Sibuk Kampanye, Krisis Mengancam
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (Muid/watyutink.com) 06 September 2018 16:40
Penulis
Badai krisis ekonomi global tengah melanda. Salah satunya, disebabkan ‘kepongahan’ ekonomi Amerika Serikat (AS) yang menghantam siapa saja yang menghalangi cita-cita ‘Amerika First’-nya. Siapapun akan disikat. China diajak ‘duel’ dalam perang dagang. Venezuela, Turki dan Argentina juga merasakan hantaman 'Amerika First'. Krisis ekonomi global terus meluas.

Turki dengan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) 5,9 persen terhadap product domestic bruto (PDB)  terhantam krisis akibat melemahnya mata uang mereka. Pun begitu dengan Argentina. Dengan CAD yang mencapai  5 persen  terhadap PDB-nya, tidak bisa berkelit dari terjangan krisis ekonomi. Lalu bagaimana dengan Indonesia?

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27 persen, banyak yang berpendapat bahwa ekonomi Indonesia aman. Benarkah?

CAD Indonesia pada triwulan II sudah mencapai 3,04 persen dari PDB, naik dari triwulan I 2,21 persen. Cadangan devisa terus tergerus, dari awal tahun sebesar 132 miliar dolar AS menjadi 124,9 miliar dolar AS. Ditambah, rupiah sempat mencapai Rp15 ribu per dolar AS. Akahkah krisis ekonomi juga akan menimpa Indonesia?

Bukankah krisis Turki juga disebabkan terpuruknya mata uang (lira) terhadap dolar AS? Mungkinkah rupiah akan mengikuti lira (sebagai) penyebab krisis ekonomi negara?

Di pasar saham, sampai dengan awal Agustus 2018, aliran dana yang keluar dari pasar saham Indonesia akibat aksi jual (net sell) investor sudah mencapai Rp48,7 triliun. Jauh melebihi net sell yang terjadi sepanjang 2017. Jika dijumlah dengan aliran inflow pasar obligasi, maka aliran dana keluar mencapai Rp36,9 triliun. Kondisi ini mencemaskan investor. Apakah pelaku pasar melihat kondisi ini sebagai ‘warning’ akan terjadinya krisis?

Intervensi Bank Indonesia (BI) untuk menjaga kurs rupiah yang sudah menghabiskan sekitar 8 miliar dolar AS. Sudah 4 kali BI menaikkan suku bunga BI 7-Day Reserve Repo Rate menjadi sebesar 50 basis poin menjadi 4,75 persen. Namun tetap saja rupiah ‘tersungkur’.

Apakah negara akan tetap mengandalkan instrumen suku bunga yang dimiliki oleh otoritas moneter untuk menahan gempuran dolar AS? Bukankah terus-menerus menaikkan suku bunga akan mengorbankan banyak hal, salah satunya memperlambat pertumbuhan ekonomi? Bukankah otoritas fiskal juga harus turut serta berperan aktif dalam kebijakan stabilisasi nilai tukar?  

Sinergi kebijakan otoritas moneter dan fiskal mutlak dilaksanakan, agar Indonesia tidak ikut terseret dalam badai krisis yang menimpa Venezuela, Turki dan Argentina. Ironisnya, pemerintah sendiri sekarang sedang sibuk untuk ‘memenangkan’ dirinya dalam Pilpres 2019. Lantas, dengan minim campur tangan otoritas fiskal, bagaimana nasib perekonomian Indonesia yang menghadapi badai krisis ekonomi global?

Sebagai otoritas fiskal, apa langkah pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya ‘laten’ krisis ekonomi terjadi? Bukankah protokol krisis yang tertuang dalam UU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) telah terbentuk, di mana presiden menjadi kunci dalam penetapan krisis? Kenapa presiden Jokowi tak segera bertindak?

Bukankah jauh lebih urgen mengantisipasi ancamana bahaya ‘laten’ krisis ekonomi  yang jauh lebih ‘mengancam’ kondisi bangsa, dari pada sibuk ‘kampanye’ demi Pilpres 2019?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Ada atau tak ada perang dagang ala Trump, rontoknya nilai mata uang Turki dan Argentina, dan berbagai masalah ekonomi internasional lainnya, rupiah tetap babak-belur. Ini karena rontoknya rupiah disebabkan oleh salah urus perekonomian nasional, yang ibarat 'besar pasak dari tiang' dan suka pasang target seperti 'burung punguk merindukan bulan'.

Awalnya memang tampak serba optimistis, terutama setelah Cina menjanjikan utang ratusan miliar dolar untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Lalu, agar pembangunan lebih lancar,  pemerintah melakukan perburuan utang besar-besar di pasar komersial. Kini bunga utang pemerintah berkisar 8,5 persen atau tertinggi di Asia.

Nekatnya lagi,  pemerintah setiap tahun menaikkan target perolehan pajak sebagai sumber penghasilan utama. Tak perduli bahwa di tahun-tahun sebelumnya target tersebut tak pernah tercapai sehingga harus menutup kekurangan anggaran dengan menggelembungkan utang, termasuk untuk mencicil utang sebelumnya.

Belanja pun dilakukan secara sembrono. Tak hanya dalam pembangunan infratsruktur yang dilaksanakan tanpa tender tapi juga di bidang transportasi dan sebagainya. Lihat saja pembelian kapal sapi yang terbukti gagal menurunkan harga daging, sementara impornya malah meningkat. Demikian pula tol laut,  yang terus merugi karena kekurangan muatan, sementara kemiskinan di Indonesia Timur dan daerah terpencil lainnya tetap merajalela.

Dua tahun lalu,  di tengah gembar-gembor tentang pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, banyak pihak telah mengingatkan pemerintah agar realistis. Mereka mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur itu sangat mahal dan bersifat jangka panjang sehingga bisa menguras keuangan negara.

Tapi semua itu tak digubris sehingga defisit APBN terus membengkak,  sementara masyarakat dicekoki mimpi tentang masa depan yang pasti cerah. Bahkan disertai bualan bahwa pemerintah sebelumnya tak membangun apa-apa.

Lalu pintu impor dibuka lebar-lebar sehingga defisit neraca pembayaran membengkak secara konsisten. Akibatnya nilai rupiah rontok, dan kini dunia bisnis mulai dihantui melesatnya suku bunga BI yang bisa memicu PHK bahkan kebangkrutan massal.

Bank-bank pelat merah tentu saja sangat waswas karena sudah terlanjur menggelontorkan kredit bernilai triliunan rupiah ke BUMN-BUMN yang memborong proyek infrastruktur. Kalau nanti ternyata pemerintah tancap rem pembangunan infrastruktur,  mereka bisa klenger dan terpaksa masuk 'Instalasi Gawat Darurat' OJK.

Maka,  kalau Tukul suka "kembali ke laptop", pemerintah sebaiknya kembali ke realita agar tak membuat perekonomian tambah susah! (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Sulit bagi saya memahami kebohongan yang selalu didengungkan oleh pemerintah, yang menyebut bahwa: “fundamental ekonomi Indonesia kuat”. Padahal kenyataannya, ekonomi Indonesia ini defisit alias tekor di banyak sektor ekonomi dan keuangan yang amat penting. Cepat atau lambat tentu akan mengalami krisis ekonomi atau ambruk meski selalu dicoba disangkal oleh para ekonom penguasa.

Transaksi Berjalan tahun 2018 ini diperkirakan defisit 23-25 miliar dolar AS atau tekor sekitar Rp375 triliun (kurs per dolar AS Rp15000). Kalau mau di rinci transaksi pemasukan dan pengeluaran valuta asing ini dapat dilihat dari Neraca Perdagangan pada bulan Juli 2018 yang menurut BPS mengalami defisit 2,03 miliar dolar AS.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia sepanjang 2018 mengalami defisit. Selama Januari-Juli  Neraca perdagangan mengalami defisit 3,09 miliar dolar AS atau sekitar Rp 46 triliun.

Sementara sebelumnya, dari Desember 2017 sampai dengan Februari 2018 sudah tekor 1,1 miliar dolar AS. Neraca Arus  Jasa sampai dengan bulan April 2018 tekor 1,4 miliar dolar AS. Begitu pula dengan Neraca Perdagangan Migas yang tekor 2,4 miliar dolar AS. Defisit transaksi valuta asing dalam kuartal I dan II 2018 ini diduga akan berjalan hingga akhir tahun 2018.

Intervensi BI untuk menjaga kurs rupiah yang sudah menghabiskan sekitar 8 miliar dolar AS meski membantu menjaga kurs tapi tetap saja rupiah terpuruk ke Rp15000 per dolar AS atau depresiasi rupiah mendekati 5 persen sejak awal tahun ini. Cadangan devisa turun dari awal tahun 132 miliar dolar AS ke 124,9 miliar dolar AS. Saya tidak bisa membayangkan berapa kurs rupiah bila tanpa intervensi BI.

Melemahhnya rupiah terhadap dolar AS karena defisit transaksi berjalan dan fundamental ekonomi kita rentan, maka adanya tekanan  global sekecil apapun juga akan membuat ekonomi Indonesia yang tidak sehat langsung sempoyongan.

Indonesia juga tekor BBM mengingat konsumsi minyak kita per hari 1,6 juta barel sedangkan produksi kita maksimal 800,000 barel perhari atau hanya 50 persen kebutuhan. Sementara harga patokan minyak di APBN 48 dolar AS tetapi kini sudah mencapai di atas 70 dolar AS per barel bahkan menuju 80 dolar AS per barel. Tidak hanya harga yang naik tapi kursnya juga berubah dari asumsi Rp13,400 kini sudah di kisaran Rp15 ribu.

Kini Jokowi harus memilih, apakah akan konsisten dan konsekuen membenahi kondisi ekonomi Indonesia yang terus melemah dan terancam terkena bahaya laten krisis, atau tetap meneruskan kampanyenya demi ambisi politik di Pilpres 2019? (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Usulan konkret PDBI  masalah fundamental ekonomi RI adalah ICOR 6,4, akibat high political bureaucratic rents yang harus di eliminasi dengan operasi anti korupsi dan saber pungli. Simultan dengan infrastruktur untuk mempercepat daya saing kita agar produksi dan ekspor bisa berlipat. Merombak struktur defisit 3 in 1 neraca perdagangan, neraca pembayaran dan APBD.

Nilai mata uang bukan ditentukan oleh pidato proklamator, komando jendral besar bintang 5, Bung Karno. Seperti terbukti, jika ekonomi terpuruk maka 2 presiden dengan mazhab kiri dasn kanan keduanya jatuh karena rupiah.

Resep  presiden ke 7 sedang tepat turunkan ICOR dengan  infrastruktur dan anti korupsi pungli. Dalam tingkatkan produksi dan ekspor supaya surplus ini yang harus digenjot. Ini perlu investasi besar-besaran. Pemerinta membentuk Sovereign Wealth Fund menerbitkan Trust Nasional Seabad Indonesia (TNSI) dalam dolar AS dengan suku bunga min 2 persen tax holiday 2 tahun.

TNSI merupakan cadangan devisa nasional yang dikelola secara profesional. Dana masyarakat Indonesia diharapkan antiusias membeli TNSI yang akan menjadi setara Temasek, dengan akumulasi deposit pembeli TNSI setara 100 miliar dolar. Seluruh komponen bangsa termasuk semua partai politik diberi peluang menanam investasi dengan membeli TNSI.

Tahun 1946 ketika Republik Indonesia masih bayi, kelas menengah sudah membeli Pinjaman Nasional 500 juta gulden per rupiah. Simultan dengan TNSI pemerintah bersama BI mengawal kurs dengan managed floating ala CBS dan management Yuan yang justru menolak tekanan revaluasi.

Pemerintah harus yakinkan World Bank dan IMF bahwa TNSI ini patut dudukung sebagai result konkret positif dari Sidang Bali, sekaligus naik quota saham RI dalam kaitan restrukturisasi pemegang saham World Bank dan IMF. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Pengaruh berakhirnya kebijakan Quantitative Easing Amerika Serikat membuat guncangan terhadap negara-negara Emerging Market karena terjadinya capital outflow sekaligus tekanan terhadap nilai tukar mata uang terhadap dolar Amerika Serikat. Turki menjadi negara pertama yang  dilanda krisis ekonomi karena depresiasi mata uangnya yang cukup dalam, ditambah defisit transaksi berjalan dan utang yang tinggi. Sementara itu di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang dikeluarkan Bloomberg, masuk kategori 6 negara yang rentan terkena krisis bersama dengan Turki, Argentina, Kolombia, Afrika Selatan, dan Mexico. Indonesia masuk zona merah karena nilai CAD yang cukup tinggi. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar ini setidaknya berdampak langsung pada Pemerintah, pelaku pasar keuangan, dan pengusaha. Ancaman sisi fiskal negara terutama dari sisi APBN adalah peningkatan jumlah utang, peningkatan biaya bunga utang, dan pembengkakan belanja subsidi energi.

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah telah melakukan berbagai intervensi untuk menjaga nilai tukar agar tidak terperosok. Salahsatu kebijakan yang diharapkan dapat menahan sentimen pasar adalah dengan menaikkan tingkat bunga acuan. Namun sayangnya, kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan belum direspon baik oleh pasar sehingga nilai tukar terus terdepresiasi. Pemerintah sendiri sebagai otoritas fiskal juga ikut bergerak dengan mengeluarkan kebijakan larangan impor terhadap barang konsumsi. Nilai CAD Indonesia yang lebih dari 3 persen ikut andil dalam pelemahan nilai tukar rupiah. Ketika impor lebih tinggi dari ekspor, ini menunjukkan lemahnya daya saing sehingga menekan nilai tukar. Strategi penjualan ritel obligasi pada masyarakat yang dilakukan pemerintah juga merupakan bentuk pendalaman pasar keuangan agar kepemilikan obligasi bisa dimiliki warga negara domestik sehingga tidak rentan terhadap capital outflow. Kepemilikan obligasi Pemerintah saat ini didominasi asing sehingga saat FED meningkatkan suku bunga, terjadi capital outflow di Indonesia.

Depresiasi rupiah kemungkinan besar akan terus berlanjut apalagi dengan sinyal yang diberikan bank sentral Amerika Serikat yang akan meningkatkan lagi tingkat bunga acuannya akhir tahun ini. Jika hal ini terjadi, Bank Indonesia perlu meningkatkan lagi suku bunga acuannya. Konsekuensinya terhadap perekonomian domestik memang akan berat, namun dalam jangka pendek hal yang bisa dilakukan untuk menahan pelemahan nilai rupiah adalah peningkatan suku bunga acuan karena mendorong peningkatan ekspor untuk menjaga nilai rupiah tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Upaya peningkatan produktivitas industri manufaktur perlu terus dilakukan untuk meningkatkan ekspor sehingga daya saing meningkat dan nilai tukar rupiah menjadi lebih stabil.

Jika Bank Indonesia meningkatkan lagi suku bunga acuan memang akan berat pada perekonomian. Semua aktor dalam perekonomian akan terkena dampaknya, apalagi dengan kebijakan pembatasan impor. Kemungkinan inflasi akan terdorong naik, suku bunga kredit terkerek naik, dan pertumbuhan bisa semakin melambat. Sementara itu mengenai daya beli masyarakat mungkin akan sedikit terpengaruh karena Pemerintah melakukan banyak upaya untuk menjada daya beli seperti : impor beras dan bahan pangan lainnya,  peningkatan dana bantuan sosial (Program Keluarga Harapan, bantuan pangan, dan lain-lain), dan yang terpenting adalah komitmen pemerintah untuk tidak meningkatkan harga BBM.

Kondisi ekonomi yang sedang tidak baik saat ini memang tidak menguntungkan bagi petahana yang maju kembali pada pemilu 2019. Berbagai pilihan kebijakan yang dapat diambil menyisakan konsekuensi yang pelik bagi pertumbuhan ekonomi. Namun begitulah seni-nya dalam mengambil kebijakan perlu kecermatan, ketelitian dan pandangan yang luas terhadap seluruh aspek sehingga dapat mengkalkulasikan kebijakan mana yang paling sedikit memberikan dampak buruk. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020