Regulasi Baru Angkutan Online, Menertibkan atau Menekan?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: Fakta.co.id

03 November 2017 18:00
Penulis
Era ekonomi digital mulai mengkoloni Indonesia. Industri transportasi paling terasa efeknya. Ekspansi menggila transportasi online telah mengancam transportasi konvensional. Jika tak segera berbenah, taksi konvensional dan angkutan umum bertrayek bakal menjadi fosil. Akankah ini terjadi?

Blue Bird grup yang puluhan tahun merajai bisnis taksi harus terhuyung bertahan melawan serbuan taksi online berbasis aplikasi teknologi. Meski masih menguasai 31 persen market share di tahun 2016, Blue Bird harus ‘mengalah’ dan bekerjasama dengan aplikasi Gojek.

Nasib tragis dialami taksi Express yang pada September 2016 merugi Rp81,8 miliarExpress terpaksa harus mengurangi armada, mem-PHK sekitar 400 orang karyawan, dan menjual asetnya. tidak cukup itu, Express pun bekerjasama dengan aplikasi Uber.

Lantas, bagaimana impactnya terhadap angkutan umum (angkutan kota, metromini, kopaja, dan sejenisnya)? Semua pengemudi angkutan umum mengeluhkan menurunnya pendapatan secara drastis akibat penumpang berkurang tajam. Angkutan online dituding jadi penyebab. Benarkah? Bukankah angkutan umum sendiri memang tidak nyaman bagi penumpang: menurunkan penumpang dan berhenti seenaknya, sopir yang ugal-ugalan, armada bobrok, adalah pemandangan jamak di jalanan?

Hak masyarakat untuk mendapatkan angkutan umum yang murah dan nyaman tak pernah digubris oleh pengelola angkutan umum, termasuk oleh regulator. Peluang ini dibaca oleh angkutan online dan hingga kini jadi primadona masyarakat, utamanya di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya..

Tentu hal ini kemudian menimbulkan gesekan antara angkutan umum vs online memperebutkan penumpang. beberapa kali terjadi demo yang berakhir anarkis disertai penghadangan dan perusakan, terakhir terjadi di Makassar dan Balikpapan 2 November 2017.

Melalui Revisi Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan No. 108 tahun 2017, pemerintah hadir menengahi. Selain mengatur kuota taksi online, pemerintah mewajibkan taksi online untuk mengikuti aturan yang selama ini diberikan kepada taksi konvensional, seperti uji kir, izin operasi, dan pemasangan stiker.

Ada yang menilai regulasi baru ini akan membuat sebagian driver online ogah 'narik' karena tidak mau body mobilnya dipenuhi stiker brand online. Sebab mobil itu miliknya pribadi, bukan milik penyedia layanan aplikasi. Contoh lain adalah uji kir. Apa perlu? Sebab angkutan online ketat dalam menetapkan jumlah menumpang sesuai kapasitas mobil. Beda dengan angkot berjenis sama tapi dijejali hingga 14 penumpang sehingga memang wajib uji kir.

Wajar kalau sebagian bertanya, regulasi ini demi pemerataan atau akal-akalan menghambat angkutan online dan mengembalikan hegemoni angkutan konvensional?

Kenapa pemerintah tidak memperketat aturan pula kepada angkutan konvensional untuk meremajakan armada, memperbaiki manajemen, dan mengubah sikap awak armadanya agar penumpang lebih nyaman?

Jika pemerintah mampu menyediakan transportasi umum yang murah dan nyaman--baik online maupun konvensional, masyarakat tinggal menentukan mana yang terbaik dan paling menguntungkan sesuai dengan kebutuhannya.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
 Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA)/ Advokat

Perkembangan teknologi memang tidak bisa dihalangi. Begitupun perkembangan yang terjadi dalam moda transportasi. Termasuk kehadiran teknologi yang mempengaruhi model-model pelayanan di bidang transportasi umum. Kemunculan transportasi berbasis aplikasi online ini dilatarbelakangi perkembangan teknologi yang begitu pesat, dan adanya kebutuhan masyarakat akan transportasi umum yang bisa diakses dengan mudah, cepat, murah, tepat waktu, aman, dan nyaman.

Kebutuhan inilah yang kemudian menjadikan transportasi online diterima masyarakat. Hal ini berimbas pada pendapatan dari angkutan umum konvensional yang selama bertahun-tahun kondisinya –mau tidak mau—harus diterima oleh masyarakat sebagai pengguna transportasi umum, karena tidak adan pilihan lain.

Lantas, bagaimana pemerintah menyikapi ini? ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah secara matang dan komprehensif agar kepentingan masyarakat untuk mendapatkan angkutan umum yang nyaman dapat terakomodir oleh angkutan umum yang ada, baik itu angkutan umum konvensional maupun yang online.

Artinya, dalam merumuskan sebuah kebijakan pemerintah perlu sejalan dengan kepentingan masyarakat mendapatkan angkutan umum yang baik, nyaman dan layak, serta kepentingan pengusaha transportasi umum konvensional dan kepentingan pengusaha/investor transportasi online.

Penolakan dari pengemudi transportasi konvensional yang terjadi di berbagai daerah merupakan potret dari abainya pemerintah memberikan perhatian kepada angkutan umum darat, sebelum hadirnya angkutan online. Perhatian yang berupa pembinaan dan pendampingan yang diberikan kepada para pelaku usaha angkutan umum, baik pengusahanya maupun awak armadanya. Selama ini kita hanya melihat pemerintah hanya mengeluarkan tata aturan (regulasi) dan rajin melakukan penindakan saja. Sedangkan, upaya mendorong dan membantu mengembangkan angkutan umum menjadi lebih baik dan ‘naik kelas’ selama ini tidak kita lihat.

Hadirnya Permen Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang berlaku sejak 1 November 2017, memang upaya pemerintah memberikan payung hukum kepada transportasi online dengan memberikan legalitas. Peraturan yang seharusnya disosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada seluruh pelaku usaha angkutan umum. Sehingga, kehadiran transportasi online ini bisa diterima oleh transportasi konvensional.

Selain itu, pemerintah seharusnya mendorong angkutan umum konvensional untuk memperbaiki diri, meremajakan armadanya, dan memperbaiki pelayanan agar masyarakat pengguna angkutan umum menjadi nyaman. Ini perlu agar angkutan umum konvensional bisa bersaing secara sehat dengan angkutan online dalam hal pelayanan. Bukan malah memberikan peraturan agar angkutan online yang sudah bagus, disuruh mengubah diri seperti angkutan konvensional. Ini kan seperti mendorong terjadinya penurunan kualitas angkutan umum kita.

Saya berharap regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur transportasi online dan konvensional ini, bukan menurunkan ‘kelas’, dari yang sudah bagus menjadi tidak bagus. Kedua, pemerintah tidak menggabungkan peraturan dari jenis angkutan umum ini. Keduanya memiliki sistem yang berbeda. Artinya, angkutan umum konvensional diberi regulasi khusus seperti yang sudah ada selama ini, dan angkutan online juga diberi regulasi khusus untuk mengatur angkutan online. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Kehadiran transportasi umum berbasis aplikasi online memang menjawab kebutuhan dasar yang diharapkan oleh konsumen. Pertama, aksesibilitas. Dengan menggunakan transportasi online, pengguna angkutan umum bisa dengan cepat mendapat akses transportasi, dengan waktu yang terukur dan tarif yang terukur. Aksesibilitas ini yang selama ini tidak bisa dipenuhi oleh moda transportasi yang sudah eksisting, atau yang konvensional.

Kedua, afordabilitas, atau keterjangkauan terhadap tarif. Meskipun menurut saya, tarif yang diberikan atau ditawarkan oleh angkutan online ini bukan termasuk tarif yang murah, melainkan kondisional. Pada jam tertentu, seperti jam-jam kantor, tarif angkutan online ini bisa sangat mahal. Hal ini memungkinkan terjadinya permainan tarif di angkutan online.

Terkait dengan regulasi yang sudah terbitkan oleh pemerintah yakni Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, ternyata masih belum menyentuh pada kepentingan konsumen, yakni masyarakat penggunan transportasi umum.

Selama ini masyarakat pengguna transportasi menganggap bahwa transportasi online itu lebih nyaman, tepat waktu, aman, dan murah. Tetapi, hingga saat ini –termasuk dengan keluarnya PM 108/2017—belum ada standar pelayanan minimal bagi angkutan online yang bisa dijadikan prasyarat bagi kelayakan angkutan publik.

Sementara di sisi lain, angkutan umum konvensional, terutama taksi konvensional, sudah diberlakukan standar pelayanan minimum (SPM), seperti identitas pengemudi, standar pengaturan suhu (AC) di dalam kendaraan, jumlah maksimal penumpang, maksimal umur kendaraan, dan lain sebagainya.

Jadi, ketika regulasi atas transportasi online sudah ditetapkan, maka yang menjadi kontrol--baik oleh pemerintah maupun masyarakat--adalah SPM sehingga acuannya bukan hanya kenyaman yang menjadi acuan, tetapi juga keamanan.

Sebenarnya, maraknya transportasi online hingga sampai ke kampung dan desa karena sulitnya masyarakat mendapatkan transportasi umum yang nyaman, aman, dan terjangkau. Ini merupakan potret transportasi umum kita yang memang jauh dari kata layak dan dikelola secara tidak efisien. Ini berjalan sekian lama tanpa memikirkan kebutuhan konsumen akan kenyamanan dan keamanan. Maka dari itu, kehadiran transportasi online begitu diterima oleh masyarakat, karena mendekati konsep ideal transportasi yang diharapkan oleh masyarakat.

Di luar negeri, seperti di Tokyo, Jepang, di London, Inggris, Singapura, dan kota-kota besar lain di negara maju, angkutan umum berbasis aplikasi online sebenarnya kurang diminati. Karena, sistem transportasi publik di sana sudah sangat bagus. Semua yang diharapkan oleh konsumen dari sebuah moda transportasi umum sudah mereka dapatkan dari transportasi publik yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah.

Bahkan di London, Inggris, Uber pernah dibekukan karena melanggar kuota armada yang ditetapkan oleh pemerintah London, yakni 40 ribu unit. Di Singapura, pemerintahnya mewajibkan taksi online harus menyediakan tempat duduk untuk anak di bawah umur 5. Sehingga beberapa waktu belakangan ini, driver taksi online di Singapura tidak ada yang berani mengangkut ibu-ibu atau keluarga yang membawa anak kecil, karena takut lisensinya dicabut oleh regulator. Nah, seperti inilah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen pengguna transportasi publik.

Jadi, regulasi yang dikeluarkan pemerintah melalui PM 108/2017 tersebut sama sekali belum menjawab dan menyentuh hak-hak konsumen pengguna transportasi publik di Indonesia, baik dari sisi keamanan, keterjangkauan tarif, maupun kenyamanan, jika mengacu pada SPM dan regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintahan lain di kota-kota besar di dunia terhadap transportasi berbasis aplikasi online. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua             Rasisme Terhadap OAP dan Masa Depan Papua dalam Bingkai NKRI             Ekonomi 2020 Tak Janjikan Lebih Baik             Pertumbuhan 5,3 Persen Sulit Dicapai             Kapan Merdeka dari KUHP Peninggalan Belanda?