Petani Tak Kaya Tanpa Lahan
berita
Ekonomika
Sumber Foto : tempo.co (gie/watyutink.com) 25 July 2018 13:00
Penulis
Kebijakan reforma agraria diklaim mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga penerima manfaat sekitar 15 persen per bulan. Kebijakan tersebut dianggap berperan dalam mendorong rumah tangga miskin, menjadi tidak miskin. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) melalui wakil ketua Arif Budimanta menyampaikan dalam rilis tertulis pada Ahad (22/7) lalu.

Program reforma agraria yang dilaksanakan dengan model redistribusi lahan bahkan dipandang ikut berpengaruh dalam menurunkan ketimpangan dan menekan tingkat kemiskinan mencapai 2,95 poin. Alhasil menurut KEIN, tingkat kemiskinan di Indonesia telah turun menjadi 9,82 persen (BPS,2018). Capaian hasil terendah dalam sejarah Republik karena kemiskinan menjadi di bawah 10 persen.       

Apa yang disampaikan KEIN di atas agaknya patut menjadi bahan telaah. Sebab, bukankah hasil riset Megawati Institute menyebutkan Rasio Gini Lahan (RGL) di Indonesia  pada 2017  tercatat sebesar 0,64, artinya 64 persen tanah dikuasai oleh satu persen penduduk. Informasi lain juga menyatakan bahwa sekitar 100 ribu lahan pertanian menyusut setiap tahun dan 800.000 rumah tangga petani memutasi lahan pertaniannya karena alasan ekonomi, dan sekitar 9 juta petani Indonesia disebutkan tidak lagi mempunyai tanah.

Sementara ironisnya beberapa orang konglomerat Indonesia mempunyai lahan sampai jutaan hektar. Bahkan ada yang memiliki tanah sampai 5 juta hektar (Mukhtar Pakpahan,2018).

(BACA JUGA: Kabut Hitam Kepemilikan Lahan )

Lalu mekanisme redistribusi lahan bagaimanakah yang telah dilakukan? Apa iya, program reforma agraria dan perhutanan sosial saat ini dianggap sukses mendorong tingkat pendapatan pedesaan dan menurunkan tingkat kemiskinan? Dengan tingkat ketimpangan kepemilikan lahan yang sedemikian lebar, mampukah negara mengubah komposisi kepemilikan lahan sehingga lebih menciptakan ruang untuk menyusun bangunan ekonomi kerakyatan?

Kepemilikan lahan, menjadi kata kunci dalam upaya meningkatkan produktivitas petani untuk meningkatkan kemakmuran warga masyarakat, terlebih di pedesaan. Namun catatan yang ada, rata-rata kepemilikan lahan petani Indonesia hanya 0,36 ha dan jumlah petani gurem yang memiliki lahan di bawah 0,5 ha dan tidak memiliki lahan mencapai 56 persen. Sementara rata-rata kepemilikan lahan di negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand lebih dari 1 ha.

Padahal Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5/1960 tentang Landreform/reforma agraria mengandung nilai-nilai yang harus dipenuhi antara lain tidak membenarkan penguasaan tanah secara berlebihan. Penguasaan tanah yang berlebihan akan menghambat tujuan dari pelaksaan UUD 1945 pasal 33 tentang kekayaan alam yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kalaulah memang program redistribusi 9 juta ha lahan dan 12,7 juta ha perhutanan sosial dianggap mampu meningkatkan kemakmuran, bisakah itu diperluas tidak hanya dengan menambahkan program teknologi pemanfaatan lahan, permodalan dan program pendukung lain, tapi dengan mewujudkan reforma agraria berupa pemberian lahan kepada petani melalui alih kepemilikan atau pembelian 30-40 persen lahan milik konglomerat oleh negara? Lahan tersebut kemudian didistribusikan kepada rakyat kecil yang butuh pemberdayaan?

Informasinya, mekanisme redistribusi lahan konglomerat seperti di atas sukses  dilaksanakan di Korea Selatan, Malaysia dan Filipina. Bisakah diterapkan di sini?  

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)

Ihwal redistribusi lahan ini dapat kami sampaikan bahwa yang pertama, soal mandat ataupun kepentingan untuk melakukan reforma agraria ini dapat kita bagi dua, satu, Reforma Aset (Asset Reform) dan kedua, Reforma Akses (Access Reform).

Kalau dua hal ini dilakukan, maka kemudian dia mempunyai implikasi terhadap dua hal lagi, yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua terhadap distribusi kesejahteraan. Dan itu akan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan dan distribusi pendapatan yang lebih adil. Jangan lupa pula, kebijakan reforma agraria ini dilakukan juga di Taiwan, India, Korea Selatan, China maupun di Brazil, dengan sistem dan mekanisme yang berbeda-beda.

Di Korea Selatan dan Taiwan, kebijakan reforma agraria membuat pertanian mereka lebih maju. Petaninya menjadi betah untuk bekerja sebagai petani karena mendapatkan kesejahteraan yang layak. Baik dari sisi harga produk mapun dari sisi penguasaan lahan dan seterusnya, karena setelah dilakukan kebijakan reforma agraria khususnya untuk lahan-lahan pertanian–kepada petani-petani yang tidak punya tanah—kemudian diikuti dengan program-program pendampingan yang konsisten dari pemerintah. Dari hulu contohnya mulai dari urusan bibit, lalu ke pemasaran sampai dengan menjaga harga produk pertanian.

Karena memang sektor pertanian ini ada persoalan volatility, yang salah satunya adalah ketergantungan dari faktor ketidakpastian cuaca. Jadi saya ulangi, itu ada dua hal penting yakni Assets Reform untuk urusan redistribusi tanah dan Access Reform, sebagai contoh di Kalimantan dimana banyak tanah hal ulayat, lalu tiba-tiba di situ di kapling-kapling menjadi HPH atau kebun industri. Nah, lalu dengan adanya pengkaplingan oleh industri itu para penggarap diusir dari wilayah ulayat. Padahal di situ tempat mereka mencari makan. Dengan demikian akses masyarakat untuk masuk ke wilayah itu menjadi tertutup karena menjadi kawasan terlarang yang sudah jadi wilayah pengusaha. Nah, itu persoalan Access Reform. Semestinya jika hendak dijadikan kebun industri misalnya, hendaknya dibicarakan dulu dengan penduduk sekitar dan jangan main kapling lalu mengusir petani penggarap yang sudah lama di situ.

Jika redistribusi lahan dilakukan lalu dibagikan kepada petani yang tidak mempunyai tanah, maka secara perlahan itu akan meningkatkan kemakmuran.

Sekarang kalau ditanya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, saat ini saya lihat ada dualisme atau bahkan multi lembaga yang mengatur soal lahan ini. Hal ini membuat kekacauan dan menghambat soal redistribusi lahan. Sebagai contoh, Kehutanan mengatur bidang kehutanan, ada izin-izin yang harus didapat oleh mereka yang mau masuk ke wilayah hutan untuk berkebun misalnya. Apakah suatu kawasan bisa dilepas atau tidak. Lalu jika sudah bisa dilepas mau diurus HGU nya, maka harus ke lembaga pertanahan. Itu saja, sudah menimbulkan interpretasi berlainan antar dua lembaga itu, karena masing-masing punya peta sendiri. Belum lagi kewenangan yang ada di daerah untuk proses pengkaplingan lahan. Terutama izin lokasi dari Bupati yang merupakan kewenangan daerah. Hal itu semua sudah menjadi sarang kekacauan dan sekaligus menjadi sumber korupsi yang harus dibenahi total.

Di Afrika Selatan, ada program distribusi lahan yang dinamakan “Land Distribution for Agricultutal and Development”. Itu sebagai contoh pembenahan.  

Kalau sekarang pemerintah menerbitkan kebijakan “one single submission”, maka untuk urusan pertanahan itu kita harapkan juga ada “one single land policy”. Itu sebenarnya sudah ada di UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Sayangnya UUPA ini dalam perjalannya dikebiri dan mandat-mandat nya tidak pernah dipergunakan secara maksimum. Misalnya melalui UU Kehutanan dan sekarang sedang diurus juga RUU Pertanahan yang walaupun katanya sinkron dengan UUPA tetapi secara tidak langsung pasal-pasalnya menegasikan UUPA. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)

Sekarang kelihatannya kebijakan soal redistribusi lahan saya nilai akan mengarah seperti pola-pola di Korea Selatan, dimana petani diberikan lahan dan mereka diperbolehkan mencicil untuk melunasi kepemilikan kepada pemerintah. Tetapi yang saat ini terjadi terutama dalam wilayah kehutanan, diarahkan kepada Perhutanan sosial yang intinya tetap menjaga wilayah hutan. Itu oke saja. Tetapi jangan lupa petani-petani itu membutuhkan living cost harian. Yang namanya hutan tidak bisa dijadikan tumpuan bagi pendapatan yang sifatnya harian.

Sebab perhutanan sosial itu pasti yang ditanam seperti kayu, yang butuh 3-4 tahun baru bisa dimanfaatkan. Wilayah lahan kayu itu sebelum dia besar—kalau cocok tanahnya—bisa ditumpangsari dengan tanaman yang sifatnya cepat panen-dijual. Apakah itu holtikultura atau serealia (padi-padian). Masalahnya kalau tanahnya tidak cocok, mereka mau dapat uang darimana kalau tidak kembali jadi buruh tani?

Nah, formula-formula yang komprehensif itu harus disiapkan betul. Saya sudah pernah menyampaikan ini dalam salah satu rapat di Kementerian Kehutanan terkait Perhutanan Sosial ini. Masyarakat sekitar hutan itu bagaimanapun memerlukan daily living cost. Makanya kemudian mereka ada yang berburu meramu dalam wilayah hutan, mengambil jamu atau rotan kemudian menjualnya. Sementara kita minta mereka untuk menjaga hutan. Tapi lokasi hutan misalnya di tanah miring dan marginal yang tidak sesuai untuk usaha bercocok tanaman cepat panen, maka hal ini akan membuat rakyat kembali menjadi buruh tani sambil mereka menunggu kebun kayunya besar dan siap panen. Padahal mereka membutuhkan biaya harian untuk mencukupi kehidupannya beserta keluarganya.

Hal itu sebetulnya masuk dalam kepentingan strategi perhutanan sosial, karena yang dijaga itu fungsi hutannya tapi bukan ekonomi masyarakatnya. Padahal, fungsi dasar dari reforma agraria itu adalah mengangkat harkat dan martabat rakyat yang marginal.

Ihwal bansos seperti dana desa, itu program aritifisial yang harus kita dukung juga dalam kaitannya dengan mandat konstitusi sebagai wujud kehadiran negara bagi mereka yang tidak mampu. Tetapi negara juga mempunyai kemampuan yang terbatas, maka dari itu yang artifisial tadi harus ditransformasi menjadi natural. Masyarakat keluar dari kemiskinan itu karena natural, bukan karena artifisial. Artinya, dengan memberikan pekerjaan yang layak. Instrumennya, bisa dengan  assets reform dan access reform. Dengan begitu, industrialisasi pedesaan juga harus jalan mengikutinya. Kalau sudah industrialisasi pedesaan, tidak hanya bicara budidaya pertanian tetapi juga bicara pasca panen. Industrialisasi itu adalah value added dari produk-produk yang dihasilkan oleh suatu organisasi petani, yang berkumpul dalam satu semangat kooperasi.

Apakah reforma agraria akan bisa dilaksanakan seperti hal nya di Korea Selatan? Kita menilai, ada mandat di dalam UUPA yang kita belum laksanakan. Dalam UUPA pasal 7 secara jelas mengamanatkan agar tidak merugikan kepentingan umum, maka kepemilikan dan penguasaan tanah tidak diperkenankan melampaui batas. Nah, harus ada aturan mengenai pembatasan itu!

Di Perbankan saja ada ketentuan mengenai BMPK (batas maksimal pemberian kredit). Kenapa hal itu tidak diatur dalam soal pemilikan tanah? BMPK itu mengatur yang disebut one obligor system, yang memberikan pembatasan maksimal pemberian kredit kepada seseorang atau suatu kelompok usaha.

Batasan ini menurut saya harus didefinisikan oleh negara sehingga kepemilikan tanah tidak dikuasai oleh sekelompok orang. Dari situ baru kemudian dinegosiasikan atau diajak bicara. Toh sekarang banyak program-program seperti program kemitraan, atau yang kedua, bagi HGU-HGU yang sudah selesai.

Yang paling penting sekarang, bagaimana melaksanakan mandat dari UUPA pasal 7 itu dulu. Dan itu memang diamanatkan bisa dibeli oleh negara. Itu redaksi yang ada di UUPA.

Menurut saya pak Jokowi itu sudah dengan sangat berani membuat kebijakan legalisasi aset (melalui sertifikasi tanah-tanah rakyat). Ini harusnya ditangkap oleh kementerian, diatur agar tata kelolanya baik dan bebas pungutan, kemudian Bank-bank juga “jemput bola” untuk memberikan kredit yang produktif bukan konsumtif, dan pendampingan usaha diberikan. Juga akses pasar dibuka. Jadi tidak berhenti di sertifikasi saja. (pso)

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Tanah merupakan anugerah Sang Pencipta alam semesta bagi semua mahluk ciptaan-Nya. Manusia diberi hak dan tanggungjawab khusus terhadap tanah oleh Sang Pencipta. Penguasaan manusia terhadap tanah dalam catatan sejarah umat manusia, sangat dinamis. Penuh cerita yang tidak akan habis diungkap. Di masa modern ini, lagi-lagi masalah tanah menarik perhatian kita semua sebagai manusia abad milenial. Isu yang dihadapi masih relatif sama: luasan tanah yang terbatas diperhadapkan pada kebutuhan manusia dengan jumlah yang terus meningkat. Hal itu membuat terjadinya ketidakseimbangan persediaan dan permintaan, maka hukum ekonomi menjadi berlaku.

Penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia yang diklaim adalah terendah sepanjang sejarah lalu dikaitkan dengan tanah atau lahan. Ditengarai masih ada kesenjangan kesejahteraan antara si kaya, pemilik lahan dengan si miskin yang tidak memiliki lahan. Rasio Gini Lahan dijadikan indikator memotret masalah ini. Ada beberapa hal menarik mencermati relasi lahan dan kemiskinan yang sering luput tampil dalam berbagai wacana pengentasan kemiskinan dengan redistribusi lahan.

Pertama, konsep kepemilikan lahan individual atau warga negara yang diakui hukum positif negara semisal hukum agraria memiliki konsekuensi-konsekuensi yang belum sepenuhnya dipahami para pemangku kepentingan. Apabila individu warga negara memiliki lahan maka diakui secara hukum bahwa yang bersangkutan berhak apapun terhadap lahan yang dimilikinya itu. Oleh sebab itu banyak kendala dalam pembebasan lahan suatu proyek karena sang pemilik lahan tidak mau melepas haknya dengan berbagai alasan, sehingga terbit peraturan pemerintah terkait pembebasan lahan yang bermasalah dengan istilah titipan uang ganti rugi di pengadilan. Meski demikan, praktik ini masih banyak disoroti oleh sebagian pihak, sebagai kesewenang-wenangan pemerintah terhadap warganya.

Kedua, peta kepemilikan lahan yang belum terwujud hingga kini. Hal ini menjadi penting saat isu redistribusi lahan diwacanakan karena diperlukan akurasi informasi peta kepemilikan lahan yang berbasis geografi spasial dengan dukungan teknologi informasi seutuhnya. Diharapkan kebijakan pemerintah: Satu Peta (one map policy) yang tak kunjung selesai, dapat menjadi landasan bersama para pihak terkait saat membahas lahan dari berbagai aspek dengan perspektif yang sama. Dengan adanya peta digital terhadap lahan yang dapat menunjukkan lokasi dan luasan lahan secara real time dan akurat maka perdebatan garis batas lahan misalnya akan lebih mudah diatasi.

Ketiga, saat lahan sudah diredistribusi kepada pihak yang miskin (baca: tidak punya lahan) bagaimana program atau kebijakan tindak lanjutnya agar tujuan redistribusi lahan dapat tercapai. Filipina, merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah panjang tentang redistribusi lahan dan belajar dari kegagalan CARP (Comprehensive Agrarian Reform Program) yang dimulai pada era Corazon Aquino, maka penting memastikan mekanisme dukungan yang dilembagakan dalam tahap pasca redistribusi lahan. Apabila hal ini tidak diperhatikan serius dengan program tindak lanjut yang jelas maka lahan yang sudah diredistribusi akan tidak bermanfaat sesuai tujuan awal.

Redistribusi lahan memang penuh resiko dan erat terkait dengan aspek politik. Jika memang kehendak awalnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui lahan, maka sebaiknya segenap pemangku kepentingan diajak berembug untuk susun peta jalan redistribusi lahan yang komprehensif. Meski hal ini tidak mudah dan membutuhkan waktu tidak singkat. Tanah yang merupakan milik sang Pencipta dan manusia hanya diberi titipan untuk mengelolanya bukan memiliki secara mutlak. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

“Harus Reforma Agraria, bukan Bagi-Bagi Sertifikat” bukanlah hanya sebuah judul tulisan atau kritik untuk program pembagian sertifikasi lahan yang sudah menjadi bahan awal kampanye Presiden Jokowi untuk periode keduanya. Kalimat dalam tanda petik tersebut mempunyai makna lebih dalam dibandingkan dengan pembagian sertifikat oleh Pemerintah. Reforma Agraria lebih kompleks dari bagi-bagi sertifikat. Ada indikator perbaikan penguasaan tanah sekaligus ada manfaat dari kepemilikan itu baik secara ekonomi maupun sosial. Jadi ada faktor redistribusi tanah bukan hanya pembagian sertifikat.

Melihat konflik ini tentu harus memulai dari kenapa pemerintah menerapkan program bagi-bagi sertifikat ini menjadi program andalan. Data dari Megawati Institute (2017), menyebutkan Rasio Gini Lahan (RGL) di tahun 2013 masih berada di angka 0,68. Angka tersebut ditargetkan akan menurun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Maka dari itu ada program reforma agraria 9 juta hektar. Program tersebut juga dibagi dua menjadi 4,5 juta hektar untuk legalisasi tanah dan 4,5 juta hektar untuk redistribusi tanah. Nah yang sekarang diklaim keberhasilan pemerintah di program reforma agraria ini adalah program 4,5 juta hektar legalisasi tanah.

Persoalan redistribusi tanah inilah yang mestinya diangkat oleh perlu perhatian serius dari pemerintah. Hingga saat ini hanya ada 262.189 bidang tanah yang sudah terdistribusi. Padahal targetnya adalah 4,5 juta hektar. Tahun 2018 ditargetkan 350.000 bidang dan tahun depan 1,5 juta bidang lahan. Jika dijumlahkan pun masih sangat jauh dari angka 4,5 juta hektar. Terlebih juga kalo kita membahas mengenai penggunaan kata “bidang” dari pemerintah alih-alih menggunakan kata “hektar”. Jika satu bidang tersebut kurang dari 1 hektar maka akan sangat jauh lagi dari target 4,5 juta hektar. Terlepas dari penggunaan kata tersebut, target redistribusi lahan yang mencapai 4,5 juta hektar akan sangat berat tercapai di tahun 2019.

Redistribusi lahan yang saat ini kurang dari 1 persen dari target 4,5 juta hektar (ini juga dengan asumsi 1 bidang=1 hektar), apakah mampu menjadi faktor pendorong penurunan kemiskinan dan ketimpangan? Data yang disampaikan KEIN mungkin benar adanya jika menghitung juga keberhasilan program bagi-bagi sertifikat. Tapi jika menggunakan konsep redistribusi lahan apakah akan signifikan menurunkan kemiskinan dan ketimpangan mengingat realisasi yang begitu rendah. Tanah yang disertifikat merupakan tanah yang sudah dikelola sudah lama dan adanya sertifikat hanya akan menambah kemampuan peminjaman modal.

Tapi jika dilakukan redistribusi lahan akan meningkatkan skala ekonomi petani, penggarap kebun, atau orang yang menerima lahan dari pemerintah. Terlebih untuk petani gurem dan petani buruh yang tidak mempunyai tanah atau jikapun mempunyai tanah tidak lebih dari 0,5 hektar, pemberian tanah akan meningkatkan produktivitas dan penghasilan mereka. Disampang itu, program-program redistribusi lahan juga hendaknya diikuti oleh program pemberdayaan masyarakat seperti program Malaysia lewat FELDA (The Federal Land Development Authority).

Masyarakat diminta untuk memberdayakan tanahnya bukan untuk dijual kembali kepada konglomerat ataupun mengalihfungsikan lahan yang diberikan oleh pemerintah.

Meskipun begitu, program sertifikasi tanah sangat bagus dan dibutuhkan oleh masyarakat. Namun program reforma agraria melalui redistribusi lahan tampaknya harus diperhatikan lebih oleh pemerintah sehingga ketimpangan lahan teratasi dan adanya peningkatan skala ekonomi masyarakat sasaran program reforma agraria.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Berbagai program redistibusi lahan telah dilakukan oleh pemerintah sejak Indonesia merdeka. Hasilnya petani miskin, dan pemilikan lahan makin sempit. Para petani pun tetap berbondong-bondong ke kota atau negara seberang lautan untuk menyambung hidup. Disana mereka menjadi kuli, pedagang kaki lima, bahkan gelandangan.

Agar tampak lebih sejahtera, angka kemiskinan direkayasa sedemikian rupa sampai jauh dari kenyataan. Lalu mengklaim bahwa angka kemiskinan turun bahkan sampai terendah dalam sejarah. Padahal BPS mencatat, persentase penurun kemiskinan per tahun di bawah Jokowi justeru terendah dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya.

Dilihat dari definisi yang dipakai BPS, baik sekarang maupun dulu, tampak jelas sekali bahwa kaum miskin sesungguhnya sekadar obyek politik. Lihat saja, definisi yang diberlakukan BPS saat ini, adalah siapa saja dengan penghasilan Rp401,220 per bulan atau Rp13,3 ribu per hari ke bawah!

Dengan definisi semacam itupun juga tampak bahwa kemiskinan di pedesaan nyaris dua kali lipat dibandingkan perkotaan. Ini menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan pedesaan dan pertanian tak banyak berarti bagi para petani dan masyarakat desa pada umumnya.

Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa reforma agraria dan perhutanan sosial telah meningkatkan kesejahteraan petani, itu jelas bersifat politis. Lucu memang menyaksikan para petani diberi wewenang mengelola hutan tanpa dibekali modal, teknologi, ketrampilan, dan akses pasar yang memadai. Tak aneh bila pada akhirnya mereka akan kembali ke pangkuan para konglomerat kehutanan untuk sekadar melanjutkan hidup sebagai tenaga kasar.

Tak kalah menggelikan ketika menjadikan Korea dan Jepang sebagai acuan reforma agraria. Ingat, reforma agraria berjalan lancar dan sukses karena dilakukan seusai perang dunia kedua. Ketika itu terjadi kebangkrutan massal di kalangan tuan tanah. Para penggarap tanah mereka juga banyak yang tewas dan mengalami guncangan jiwa akibat perang.

Reforma agraria juga dilakukan secara paksa oleh Amerika sebagai pemenang perang. Tujuannya adalah membangun demokrasi di Jepang untuk menutup kemungkinan kembalinya kediktatoran disana.

Hal yang sama juga terjadi di Korea yang sebelum perang merupakan koloni Jepang. Para tuan tanah Jepang disana, yang juga dilanda kebangkrutan massal, dipaksa membagi tanah kepada para petani. Tujuannya agar rakyat Korea mendukung kemerdekaan dari Jepang.

Di Indonesia kini para tuan tanah terlibat langsung dalam percaturan politik di pusat dan daerah. Mereka menjadi juragan sekaligus politisi. Mereka juga menduduki berbagai jabatan politik strategis, termasuk sebagai anggota kabinet. Mereka tentu paham betul cara melindungi kekayaan pribadi dan mengatur para politisi agar tak macam macam! (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua