Senjakala Bisnis Migas Indonesia?
berita
Ekonomika

Sumber Foto: picbear.com

18 October 2017 14:00
Penulis
Bisnis hulu migas kita sedang dirundung persoalan. Sejak 2015 -2016, telah dua kali diadakan lelang Wilayah Kerja (WK) Blok migas oleh Kementerian ESDM/SKK Migas dan selalu nihil penawaran dari kontraktor migas. Lelang terakhir, Kementerian ESDM menawarkan 15 WK blok migas pada Mei 2017 lalu di acara The 41st IPA (Indonesia Petroleum Association)  Convention & Exhibition, hingga kini terpaksa diperpanjang sampai November bulan depan, karena konon, belum selesainya pembahasan penyesuaian ketentuan fiskal dalam gross split.

Gross Split adalah pembagian di muka, antara kontraktor K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dengan pihak pemerintah yang diatur lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tertanggal 18 Januari 2017 lalu. Kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi itu berdasarkan prinsip pembagian produksi kotor. Segala biaya untuk eksplorasi yang dikeluarkan oleh kontraktor migas menjadi tanggungan pihak kontraktor. Namun sharing tetap ada, yakni minyak bumi 57 persen untuk negara, 43 persen untuk kontraktor. Sedangkan gas bumi 52 persen untuk negara, dan 48 persen untuk kontraktor. Pemerintah dalam hal ini tidak dibebani sama sekali kewajiban untuk mengganti biaya eksplorasi yang dikeluarkan seperti dalam skema PSC (production sharing cost)/cost recovery.

Ada apa sebenarnya? Mengapa begitu lama proses penyesuaian ketentuan fiskal? Benarkah selain rumitnya perhitungan keekonomian gross split, juga karena skema kerjasama gross split dari pemerintah kurang “seksi” bagi investor? Atau blok yang ditawarkan kurang bagus, hingga terasa kurang menarik secara komersial jika dieksplorasi? Padahal, realisasi lifting (produksi minyak siap jual) pada semester I/2017 terhitung mencapai target, yakni sebesar 802.000 barel per hari (bph), dan untuk gas bumi mencapai 1,13 juta barel setara minyak per hari.

Namun, jika tidak ada penambahan pekerjaan oleh K3S ataupun temuan teknologi baru lifting minyak, maka produksi minyak pada 2020 terancam terus menurun di bawah 600 ribu barel per hari (bph). Sementara, kebutuhan minyak dalam negeri saat ini 1,7 juta bph, dan lima tahun mendatang diperkirakan terus bertambah menuju 2 juta bph.

Apakah skema gross split ini yang menjadi masalah? Skema ini dipelajari dari cara Mexico yang sukses menandatangani 15 kerjasama migas sebesar 11,3 miliar dolar AS setelah menerapkan skema gross split. Apa yang dapat dipelajari dari Mexico agar penawaran terlihar “seksi” bagi para investor K3S?  Adakah prasyarat tambahan yang harus diterapkan, hingga skema baru tersebut jadi menarik bagi investor? Atau bahkan, justru para kontraktor tersebut sudah nyaman dengan sistem sebelumnya (PSC/cost recovery), yang mendapatkan pergantian cost sambil menikmati segala “keuntungan” dari skema lama?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pemerhati Migas, Dosen Fak. Teknik Perminyakan UP 45 Yogyakarta, author of “Kapita Selekta Energi Baru Terbarukan”. TA Komisi VII DPR RI.

Langkah terbaik meningkatkan eksplorasi terkait kritisnya cadangan minyak adalah dengan pemberian insentif bagi KKKS Eksplorasi. Insentif tersebut bisa berupa insentif fiskal seperti pembebasan PPh, PPN, atau pajak lainnya, sehingga tidak memberatkan investor.

Di sisi lain, perizinan eksplorasi harus dipermudah, misalnya dengan sistem satu pintu di Kementerian ESDM. Lebih jauh lagi, pemerintah wajib mendukung kegiatan eksplorasi dengan jalan mensubsidi dana eksplorasi tersebut, tentunya bukan dari dana APBN tapi sumber lain yang sah, seperti Petroleum Fund yang saat ini sedang dibahas untuk dimasukkan dalam RUU Migas. Harapannya, jika semua insentif tersebut diberikan, investor akan lebih semangat untuk melakukan eksplorasi sehingga cadangan yang baru bisa ditemukan.

Termasuk yang harus diekplorasi besar-besaran adalah minyak dan gas non-konvensional, seperti Coal Bed Methane (CBM) & Shale Oil/Gas yang potensinya sangat melimpah di Indonesia. Jika pemerintah serius memberikan insentif untuk pengembangan ini, bukan tidak mungkin produksi migas non-konvensional akan mengalahkan migas konvensional, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.

Selain itu, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) mutlak tetap harus dilakukan karena kita tidak bisa terus tergantung pada energi fosil yang memang sangat terbatas. Potensi EBT Indonesia sangat luar biasa, mulai dari energi surya, air, angin, panas bumi, biofuel, bahkan energi dari sampah (waste to energy). Dan pengembangan EBT akan lebih intensif jika mendapat support pendanaan yang cukup besar, misalnya dari Petroleum Fund tersebut.

Kemungkinan macetnya eksplorasi blok migas baru karena klik kepentingan, itu sangat mungkin, tapi bukan yang utama. Justru adanya pemberantasan korupsi akan membuat semua pihak lebih hati-hati dalam melangkah, termasuk melakukan kegiatan eksplorasi. Akan tetapi upaya ini memang mutlak perlu dilakukan agar dunia migas kita lebih bersih, dan suatu saat nanti pasti akan bangkit jika upaya memerangi korupsi berhasil. Tetapi jika penemuan blok cadangan migas baru tersendat, dapat mengakibatkan produksi tidak akan meningkat dan impor minyak akan semakin besar. Tentunya ini akan berdampak pada ketergantungan kita pada negara lain, sehingga kedaulatan dan kemandirian energi tidak akan tercapai.

Upaya meningkatkan iklim bisnis migas yang kondusif, kuncinya pada kegiatan eksplorasi yang bisa meningkat jika ada insentif dari pemerintah. Harus ada pula kesadaran untuk tidak mempersulit perizinan, termasuk memperkecil peluang terjadinya korupsi, sehingga investor akan lebih mudah dalam melakukan bisnis hulu migas yang memiliki risiko cukup besar. Harapannya jika iklim tersebut bisa membaik, maka cadangan migas kita akan bertambah dan secara otomatis akan meningkatkan produksi dan menciptakan kemandirian energi di Indonesia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Fraksi Hanura DPR-RI

Saat ini investasi migas di Indonesia kurang berdaya tarik bagi investor asing. Penyebabnya karena peraturan Indonesia yang tak menentu. Investor asing juga mempermasalahkan tax. Karena ada tax untuk eksplorasi. Namun, yang menjadi masalah sebetulnya mereka belum siap untuk beralih ke gross split. Pemain-pemain lama investor asing terbiasa dengan cost recovery, sekarang mereka tiba-tiba disodori sistem gross split.

Selain itu harga minyak dunia masih naik-turun. Harga minyak yang bagus untuk eksplorasi itu di sekitar 70 dolar AS per barel. Sekarang masih di bawah itu. Jadi, hitung-hitungannya untuk eksplorasi sekarang nggak masuk. Dan lagi wilayah kerja (WK) yang ditawarkan di tengah laut semua. Cost-nya sangat tinggi.

Yang menarik, kami di Komisi VII telah berkali-kali berteriak sejak era Menteri Sudirman Said masalah SPR (Strategic Petroleum Reserve) atau cadangan minyak untuk kebutuhan strategis, mendesak, dan darurat. Saya pernah tanya, berapa jumlah SPR Indonesia? Jawabannya nol. Kita nggak punya SPR. Sementara itu cadangan minyak bumi kita di dalam perut sekitar 3,7 miliar barel.

Bayangkan, cadangan strategis Amerika atau SPR mereka, yang artinya minyak di atas tanki, punya  4,1 miliar barel. Bandingkan juga dengan Jepang, cadangan strategisnya cukup untuk memenuhi kebutuhan satu tahun. Thailand cadangan strategisnya 60 hari. Indonesia, nol.

Saya pernah sampaikan pada panglima TNI Moeldoko, ketika ia masih menjabat pada awal 2014, dengan alutsista yang kita beli dan serba modern berapa lama kita bisa perang? jawabnya, (paling) dua hari saja. Kenapa cuma dua hari? Lah, karena nggak ada bahan bakarnya.

Oleh karena itu yang harus dibangun adalah SPR. Pemerintah harus segera bergerak. Kalau ada yang bilang dalam 20 tahun ke depan ada sumber energi terbarukan yang mengganti energi fosil. Tapi dalam 20 tahun ke depan siapa yang tahu? Apa benar 20 tahun lagi semua orang pakai mobil listrik, kan kita tidak tahu. Mumpung minyak sedang murah kita beli banyak-banyak. Ketika mahal bisa kita jual. Yang penting tetap kita simpan, kita punya cadangan.

Investor migas membutuhkan tax holiday. Misalnya mereka diberi keringanan tidak membayar pajak selama berapa tahun. Lalu selama ekplorasi, mereka diberi layanan perawatan peralatan dan sebagainya. Bisa dalam bentuk insentif atau lainnya.  

Masalah gross split memang harus dicari solusinya kenapa investor tak tertarik. Saya melihat gross split yang dirancang Menteri Jonan ini "ejakulasi dini". Dalam arti kajiannya belum tuntas dan akhirnya buru-buru orgasme duluan. Persiapannya belum matang. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Energy Centre

Skema apapun selalu memunculkan pro-kontra. Negara kita sudah menjalani tahunan pengalaman cost recovery, sehingga positif dan negatif sudah cukup dikuasai. Masalah yang kurang tersosialisasi, benarkah kelemahan-kelemahan dari cost recovery itu sifatnya absolut dan final sehingga harus berganti skema. Gross split ini adalah skema baru, semuanya masih di atas kertas dengan segala positif maupun negatifnya. Tetap terbuka kemungkinan bahwa gross split bisa lebih baik, atau sebaliknya. Waktu yang akan menunjukkan mana yang lebih pas bagi Indonesia.

Pandangan pengamat pada umumnya menyatakan bahwa gross split sudah baik untuk operasi produksi, namun berpotensi menyulitkan dalam hal eksplorasi. Ini sudah terlihat dari sepinya peminat lelang WK setelah skema gross split diberlakukan.

Namun demikian, ada baiknya juga kita melihat potensi kelemahan gross split yang sudah bisa dideteksi sejak awal.

Ada kepercayaan dari ESDM bahwa ketika cost dibebankan kepada KKKS, maka mereka cenderung menghemat pengeluaran. Pertanyaannya, apakah penghematan itu akan menjadi kontribusi kepada negara?

Apapun skema yang digunakan, selayaknya cara pandangnya adalah "semaksimal mungkin memberi keuntungan bagi negara". Seluruh unsur penerimaan negara yang terlibat dalam kegiatan industri migas harus ditinjau secara komprehensif, tidak bisa hanya parsial penerimaan migasnya saja.

Misalnya dilihat dari kegiatan operasional dan keuangan KKKS. Pertama, potensi berkurangnya penerimaan supporting industri dalam negeri jika KKKS menggunakan berbagai jasa yang disediakan oleh perusahaan subsidiary maupun afiliasinya dari negerinya sendiri.

Kedua, harga jasa yang harus dibayar oleh KKKS kepada perusahaan-perusahaan subsidiary/afiliasi berpotensi untuk meningkat. Bukan malah menghemat biaya, malah semakin memboroskan biaya operasional KKKS. Dampaknya, penerimaan pajak penghasilan dari KKKS bisa berpotensi terjun bebas.

Selain perbandingan langsung (faktor internal) antara kedua skema, faktor lain yang juga mempengaruhi adalah iklim ekonomi politik dan manajemen pemerintahan di Indonesia. Jika kondisinya ke depan semakin membaik, maka kebijakan gross split akan terbantu. Jika sebaliknya, bisa saja semakin terpuruk. Dan bukan tidak mungkin terpaksa kembali ke skema cost recovery.

Bagaimanapun, perlu ada upaya dalam masa transisi dari cost recovery menuju gross split. Skema gross split harus terus menerus disempurnakan (awal september diterbitkan delapan insentif tambahan lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tentang "Perubahan atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split"), segala dampak yang dapat mengancam keberlangsungan supply migas wajib diantisipasi.

Untuk menyangga produksi migas, mau tak mau Pertamina harus bekerja keras menyediakan supply, antara lain bisa diperoleh dengan mengaktifkan ladang-ladang sumur (tua) yang non-aktif, jumlahnya ditengarai mencapai belasan ribu sumur. Penggunaan teknologi seperti EOR (Enhanced Oil Recovery) harus diintensifkan, dan dikembangkan terus agar mencapai tingkat efisiensi setinggi mungkin. Dengan situasi ini diharap Pertamina juga semakin berbenah dan semakin efisien. Tentunya, dari waktu ke waktu penyempurnaan skema gross split diharapkan berkembang baik, sehingga menjadi skema yang lebih menarik bagi KKKS.

JIka lelang blok migas jauh dari harapan, maka kita percayakan kepada Kementerian ESDM untuk mengantisipasi situasi tersebut. Wajarnya akan diterbitkan lagi berbagai insentif untuk menarik pihak KKKS untuk mengikuti lelang. Sampai suatu saat, jika keadaan tidak berubah, ada kemungkinan dimunculkan skema baru yang lebih menarik, atau mungkin juga kembali ke cost recovery, namun tentunya dengan berbagai penyempurnaan. Dalam masa transisi ini, wajar terjadi kelesuan industri migas, asal tidak terlalu lama.

Komitmen pemerintahan yang sekarang untuk menyederhanakan berbagai proses perijinan, diharapkan dapat memperbaiki iklim bisnis. Semua pihak harus bekerja keras memperbaiki cara kerja masing-masing, sehingga gerak bersama ini akan menghasilkan outcome yang signifikan ke depan. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis, Pemerhati Migas

Langkah terbaiknya adalah pemerintah harus kembali menggencarkan substitusi energi. Misalnya, penggunaan energi fosil seperti minyak bumi hanya dipergunakan untuk sarana transportasi. Sementara untuk kelistrikan (PLN) bisa menggunakan energi lainnya seperti panas bumi, gas, solar sel, dan lain sebagainya. Pengurasan minyak bumi menggunakan teknologi EOR juga mesti digalakkan di sumur minyak yang berumur tua.

Persoalan macetnya lelang blok migas yang ditawarkan pemerintah, lebih kepada soal mekanisme bagi hasil (split) apakah mereka (investor) lebih nyaman menggunakan rezim PSC atau gross split. Ini yang perlu kajian secara mendalam, karena setiap blok migas memiliki karakteristik yang berbeda.

JIka lelang blok migas terhenti, dampaknya sudah pasti kegiatan eksplorasi sektor migas akan stagnan. Hal itu akan berpengaruh kepada pendapatan negara. Kemudian, akan terjadi penurunan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) di sektor migas.

Untuk itu hal-hal yang dipandang menjadi hambatan iklim bisnis migas, Saya yakin bisa dibenahi. Ini persoalan mau atau tidak bukan bisa atau tidak. Kita harus terus memandang optimisme bahwa sektor migas ke depannya lebih baik dibandingkan saat ini. Harus ada kemauan bersama antara pemda dengan pemerintah pusat untuk menyederhanakan semua perizinan dan pemberian insentif tapi tidak dengan cara melanggar peraturan yang ada. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Awal 2017 pemerintah melakukan perubahan peraturan terkait bagi hasil produksi minyak (Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017). Sebelum ini, skema bagi hasil dilakukan berdasarkan produksi netto yaitu hasil produksi gross dikurangi biaya-biaya yang disebut cost recovery. Hasil produksi netto ini (dikenal dengan equity to split) kemudian dibagi untuk pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S). Bagian pemerintah sekitar 85 persen dan K3S sekitar 15 persen. Dengan skema ini, K3S pada prinsipnya tidak menghadapi risiko bisnis karena semua biaya produksi akan diganti terlebih dahulu.

Untuk lebih jelasnya lihat contoh berikut ini. Asumsikan produksi (gross) untuk periode tertentu sebesar 1.000 barel dengan total biaya cost recovery sebesar 52.000 dolar AS. Harga minyak ketika itu 100 dolar AS per barel. Oleh karena itu, cost recovery di dalam barel setara dengan 520 barel (52.000 dolar AS : 100 dolar AS per barel). Setelah dikurangi cost recovery, produksi netto yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil menjadi 480 barel (1.000 barel produksi gross dikurangi 520 barel cost recovery). Bagian pemerintah 85 persen atau setara 408 barel (85 persen x 480 barel). Bagian K3S 15 persen dari produksi neto atau setara 72 barel (15 persen x 480 barel). Secara total K3S mendapat 592 barel (520 untuk cost recovery dan 72 untuk bagi hasil = laba), atau 59,2 persen dari produksi gross (592 barel : 1.000 barel x 100 persen).

Skema ini kemudian diganti menjadi gross split dengan pembagian 57 persen untuk pemerintah dan 43 persen untuk K3S (bagi hasil minyak mentah). Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa skema gross split ini jelas tidak menarik bagi K3S karena hanya mendapat 43 persen saja, sedangkan biaya produksinya saja sudah 53 persen lebih. Dengan skema gross split ini K3S akan rugi 9.000 dolar AS, karena pendapatannya hanya 430 barel (43 persen x 1.000 barel), atau setara 43.000 dolar AS (430 barel x 100 dolar AS per barel), dengan biaya produksi 52.000 dolar AS.

Kalau harga minyak mentah turun seperti yang terjadi sekarang, situasi menjadi lebih buruk. Kalau harga minyak mentah turun (dari 100 dolar AS) menjadi 80 dolar AS per barel (turun 20 persen), dengan skema cost recovery K3S masih dapat untung 52,5 barel, atau setara 4.200 dolar AS (52,5 barel x 80 dolar AS per barel): cost recovery setara 650 barel (52.000 dolar AS x 80 dolar AS per barel); produksi neto untuk bagi hasil 350 barel (1.000 barel - 650 barel); bagian K3S 15 persen atau 52.5 barel (15 persen x 350 barel).

Dengan skema gross split, K3S akan rugi lebih besar menjadi 17.600 dolar AS, karena pendapatan turun menjadi 34.400 dolar AS (430 barel hasil gross split x 80 dolar AS per barel), dengan biaya produksi 52.000 dolar AS.

Jadi, skema gross split dengan pembagian 57 persen pemerintah dan 43 persen K3S sangat tidak menarik karena 43 persen bagian K3S ini tidak cukup untuk menutupi biaya cost recovery. Dari data historis, realisasi cost recovery 2012 sekitar 51,3 persen, dan 2013 sekitar 53,4 persen. Jelas, pembagian 43 persen sangat tidak menarik. Kedua, dengan skema gross split, fluktuasi harga minyak mentah akan menjadi risiko K3S sepenuhnya. Kalau harga minyak mentah turun seperti sekarang, K3S dipastikan akan mengalami rugi lebih besar. Pada contoh di atas, rugi K3S melonjak dari 9.000 dolar AS menjadi 17.600 dolar AS. Tidak heran kalau para K3S tidak tertarik dengan tawaran lelang di Wilayah Kerja Blok Migas dengan skema gross split ini.

Yang mengkhawatirkan, dampak skema gross split (dengan pembagian 57:43) akan mengakibatkan produksi minyak anjlok karena tidak ada eksplorasi lagi. Kita boleh merasa pandai, tapi kebijakan yang tidak masuk akal, asal-asalan, tanpa perhitungan, pada akhirnya hanya membawa bencana. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol             Dehumanisasi di Hari Kemanusiaan Internasional terhadap Masyarakat Papua