. Ditakutkan memang terhambatnya proses seleksi komisioner ini terkait dengan revisi undang-undang.

Pada titik tertentu memang ada beberapa hal yang memang harus direvisi di UU No 5 Tahun 1999 ini. Salah satu yang urgent adalah kepastian hukum lembaga KPPU sebagai satu-satunya lembaga pengawas persaingan usaha. Sehingga status pegawai KPPU yang belum kuat menjadikan disinsentif bagi karyawan untuk bekerja secara optimal. Banyak juga pegawai yang keluar dari KPPU untuk memilih bekerja di tempat lain yang lebih memberikan kepastian kerja dan remunerasi. Kekurangan Sumber Daya Manusia KPPU ini bisa melemahkan kinerja KPPU secara lembaga.

Pemilihan komisioner KPPU merupakan hal yang penting untuk lebih menguatkan lembaga KPPU. Komisioner baru ini yang nantinya akan menentukan arah revisi UU No 5 Tahun 1999, apakah tambah kuat atau malah tambah lemah. Jangan sampai pemilihan komisioner ini ditunggangi aktor politik ataupun kepentingan segelintir orang yang ingin melemahkan KPPU secara sistematis. Pemerintah seharusnya tidak lepas tangan, seusai menyerahkan nama-nama calon anggota komisioner KPPU. Lewat partai pengusung, pemerintah harusnya mendesak DPR untuk segera menyelesaikan proses seleksi pemilihan komisioner KPPU ini. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

Kalau menurut DPR, seleksi komisioner KPPU oleh panitia seleksi (pansel) tersebut prosesnya harus transparan dan objektif, juga kredibel. DPR mempertanyakan mengenai keputusan pemilihan dari 72 orang menjadi 36 calon Komisioner. Selain itu, DPR juga menganggap panselnya sendiri (yang melakukan seleksi calon Komisioner) juga tidak independen. Masih ada conflict of interest di sana. mengingat ada beberapa orang anggota pansel yang juga pengusaha, pada saat yang sama perusahaannya menjadi obyek penyelidikan dari KPPU. Apa yang dipersoakan DPR itu memang sangat fundamental. Jadi, harus ada jalan tengah yang memutuskan permasalahan ini, sebagai jalan keluar dari berlarut-larutnya penetapan Komisioner KPPU ini.

Alternatif pertama atas permasalahan ini adalah proses seleksi dan pemilihan calon Komisioner KPPU ini harus diulang. Bahkan, kalau perlu harus diulang lagi mulai dari pembentukan pansel. Kenapa harus diulang? Yang harus dipahami bersama, KPPU itu kan lembaga negara (non-struktural) yang memiliki kewenangan untuk mengawasi persaingan usaha. Tentu lembaga ini menjadi sangat penting perannya untuk membentuk kondisi dan iklim usaha yang sehat.

Tingkat persaingan dan iklim usaha yang sehat inilah yang kemudian mampu dan sangat ampuh dalam menekan tingkat kemiskinan dan lebarnya ketimpangan. Dalam hal ini, kita tidak hanya berbicara tentang struktur ekonomi yang dijalankan secara efisien, tetapi juga tentang keadilan (fairness). Kalau kita lihat negara-negara yang sudah berhasil melakukan ini, seperti di Eropa, mereka melaksanakan konsep ekonominya bukan hanya berbicara tentang efisien, tetapi juga berbicara tentang fairness. Sementara jika kita lihat Amerika Serikat, China, Rusia, India, dan Singapura, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi sangat tinggi karena berhasil melakukan efisiensi ekonomi, namun tingkat ketimpangannya juga masih tinggi, karena tidak adanya fairness.

Maka dari itu, lembaga yang fungsinya mengawasi persaingan usaha seperti KPPU ini, harus diisi oleh orang-orang yang sangat kredibel, memiliki kapasitas dan paham betul tentang makna dan esensi dari fairness dalam dunia usaha. Sehingga nantinya bisa menciptakan iklim dan kondisi usaha yang benar-benar sehat. Tentu saja, yang menjadi kritera dari Komisioner KPPU bukanlah orang-orang yang job seeker.

Ini pula yang kita kritisi kemarin, ketika pemerintah melakukan audisi untuk komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Makanya, kemudian sistem penjaringan komisioner OJK dimodifikasi dengan mengundang beberapa orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, yang memungkinkan untuk diusulkan menjadi Komisioner OJK. KPPU nantinya juga harus demikian.

Artinya, sistem perekrutan untuk menjabat sebagai komisioner harus ada perubahan. Agar, polemik seperti seleksi dan pemilihan Komisioner KPPU saat ini, tidak terulang lagi di masa depan. Untuk itu, penjaringan KPPU juga harus ada perubahan. Dalam hal ini, yang menjadi polemik di DPR adalah komposisi calon komisioner dianggap tidak independen. Misalnya, ada beberap calon dari latar belakang pengusaha yang notabene bisnisnya bagian dari objek pengawasan KPPU.

Alternatif kedua, DPR sendiri yang melakukan seleksi dari 72 orang calon Komisioner KPPU tersebut. Tidak harus dibentuk pansel untuk menyeleksinya. Tapi, hal ini juga belum tentu pihak DPR bersedia. Mengingat tugas untuk menyeleseksi maupun fit and proper orang sebanyak itu juga tidak mudah dan butuh waktu yang lama. Sementara, DPR juga masih memiliki tugas-tugas lain yang harus juga segera diselesaikan.

Kalau kita amati, apa yang dilakukan oleh KPPU yang lima tahun terakhir masih banyak catatan. Terutama untuk kasus pangan. Jangan sampai KPPU yang baru nanti malah membuat catatan terhadap KPPU semakin banyak.

Dengan efektifnya fungsi dan tugas KPPU, akan  menjamin kepastian usaha iklim usaha yang sehat. Tentu impact-nya akan membuat arus investasi yang masuk akan semakin besar. Faktor penentu dari peningkatan laju investasi adalah nilai trust, baik dari pengusaha terhadap pemerintah, maupun sebaliknya. Kalau KPPU sendiri justru mendapatkan distrust dari pelaku usaha, karena pemilihan Komisionernya dari sejak awal penyeleksiannya dianggap tidak independen, bagaimana bisa tumbuh iklim usaha yang sehat dan pertumbuhan invetasi yang meningkat. (mry/afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter