Ramai-ramai Tagar #HariBatik, Buat Apa?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: pinterest.com

04 October 2017 07:00
Penulis
Tagar #HariBatik menjadi trending topics warganet sejak 1 Oktober. Berbagai ungkapan kebanggaan disertai foto mengenakan batik bertebaran di lini masa. Kebanggaan yang wajar, mengingat batik telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya milik Indonesia. Namun, apakah unggahan masal itu karena benar-benar memahami makna batik sebagai budaya asli bangsa dengan menghargai para pembuatnya (pembatik)? Atau mereka hanya ikut-ikutan saja agar terlihat kekinian? 

Boleh saja Kemenperin berbangga menyebut Indonesia sebagai market leader dalam industri batik dunia dengan nilai ekspor batik mencapai  39,4 juta dolar AS pada semester I-2017, dan ikut meramaikan tagar #HariBatik.

Kebanggaan dan kebahagiaan seharusnya juga dirasakan para pembatik yang merupakan pelaku utama dari batik tersebut. Terlebih harga batik melambung seiring pamornya yang semakin naik. Selembar batik tulis bisa dihargai hingga puluhan juta rupiah. Kerumitan pola dan lamanya proses pembuatan membuat selembar batik tulis bisa menjadi karya masterpiece. Batik telah sampai pada level glamour. Namun, benarkah pembatik ikut bahagia? Apa masyarakat tahu berapa upah para pembatik?

Seorang pembatik hanya mendapatkan upah Rp17.000 dari selembar batik yang harus ia kerjakan selama 4 hari. Bahkan, dengan motif yang rumit, seperti ukel, selembar kain batik bisa memakan waktu sebulan pengerjaanya oleh pembatik berpengalaman, hanya diberi upah Rp150.000 per lembar. Sementara di pasaran, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Mengapa nasib pembatik tak se-glamour harga hasil karyanya, juga pengusahanya? Bahkan, di “Kota Batik” Pekalongan, pembatik tidak memiliki gaji pasti. Kemewahan mereka hanya mendapatkan “kasbon” yang besarannya tak tetap. Tanpa tunjangan lain.

Terkena lelehan lilin panas, tersenggol wajan panas, adalah hal yang biasa bagi pembatik. Namun, risiko terpapar asap lilin malam batik yang mengandung akrolein, karbon monoksida, hidrogen sianida, hidrogen klorida, formaldehida, nitrit oksida, hidrogen sulfida, dan gas iritan yang menyebabkan kelainan fungsi paru, berupa batuk kronik, sesak napas, bronkitis kronik, dan asma (Data: jurnalrespirologi.org) jauh lebih berbahaya. Begitulah nasib pembatik. Sudah upah layak tak didapat, jaminan kesehatan pun sesuatu yang asing bagi mereka.

Hal lain, pewarnaan batik selama ini menggunakan bahan pewarna kimia. Tanpa memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL), limbah pewarnaan batik langsung dialirkan/dibuang ke sungai. Hal ini berlangsung selama berpuluh tahun hingga muncul pemeo: “Sebagai Kota Batik, bukan hanya kain yang dibatik, bahkan sungai pun ikut dibatik”.

Kenapa ini luput dari perhatian? Kenapa pemerintah dan organisasi lingkungan hidup tak pernah bersuara? Jangan-jangan mereka ikut bertagar ria.

Meskipun faktanya, batik printing asal China masih membanjiri pasar dalam negeri, dan diminati karena harganya murah.

Jika ramainya tagar #HariBatik tak membuat nasib pembatik tak tak berubah, ya buat apa?

Bagaimana menurut Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Praktisi dan Pengusaha Batik

Para perajin batik seolah "dipaksa" mempertahankan keberadaaan batik Indonesia meski harus melewati fase naik dan turun. Para pembatik kerap dijadikan obyek, bukan subyek yang vital. Begitu pun pengusaha batik, meski berisiko habis modal dan gulung tikar, terus digalang untuk tetap hidup dan menghidupkan batik Indonesia, meski terkendala dengan permasalahan produksi, sumberdaya manusia, dan pemasaran.

Begitupun kami, perajin dan pengusaha batik di Bali. Kami terus berusaha mempromosikan batik kepada dunia melalui para pelancong dan turis mancanegara yang datang ke Bali. Sebenarnya pasar ekspor untuk batik sangat terbuka luas. Untuk Amerika saja, kebutuhan ekspor batik untuk di sana mencapai 500 ribu m2 per bulan. Realitanya saat ini kami hanya mampu memenuhi sekitar 60 – 70 persennya saja. Belum lagi Kanada, Inggris, dan Korea. Pangsa pasar untuk batik ekspor di negara-negara tersebut sangat besar.

Sebagai pelaku usaha batik cap, saat ini saya sendiri bisa kirim 30 ribu m2 kain batik ke Amerika per bulan. Hal yang sama juga dialami perajin dan pengusaha batik lain di Bali.

Saat ini kami memang hanya fokus pada pasar impor. Karena jika kami mengandalkan pasar lokal saja, kami tidak akan bisa berkembang. Selain sulitnya pembayaran, batik di pasar lokal juga sudah red ocean. Ditambah lagi dengan masuknya batik printing dari China, yang dijual dengan harga sangat murah, pasar lokal sudah semakin penuh.

Meski begitu, para perajin dan pengusaha batik di Bali bukan tanpa kendala. Masalah utama yang kami hadapi saat ini adalah tempat usaha dan izin usaha. Dengan jumlah lebih dari 300 perajin, dan sebagai tempat tujuan wisata, seharusnya Bali sudah memiliki semacam sentra industri batik. Selain memudahkan para perajin untuk mendapatkan bahan baku dan pengembangan usaha, sentra industri batik juga bisa digunakan sebagai destinasi wisata bagi turis yang ingin melihat langsung proses pembuatan batik maupun belajar membatik.

Sentra industri tersebut juga sebagai destinasi belanja batik, ruang untuk mempertemukan para perajin dan konsumen, perajian dan pengusaha lokal maupun mancanegara.

Mengenai pekerja di Industri batik, seperti yang diulas dalam sinopsis Watyutink.com, memang pernah kami rasakan pada tahun 90an. Namun, saat ini kondisi-kondisi tersebut sudah tidak lagi terjadi lagi. Kami sadar, pembatik dan pekerja batik adalah partner kami, rekan kami dalam usaha memajukan batik.

Untuk pengupahan, saya ambil contoh pada usaha batik saya. Saat ini, saya memiliki 35 karyawan, dengan upah harian dan borongan. Pekerja harian mendapatkan upah Rp60 ribu–Rp150 ribu per hari. Sedangkan untuk tenaga ahlinya, mereka diupah borongan. Dengan jam kerja rata-rata 12 jam, bisa membawa pulang penghasilan hingga Rp2,5 juta-Rp4,5 juta per bulan. Itu penghasilan bersih karena mereka disediakan mes dan makan setiap hari. Jika sakit atau terjadi kecelakaan kerja, semua biaya pengobatan adalah tanggung jawab pemilik usaha.

Sedangkan untuk pewarnaan, rata-rata perajin batik di Bali menggunakan pewarna kimia. Selain mudah didapat, harganya murah, hasil warnanya juga bagus sesuai dengan yang diinginkan. Jika menggunakan pewarna alami, selain sulit didapat, kalaupun ada harganya mahal.

Penggunaan pewarna alami juga menambah waktu lamanya proses pengerjaan. Jika menggunakan pewarna kimia, kita hanya butuh sekali atau dua kali proses celup (pewarnaan). Sedangkan kalau menggunakan pewarna alami, kain harus dicelup berulang kali agar menghasilkan warna yang diinginkan.

Untuk air bekas pewarnaan batik, kami olah kembali di instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Setelah bersih, baru dialirkan ke sungai. Seluruh perajin batik di Bali sudah memiliki IPAL. Hal ini terkait dengan peraturan pemerintah daerah Bali, yang melarang membuang limbah ke aliran sungai maupun laut. Sebagai tempat tujuan wisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, secara ketat dan rutin monitor air limbah dan sistem pengolahan limbah ini.

Semua kendala dan permasalahan tersebut selalu kami bahas dalam pertemuan Asosiasi Perajin Batik dan Sablon (APBS) Bali. Dengan anggota sekitar 200 orang, kami terus berupaya memajukan batik Indonesia. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analyst Labkesda Kabupaten Pekalongan

Sebagai Kota Batik, industri batik di Pekalongan memang meningkat sangat pesat. Pada 2015, tercatat sebanyak 1.050 usaha batik dengan penyebaran usaha batik berada di 16 sentra usaha. Industri batik di Pekalongan sudah ada sejak lama dan dilakukan secara turun temurun.

Dulu ada anggapan jika air sungai Pekalongan bening, berarti kondisi bisnis batik sedang tidak baik dan lesu. Karena memang dulu rumah batik hanya sedikit. Sedangkan saat ini, dimana industri batik berkembang sangat pesat, sungai-sungai di Pekalongan tak pernah bening. Bahkan berwarna-warni.

Benar yang disampaikan dalam sinopsis Watyutink.com bahwa di Pekalongan bukan hanya kainnya yang dibatik, tapi sungai juga dibatik. Hampir seluruh industri batik yang ada di Pekalongan tak memiliki instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Semua limbah sisa proses pembatikan, baik pewarnaan, maupun pasca proses nglorod (proses pelunturan malam dengan air panas-red), langsung dibuang ke sungai.

Beberapa hari yang lalu, saya melakukan monitor ke industri tekstil di sektor penenunan (knitting) bersama seorang pegawai Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Faktanya, sistem K3 tidak dipenuhi oleh karyawan di sana. Setelah ditelisik, ternyata memang dari pengusahanya sendiri memang tidak care akan hal itu. Ini berlaku di hampir semua industri, termasuk industri batik. Seolah menjadi mindset bagi pengusaha terkait keselamatan di lingkungan kerja, yakni: “sing butuh kowe, dudu aku”, seperti itu.

Ketika diberi penyuluhan, pembinaan, dan edukasi tentang K3 serta pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan, seolah-olah mereka tidak peduli dan pasrah dengan nasib. Namun, ketika muncul suatu kasus akibat dampak pencemaran limbah batik tersebut, baru mereka bereaksi dan mengatakan tidak diperhatikan. Padahal, sebagai bagian dari tugas, untuk melaksanakan tindakan preventif, Dinas Kesehatan selalu melakukan penyuluhan, pembinaan, dan edukasi.

Memang untuk saat ini, ada beberapa rumah batik yang sadar akan dampak lingkungan dengan membangun IPAL, namun itu hanya sebagian kecil saja. Sebagian besarnya masih meneruskan kebiasaan lama: membuang limbah ke sungai.

Mengenai pengupahan, hampir sama dengan sistem pengupahan yang dilakukan oleh pengusaha sektor mikro dan kecil dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yakni upah dibayar tiap akhir pekan (per minggu). Namun ada yang unik dari sistem pengupahan bagi pembatik dan pekerja di industri batik di Pekalongan ini, yakni yakni Diboni (kasbon). Meskipun tidak semua pengusaha batik melakukan, namun sebagian besar ‘juragan batik’ melakukannya.

Ibaratnya, seorang pembatik maupun pekerja di Industri batik mendapatkan upah per minggunya sebesar (umpamanya) Rp100 ribu, tapi yang ditawarkan oleh sang ‘juragan’ adalah kasbon dengan nilai di bawah Rp100 ribu. Artinya, upah yang mereka terima tidak pasti setiap minggunya.

Itulah salah satu bentuk die hard dari para pembatik dan pekerja batik agar tetap bisa bekerja dan menafkahi keluarganya. Jangankan menggunakan alat pelindung diri untuk menjaga keselematan ketika bekerja, untuk upah saja para pembatik dan pekerja di industri batik ini seolah kurang diperhatikan.

Alasan para pengusaha batik kenapa sistem pengupahan seperti itu diberlakukan, karena setiap order penjualan yang mereka dapatkan, para pengusaha batik ini dibayar dengan menggunakan bilyet giro dengan waktu mundur hingga 4 bulan oleh pelanggan. Transaksi seperti itulah yang terjadi di bisnis batik di Pekalongan.

Nah, sistem diboni ini merupakan cara pengusaha untuk mengakali biaya produksi (upah karyawan) agar cashflow mereka tetap terjaga. Karena sebagian besar hasil produk mereka masih berbentuk piutang.

Sedangkan untuk asuransi kesehatan, sebagian besar pengusaha batik rata-rata tidak mengikutkan/mendaftarkan pekerjanya di BPJS. Meskipun, para ‘juragan’ tersebut masih ada goodwill dengan memberikan santunan biaya berobat kepada karyawannya yang sakit, dengan istilah “uang suntik”. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar