Pengangguran Bertambah, Lapangan Kerja Wallahualam..
berita
Ekonomika

Sumber Foto: tribunnews.com

09 November 2017 14:00
Penulis
Data yang dirilis BPS pada Selasa (06/11/2017) kemarin sungguh memprihatinkan. Di tengah heboh penurunan daya beli dan penurunan target pertumbuhan ekonomi 2017, BPS merilis data statistik teranyar perihal jumlah angkatan kerja menganggur yang bertambah 10 ribu orang selama satu tahun per Agustus (2016-2017). Disebutkan, angka pengangguran Indonesia per Agustus 2017 naik menjadi 7,04 juta orang dibanding periode yang sama tahun lalu (7,03 juta orang). Sedang jumlah angkatan kerja yang tersedia setiap tahun adalah 3 juta orang.

Yang mengherankan, tingkat pendidikan pengangguran tertinggi justru berpendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan 11,41 persen, tapi tingkat pengangguran terendah berpendidikan sekolah dasar (SD) dengan 2,62 persen. Sementara jumlah pekerja dengan pendidikan SD ke bawah sebanyak 42,14 persen dibanding total penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi sebesar 12,06 persen.

Uniknya lagi, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Oktober 2017 mengaku bingung dengan fakta bahwa masih banyak lulusan SMK dan Politeknik yang menganggur. Padahal, SMK dan politeknik didesain untuk menghasilkan lulusan siap pakai dan kerja. Tapi ternyata, lulusan SMK harus lebih dulu dimasukkan ke BLK untuk meningkatkan kompetensinya.

Bagaimana pemerintah menjelaskan bertambahnya jumlah pengangguran dan segala kontradiksinya dalam setahun terakhir? Bukankah sejak lama telah disuarakan bahwa dengan adanya 3 juta orang angkatan kerja baru setiap tahun, maka urgensi pendidikan vokasional untuk menambah kompetensi lulusan SMK menjadi amat penting?

(Lihat: http://www.watyutink.com/topik/angkatan-kerja-berlimpah-ketrampilan-masya-allah).

Laju pertumbuhan angkatan kerja pasti tidak bisa di rem. Negara wajib memberikan solusi alternatif dari keruwetan masalah penyerapan tenaga kerja ini. Padahal “bonus demografi” 2020-2030 yang hanya “selemparan batu” jaraknya dari sekarang. Data BPS juga menyebutkan, jumlah angkatan kerja sampai dengan Februari 2016 adalah 131,55 juta orang, naik 6,11 juta dibanding Agustus 2016.

Bank Dunia 2016 memperkirakan angkatan kerja produktif usia 15-64 pada masa bonus demografi mendatang adalah 70 persen (189 juta orang) dari perkiraan jumlah penduduk pada 2020 (271 juta; penduduk RI per Juli 2017 – 262 juta orang). Jika Indonesia tak juga sigap menyiasati masalah penyerapan kerja dan kompetensi angkatan kerja, maka itu akan menciptakan tragedi ketenagakerjaan tersendiri.

Lihat : http://www.watyutink.com/topik/di-balik-bonus-demografi-2020.

Presiden Jokowi pernah menjanjikan 10 juta lapangan kerja baru. Saat ini Indonesia menggeber proyek-proyek infrastruktur secara masif. Mengapa angkatan kerja baru tersebut tidak dapat terserap di proyek infrastruktur dan malah memilih impor tenaga kerja asing asal China yang rentan kritik publik dan kecemburuan sosial? Apakah tidak dihitung adanya potensi ekses negatif terhadap pertahanan negara? Sebab pernah terjadi tenaga kerja China ditangkap di areal Lanud Halim Perdanakusumah.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Mencermati isu pengangguran yang sudah seperti lagu lama dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya sejak Indonesia merdeka, maka di era keterbukaan informasi zaman now, tidak dapat lagi dielakkan keharusan transparansi pemerintah dalam mengumpulkan, mengolah, mempublikasi, serta menggunakan data pengangguran tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. BPS telah diminta Presiden Jokowi saat pencanangan Sensus Ekonomi 2016, menjadi sumber data tunggal untuk berbagai kebijakan pemerintah.

Tantangan berikutnya, bagaimana BPS menerapkan transparansi tersebut karena semua jajaran pemerintah menjadikan BPS sebagai rujukan data untuk berbagai penetapan kebijakan di sektor masing-masing. Pemerintah tidak perlu lagi melakukan manipulasi data pengangguran untuk kepentingan tertentu karena masyarakat semakin pandai dan tidak mudah diperdaya dengan data pemerintah jika too good to be true. Masyarakat dapat melakukan check and recheck terhadap data pemerintah dengan data dari berbagai sumber.

Memang menjadi PR pemerintah menjelaskan kesenjangan data pertumbuhan ekonomi yang tersaji hingga 5 persen, sedangkan di tingkat ekonomi mikro banyak keluhan kelesuan berbisnis ditambah penutupan gerai-gerai ritel. Selain ditengarai adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat Indonesia di era digital, banyak pakar ekonomi mencoba menjelaskan karena sebab lain. Salah satunya argumen Menkeu Sri Mulyani Indrawati yang berpendapat terjadi konsumsi yang ditahan karena uang masyarakat disimpan dalam instrumen keuangan sehingga kegiatan ekonomi mikro melemah. Pertumbuhan ekonomi jika tidak mengandalkan konsumsi maka tinggal berpaling pada investasi, belanja pemerintah, dan selisih ekspor impor. Saat ini mungkin belanja pemerintah di sektor infrastruktur yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena kinerja ekspor masih tidak stabil serta tingkat investasi juga tidak spektakuler.

Strategi menghadapi isu ketenagakerjaan perlu ada perubahan paradigma, terkhusus di era digital zaman now. Pengertian bekerja sudah saatnya berubah, tidak melulu memperoleh penghasilan bulanan atas pekerjaan yang relatif rutin dikerjakan dari hari ke hari kemudian masuk kantor dengan jam kerja reguler dari pagi ke sore. Kemajuan teknologi informasi telah mewarnai perubahan pemahaman tentang bekerja. Banyak lapangan kerja lahir dari kemajuan teknologi informasi meski tidak sedikit juga jenis pekerjaan yang hilang. Namun demikian daya kreasi teknologi informasi yang berkolaborasi dengan berbagai aspek kehidupan diyakini masih cukup besar melahirkan berbagai peluang pekerjaan, khususnya kewirausahaan. Dalam strategi jangka panjang penyiapan sumberdaya manusia Indonesia harus ditekankan sebagai job creator, bukan job seeker.

Sektor jasa sebagai sektor ketiga terbesar menyerap angkatan kerja per Agustus 2017 menurut BPS yaitu 20,48 juta orang atau 16,92 persen akan menjadi andalan bidang kerja generasi langgas (generasi milenial) Indonesia.

Industri yang terkait jasa adalah industri pariwisata dengan segala turunannya, berbasis sumberdaya alam maupun buatan lewat pengelolaan oleh sumberdaya manusia yang berorientasi melayani akan menjadi potensi penyerap angkatan kerja di Indonesia. Hal ini dapat dikonfirmasi dari data TPT yang dirilis BPS pada 6 November 2017, ternyata region yang terkenal dengan pariwisata seperti Bali dan Yogyakarta mencatat persentase TPT paling rendah yaitu 1,48 persen dan 3.02 persen.

Pengangguran di Indonesia akan berbeda di era digital dibanding satu atau dua dekade lampau. Menjadi pertanyaan besar apakah kita masih saja berkutat pada isu-isu lama pengangguran dengan latar lingkungan digital dan kedatangan generasi langgas yang karakteristiknya jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya? (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Dulu, selama tiga dekade hak kaum buruh dikebiri oleh rezim Orba. Buruh sengaja dimurahkan agar para investor mau berkiprah di Indonesia. Hasilnya, konglomerat bermunculan sementara kaum buruh cuma bisa mengelus dada

Kini, di era demokrasi, kebebasan berserikat dan berbicara membuat para konglomerat yang meraksasa berkat buruh dimurahkan sering mengeluh. Mereka bahkan telah berulang kali mengingatkan bahwa gerakan buruh bisa membuat investasi kabur ke negara lain.

Sementara itu, kaum buruh kini juga harus berhadapan dengan pahitnya bulan madu Indonesia-RRC. Bayangkan, di tengan lautan kemiskinan, buruh dari RRC berbondong-bondong ke Indonesia. Mereka mengerjakan berbagai proyek pembangunan pemerintah dan swasta.

Banjir buruh RRC ini tak lepas dari kenyataan bahwa negara berpenduduk terbesar di dunia sukses mendominasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, kucuran dana secara besar-besaran kepada para konglomerat Indonesia membuat kehadiran buruh RRC di sektor swasta kian membludak.

RRC memang berbeda dengan negara-negara maju lain yang berkiprah di Indonesia. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, Jerman, Amerika Serikat enggan membawa buruh ke Indonesia karena biayanya terlalu mahal. Bagi RRC yang sedang menghadapi masalah ekonomi berkepanjangan, menebar buruh ke luar negeri sangat penting untuk menekan angka pengangguran di dalam negeri.

Maka tak perlu jenius untuk meramalkan bahwa kaum buruh Indonesia bakal makin tergantung pada pekerjaan di sektor informal. Runyam memang karena sekarang saja mayoritas buruh Indonesia menggantungkan hidup di sektor informal. Dengan demikian, mereka bekerja tanpa kontrak, setiap saat bisa kehilangan pekerjaan tanpa pesangon, kalau sakit dipulangkan ke kampung, dan hal-hal tidak manusiawi lainnya yang bisa dilakukan seenaknya oleh para majikan.

Kenyataan ini membuat pertumbuhan industri tak banyak berarti. Para buruh pun, sementara ini, cuma bisa menahan jengkel menyaksikan pekerjaan mereka diserobot orang asing yang dibayar lebih mahal. Mereka tentu juga makin jengkel ketika ada orang gembar-gembor tentang keberhasilan pembangunan di tengah melemahnya daya beli kaum kelas bawah sebagaimana ditunjukkan oleh hasil survei BPS dan AC Nielsen.

Maka bakal makin banyak buruh Indonesia tewas di laut karena nekat berburu pekerjaan di negara tetangga atau bekerja bagai budak di Timur Tengah karena tak memiliki izin kerja. Mereka tak menggubris pemerintah yang suka berlagak melindungi buruh dengan melakukan moratorium atau memperketat seleksi pengiriman buruh ke luar negeri. Mereka memilih jadi pekerja liar di luar negeri ketimbang hidup lebih susah sebagai jongos di tanah air sendiri.

Buruh Indonesia memang masih serba sial. Di tanah air diganjal oleh banjir buruh asing, di luar negeri dibuat susah karena bertatus sebagai pekerja ilegal sehingga dibayar di bawah standar. Ingin meningkatkan ketrampilan tak punya duit, mau memanfaatkan fasilitas milik pemerintah harus antri super panjang. Ruwet, ruwet, ruwet. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Beberapa tahun ini pendidikan vokasi dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan SMK bertambah secara signifikan. Meskipun demikian, keberadaan pendidikan vokasi ini tidak terlalu signifikan dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan, terutama masalah pengangguran. Selain karena banyak perusahaan yang mengalami penurunan kinerja yang berakibat rasionalisasi tenaga kerja, juga lapangan kerja yang disediakan pemerintah secara masif tidak "match" dengan ketersediaan lulusan pendidikan vokasi. Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur, sementara hanya sedikit SMK dan pendidikan vokasi dalam bidang infrastruktur. Akibatnya lapangan kerja yang masif di bidang infrastruktur justru banyak diisi oleh tenaga kerja asing.

Strategi jangka pendek yang hendaknya dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan rekrutmen tenaga kerja lulusan SMK dan vokasi untuk dididik secara singkat melalui "short course" dalam keterampilan di bidang infrastruktur.

Strategi jangka menengah adalah dengan pembukaan-pembukaan SMK dan pendidikan vokasi berbasis "man power planning" (MPP) dalam bentuk undang-undang untuk beberapa tahun ke depan sesuai dengan Visi Indonesia 2025 atau 2045, sebab jika tidak ada  MPP belum tentu  prioritas pembangunan akan sama dengan sekarang.

Sedangkan strategi jangka panjang, selain adanya MPP juga hendaknya dunia pendidikan tinggi mampu memprediksi perkembangan dunia usaha dan industri jauh ke depan. Dunia pendidikan tinggi juga harus mampu memprediksi kecenderungan generasi Milenial. Dengan demikian perguruan tinggi hendaknya membuka program-program vokasi yang futuristik dan "match" dengan perkembangan yang ada.

Untuk mengantisipasi ledakan pengangguran di masa mendatang, diperlukan strategi besar. Paradigma angkatan kerja dan ketenagakerjaan hendaknya diubah dari penyediaan dan perluasan lapangan kerja ke arah penciptaan wirausaha-wirausaha baru dan perusahaan-perusahaan "start-up", dari investasi-investasi padat karya dan padat modal ke arah investasi padat teknologi informasi, dan dari "competion" ke arah "innovative disruption" dan "disruptive innovation" yang terbukti menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru dan lapangan kerja masif. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Direktur 1 Program Pendidikan Vokasi UI.

Harus diluruskan dulu istilah menganggur, ada namanya pengangguran terdidik. Persoalannya pertama, ada “mismatch” antara lulusan pendidikan kejuruan (Misalnya lulusan SMK) dengan ketersediaan lapangan kerja. Contoh kecil lulusan SMK Akuntansi, paling banter akan kerja di minimarket dan tidak bisa di kantor akuntan, karena kantor akuntan itu ada syarat minimal D3/S1. Sementara jumlah minimarket terbatas, maka otomatis lulusan yang lain menganggur.

Kedua, dunia usaha/industri kadang tidak sesuai antara keahlian lulusan dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Misalnya di industri yang butuh tenaga terampil pengelasan kapal bawah air. Itu tidak tersedia karena memang tidak banyak sekolah kejuruan yang menyediakan jurusan pengelasan.

Sekarang bagaimana mengatasi itu? Ya dengan pelatihan. Jika mengharapkan Balai Latihan Kerja (BLK), pertanyaannya apakah BLK responsif terhadap kebutuhan tenaga kerja? Karena mungkin BLK itu kesulitan bergerak mengingat organisasinya BLU/UPT yang harus bertanggungjawab dalam masalah-masalah administrasi keuangan dan lain-lain.

Boleh jadi peringkat kemudahan bisnis dan industri kita naik, tapi industri kita sepertinya sudah bergeser ke padat modal/teknologi daripada padat karya. Misalnya kantor akuntan publik tadi, yang diterima pasti tenaga high skill. Sisi lain, info dari sensus ekonomi 2016, terdapat sekitar 26 juta unit usaha, 97-98 persennya adalah Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sisanya 2-3 persen itu usaha besar dan menengah. Jadi tenaga kerjanya pasti tak banyak dan rentan terhadap gejolak ekonomi. Harus ada perubahan mindset untuk pengembangan industri.

Terlebih sekarang sumbangan sektor riil terhadap PDB itu makin menurun, mungkin sekitar 20 persen saja. Jadi jika pertumbuhan industri tidak pesat, maka tidak mungkin serapan tenaga kerja nya akan tinggi. Itu sudah rumusan baku. Tenaga kerja kurang terampil itu biasanya diserap industri yang orientasi ekspor karena butuh tenaga kerja banyak. Misalnya garment, sepatu, sawit dan lain-lain.

Mengenai tenaga kerja asing, hal itu terkait dengan skill tersertifikasi yang dimiliki pekerja asing. Contohnya dalam rencana kereta cepat, membutuhkan tenaga bersertifikat yang mampu memasang rel kereta dengan akurat. Kita belum punya seperti itu

Kita bermasalah dalam eksekusi program. Kasus sertifikasi profesi, antara Dikti dan Naker saja tidak pernah klop. Presiden Jokowi sudah benar ingin meningkatkan pendidikan vokasi, tapi ternyata vokasi itu dominan politeknik/diploma. Dulu pendidikan vokasi itu ada di universitas, insititut, sekolah tinggi, dan akademi. Tapi pendidikan diploma itu kebanyakan non engineering. Masalahnya, kalau engineering dia pasti akan mencetak tenaga kerja manufaktur. Sementara tenaga kerja bidang manufaktur kira-kira 20 juta, jumlah angkatan kerja total sekitar 120 juta (2015). Jika yang 20 juta itu masuk ke bidang manufaktur, maka yang 100 juta orang itu mau dibawa kemana?

Dibutuhkan revitalisasi politeknik. Harus dilihat lagi prodi-prodinya, sesuaikah dengan kebutuhan dunia kerja tadi? Lulusan poltek pun harus disertifikasi yang diakui oleh dunia usaha/industri. Contoh RI dengan Jepang itu sudah menandatangani kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Salah satu klausulnya RI bisa mengirimkan tenaga kerja untuk bekerja di Jepang, di bidang nurse, atau care giver yang melayani orang jompo. Sektor lain jasa distribusi, jasa pariwisata dan travel, jasa konstruksi, jasa komunikasi, jasa keuangan, jasa bisnis, dan jasa transportasi. Peluang-peluang itu butuh pelatihan dan sertifikasi. Untuk perawat misalnya, butuh pelatihan bahasa Jepang.

Program magang itu penting sekali, kemudian disertifikasi. Persoalan radikalisme itu akarnya karena kemiskinan. Kalau program pelatihan, permagangan dijalankan dengan baik, maka relatif akan membantu persoalan pengangguran dan radikalisme. Dikti, Naker, dan UPT-UPT harus sinergi untuk menuntaskan masalah kurikulum dan pelatihan permagangan ini. Leadernya mungkin Kemenaker, dan  harus disiapkan roadmap penuntasan masalah ketenagakerjaan secara komprehensif. Itu harus berhasil karena Presiden Jokowi punya program untuk magang bersertifikat 2 juta orang, yang ada baru 4.000 orang tersertifikasi magang. (pso)

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Terdapat tiga isu utama perekonomian makro yang saling terkait, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi cukup lumayan. Meminjam istilah OECD, better but not good enough, lebih baik tapi tidak cukup bagus. Tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi hanya meningkat sedikit di desimalnya saja 5,1-5,2 persen. Bahkan target pertumbuhan 2018 sekitar 5,4 persen dikatakan Sri Mulyani target pertumbuhan ekonomi yang optimis tapi realistis. Inflasi masih dalam kondisi aman terkendali sehingga sangat mendukung pencapaian sasaran inflasi 2017 sebesar 4 persen plus minus 1 persen. Namun, capaian penurunan pengangguran agak mengkuatirkan.

Tilik rilis Badan Pusat Statistik (BPS) 6 November 2017 yang mencatat dalam setahun terakhir, pengangguran bertambah 10 ribu orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,11 poin. Apalagi jika dilihat dari tingkat pendidikannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang baru digalakan oleh pemerintah (termasuk vokasional dan politeknik) malah memiliki TPT paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,41 persen.

Mestinya dengan pertumbuhan ekonomi selama tiga tahun terakhir di sekitar 5,1-5,2 persen, secara teoritis (rujukan Internasional Okun’s law) akan menurunkan TPT sekitar 1,5 persen. Namun ternyata BPS mencatat penurunan TPT hanya 0,11 persen. Ini berarti pertumbuhan ekonomi kurang berkualitas karena tidak banyak menyerap tenaga kerja secara optimal. Efek cucuran ke bawah (trickle down effect)--pertumbuhan ekonomi yang diharapkan menciptakan kesempatan kerja dan selanjutanya mengentaskan kemiskinan--tidak mulus terjadi di Indonesia.

Mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak secara optimal menyerap tenaga kerja? Pemerintah harus bisa menjawab tantangan ini untuk dapat memanfaatkan “bonus demografi” dan bukan menjadi “beban demografi”. Pilihan teknologi untuk menumbuhan perekonomian yang lebih intensif modal (capital-intensive) daripada intensif tenaga kerja (labor-intensive). Kesesuaian rencana kebijakan inovasi dan adopsi teknologi dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan vokasional dan politeknik mutlak harus segera direalisasikan, Tiga tahun terakhir pertumbuhan ekonomi lebih dominan disokong oleh sektor jasa dan sektor primer, dan bukan sektor manufaktur.

Sektor jasa di era menjamurnya digital economy lebih bersifat intensif modal menyebabkan pemangkasan tenaga kerja semakin banyak. Sektor primer--misalnya pertambangan migas, batu bara, emas dan lain lain-- relatif lebih intensif modal. Tidak jarang, kualifikasi dan kualitas SDM lokal tidak sesuai dengan tuntutan perusahaan apalagi perusahaan asing atau Multi National Corporation (MNC) melalui investasinya. Dengan dalih investasi dan kesesuaian tuntutan kualifikasi dan penguasaan teknologi tenaga asing menjadi prioritas MNC dibanding tenaga lokal.

Kemenakertrans membukukan pada tahun 2016 sebanyak 74.183 tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dengan rincian sebagai berikut: 21.271 (China), 12.490 (Jepang), 8.424 (Korea), 5.059 (India), 4.138 (Malaysia), 2.812 (Amerika Serikat), 2.394 (Thailand), 2.483 (Australia), 3.428 (Filipina), 2.252 (Inggris), 1.748 (Singapura), dan 7.684 (negara-negara lainnya). China menduduki meringkat pertama.

Sampai bulan Juli 2007, perusahaan yang mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) paling banyak dari sektor konstruksi, pembangunan smelter, dan PLTU.

Pemerintah Indonesia mustinya meminjam slogan Donald Trump “American First” dengan menggantikan: “Indonesian First” utamakan tenaga kerja Indonesia!!! (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua