Rapor Merah 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Bidang Ekonomi
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 18 October 2018 14:30
Penulis
Setahun lagi masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kala periode 2014-2019 berakhir. Janji bidang ekonomi sepanjang 4 tahun masa pemerintahan Jokowi-JK, terutama target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, tidak tercapai. Para ekonom bahkan menyebut target pertumbuhan tersebut tidak akan tercapai hingga akhir masa jabatan di 2019.

Semakin tingginya hutang negara sepanjang pemerintahan Jokowi-JK menjadi sorotan publik. Pembangunan infrastruktur yang menjadi signature pemerintahan ini ternyata berakibat menggelembungnya hutang luar negeri. Ketika memasuki istana pada bulan Oktober 2014 silam, Jokowi-JK mewarisi utang negara sebesar Rp2.604 triliun. Saat ini hutang negara melejit menjadi Rp5.410 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu) atau ada kenaikan sebesar Rp2.806 triliun akhir Agustus 2018. Jumlah itu belum termasuk hutang baru yang didapatkan dari World Bank dan ADB masing-masing sebesar 1 miliar dolar AS untuk bencana.

Apalagi, rencananya tahun ini pemerintah akan menerbitkan utang baru SBN Rp846,4 triliun dimana Rp119 triliun untuk menutup  SPN yang jatuh tempo.

Selain permasalahan hutang, melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS saat ini juga mendapat sorotan. Pada saat Jokowi-JK memasuki istana, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp12 ribu per dolar AS. Sementara saat ini, nilai tukar rupiah telah melewati Rp15 ribu rupiah per dolar AS. Pada saat sinopsis ini ditulis (Rabu, 17/10/2018) berada di level Rp15.179 per dolar AS.

Meski disebut bahwa pelemahan rupiah ini disebabkan faktor eksternal akibat kebijakan normalisasi ekonomi Amerika Serikat, namun banyak ekonom yang menyebut bahwa melemahnya rupiah ini dominan disebabkan oleh faktor fundamental ekonomi dalam negeri. Salah satunya, tingginya defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang mencapai 3,04 persen dari PDB. Hal ini karena tingginya impor dibandingkan ekspor Indonesia yang terus melemah akibat terpuruknya sektor industri.

Begitupun yang terjadi di pasar saham. Sampai dengan awal Agustus 2018, aksi jual (net sell) investor sudah mencapai Rp48,7 triliun. Jika dijumlah dengan aliran inflow pasar obligasi, maka aliran dana keluar mencapai Rp36,9 triliun. Kondisi ini menjadi ‘warning’ kaburnya investor dari Indonesia.

Defisit APBN juga terus terjadi sepanjang pemerintahan Jokowi-JK. Pada ABPN 2015, realisasi banyak yang meleset dari target. Akibatnya, defisit anggaran mencapai 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Di APBN 2016, realisasi defisit anggaran mencapai Rp307,7 triliun atau 2,46 persen dari PDB. Defisit anggaran itu terjadi karena pendapatan negara hanya Rp 1.551,8 triliun. Sementara, belanja negara mencapai Rp 1.859 triliun. Angka ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah berdasarkan nominal.

Untuk APBN 2017, Realisasi defisit ditutup pada 2,48 persen dari PDB, yang mencapai Rp334,4 triliun. Sementara APBN 2018, hingga 31 Agustus 2018 pemerintah mencatat defisit mencapai Rp150 triliun. Di 2019, Pemerintah memprakirakan defisit anggaran mencapai Rp297,2 triliun, 1,84 persen terhadap PDB. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini sebesar Rp325,9 atau 2,19 persen dari PDB.

Kenapa hampir di semua sektor di bidang ekonomi sepanjang 4 tahun masa pemerintahan Jokowi-JK terjadi penurunan? Mengapa asumsi makro hampir setiap tahun meleset dari realisasi yang ditetapkan?

Bukankah selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK sudah menerbitkan 16 kebijakan ekonomi, kok makin ‘terpuruk’? Apa penyebabnya?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Yang penting tampak kinclong. Bila di baliknya penuh dengan ketidakberesan, itu bisa direkayasa menjadi prestasi. Melalui strategi komunikasi massa yang mumpuni, yang korup bisa menjadi juru selamat, bahkan murid paling bodoh bisa menjadi juara kelas. 

Itulah politik, yang kerap membuat masyarakat kejeblos dalam menentukan pilihan.  Apalagi kalau politisi yang bersangkutan banyak duit, lawan bisa disulap menjadi kawan. Lalu dipakai sebagai mesin politik untuk  menggerogoti mantan kubu lamanya.

Para politisi tentu menyadari hal ini. Bagi mereka, salah satu ilmu yang wajib dikuasai adalah penjungkir-balikkan fakta sehingga bualan seolah adalah kenyataan atau sebaliknya. Dengan kata lain, kunci kemenangan di arena politik terletak pada pencitraan.

Memang harus diakui tak sedikit politisi yang serius bekerja. Mereka sungguh-sungguh bekerja untuk rakyat. Mereka juga realistis ketika bekerja dengan memperhitungkan kemampuan kocek pemerintah dalam melakukan pembangunan. Namun politisi seperti ini bisa menjadi sasaran empuk para pembual. Misalnya dengan menebar pernyataan bahwa ketika berkuasa dia tidak berbuat apa-apa.

Suka atau tidak,  kini pencitraan makin mahal, membuat banyak politisi makin terjerat utang atau ketagihan sumbangan dari para pemilik duit. Bila berkuasa, mereka juga makin rajin korupsi sebagaimana telah berulang kali dibuktikan oleh KPK.

Semua itu terkait dengan meningkatnya gairah menjadi politisi karena arena politik adalah lahan subur untuk berburu kekayaan.

Di tingkat nasional, hal ini dilihat dari utang yang menggunung, disertai bunga yang membubung. Para pemberi utang, seperti IMF,  pun memberi pujian karena keberaniannya membangun. Sambil membayangkan berapa banyak profit yang bakal masuk kantong tentunya.

Cina juga tak mau ketinggalan.  Mei lalu China Development Bank mencairkan kredit sebesar 170 juta dolar AS untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pelaksana proyek ini adalah China Railway Corporation, induk  dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang didalamnya terdapat PT Wijaya Karya Tbk sebagai salah satu anggota konsorsium untuk megaproyek ini.

Cina tampaknya tak ingin proyek ini berantakan seperti dialami di Malaysia, yang dibatalkan oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad karena dianggap bisa membuat negaranya terjebak dalam krisis utang. Cina tentu juga melihat bahwa perekonomian Indonesia sedang didera oleh defisit neraca perdagangan dan kemerosotan nilai tukar rupiah sehingga bisa bertindak seperti Mahathir.

Mahathir memang tampak sangat serius dalam mengurangi ketergantungan utang, dan membangun citra sebagai kekuatan anti korupsi paling andal. Hanya saja, sampai sekarang orang Malaysia masih penasaran bagaimana salah putra Mahathir, Mokhzani Mahathir, bisa menjadi salah satu orang terkaya di negaranya.

Di tengah panasnya suhu politik seperti sekarang, rakyat Indonesia dijejali berbagai data jadi-jadian, dan bualan oleh para politisi dan penggembiranya. Mereka juga suka mengaku sebagai pejuang rakyat sejati, dan siap mengorbankan segalanya demi Indonesia. Semua ini tentu saja dilandasi oleh kesadaran bahwa di dunia politik yang terpenting adalah citra, citra, dan citra. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Bulan Oktober 2018 ini memang pemerintah Jokowi tepat 4 tahun dan segala capaian serta infographik sudah bertebaran di mana-mana. Yang lebih penting dari semua data statistik yang semakin hari semakin canggih dan up to the minutes, nyaris data fresh sampai Quartal mutakhir, misalnya data neraca perdagangan sudah keluar sampai September yang berarti sangat up to date Januari-September 2018 bisa dibandingkan dengan Januari-September 2017. Itu menyangkut semua bidang bukan hanya neraca perdagangan, tapi neraca pembayaran, arus investasi dan seterusnya, dan sebagainya.

Menurut saya ada gap kualitas persepsi masyarakat yang kurang disadari baik oleh petahana maupun oposisi. Di satu pihak, kelihatan sekali oposisi main ‘goreng’ dan asal samber segala macam "barang yang kebetulan ada, lewat dan tersedia" untuk ditimpukkan kepada petahana seperti kasus hoax oplas RS yang diblow terburu buru, lalu menimbulkan malu sendiri pada kubu paslon 02. Sedangkan presiden sebetulnya lihai dalam merebut panggung, bukan hanya nasional tapi juga global, bisa dimanfaatkan secara populer, strategic, berkualitas dan berbobot.

Bagi masyarakat sendiri sudah jelas bahwa delivery dari kebijakan pemerintah itu merupakan bukti dan alasan kuat untuk mempertahankan presiden Jokowi untuk 2 periode, agar bisa menyelesaikan tantangan utama, yaitu: meningkatkan daya saing kita dari ICOR 6,4 harus turun agar bisa bersaing dengan nation state lain secara berimbang.

Memalukan bahwa ekspor Vietnam lebih besar dari Indonesia. Nilai rupiah tergantung dari kemampuan kita menghimpun devisa yang mengharuskan surplus dan ekspor lebih besar dari impor. Tidak bisa dikomando oleh Pemimpin Besar Revolusi atau Jendral Besar bintang lima, atau Populis merakyat, tapi sistem birokratnya membebani bisnis dan masyarakat dengan ICOR mencekik 6,4.

Biaya politik tinggi mulai dari politisi, birokrasi sampai segala macam transaksi dan interaksi politik yang penuh dengan saling "peras korupsi", tentu saja tidak akan mengubah posisi kita dalam balapan prestasi ekspor dengan negara lain.

Sebetulnya hukum besi ekonomi itu adalah “jer basuki mawa bea”, Anda harus paham bahwa ekonomi itu adalah dengan modal minimal mencapai hasil optimal. Tapi kalau masyarakat sudah dibebani segala macam pungli sekalian pajak resmi, tentu saja dunia usaha dan masyarakat akan susah bersaing dengan negara bangsa lain yang lebih efisien dan lebih produktif.

Sekarang Trump menghadirkan pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja, maka pemilu 6 November di AS ini tampaknya akan dimenangkan oleh Partai Republik lagi. Jadi dunia tetap harus belajar menyesuaikan diri dengan kebijakan Trump, terutama dalam perang dagang yang juga perang kurs.

Jadi akhirnya yang menjadi patokan rakyat atau kinerja dan rekam jejak capres yang sudah dirasakan. Kalau pemilih masih bisa ditakuti oleh kekerasan dan kebrutalan model konflik sara, maka itu akan sangat berbahaya bagi eksistensi dan perspektif masa depan Indonesia. Jika masih terus diganggu oleh virus SARA yang mematikan bagaikan virus atau tumor kanker ganas, maka itu berarti penyakit “Game of Thrones” yang diwaspadai di sidang IMF WB Bali itu, juga berlaku untuk isu domestik.

Jangan sampai orang mempraktekkan intrik manipulasi destruktif, predator satu sama lain barjibarbeh, Kita harus menyerukan stop pada politik preman ‘barjibarbeh’. Kita spoprtif dengan meritokrasi, ksatria, gentleman menghormati mengakui pesaing yang lebih unggul, lebih handal dan lebih layak jadi juara. Itulah golden rule yang harus diterapkan jika tidak ingin dilanda ‘Winter is coming’. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

FOLLOW US

Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas