Rapor 3 Tahun Jokowi-JK. Berapa Merahnya?
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto : Muid / watyutink.com

21 October 2017 14:00
Penulis
Sepanjang 2017, kondisi ekonomi Indonesia masih tak stabil. Pertumbuhan ekonomi tak beranjak dari 5 persen. Kurs rupiah terhadap dolar AS juga masih ‘teler’, di kisaran Rp13.500 per dolar AS. Tanggal 20 Oktober, persis 3 tahun Jokowi-JK memimpin Indonesia. Banyak catatan dalam rapor pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi selama 3 tahun memimpin.

Selama 2017, anggara belanja RAPBN-P 2017 dalam kondisi ‘lampu merah’. Defisit 2,92 persen dari PDB nyaris membawa Jokowi pada 'ancaman' impeachment, sesuai amanat UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang membatasi defisit 3 persen dari PDB.

Sementara, realisasi pajak sampai dengan September 2017 hanya sebesar 60 persen dari target Rp1.283,6 triliun. Angka 60 persen itu sudah termasuk tebusan dari Tax Amnesty di semester awal 2017. Dengan sisa waktu 3 bulan, terkejarkah sisa 40 persennya? Kenapa pemerintah selalu menargetkan pajak yang sulit direalisasikan? Akankah menambah catatan Jokowi-JK selama 3 tahun memimpin, realisasi pajak selalu meleset dari target?

Selama 3 tahun memimpin, Jokowi-JK telah menambah utang sebesar Rp1.258,67 triliun, dengan total outstanding hingga September 2017 mencapai Rp3.866,45 triliun. Bukankah dalam kampanye dahulu pernah berjanji untuk meminimalisir hutang, kenapa justru semakin menumpuk?

Tetapi, jika menilik pada angka kemiskinan dan pengangguran, selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, kinerjanya cukup baik. Ada perubahan warna pada rapornya.

Pada angka kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, hingga semester I-2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 10,64 persen, dengan jumlah 27,77 juta orang, dibandingkan tahun 2016 di periode yang sama, sebesar 8,01 juta atau 10,86 persen, dan tahun 2015 sebesar 28,51 juta orang atau 11,13 persen.

Juga angka pengangguran. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun pada Februari 2017 sebesar 5,33 persen dibanding pada periode yang sama tahun 2016, yang sebesar 5,50 persen, dan tahun 2015, yang mencapai  5,81 persen atau 7,45 juta orang. Kedua sektor ini berwarna biru di rapor Jokowi-JK.

Namun, jika kita menengok tingkat kesenjangan ekonomi (gini ratio) di Indonesia, justru makin lebar. Berdasarkan Global Wealth Report yang dibuat oleh Credit Suisse’s, Indonesia menempati peringkat keempat negara paling timpang di dunia. Satu persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Data ini seolah mereduksi keberhasilan Jokowi-JK di sektor kemiskinan dan pengangguran. Apa ini berarti pembangunan dan pertumbuhan ekonomi itu hanya untuk segelintir orang (konglomerat), bukan untuk seluruh rakyat?

Sudah 15 jilid paket ekonomi diterbitkan. Telah dua kali perombakan kabinet dan perubahan tim ekonomi dilakukan. Kenapa pertumbuhan ekonomi masih stagnan dan tingkat kesenjangan kemakmuran masih tinggi? Tidak efektifkah strategi ekonomi Jokowi-JK? Atau selama 3 tahun ini yang dilakukan hanya sekadar bagi-bagi kue kekuasaan untuk membalas dukungan di 2014 dan mengumpulkan dukungan di 2019?

Bagaimana menurut Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Pertama, Presiden Jokowi dan kabinet harus meyakinkan bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia menjadi prioritas mengacu pada sukses pembangunan Jepang tahun 1960, ketika Jepang  langsung menjadi tuan rumah Olympic Games 1964, enam tahun setelah Asian Games 1958 yang dilangsungkan di Tokyo, Jepang.

Jepang melaksanakan doubling income plan dengan tingkat pertumbuhan double digit. Pola yang sama ditempuh Republik Rakyat China (RRC) dengan konsisten di tahun 1990-an hingga tahun 2000-an, sehingga sukses mengorbitkan Tiongkok menjadi superpower ekononi dalam satu generasi.

Pembanguan Indonesia selama Orde Baru gagal mewariskan infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan. Sehingga, Pasca Orde Baru kita terjebak dalam stagnasi atau pembangunan "sebisanya" serta masih dibebani oleh subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Jadi pembangunan dan pembiayaan melalui pinjaman sepanjang di bawah limitasi yang bersumber pada Masstricth Treaty Uni Eropa masih dapat dipertanggung-jawabkan. Kalau infrastruktur tidak dibangun, jangan harap kita bisa mentas dan meningkatkan kesejahteraan. Mentas dari The Middle Income Trap, seperti yang terjadi pada negara-negara Amerika Latin yang gagal membangun pola Jepang dan Tiongkok.

Jadi utang dan pinjaman tergantung pemakaian dan pengelolaan. Kalau untuk hal yang produktif ya masih oke. Tapi, kalau untuk foya-foya konsumtif mercusuar, ya kita harus bilang No! itu yang harus dikritisi dan dikawal. Apalagi kalau dikorupsi, kita harus tolak dan berani gugat!

Kembali intinya, yakni memulihkan efisiensi dan daya saing kita, terutama memperbaiki total angka ICOr yang masih 6,4 menjadi 2,3.  Dengan ICOr 6,4, Anda perlu investasi lebih banyak untuk ekonomi tumbuh 1 persen. Sedangkan, kalau bisa turun maka dana yang sama bisa tumbuh lebih tinggi lebih cepat. Ini hukum besi ekonomi yang berlaku dimana saja.

Soal kesenjangan, seluruh dunia masing-masing negara mempunyai kesenjangan dan harus diatasi. Tapi sejarah dan empiris membuktikan bahwa rezim fasis-otoriter dan komunis-Leninis gagal di Uni Soviet dan Tiongkok. Yang sukses adalah kapitalisme yang mawas diri yang sebetulnya sudah berubah dari sejak Adam Smith capitalism 1.0, “the invisible hands” menjadi Keynesian economy-nya Franklin Delano Roosevelt (FDR) di Amerika Serikat (AS).

Intervensi negara terhadap pasar setelah gagalnya pasar (resesi) Wall Street 1939. Sistem jaminan sosial lahir di Eropa dan AS itu juga kiblat Pasal 33 meniru Sosial Demokrat. Itulah capitalism 2.0. Ideologi fasisme menjadi musuh bersama kapitalis 2.0 dan Uni Soviet. Kemudian Perang Dingin melejitkan AS jadi polisi dunia.

Akibatnya, satu generasi ekonomi AS "mensubsidi" Eropa dan Jepang serta sekutu anti komnis lain. Nixon menyetop konvertibilat dolar AS ditukar dengan emas 1971. Disusul Reagan-Thatcher dengan capitalism 3.0 sektor financial, yang berujung pada krisis moneter AS di tahun 2008, yang diawali oleh krisis moneter Asia Timur yang membangkrutkan Orde Baru Soeharto 1998.

Kapitalisme kembali direvisi menjadi kapitalisme 4.0, dengan menampung kekeliruan yang mengkibatkan krisis moneter.  Dalam konteks empiris seperti itulah kita harus melihat semua problem ekonomi kita. Termasuk kesenjangan dan pertumbuhan yang masih cukup baik.

Kita jangan terjangkit penyakit hypsochondria yang sengaja ditebar oleh oposisi. Apapun dikritik sebagai kesalahan pemerintah Jokowi. Sakit flu sedikit, mengeluh seolah kanker atau tumor ganas. Terus diterapi dengan berjilid demo pengganggu stabillitas.

Tiga tahun kepemimpinan Jokowi harus disyukuri. Meskipun diganggu dengan pelbagai aksi instabilitas politik tinggi, bahkan kekalahan di Pilgub 2017.

Pertumbuhan 5 persen itu membuktikan bahwa Jokowi terus bekerja. Kalau semua energi yang dikerahkan untuk demo berminggu-minggu untuk kemajuan ekonomi, tentu akan bisa menumbuhkan ekonomi hingga menjadi 7 persen.

Jadi kita jangan terjebak dalam politik hypochondria, sakit jiwa, "ngalup" (paranoid terhadap yang tidak-tidak; bahasa Jawa--Red). Padahal oposisi cuma mau berebut kursi jabatan saja. Dalam Surat Ar Ra’d disebutkan: Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa, kalau bangsa itu sendiri tidak berkemauan untuk mengubahnya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Masih ingatkah Slogan iklan Fuji Film jaman dulu: “Seindah Warna Aslinya”? Rupanya tidak bisa digunakan untuk mengambarkan capaian kinerja pemerintahan Jokowi-JK: “Capaian mikro-ekonomi tidak seindah capaian makro-ekonomi”. Capaian lumayan di kinerja makro-ekonomi (pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca pembayaran) namun diikuti dengan beberapa keterpurukan capaian mikro-ekonomi (daya beli masyarakat, pemerataan pendapatan, perbaikan lingkungan bisnis) yang justru menjadi pekerjaan rumah mendasar karena langsung dirasakan oleh masyarakat.

Tiga tahun di bawah kepemimpinan Jokowi-JK pertumbuhan ekonomi hanya meningkat sedikit di desimalnya saja 5,1-5,2 persen.  Bahkan target pertumbuhan 2018 sekitar 5,4 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi ini masih lebih rendah dari periode tiga tahun 2011-2013, sebelum Jokowi-JK menjabat. Yang mengkhawatirkan adalah selama dua tahun terakhir ini pertumbuhan ekonomi tidak didorong oleh pertumbuhan sektor industri yang dipercaya lebih memungkinkan menyerap sumber daya manusia lebih banyak dibanding sektor primer dan sektor jasa.

Meminjam istilahnya OECD Outlook, “better but not good enough”. Dengan perbaikan momentum kondisi ekonomi dunia, Indonesia mustinya lebih bisa memanfaatkannya melalui aktivitas-aktivitas perdagangan internasional ekspor-impor dan keuangan internasional modal masuk ke Indonesia (capital inflow). Ketidakoptimalan pemanfaatan momentum perbaikan ekonomi dunia ini disebabkan oleh volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berkisar +7 persen apresiasi -7 persen depresiasi yang sangat mempengaruhi daya saing kita.

Kontribusi pemerintah dalam perekonomian ditunjukkan oleh APBN. Total penerimaan pendapatan negara 2017 diperkirakan Rp1.750,3 trilium dan total belanja Rp2.080,5 sehingga terdapat defisit Rp330,2 triliun. Namun pemerintah dalam APBN-P tahun anggaran 2017 telah menetapkan defisit anggaran sebesar 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit ini berarti 2,92 persen terhadap PDB mendekati ambang batas 3 persen kriteria Undang-undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Terdapat informasi yang mengatakan realisasi pajak sampai dengan September 2017 hanya sebesar 60 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.283,6 triliun. Dengan sisa waktu 3 bulan, pemerintah akan kesulitan mengumpulkan penerimaan pajak sisa 40 persennya. Pengalaman tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa ratio realisasi terhadap target sekitar sekitar 83 persen. Sehingga jika pemerintah hanya business as usual (BAU), untuk tiga bulan ke depan pemerintah paling banter mendapatkan 20-25 persennya saja.

Melesetnya realisasi terhadap target bisa karena dua hal: Pertama, penetapan target yang terlalu tinggi, atau kedua, effort realisasi yang kurang. Ketika realisasi sudah optimal, maka kesalahan penetapan target yang terlalu optimistis menjadi sumber permasalahan.

Kasihan perekonomian terlalu dihisap dengan target yang terlalu optimistis, perekonomian akan menjadi lesu. Ibarat memeras handuk kering tidak akan keluar airnya. Akibat kitidakberdayaan meningkatkan penerimaan dalam negeri –khususnya penerimaan pajak--  sementera tuntutan belanja yang semakin meningkat, maka pembiyaan utang menjadi sumber utama. Tidak heran jika selama 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK telah menambah utang sebesar Rp1.258,67 triliun, dengan total outstanding hingga September 2017 mencapai Rp3.866,45 triliun. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Presiden Jokowi-JK punya dua jurus yang selalu dibawa kemanapun ia pergi. Pertama adalah pembangunan infrastruktur dan kedua adalah peningkatan investasi. Pembangunan infrastruktur pun targetnya cukup ambisius. 245 Proyek Strategis Nasional hampir mencakup seluruh infrastruktur dasar, pembangkit listrik, jembatan, jalan tol, bendungan, dan pelabuhan. Namun faktanya realisasi pembangunan infrastruktur--berdasarkan data Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur, baru mencapai 2 persen dari target. Begitu juga dengan proyek 35 ribu MW baru selesai 2 persen. Capaian ini mengawali rapor merah realisasi proyek mercusuar Jokowi JK.

Besarnya ambisi juga tak sejalan dengan kondisi kas Pemerintah saat ini. Defisit anggaran melonjak hingga ditargetkan 2,9 persen atau angka defisit anggaran tertinggi sejak adanya UU Keuangan Negara 2003. Sedikit lagi defisit bisa meleset ke angka 3 persen alias melanggar UU. Sementara kebutuhan anggaran infrastruktur 245 proyek itu mencapai Rp4.197 triliun. APBN hanya mampu menanggung Rp525 triliun. Sisanya harus dicari dari utang, penugasan BUMN dan swasta. Utang yang jadi tumpuan utama pembangunan infrastruktur punya konsekuensi politik di belakang hari, salah satunya bisa dijadikan negara satelit China.

Total utang dalam 3 tahun pun meroket Rp1.200 triliun. Hal ini menyisakan tanda tanya besar, mampukah pemerintah Indonesia melunasinya? Dari catatan Kementerian Keuangan, hingga 2045 kita masih harus melunasi utang jatuh tempo. Utang per kapita sudah di atas Rp13 juta per penduduk. Kalau terus dibiarkan penambahan utang yang agresif hanya akan jadi bencana fiskal dalam jangka panjang. Cek saja penerimaan pajak yang masih kurang Rp513 triliun di sisa 2 bulan ini. Darimana penerimaan pajak bisa menutup defisit? Tax amnesty sudah lewat. Kalau pajak terlalu agresif juga berbahaya karena akan berkontraksi terhadap ekonomi. Pengusaha makin lari karena ketakutan dikejar petugas pajak.

Jalan satu-satunya adalah menjinakkan ‘bom waktu’ utang. Proyek infrastruktur perlu dirasionalisasi. Lebih baik targetnya diturunkan menjadi 30 PSN dari 245 PSN. Hanya infrastruktur yang punya dampak langsung ke masyarakat lokal yang dibangun hingga 2019. Infrastruktur lainnya bisa dibangun bertahap. Begitu juga proyek 35 ribu MW. Sungguh tak masuk akal bila tidak dipotong. Kasihan BUMN yang diberi penugasan, contohnya adalah PLN yang terancam gagal bayar.

Soal investasi juga hampir mirip. Presiden selalu menargetkan arus investasi masuk bisa meningkat signifikan, membuka lapangan pekerjaan dan menggairahkan perekonomian. Nyatanya, realisasi investasi asing hanya 27,5 persen dari total komitmen. Untuk investasi dalam negeri ada di kisaran 32 persen. Itu artinya jamuan makan dan sambutan hangat untuk mendatangkan investor tak efektif. Kasusnya mirip Raja Salman yang datang dengan puluhan rombongan plus mobil mewah. Ternyata sekadar jalan-jalan di Bali dan lebih memilih menginvestasikan uangnya di China. Nahas memang kondisi perekonomian Indonesia jika ambisi lebih besar daripada realisasi. Jadi betul kata Rocky Gerung, filsuf UI: rapor Presiden A-. A untuk ambisinya dan minus untuk realisasinya. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Jurnalis, Dosen

Membicarakan mengenai rapor Presiden Jokowi (JKW) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam kurun waktu tiga (3) tahun memang tidaklah mudah, mengingat prioritas program yang dilakukan pemerintah adalah peningkatan infrastruktur dan investasi di Indonesia (Nawacita, 2014).

Hampir seluruh warga Indonesia mahfum bahwa selama lebih dari 50 tahun pembangunan dan peningkatan ekonomi hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di Pulau Jawa. Meski, demikian masih banyak pelosok di Jawa yang belum menikmati kemudahan aliran listrik, jalan sebagai jalur distribusi yang layak dilalui dan kemudahan pangan alias masih banyak musibah kelaparan di seputaran wilayah Pulau Jawa.

Hal inilah yang sepertinya coba diantisipasi oleh kepemimpinan JKW-JK, memudahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses dari dan ke suatu wilayah tertentu. Sebab sangat mustahil untuk mendistribusikan bahan pangan di pelosok dan pegunungan tanpa akses infrastruktur yang memadai.

Berbagai pengamat dan pemerhati serta pelaku ekonomi, punya parameter sendiri untuk mengukur keberhasilan suatu pemerintahan. Saya coba menganalogikan hal ini dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Apakah parameter mampu memberikan makan kepada anggota keluarga (anak, isteri/suami, kakek, nenek, keponakan, dan lain-lain) yang berada pada sebuah rumah dapat dikatakan berhasil?

Bagi para penganut paradigma konvensional, mungkin kondisi ini dapat dikatakan sebagai keberhasilan. Namun tidak demikian halnya ketika orang sudah mengenal ilmu ekonomi dimana kebutuhan akan pangan saja tidaklah memadai dan harus ditambah dengan sandang serta papan (Hierarchy of Need, Maslow, 1934). Demikian seterusnya, hingga kini suatu rumah tangga dikatakan berhasil bila memiliki alat elektronik, motor, mobil, tabungan, dan mampu berlibur.

Akan halnya pemerintahan JKW-JK, Indonesia sedikitnya terdiri dari 17.000 pulau yang harus di”majukan” memang tidak bisa serentak, tapi ada skala prioritas dan hal ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang panjang, bukan hanya tiga tahun.

Enam indikator untuk melihat keberhasilan pemerintah suatu negara pun telah terpenuhi meski tidak maksimal (urbanisasi, pendapatan per kapita, fondasi ekonomi, indeks tabungan, indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan) dapat dikerjakan dengan baik.

Jadi biarkanlah kepemimpinan saat ini bekerja dengan baik, penilaian jauh lebih baik diberikan sebagai input, bukan untuk mendelegitimasi pemerintah, apalagi impeachment. (jim)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?