Rupiah Kembali Tersungkur. Indonesia di Ambang Krisis?
berita
Ekonomika
Sumber Foto : bernas.id (gie/watyutink.com) 30 June 2018 10:30
Penulis
Sementara sebagian wilayah Indonesia hiruk-pikuk dalam pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada), pada saat yang sama, ternyata rupiah tengah di’smackdown’ dolar AS. ‘Bantingan’ dolar terhadap rupiah kali ini tidak main-main. Rupiah tersungkur pada kisaran Rp14.403 per dolar AS pada penutupan Kamis sore (28/06/2018).

Bank Indonesia (BI) sempat ‘membunyikan bel’ untuk menyelamatkan rupiah dengan menaikkan suku bunga 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada pertemuan Jumat (29/6/2018). Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat 64 poin atau 0,44 persen ke level Rp14.330 per dolar AS pada perdagangan hari Jumat kemarin (29/6/2018). Ini merupakan kenaikan suku bunga ketiga kalinya dalam enam pekan.

Sebelumnya, BI sudah memberi waktu ‘istirahat’ buat rupiah dengan menaikkan suku bunga BI 7-Day Reserve Repo Rate sebesar 50 basis poin menjadi 4,75 persen. Kenaikan suku bunga dilakukan dalam tempo dua pekan, di mana yang terakhir kali diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI ekstra di luar RDG rutin. Meski begitu, kebijakan ini masih belum mampu mengembalikan keperkasaan rupiah kembali di bawah Rp14.000 per dolar AS.

Sejak awal rupiah ‘keok’, Pemerintah selalu menuduh ini akibat adanya perubahan kebijakan ekonomi di Amerika Serikat (AS). Adanya rencana kenaikan Federal Funds Rate (FFR) dan terjadinya perang dagang (trade war) antara AS dengan China. Benarkah pelemahan rupiah ini seluruhnya akibat faktor eksternal? Dan the Fed lah yang menjadi ‘biang kerok’ atas pelemahan rupiah selama ini?

Selain itu, bukankah akibat tingginya impor menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) di kuartal II 2018 yang diperkirakan mencapai 2,5 persen dari PDB juga mempengaruhi jebloknya nilai tukar rupiah?

Di sisi lain, total utang Indonesia per April 2018 sekitar Rp4.180 triliun juga memperburuk kondisi. Sekitar 61 persen dari utang tersebut terdiri dari utang luar negeri. Pemerintah boleh saja menyebut, secara konsensus, batas utang Indonesia saat ini masih dalam batas aman sekitar 60 persen dari PDB. Namun, bukankah konsensus tersebut untuk kategori negara maju yang mempunyai rasio pendapatan pajak sekitar 30 persen dari PDB? Sementara, rasio pendapatan pajak Indonesia saat ini hanya sekitar 10 persen dari PDB. Dengan rasio utang mendekati 30 persen terhadap PDB, pakah layak disebut aman?

Memang, pelemahan nilai tukar rupiah di atas Rp 14.000 per dollar AS tidak terjadi kali ini saja. Pada 29 September 2015, rupiah tersungkur hingga Rp 14.728 per dollar AS. Saat itu, para pelaku ekonomi dibayang-bayangi masa-masa krisis 1998. Maklum, nilai tukar rupiah hanya selisih Rp 2.000 dibanding nilai tukar saat krisis 1998. Bagaimana pelemahan rupiah kali ini?

Apakah pelaku pasar melihat kondisi saat ini juga sebagai ‘warning’ akan terjadinya krisis, mengingat hingga bulan Mei 2018, aksi jual (net sell) oleh investor asing sudah mencapai Rp 40,59 triliun, melebihi net sell yang terjadi sepanjang 2017?

Dengan menaikkan tiga kali suku bunga dalam enam pekan, apakah langkah BI ini dianggap efektif? Bagaimana jika rupiah masih tertekan lebih dalam lagi? apakah BI akan kembali menaikkan suku bunga? Lantas, bagaimana nasib industri perbankan, properti dan sektor-sektor lain jika BI terus menaikkan suku bunga acuan?

Sebenarnya, siapa sih biang kerok tersungkurnya rupiah dan segala permasalah ekonomi negeri ini? The Fed kah? Atau, pemerintah sendiri yang tidak prudence?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Saya sudah berkali-kali mengingatkan, menyampaikan di beberapa kesempatan, dan menuliskan di beberapa media, bahwa sepanjang tahun ini rupiah akan melemah. Mungkin saja ada waktu-waktu tertentu rupiah seperti menguat. Tetapi itu hanya sementara saja. Dan selanjutnya akan melemah lagi. Jadi, kalau ditarik garis lurus atau berjangka relatif panjang, pergerakan rupiah akan terus melemah.

Rupiah kalau menguat sementara saja, misalnya: karena bunga rupiah dinaikkan, atau dolar AS pas kondisis melemah karena faktor yang tidak ada hubungannya dengan ekonomi Indonesia. Atau, karena sedang ada intervensi di pasar valas oleh BI dan lain-lain. Tetapi karena intinya adalah supply dolar atau pemasukan dolar ke ekonomi Indonesia LEBIH KECIL dari demand atau permintaan atau kebutuhan akan dolar, maka rupiah melemah.

Dalam bahasa ekonominya adalah, karena defisit transaksi berjalan Indonesia tahun ini diperkirakan 25 miliar dolar AS. Defisit atau ketekoran inilah sumber utama melemahnya rupiah terhadap dolar. Jadi jangan bingung atau terus menerus menyalahkan ekonomi global dan sebagainya. Defisit transaksi berjalan ini terjadi karena Neraca Perdagangan (ekspor minus import barang dagangan) kita defisit. Begitu pula Neraca Transaksi Jasa yang juga defisit.

Transaksi Berjalan tahun 2018 ini diperkirakan defisit 23-25 miliar dolar AS atau sekitar tekor Rp326-Rp355 triliun (kurs per USD Rp14200). Kalau mau di rinci transaksi pemasukan dan pengeluaran valuta asing ini dapat dilihat dari Neraca Perdagangan (selisih eksport dengan import) yang dalam bulan April 2018 tekor 1,6 miliar dolar AS.

Sementara sebelumnya, dari Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 sudah tekor 1,1 miliar dolar AS. Neraca Arus  Jasa sampai dengan bulan April 2018 tekor 1,4 miliar dolar AS. Begitu pula dengan Neraca Perdagangan Migas yang tekor 2,4 miliar dolar AS. Ketekoran-ketekoran Neraca internasional (transaksi valuta asing) dalam kuartal pertama 2018 ini diduga akan berjalan hingga akhir tahun 2018 nanti.

Pemerintah mencoba menutupi defisit valas ini dengan banyak cara, antara lain dengan menarik utang valas atau hot money lainnya. Ini bukan cara yang sehat dan bahkan bisa semakin menjerumuskan.

Intervensi BI untuk menjaga kurs rupiah yang sudah menghabiskan sekitar 8 miliar dolar AS meski membantu menjaga kurs tapi tetap saja rupiah terpuruk ke Rp14200 per dolar AS atau depresiasi rupiah mendekati 5 persen sejak awal tahun ini. Dan cadangan devisa turun dari awal tahun 132 miliar dolar AS ke 124,9 miliar dolar AS. Saya tidak bisa membayangkan berapa kurs rupiah bila tanpa intervensi BI.

Akibat terpuruknya kurs rupiah ini cepat atau lambat akan menimbulkan imported inflation mengingat kehidupan rakyat Indonesia yang akrab dengan barang import seperti gadget (Hp dan komputer), gandum (bahan pokok mie, biscuit dan roti) dan kedelai sebagai bahan utama tahu-tempe. Inflasi aggregate memang masih terkendali tetapi harga sembako naik di atas inflasi aggregate.

APBN 2018 rencananya juga defisit Rp326 triliun yang mau tidak mau ditutup dengan utang. Utang negara yang jatuh tempo tahun 2018 ini Rp390 triliun dan tahun 2019 pastilah jauh lebih besar lagi. Sedangkan bunga yang harus dibayar tahun 2018 ini sekurang-kurangnya Rp250 triliun. Jadi dalam tahun 2018 ini, paling tidak pemerintah harus menyediakan untuk pembayaran utang jatuh tempo dan bunganya Rp640 triliun atau 40 persen dari pendapatan perpajakan.

Fundamental ekonomi yang lemah ini juga diikuti dengan defist APBN. Jadi praktis ekonomi Indonesia ini defisit atau tekor dari semua jurusan. Utang valas pemerintah dan swasta termasuk BUMN yang konsisten naik tajam juga mulai mengkhawatirkan kreditur pada umumnya, bahwa jangan-jangan ke depannya Indonesia akan kesulitan atau gagal bayar utang. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Libur lebaran dan Pilkada serentak telah usai. Rupiah pun tak lagi berhamburan kesana kemari.  Antrian panjang penarik rupiah di bank-bank tiada lagi. Nilainya pun langsung merosot.

Seperti biasanya, pemerintah ngotot bahwa faktor eksternal adalah biang keladinya. Alasannya semua kebijakan pemerintah dibuat dengan perencanaan matang sehingga roda pembangunan berjalan di jalur yang benar. Lalu ocehan para kritikus dianggap sepi dan dituding sarat kepentingan pribadi.

Sementara itu para pengusaha makin was-was dibayangi melejitnya bunga kredit yang bisa menggerus keuntungan dan penjualan sekaligus. Ini mengingatkan pada Krismon 1998 dimana PHK massal tak terelakkan karena biaya dana terlalu mahal untuk menjalankan bisnis.

Sama dengan di era Krismon,  Bank Indonesia bergeming. Suku bunganya terus dinaikkan agar rupiah tak terjun bebas. Sementara itu, meski cadangan devisa telah menyusut dengan cepat, dolar terus dilepas dengan harga murah agar rupiah tak kian loyo.

Entah sampai kapan situasi serba tak menentu ini akan berlangsung. Pastinya, pemerintah masih berpegang pada politik anggaran 'besar pasak dari tiang' dimana defisit bisa ditutup dengan 'gali lubang tutup lubang' meski nilai utang terus membengkak. Soal tingkat bunga yang tinggi bisa diabaikan demi mengejar target pertumbuhan yang sejak 2015 tak pernah terkejar.

Runyamnya lagi, defisit neraca pembayaran dan perdagangan kian menganga. Lihat saja, pada kuartal pertama tahun ini, dibandingkan periode yang sama tahun lalu,  defisit neraca pembayaran membengkak dari 2,4 miliar dolar AS atau 1 persen dari PDB, menjadi 5,5 miliar dolar AS atau 2,15 persen dari PDB. sedangkan defisit neraca perdagangan naik secara konsisten dari USD 756 juta pada Februari menjadi 1,52 miliar dolar AS pada Mei 2018.

Nah, seperti sudah berulang kali terjadi, dalam situasi seperti ini obral rupiah, termasuk oleh kaum berduit, marak.  Apalagi rupiah, menurut data fxssi.com yang di-update 25 Juni 2018, rupiah berada dalam peringkat ketiga terburuk setelah rial Iran dan dong Vietnam dalam Top 10 mata uang dengan performance terburuk di dunia.

Ini mengingatkan pada film Jadul The Good, the Bad, and the Ugly yang dibintangi oleh Clint Eastwood. Sialnya rupiah menjadi yang ugly meski pemerintah rajin mengobarkan kampanye tentang prestasinya sebagai pembangun negara. Berbagai peringatan bahwa Indonesia kian dekat ke krismon pun diabaikan. (afd)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Sebetulnya resep ekonomi itu gampang sekali, anda harus berupaya minimal mencapai hasil maksimal. Anda harus produksi barang kemudian menjual barang dengan laba, keuntungan. Kalau tidak, ya anda tidak punya hak hidup. percuma membuang modal dan bakal bankrut kalau anda menjual rugi barang anda.

Nah, buat suatu negara, anda harus produksi kemudian ekspor dan memperoleh surplus, baru anda bisa mengharapkan nilai mata uang anda akan naik. Atau kalau tidak mau naik, malah dipaksa naik oleh mitra dagang bila mereka dirugikan oleh eksponai ekspor anda. Itu terjadi 1985 ketika AS dan negara negara G5 mendesak Jepang merevaluasi Yen-nya karena dianggap undervalued. Maka, dalam Persetujuan Plaza New York, Jepang dengan berat hati merevaluasi Yen dari 200-an ke 100-an per 1 dolar AS.

Begitu pula dengan Yuan Tiongkok yang sempat bertenger di 1 dolar AS = 8 Yuan belasan puluhan tahun, sebelum ekspansi ekonomi dan ekspor RRT ke AS dan pasar global mulai menumpuk surplus devisa RRT trilyunan dollar. Nah, kenapa rupiah yang di tahun 1950 setara dengan 1 dollar Malaya/Singapore (waktu itu belum ada Malaysia dan uang masih disebut dolar Malaya atau singapore. Mereka berpisah 1965 dan sejak waktu itu ketiga mata uang berjalan sendiri), sekarang perlu Rp10.000 untuk memperoleh 1 dolar Singapura dan Rp3.500 untuk 1 Ringgit Malaysia ( dan Malaysia juga merosot jadi 1/3 Dolar Singapura). Sementara Brunei mematok nilai mata uangnya sama dengan dolar Singapura.

Singapura memakai pola CBS mengelola mata uangnya oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), sama dengan Hongkong yang memakai Hong Kong Monetary Authority dan mematok dollar Hongkong fix.  Kedua negara kota itu ekspornya memang dua kali impor sebagai hubungan perdagangan dan jasa keuangan global. Nah, RI pernah jadi kekuatan ekonomi global yang mengorbitkan Belanda jadi negara terkaya abad 17-18, sebelum digantikan oleh Inggris dengan Revolusi Industri abad 19, yang kemudian digusur oleh AS dengan ekonomi mass consumption society sesuai teori tahapan Rostow.

Indonesia membongkar sistim Hindia Belanda 1957 ketika semua perusahaan Belanda dinasionalisasi dijadikan perusahaan negara, mengacu pada model negara sosialis komunis Uni Soviet. RRT, dan Eropa Timur. Sistim ini mengalami kegagalan dan keterpurukan sehingga Bung Karno lengser diganti Soeharto setelah 3 kali sanering 1950 1959 dan 1965. Artinya rezim diktator kiri berbendera sosialis-etatisme gagal mendeliver ekonomi dan mempertahankan kedaulatan rupiah.

Soeharto memimpin Indonesia 32 tahun, akhirnya juga gagal mengatasi kegagalan rezim KKN kanan, karena oligarki kartel keluarga dan kerabatnya menciptakan ekonomi Indonesia yang memang tumbuh tapi tidak berdaya saing global. Nilai rupiah jug terus merosot dari 5 kali devaluasi: 1979, 1972-1978 oleh Menkeu Ali Wardhana dan 1983-1986 oleh Radius Prawiro.

Ketika rupiah tepuruk sampai Rp17.000 di Januari 1998, Soeharto mengundang Steve Hanke untuk menerapkan CBS di Indonesia. Tetapi tidak didukung IMF yang sedang ‘sidekap’ menyaksikan Soeharto menandatangani LoI MOU IMF pada 15 Januari 1998.

Sistim CBS batal dan Soeharto lengser 21 Mei 1998. Kini sudah 20 tahun kenapa rupiah tetap merosot seperti 74 tahun yang lalu? Ya kuncinya, sebetulnya membuktikan bahwa kita gagal ekspor, gagal surplus. Karena itulah mata uang kita melemah. Sesederhana itu.

Anda harus produksi, anda harus ekspor, anda harus surplus. Nah dengan itu, anda bisa punya mata uang kuat. Tidak mungkin dipidatokan oleh proklamator atau dikomando oleh jenderal besar bintang 5 supaya kurs rupiah menguat.

Sedangkan, kalau anda produksi, ekspor dan surplus maka anda justru akan dijadikan rekan oleh mitra dagang anda, supaya menguatkan mata uang anda. Itu yang terjadi dengan Yen Jepang 1985 dan Yuan Tiongkok sekarang ini.

Trump selalu menuduh RRT memanipulasi kurs sehingga bersaing secara tidak sehat dalam perdagangan global. Padahal inti masalah adalah balapan produktivitas dan kapabilitas surplus ekspor dan surplus devisa.

Jadi kata kunci kurs ini adalah produktivitas ekonomi kita dalam menghasilkan ekspor dan surplus. Tidak bisa disulap dengan pidato atau komando. Hanya dengan kerja nyata kinerja ekspor kita yang bernilai tambah dan berlaba dalam transaksi dengan mitra dagang kita. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Pelemahan rupiah saat ini tidak akan terjadi lebih dalam lagi jika faktor fundamental ekonomi Indonesia membaik. Perlu diketahui, bahwa terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap nilai tukar yaitu permintaan valuta asing (valas) dan penawaran valas. Permintaan valas diantaranya pembayaran impor, aliran modal keluar dan spekulan pasar. Sementara faktor penawaran valas diantaranya penerimaan hasil ekspor dan aliran modal masuk.

Dua hal faktor yang cukup berpengaruh signifikan yang berasal dari sektor riil diantara keduanya (permintaan dan penawaran valas) adalah pembayaran impor dan penerimaan hasil ekspor. Pada saat ini, kondisi industri kita yang tidak memuaskan, menyebabkan pintu impor semakin terbuka lebar.

Ini bisa kita lihat dari neraca perdagangan yang saat ini masih defisit. Pada tengah tahun ini Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sebesar -2,83 miliar dolar AS, berbeda dengan tahun sebelumnya di periode sama mengalami surplus sebesar 5,99 miliar dolar AS. Defisit ini diakibatkan besarnya total impor Indonesia, baik nilai maupun volumenya. Tentu demikian defisit neraca tersebut utamanya dinilai dari nilainya. Defisit tengah tahun ini didominasi oleh migas dengan defisit neraca perdagangan migas bulan Mei ini sebesar 1,2 miliar dolar AS dengan total defisit dari Januari-Mei 2018 sebesar -3,68 miliar dolar AS (Januari-Mei 2018).

Defisit migas ini dihadapkan pada kenyataan tidak bergairahnya mekanisme gross split saat ini, jika ditimbang dari sisi beban risiko yang akan ditanggung oleh kontraktor. Pengusaha pun melakukan kalkulasi, menimbang, dan cenderung wait and see untuk melihat mekanisme baru ini. Di saat yang sama juga, harga minyak dunia sedang tinggi-tingginya. Celakanya, kita sebagai net importir harus mengetatkan ikat pinggang karena mahalnya harga minyak tersebut yang mana semakin menambah nilai impor migas kita.

Sementara neraca perdagangan non-migas pada bulan Mei juga mengalami defisit sebesar 2,7 juta dolar AS. Jika kita bedah lebih jauh, meskipun proporsi terbesar berasal dari impor bahan baku dan penolong (74,67 persen), namun kini porsinya terus menurun. Pertumbuhan cepat saat ini berada pada impor barang konsumsi sebesar 8,6 persen per tahun terutama barang konsumsi ini lebih banyak dalam jenis barang yang tidak tahan lama (barang-barang kebutuhan pokok).

Maka dari itu, sudah sepantasnya kita berusaha untuk mengurangi ketergantungan kita dari impor dengan meningkatkan industrialisasi agar kebutuhan domestik saat ini mampu terpenuhi dan nilai tukar tidak tersandera lagi. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada pertemuan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Jumat (29/6/2018) untuk menyelamatkan rupiah yang sempat tersungkur pada level Rp14.403 per dolar AS. Kenaikan suku bunga oleh BI merupakan kenaikan yang ketiga kalinya dalam enam pekan terakhir. Kebijakan menaikkan suku bunga oleh BI merupakan respon atas normalisasi kebijakan moneter yang baru terbentuk di negara-negara besar. Hal ini menjadi tantangan yang dirasakan oleh banyak negara berkembang di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Namun, dampak yang dirasakan oleh negara-negara berkembang dalam merespon faktor eksternal memiliki perbedaan. Dalam hal ini, perbedaan tersebut bergantung pada seberapa kuat faktor-faktor internal Indonesia. Misalnya, faktor internal tersebut adalah besarnya defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) di kuartal II 2018 yang diperkirakan mencapai 2,5 persen dari PDB sehingga membuat rupiah mudah loyo oleh goncangan eksternal.

Namun, penjelasan otoritas ekonomi tak tampak menjelaskan perekonomian Indonesia apa adanya dan terkesan memberikan informasi yang mencerminkan bahwa ekonomi Indonesia “baik-baik saja”. Penjelasan tersebut seakan-akan sepenuhnya menyalahkan faktor eksternal sehingga melupakan bahwa masih banyak faktor-faktor internal yang harus segera dibenahi. Apabila kita berprasangka baik terhadap otoritas ekonomi, barangkali mereka ingin memberikan rasa tenang kepada masyarakat bahwa rupiah yang telah melewati Rp14000,- adalah sebuah hal yang tidak perlu dipermasalahkan karena memang ada rasa trauma bagi masyarakat Indonesia pada tahun 1998 dimana rupiah telah anjlok hingga lebih dari Rp16000,-.

Terlepas dari faktor psikologis tersebut, sebagian pelaku pasar melihat pelemahan rupiah ini dengan sikap wait and see. Terlebih dengan semakin dekatnya pilpres dan pileg pada April 2019, pelaku pasar setidaknya masih akan menunggu hasil dari pesta demokrasi tersebut. Memang ada sebagian pelaku pasar lainnya yang cenderung melihat fenomena terakhir ini sebagai sebuah kewaspadaan terhadap badai besar yang akan datang. Pelaku pasar tersebut tidak bisa disalahkan atas persepsi tersebut mengingat faktor internal perekonomian kita memang belum cukup kuat menghadapi faktor-faktor eskternal. Artinya, hal ini menjadi pekerjaan rumah yang amat besar bagi pemerintah untuk mengurai benang kusut persoalan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Satu hal yang pasti, dalam menahan anjloknya rupiah semakin dalam terhadap dolar AS, negara ini tidak mungkin hanya mengandalkan instrumen suku bunga yang dimiliki oleh otoritas moneter. Sebab, naiknya suku bunga akan mengorbankan banyak hal, salah satunya adalah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, otoritas fiskal juga harus turut serta berperan aktif dalam kebijakan stabilisasi nilai tukar. Sinergi kebijakan otoritas moneter dan fiskal mutlak dilaksanakan agar perekonomian tetap dikelola dengan penuh kehati-hatian. Apabila tidak, Indonesia harus bersiap menghadapi badai besar. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar