Proteksi AS dan Implikasi ke Indonesia
berita
Ekonomika

Sumber Foto: airworldservice.org  (gie/Watyutink.com)

09 March 2018 16:00
Penulis
Dunia bisnis internasional, terutama sektor baja, kecewa pada Amerika Serikat (AS). Lewat kebijakannya, Trump mendadak menaikkan tarif bea masuk impor baja ke AS sebesar 25 persen, dan 10 persen untuk aluminium. Kontan kebijakan Trump mendapat protes hebat dari negara-negara produsen baja dunia. Terlebih Kanada yang merupakan pemasok baja terbesar ke AS. 

Belum jelas apa latar belakang Trump menaikkan tarif tersebut. Yang pasti, beberapa negara telah meminta agar diberi privilege lebih ringan membayar bea masuk impor baja dan aluminum ke AS.

Trump, yang terobsesi dengan ideologi “America First”nya, sedang berusaha menempatkan AS kembali jadi episentrum perekonomian dunia. Apalagi neraca perdagangan AS dengan China dan 16 negara lain, termasuk Indonesia, tahun lalu sempat jeblok. Keputusan menaikkan suku bunga 'The Fed'—dan rencana 3-4 kali kenaikan suku bunga bank sentral AS tahun ini--serta klaim bahwa perekonomian AS sedang membaik bisa jadi memantik keputusan Trump selanjutnya berkenaan dengan kebijakan tarif tersebut.

tidak hanya dari negara lain, keputusan menaikkan tarif impor baja tersebut mendapatkan kritik keras dari dalam negeri AS sendiri. Jack Gerard, Presiden American Petroleum Institute, menyatakan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemerintah untuk melanjutkan kebangkitan energi dan membangun infrastruktur kelas dunia. Sementara juru bicara Perhimpunan Gas Alam Interstate Amerika (Interstate Natural Gas Association of America) menilai kenaikan tarif tersebut dapat menimbulkan masalah karena jenis pipa dan baja yang digunakan untuk membuat jaringan pipa antar negara yang berdinding tebal, sulit ditemukan di dalam negeri. Industri energi AS mengandalkan baja impor untuk peralatan pengeboran, jaringan pipa, terminal gas alam cair, dan kilang minyak.

Apa dampaknya bagi perekonomian dunia, khususnya bagi industri baja dalam negeri? Boleh jadi, negara-negara produsen baja kelas dunia akan mencari pasar selain AS, dan berbondong-bondong menyerbu pasar Indonesia. Terlebih, Indonesia sedang giat-giatnya membangun infrastruktur. Masalahnya, siapkah produsen baja dalam negeri bersaing secara kualitas dan kuantitas dengan serbuan baja impor, andai benar terjadi gelombang permintaan baja dari luar negeri? Ironisnya, di tengah gempita pembangunan infrastuktur, industri baja terbesar Krakatau Steel (KS) malah merugi selama 5 tahun.

Krakatau Steel, BUMN yang didirikan pada tahun 20 Mei 1962 oleh Sukarno, tengah mengalami kerugian berturut-turut sejak 2012. Pada akhir 2016, KS membukukan rugi tahun berjalan sebesar 171,69 juta dolar AS atau turun dibandingkan 2015 yang mencapai 320 juta dolar AS. Pada 2014 KS membukukan rugi  47,11 juta dolar AS, 2013 rugi 13,98 juta dolar AS dan pada 2012 merugi 20,43 juta dolar AS. Unik bukan? Padahal infrastruktur sedang gencar dibangun dimana-mana.

Saat ini, jika industri baja nasional tidak segera dibenahi, maka serbuan impor baja dari luar negeri—terlebih China--akan sulit disaingi. Apalagi produsen baja China mengekspor 95 juta ton baja dari produksi  831,7 juta metrik ton. Akan jadi amat rumit bagi Indonesia, jika serbuan baja impor ditingkahi dengan AS yang menambah lagi kenaikan tarif bea masuk bagi item produk lainnya, tekstil misalnya, yang menjadi andalan Indonesia ke pasar AS.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Perang atau Dagang Baja? Ketika Pearl Harbor diserang, delegasi dagang Jepang masih negosiasi di Washington dan tidak keburu pulang, karena Jepang mendadak sergap melumpuhkan armada Pasifik AS. Akhirnya Jepang toh kalah 1945.

Di tengah polemik rudal nuklir Korut, isu perang tarif baja jadi bagian dari perang dagang all out, harus diterima sebagai kenormalan baru. Jadi Trump memang mulai dagang dengan proteksi tarif tinggi. Sampai kapan dia bisa bertahan kalau ekonomi AS memburuk akibat proteksi tersebut?  

Sejauh ini Trump merasa kebijakan AS on the right track, terbukti ekonomi membaik. Kalau proteksi berdampak high cost untuk industri AS, tentu akan di-review ulang. Tokoh dan pakar di bidang niaga global sudah kritis dan exit dari ring 1 Trump. Jadi lobby internal AS akan lebih berperan untuk mengubah kebijakan, bisa jadi boomerang untuk AS.

Tentang Krakatau Steel (KS) sudah sering kita ulas, bahwa KS harus bisa 'kloning Posco', yang lahir dengan proteksi tapi sukses jadi top 5 dunia bersama Mittal, milik orang India yang juga punya pabrik di Surabaya. Sayang bahwa KS tidak bisa meniru Posco maupun Mittal. Orang India ini memindahkan anaknya di Istana Versailles karena termasuk orang terkaya di dunia.

Tragedi Indonesia adalah sulit menerapkan kisah sukses, meski diawali dengan riwayat infant industry protection. Tapi industri balita itu harus bisa naik kelas seperti anak dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 terus lulus berkinerja. Industri kita ibarat pornografi, sesudah 20 tahun masih meyusui tetek ibu (proteksi pemerintah). Kalau AS dan Trump mau abadikan proteksi netek, ya itu jadinya perang industri tidak efisien dengan high cost. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen FEB Universitas Jenderal Soedirman, Ketua Divisi Pusat Kajian Kebijakan Publik Lab.Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman

Setelah kontroversi tuduhan Presiden Trump akan adanya kecurangan yang dilakukan oleh 16 negara yang berdampak pada defisitnya neraca perdagangan Amerika pada 2017 lalu, kenaikan tarif bea masuk bagi produk baja menjadi 25 persen dan alumunium sebesar 10 persen diyakini menjadi upaya bagi pemerintah Amerika untuk mengurangi ketergantungan dalam negeri terhadap kedua produk tersebut. Akan tetapi, kebijakan tersebut memang bukanlah tanpa risiko.

Selain kenaikan harga produk baja dan alumunium di dalam negeri, potensi aksi balasan dari negara–negara mitra dagang Amerika sepertinya tidak dapat dielakkan. Kanada, Uni Eropa, dan China telah berjanji akan menerapkan kebijakan serupa terhadap produk motor Harley-Davidson, Whiskey Bourbon, dan jeans Levi's. Tidak hanya itu saja, kekuatan cadangan devisa yang sangat besar dari China sangat memungkinkan untuk dijadikan instrumen kebijakan depresiasi nilai tukar Yen terhadap Dolar yang dapat merugikan produk Amerika.

Bagi Indonesia, kebijakan Amerika dalam kenaikan tarif impor setidaknya berdampak pada dua sisi. Dari sisi eksportir, ekspor produk baja dan alumunium Indonesia ke Amerika masih di bawah 0,1 persen sehingga dampaknya tidak akan begitu terasa. Akan tetapi, pengalihan produk baja dan alumunium ke dalam negeri dari mitra dagang Amerika seperti China patut diwaspadai. Beberapa kebijakan seperti Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), pencegahan pelarian tarif, dan kewajiban sertifikat Ting­kat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk produk baja dapat dilakukan sebagai upaya meminimalisir serbuan baja dan alumunium impor.

Potensi serbuan baja dan alumunium impor sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan jika industri baja dan alumunium Indonesia kompetitif. Namun, kerugian yang dialami Krakatau Steel selama lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa industri kita harus berbenah. Peningkatan produktivitas dan efisiensi dapat dipacu baik melalui percepatan alih teknologi maupun strategi cost efficiency. Bahkan, langkah serupa juga dapat dilakukan oleh industri dalam negeri lainnya seperti tekstil, elektronik, atau industri strategis lainnya. Mengingat kemungkinan penerapan kebijakan proteksi dari Amerika, China, atau negara lainnya terhadap komoditas tertentu bisa sewaktu–waktu terjadi.

Secara makro-ekonomi, keberanian Amerika Serikat dalam menerapkan kebijakan perdagangan yang proteksionis di satu sisi dan rencana kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (The Federal Reserve) di sisi lain, perlu dicermati dan diwaspadai oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

Jika pemerintah gagal dalam mencegah masuknya produk impor baja dan alumunium secara masif, maka Bank Indonesia harus bekerja ekstra dalam menjaga nilai tukar rupiah. Kenaikan impor yang tidak disertai dengan kenaikan ekspor akan mendorong rupiah terdepresiasi. Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilalukan oleh pemerintah membuat kebutuhan kedua produk tersebut semakin besar. Ditambah lagi, rencana kenaikan suku bunga acuan yang akan dilakukan oleh 'The Fed' dampaknya saat ini sudah terasa. Anjloknya nilai tukar rupiah di kisaran angka Rp13.768 per dolar AS sudah di bawah nilai fundamentalnya. Dampak nilai tukar yang memburuk ini akan terasa semakin membebani baik bagi industri yang ingin mempercepat alih teknologi berbasis impor maupun bagi pembiayaan proyek infrastruktur yang didominasi oleh pinjaman asing.

Antisipasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia setidaknya dengan mencegah adanya aliran modal dari investor keluar negeri, mendorong kinerja industri berorientasi ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pusat Studi Amerika Universitas Indonesia

Beda pengertian perang dagang dengan proteksionisme. Perang dagang adalah situasi di mana negara-negara berupaya menghancurkan perdagangan masing-masing, dengan menerapkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya misalnya untuk menuju ke autarki.

Proteksionisme bukan sebuah gagasan baru di Amerika Serikat. Di negara-negara lain juga demikian dengan menggunakan non-tariff barriers seperti inspeksi mutu, atau menggunakan bahasa lokal untuk aturan-aturan perdagangannya, atau menggunakan cara-cara yang melelahkan untuk menembus pasarnya.

Terpilihnya Trump dan intervensi Rusia membangkitkan kalangan politik kanan AS yang menderita akibat terlalu banyak orang kaya Amerika tidak berpikir untuk membangkitkan industrinya. Situasi itu telah membangkitkan kembali narasi proteksionisme di AS.

Untuk menarik pemilih di Pennsylvania, misalnya, Trump perlu menggaris bawahi soal tarif terhadap besi baja. Karena terjadi sunset industries atau industri-industri yang sudah tertinggal jauh dari saingannya dan mengakibatkan perekonomian buruh memburuk. Pennsylvania sedang menghadapi primary general elections untuk mempersiapkan pemilihan pada November mendatang.

Indonesia tidak perlu bersikap apapun kecuali memperbaiki perilaku kita terhadap perlindungan hak-hak warga negara termasuk kaum yang terisolasi seperti orang rimba dan sebagainya, monopoli perekonomian, menjaga kualitas komoditas yang diperdagangkan di tataran internasional, perusakan lingkungan hidup, dan perlindungan satwa liar. Semua hal ini menjadi pemicu bangsa lain untuk secara buruk menindak komoditas yang kita ekspor. Dengan bermacam alasan kini produksi CPO kita terhalang di Uni Eropa dan AS.

Ternyata pemerintahan Donald Trump akan memberlakukan tarif dalam 15-30 hari ke depan. Presiden Trump menghadapi kritik dari 107 anggota partai republik di Kongres dan menganjurkan agar kebijakan lebih difokuskan pada kecurangan mitra dagang seperti China.

Wilbur Ross, Menteri Perdagangan AS menyatakan ada pengecualian yang berlaku untuk negara-negara yang mendukung keamanan nasional AS.  Definisinya lebih menjurus pada efek terhadap lapangan pekerjaan dan industri-industri tertentu.

Dengan mundurnya Gary Cohn yang menentang diberlakukannya tarif perdagangan besi baja, maka semakin besar pengaruh para penasehat ekonomi Peter Navarro dan Robert Lightizer (USTR) yang selama ini mendorong mitra dagang untuk sepakat dengan tuntutan AS.

Kelompok penasihat ini memiliki pandangan tentang perdagangan yang biner, melihatnya sebagai zero-sum game atau permainan menang-kalah secara absolut. Penasihat-penasihat ini yang telah mendorong AS untuk mundur dari perjanjian perdagangan NAFTA dan memberlakukan tarif yang kaku terhadap impor aluminium dan besi baja. Mereka mempertimbangkan defisit perdagangan yang mencapai taraf tertinggi selama sembilan tahun ini.

Meningkatnya peran kaum populis di AS memang sudah cukup mengkhawatirkan Wall Street dan pejabat-pejabat negara mitra AS karena dianggap dapat memicu sebuah perang dagang di tingkat global atau mengambil langkah berperang terhadap mitra-mitra dagang dan kelompok-kelompok  internasional di WTO. Kebanyakan pejabat di negara-negara mitra dagang AS menganggap Gary Cohn seorang sekutu yang bisa diandalkan soal isu ekonomi global dan sebagai seseorang yang bisa mengekspresikan pandangan kepada Presiden Trump.

China sudah memberi peringatan soal respons mereka yang pas dan dibutuhkan apabila AS benar-benar menerapkan tarif.

Leo Gerard, presiden serikat buruh besi baja, berharap bahwa pemerintah AS hanya akan menarget negara-negara yang memang benar-benar melanggar. Namun pejabat-pejabat pemerintahan Trump menolak untuk sekedar menarget dan menginginkan sebuah penerapan tarif yang kaku terhadap semua impor aluminium dan besi baja.

Banyak yang berpendapat bahwa dengan keterkaitan kebijakan tarif ini dengan NAFTA yakni 10 persen untuk aluminium dan 25 persen untuk besi baja, maka AS akan menghadapi tuntutan hukum di WTO. Thomas Donahue, pPresiden Kadin AS, menyatakan bahwa kelompoknya sangat mengkhawatirkan soal prospek terjadinya perang dagang.

Bagi Indonesia, cukup dengan menerapkan non tarief barrier untuk mengendurkan tekanan masuknya impor baja. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Di zaman Presiden Ronald Reagan, Amerika menggelorakan neoliberalism di seluruh dunia. Sekarang sebaliknya, di bawah kendali Presiden Donald Trump, Amerika malah menggetarkan dunia dengan neo-protectionism. Lucunya lagi, Reagan dan Trump berasal dari Partai Republik. Itulah Amerika, yang secara ekonomi dan politik bisa membuat dunia gonjang ganjing kapan saja.

Sejarah mencatat, di era perang dingin, banyak tubuh bergelimpangan karena Amerika menghancurkan demokrasi di berbagai belahan dunia untuk membangun rezim tangan besi pro Washington. Kini banyak buruh bakal bergelimpangan akibat proteksionisme ekonomi Amerika.

Sementara ini baru baja dan alumunium yang bakal dibuat susah masuk Amerika. Selanjutnya, sesuai dengan politik America First, barang barang lain juga bakal disetop masuk pasar terbesar di dunia ini. Trump pun masih tampak percaya diri bahwa pihaknya akan berjaya dalam perang dagang melawan dunia, termasuk melawan sekutu politik dan bisnis terdekatnya, yaitu Uni Eropa.

Komisioner perdagangan Uni Eropa, Cecilia Malmstrom, menyatakan bahwa dalam perang dagang tak akan ada yang keluar sebagai pemenang. Tapi kalau memang terjadi pihaknya siap mengambil tindakan. Oleh karena itu, UE sudah mulai membuat daftar produk Amerika yang akan dikenai bea masuk tinggi untuk membalas proteksionisme ala Trump.

Sayang belum jelas apa yang akan dilakukan Indonesia. Yang pasti, dalam tiga tahun terakhir, 16 paket liberalisasi ekonomi telah diluncurkan. Termasuk disini adalah liberalisasi tenaga kerja asing (TKA), yang bisa membuat jutaan penganggur makin susah dapat pekerjaan, dan kuli asal Indonesia kian deras mengalir ke negara tetangga dan Arab. Statistik di Kemenaker menunjukkan, jumlah TKA tahun lalu melonjak 69,85 persen menjadi 126 ribu orang dibandingkan tahun 2016. Mayoritas dari mereka berasal dari RRC.

Maka jangan kaget kalau nanti Indonesia bakal dibanjiri oleh berbagai macam barang korban perang dagang. Amerika akan terpaksa mengekspor aneka komoditas ekspornya ke negara seperti Indonesia, yang tak terlibat perang dagang melawan dirinya. Hal yang sama tentu juga akan dilakukan oleh para produsen baja yang produknya tak bisa masuk Amerika.

Menurut International Trade Organization (ITO), 75 persen baja impor di Amerika dipasok oleh 8 negara: Kanada, Brazil, Korsel, Mexico, Rusia, Turki, Jepang, dan Taiwan. RRC masuk dalam peringkat 11 atau hanya sekitar 3 persen dari baja impor di Amerika.

Nah, kalau pemerintah gagap menghadapi perang dagang yang dikobarkan Trump, bakal banyak pasar industri lokal direbut asing. PHK bakal membludak, dan suhu politik bisa memuncak sebelum berubah menjadi aksi jalanan mengerikan seperti yang sudah-sudah. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?