Regulasi Buruk, Neraca Perdagangan Terpuruk
berita
Ekonomika
Sumber Foto : news.detik.com 17 May 2019 17:00
Penulis
Watyutink.com - Pemerintah dan otoritas moneter berkelit menghadapi kenyataan bahwa Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan hingga mencapai 2,5 miliar dolar AS pada April 2019. Beberapa hal dijadikan kambing hitam sebagai penyebab defisit tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pemilihan Umum dan masa Lebaran menjadi salah satu pemicu terjadinya defisit neraca perdagangan pada April 2019.

“Bisa jadi karena banyaknya keputusan yang diambil itu harusnya Januari sampai Maret, tapi akhirnya terealisasi bulan April karena menunggu Pemilu. Kemudian juga karena mengejar masa sebelum Lebaran, akhirnya membuat decision banyak yang dikejar di  bulan April ini,sehingga semua menumpuk di bulan April,” kata Menkeu seperti dikutip kantor berita Antara.

Meski mengatakan bahwa itu masih asumsi, tetapi pernyataan tersebut mengesankan sikap menyalahkan faktor eksternal berupa kegiatan Pemilu dan Lebaran sebagai penyebab defisit neraca perdagangan.

Setali tiga uang, Bank Indonesia menyebutkan kondisi perekonomian global yang bergejolak memicu kelesuan perekonomian dalam negeri. Karena itu, bank sentral RI mengubah proyeksi defisit transaksi berjalan dari semula 2,5 persen menjadi di kisaran 2,5 – 3 persen terhadap produk domestik bruto.

Apakah siklus 5 tahunan Pemilu, siklus 1 tahunan Lebaran, dan tekanan global menjadi faktor dominan yang menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan yang menurut ekonom Rizal Ramli sebagai yang terpayah sejak 1975?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor cenderung  menurun dalam beberapa waktu terakhir. Nilai ekspor tidak mampu melampaui torehan impor sehingga timbul defisit.  Ada apa dengan kemampuan ekspor Indonesia? Sebelum April 2019, Indonesia juga mengalami defisit neraca perdagangan pada tahun lalu padahal tidak ada Pemilu. Mengapa Menkeu menuding Pemilu penyebabnya?

Ketimbang sibuk mencari kambing hitam atas terjadinya defisit neraca perdagangan, ada baiknya instrospeksi diri atas kondisi internal dan melakukan perbaikan agar Indonesia mampu  mencatatkan kembali  surplus dalam neraca perdagangan, seperti yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan.

Lebih baik terlambat dari pada harus menanggung  defisit neraca perdagangan kembali, Kementerian Perdagangan menjajaki kerja sama dengan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-CTAD), dalam menerapkan praktik terbaik pembuatan regulasi bidang perdagangan dan investasi. Harapan dari kerja sama itu agar Indonesia bisa menjadi negara tujuan investasi yang semakin menarik dan berdaya saing.

Kerja sama yang diteken di Geneva, Swiss itu merupakan penjajakan kerja sama pengembangan sumber daya manusia. Bentuknya bisa berupa pendidikan dan pelatihan bagi staf atau pejabat kementerian teknis, anggota DPR, dan pejabat pemerintah daerah.

Hasilnya kelak diharapkan agar regulasi yang dibuat tidak menyulitkan investor dan pelaku usaha. Oleh karena itu, praktik pembuatan regulasi yang baik, terutama yang sesuai dengan prinsip atau ketentuan internasional, perlu diterapkan. Apakah hal ini menunjukkan bahwa salama ini regulasi yang dikeluarkan pemerintah kurang menarik di mata investor? Atau kebijakan yang diambil tidak mengikuti standard internasional?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR

Upaya Kementerian Perdagangan menjalin kerja sama dengan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-CTAD), dalam menerapkan praktik terbaik pembuatan regulasi bidang perdagangan dan investasi patut diapresiasi.

Salah satu kelemahan Indonesia adalah dari aspek regulasi. Apalagi dikaitkan dengan kapasitas regulator baik itu pemerintah, DPR, pemerintah daerah yang cukup terbatas, terutama DPR karena latar belakang mereka yang cukup bervariasi.

Namun di atas semua itu adalah soal kemauan politik (political will). Walaupun sudah ada  pelatihan, pendidikan, atau penyiapan sumber daya manusia dari kerja sama tersebut, tidak akan mendongkrak secara signifikan output yang dihasilkan oleh para regulator.

Kemauan politik ini membutuhkan dukungan semua elemen, baik pemerintah, DPR, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Kehadiran 16 paket kebijakan ekonomi yang seharusnya secara ideal  memangkas birokrasi justru tidak efektif. Dari sini kita dapat melihat bahwa masalahnya adalah pada kemauan politik.

Kalau seperti ini masalahnya, yang harus dibicarakan adalah implementasi di lapangan, yang banyak ditemukan kesulitan, bukan semata-mata dari sisi regulasi.  Dalam beberapa hal peraturan yang dibuat pemerintah sudah cukup baik. Hanya saja dalam aspek implementasi cukup terbatas.

Birokrasi Indonesia terlalu berbelit-belit meskipun sudah ada 16 paket kebijakan ekonomi tetapi yang terjadi bukan deregulasi tetapi reregulasi, membuat kerumitan baru. Online Single Submission (OSS), misalnya, muncul setelah adanya PTSP, diharapkan membantu proses perizinan investasi dan meningkatkan transparansi, tetapi yang terjadi di lapangan OSS tumpang tindih dengan PTSP.

Hal ini menunjukkan bahwa pembenahan yang dilakukan tidak semata-mata regulasi, tetapi juga birokrasinya yang memang rumit dan saling berbenturan, sangat mengedepankan ego sektoral, terutama pada implementasi dan birokratisasi di tingkat daerah. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Kerja sama Kementerian Perdagangan dengan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-CTAD), dalam menerapkan praktik terbaik pembuatan regulasi bidang perdagangan dan investasi  merupakan sesuatu yang positif dalam  mendorong ekspor Indonesia.

Namun dalam kasus yang terjadi baru-baru ini, ada kebijakan yang bersifat market friendly dengan mendorong investasi langsung tetapi yang terjadi lebih meningkatkan impor daripada ekspor Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan tidak lantas mendorong ekspor. Kesiapan untuk mendorong ekspor tidak maksimal.

Pasar domestik yang besar di Tanah Air justru menjadi sasaran dari banyak negara untuk bisa masuk sehingga hal ini harus diwaspadai.

Problem investasi tidak cukup diatasi dengan regulasi. Masalah yang harus dibenahi masih banyak. Jika daya saing di dalam negeri diperkuat sekalipun pemerintah melakukan kerja sama dengan negara lain, UN-CTAD, membebaskan kerja sama perdagangan, jasa, dan  investasi hasilnya tidak akan maksimal dalam meningkatkan kinerja perdagangan dan menarik investasi.

Banyak faktor yang mempengaruhi investasi seperti insentif fiskal, selain masalah di lapangan seperti konsistensi kebijakan, kejelasan arah kebijakan ke depan, aturan yang tidak tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah,  dan pengadaan lahan. Masalah di seputar investasi tersebut jika tidak diselesaikan dengan baik maka sulit untuk menarik investasi hanya dengan membenahi regulasi. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk