Pengentasan Kemiskinan Loyo
berita
Ekonomika
Sumber : Badan Pusat Statistik 17 January 2020 16:00
Penulis
Watyutink.com – Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukan bahwa tingkat kemiskinan September 2019 mengalami penurunan menjadi 9,22 persen. Tingkat ketimpangan (Gini Ratio) September 2019 menunjukan penurunan juga menjadi 0,38, terendah sejak 2011. Hal ini dikarenakan program untuk lapisan terbawah cukup banyak seperti Bansos dan BPNT.

Namun, kelas menengah seakan terlupakan. Padahal, apabila orang/kelompok ini telah keluar dari garis kemiskinan, mereka akan masuk ke dalam kelas menengah. Oleh sebab itu, jika tidak ada program yang baik untuk lapisan kelas menengah, mereka dapat masuk ke dalam garis kemiskinan kembali. Lantas bagaimana penyelamatan kelompok kelas menengah ini?

Di sisi lain, kemampuan penurunan angka kemiskinan semakin berkurang. Delta pengurangan angka kemiskinan semakin mengecil dari tahun ke tahun. Apalagi pada saat angka kemiskinan memasuki level satu digit. 

Data Badan Pusat Statistik mengungkapkan, kemampuan pengurangan kemiskinan semakin menurun. Sebagai contoh, selama lima tahun pada periode September 2014 - September 2019,  penurunan kemiskinan hanya mencapai 1,74 persen dari total kemiskinan desa dan kota. Ada apa dengan perlambatan ini?

Sedangkan pada periode sebelumnya yaitu 2004-2009, penurunan angka kemiskinan jauh lebih besar, yakni 3,19 persen, dari 14,15 persen pada 2004 menjadi 10,96 persen pada 2009. Mengapa rakyat miskin yang masih tersisa sulit untuk segera dientaskan?  

Padahal pemerintah sudah berusaha keras mengentaskan kemiskinan melalui sejumlah program seperti Bantuan Sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan lain-lain yang telah banyak dirasakan masyarakat lapisan bawah. Namun problem kaum miskin di perdesaan masih belum terentaskan secara paripurna.

Sebagian besar orang miskin perdesaan adalah petani dan buruh tani.  Secara nominal, upah buruh tani per Desember 2019 tercatat Rp 54.723 per hari, atau naik sedikit, 0,13 persen (month-to-month), sementara upah buruh riil tercatat Rp 38.205 per hari, alias turun -0,14 persen. Mengapa upah mereka cenderung turun? Kebijakan apa yang bisa membalikkan keadaan sehingga hidup mereka lebih makmur?

Pengentasan kemiskinan ini bisa dibilang sudah dilakukan dengan berbagai jurus sakti, termasuk melalui Dana Desa. Namun uang yang tidak sedikit ini untuk setiap desa belum mampu membangkitkan perekonomian setempat. Apa saja yang dikerjakan dengan menggunakan Dana  Desa ini? adakah pembangunan yang tak tepat sasaran sehingga kurang dirasakan manfaatnya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF

Beberapa catatan mengenai tingkat kemiskinan di Tanah Air. Pertama, tingkat kemiskinan di desa pernah lebih kecil dari tingkat kemiskinan kota. Pada 1980, tingkat kemiskinan desa sebesar 28,4 persen, sedangkan kemiskinan di kota 29 persen. Angkanya terus menurun untuk desa dan kota. Pada 1990, tingkat kemiskinan desa sebesar 14,3 persen, sedangkan kemiskinan di kota 16,8 persen. Setelah 1990 hingga sekarang, tingkat kemiskinan di desa selalu lebih tinggi dibandingkan kota

Kedua, kemampuan penurunan angka kemiskinan semakin berkurang. Artinya, delta penurunan angka kemiskinan semakin mengecil dari tahun ke tahun. Terlebih ketika angka kemiskinan memasuki angka single digit. Problem ini disebut the last mile problem pengentasan kemiskinan.

Dari data yang ada terungkap, kemampuan pengurangan kemiskinan semakin menurun. Misalnya, pada periode September 2014 - September 2019 (periode 5 tahun), penurunan kemiskinan hanya sebesar 1,74 persen (total kemiskinan desa dan kota)

\Sedangkan pada periode sebelumnya yaitu 2004-2009, penurunan angka kemiskinan jauh lebih besar, yakni 3,19 persen, dari 14,15 persen pada 2004 menjadi 10,96 persen pada 2009.

Apabila dilihat per tahun, maka akan semakin terlihat bagaimana kemampuan penurunan kemiskinan semakin menurun. Tahun 2018-2019 adalah masa dimana kemiskinan sudah berada di level 9 persen-an.

Kenapa penurunan kemiskinan semakin sulit pada level ini? Pada angka single digit, terdapat kelompok penduduk yang masuk kategori kemiskinan kronis. Kemiskinan kronis diantaranya terdapat penduduk dengan latar belakang pendidikan rendah (SD), difable, sakit-sakitan.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang sangat berbeda dengan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan sebelumnya. Inti kebijakannya adalah sebuah kebijakan yang berjangka panjang dan intensif. 

Salah satu kebijakan yang sudah on the track untuk pengurangan angka kemiskinan di single digit adalah PKH. Agar lebih efektif program PKH nya, maka perlu adanya kolaborasi untuk menghubungkan program PKH dengan dengan program-program provinsi/kabupaten dan antar kementerian/lembaga. PKH sebagai tugasnya Kemensos, harus dikolaborasikan dengan program pemda dan K/L lain.

Contoh konkretnya, untuk program PKH (Kemensos) dikolaborasikan dengan program pengembangan UMKM (Kemenkop UKM). Keluarga PKH dibimbing untuk menjadi pegiat UMKM. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Program pengentasan kemiskinan terkait dengan dana desa yang belum begitu nendang dalam mengurangi tingkat kemiskinan di perdesaan meskipun kemiskinan di perdesaan jelas menunjukkan penurunan menurut data BPS.

Seperti yang dapat dilihat pada rilis BPS kemarin, bahwa angka kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Sebanyak 60,23 persen dari total jumlah penduduk miskin tinggal di wilayah perdesaan, sementara 39,77 persen tinggal di perkotaan. Tingkat penurunan kemiskinan di perdesaan sejak keluarnya dana desa pada 2015 tidak jauh berbeda dengan sebelum adanya dana desa yakni di kisaran 2 – 5 persen.

Dana desa sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan belum efektif dalam mengurangi penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan dana desa masih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan saluran irigasi.

Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan belum banyak tersentuh. Sudah saatnya alokasi dana desa dialihkan sebagian untuk program pemberdayaan ekonomi, dengan begitu penurunan angka kemiskinan akan lebih nendang.

Berikutnya, untuk mendukung pemberdayaan ekonomi maka diperlukan pendampingan, pelatihan dan pengawasan intensif sehingga perlu ada perbaikan kapasitas perangkat desa sekaligus peningkatan kapasitas SDM masyarakat desa.
Basis ekonomi perdesaan rata-rata adalah pertanian, namun hingga saat ini masih banyak yang dilakukan dengan cara-cara konvensional sehingga produktivitasnya rendah. Untuk mengatasinya maka dapat dilakukan pengembangan teknik bertani agar produktivitas meningkat, diikuti dengan peningkatkan akses terhadap lahan dan terhadap modal.

Selain bertani, berkebun juga merupakan sektor yang banyak berkembang di perdesaan namun demikian masih belum digeluti dengan fokus, sehingga ketika harga komoditas jatuh maka akan ditinggalkan. Hal ini seperti yang banyak terjadi di perdesaan di daerah Nias yang merupakan penghasil karet. Ketika harga karet jatuh maka karet ditinggalkan. Untuk mengatasinya perlu dilakukan upaya pemberian nilai tambah pada produk komoditas unggulan.

Permasalahan lain yang kerap timbul atas produk BUMDes, UMKM, dan komoditas unggulan di perdesaan adalah pemasaran dan distribusi dalam hal ini transportasi, sehingga perlu peningkatan akses terhadap distribusi yaitu jalan dan moda transportasi sekaligus peningkatan akses terhadap pemasaran produk.

Penciptaan sinergitas program pembangunan antara desa, kecamatan, dan kabupaten agar lebih terarah dan tidak tumpang tindih serta sinergitas lintas desa dapat membantu perluasan akses terhadap jalur disribusi dan pemasaran produk BUMDes, UMKM.

Perlu ada pembukaan akses terhadap sektor ekonomi baru di perdesaan selain pertanian dan perkebunan dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan. Menurut World Bank, kegiatan non-pertanian yang dapat dikembangkan di perdesaan adalah kegiatan rantai nilai, seperti transportasi, distribusi, pemasaran, dan ritel, serta pariwisata, manufaktur, konstruksi dan pertambangan, ditambah kegiatan wirausaha seperti kerajinan tangan, toko roti, mekanik, kios, dan sebagainya.

Selain hal tersebut, hal paling mendasar yang dapat membantu mengurangi kemiskinan adalah pemenuhan terhadap standar pelayanan publik di tingkat perdesaan. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Senior Fellows International Centre fo Applied Finance and ECONOMICS (INTER CAFE)

Kita semua sudah membaca dan mengikuti rilis atau pengumuman angka kemiskinan baru BPS. Secara umum, angka kemiskinan September 2019 turun menjadi 24,79 juta orang (9,22 persen) dari total populasi. Angka itu setara dengan penurunan 0,44 persen terhadap angka kemiskinan September 2018.

Sekadar catatan, membandingkan angka kemiskinan, sebaiknya dilakukan untuk kurun waktu satu tahun, karena sampel dan kerangka sampel rumah tangga yang disurvai dalam Susenas adalah sama atau comparable. Membandingkan angka kemiskinan September dengan angka Maret biasanya sering misleading, menyebabkan salah tafsir, berikut kebijakan yang melingkupinya

Di beberapa media, BPS, pemerintah dan beberapa analis sudah menjelaskan kontributor penurunan kemiskinan itu. Intinya adalah bahwa beberapa program afirmatif dari pemerintah, walau bagaimana pun, telah memberikan andil signifikan.

Sekian banyak Bantuan Sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan lain-lain telah banyak dirasakan masyarakat lapisan bawah. Program ini sudah benar,  walau secara detail per individu program, kita bisa diskusi panjang nanti

Namun kaum miskin di perdesaan masih belum terentaskan secara paripurna. Sebagian besar orang miskin perdesaan adalah petani dan buruh tani. Mungkin perhatian ini agak subjektif, karena saya mendalami ekonomi pertanian lebih dari separuh umur saya.

Perhatikan upah buruh tani! Secara nominal, upah buruh tani per Desember 2019 tercatat Rp54.723 per hari, atau naik sedikit, 0,13 persen (month-to-month). Perhatikan upah buruh riil! Yang tercatat hanya Rp38.205 per hari, alias menurun -0,14 persen.

Mengapa hal itu terjadi? Salah satu penjelasannya, laju inflasi perdesaan lebih buruk dibandingkan laju inflasi perkotaan. Sekian banyak program Bansos selama setahun terakhir memang cukup gencar, apalagi pada 2019 saat dilaksanakannya Pemilu dan Pilpres.

Tapi, program-program tersebut belum banyak menolong kaum miskin perdesaan, termasuk dari kelompok petani. Sepanjang setahun terakhir, silakan telusuri apa saja program-program yang dapat dicatat? Menurut saya tidak banyak.

Poin berikutnya, selain penjelasan tentang Bansos, adalah kelompok kelas menengah yang tidak begitu banyak mendapat program afirmatif. Kelas menengah mungkin ada banyak lapisan. Perhatian kita adalah pada mereka yang berada pada lapisan bawah dari kelas menengah, termasuk mereka yang baru saja terentas dari kategori miskin.

Kelompok ini termasuk golongan near poor yang jauh lebih rentan atau vulnerable terhadap gangguan eksternal dan internal. Mereka yang memiliki usaha, termasuk bisnis rintisan (start-up), masih rentan terhadap risiko usaha dan perubahan kondisi perekonomian. Apalagi jika sampai terjadi bencana ekologis, risiko lingkungan, bencana alam, hama-penyakit tanaman, perubahan iklim, dan lain-lain.

Kelompok kelas menengah ini hanya sedikit menikmati program-program insentif dan perlindungan usaha. Kenaikan cukai rokok, iuran BPJS, dan lain-lain memukul kelas menengah.

Kelas menengah ini juga perlu diselamatkan. Pertama, dalam dunia usaha mereka adalah (seharusnya merupakan) entrepreneur yang andal. Secara politis, kaum kelas menengah ini umumnya memiliki suara ‘agak berisik’.

Positifnya adalah bahwa mereka merupakan salah satu tulang pungung demokrasi dan pembawa perubahan.
Untuk itu, pemerintah perlu lebih serius merancang dan mengembangkan ‘perlindungan’ pada kelas menengah ini. Tentu saja desain program berbeda dengan bansos, lebih berupa pemberian insentif yang memadai. Apalagi jika masih percaya pada prinsip-prinsip ekonomi pasar yang objektif.

Jika Pemerintah merancang Kartu Prakerja, saya lebih banyak melihatnya sebagai upaya pemberian insentif tersebut. Detail penjelasannya, kita mungkin perlu bahas dalam kesempatan lain.

Jadi, nanti akan tersambung dengan peningkatan kewirausahaan, perbaikan iklim usaha bisnis rintisan, pembenahan sistem informasi, dan lain-lain. (msw)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

Krisis APBN Kian Mendekat

24 February 2020

Indonesia Bubar

21 February 2020

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Tauhid Ahmad

Executive Director INDEF

Agus Herta Sumarto

Peneliti INDEF

Deniey Adi Purwanto

Peneliti INDEF