Soal Tata Kelola Anggaran yang Ruwet...
berita
Ekonomika

Sumber Foto: edunews.id

23 November 2017 10:00
Penulis
Di acara “Budget day” (22/11) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati (SMI) terlihat kesal. Dia menuding belum ada sinergi antara Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Perimbangan Keuangan. Menurutnya, masih ada inkonsistensi, ketika ‘euphoria’ atau semangat pada penyusunan anggaran di awal tetapi memble pada pelaksanaan dan pengawasan, juga ribet dan lama di pertanggungjawaban anggaran.

SMI memberi contoh kondisi sekolah-sekolah di Indonesia masih banyak yang tidak layak dan rusak. Padahal, anggaran pendidikan Indonesia sudah memenuhi syarat 20 persen dari total APBN. Hingga saat ini anggaran pendidikan telah meningkat menjadi Rp400 triliun dari semula hanya Rp140 triliun pada 10 tahun lalu. Keprihatinan berlipat setelah data Programme for International Student Asessment (PISA) menunjukkan bahwa total skor Indonesia untuk matematika, Science, dan Membaca di urutan 52 dari 55 negara yang dinilai, kalah jauh dari Vietnam yang secara mengejutkan telah menempati urutan delapan. Vietnam dan Indonesia sama-sama mematok angka 20 persen untuk anggaran pendidikan dari total APBN masing-masing.

Padahal, Vietnam adalah negara yang hancur-hancuran ketika berperang melawan Amerika pada 1967-1975, sedangkan Indonesia relatif aman setelah 1965. Bisakah disimpulkan segala persoalan pendidikan Indonesia seperti disebut di atas—mulai dari gedung sekolah rusak/terbengkalai sampai pada kualitas pendidikan kita--adalah akibat dari kegagalan sistem koordinasi anggaran dari pusat sampai ke daerah? 

Tetapi, kekesalan Sri Mulyani soal tata kelola anggaran sungguh mengherankan. Bukankah kelemahan-kelemahan itu sudah diketahui sejak lama, karena dia juga menduduki posisi Menkeu semasa Presiden SBY memerintah? Apakah ruwetnya tata kelola anggaran antara perencanaan dan implementasi serta pengawasan tidak bisa diperbaiki segera? Dimana letak masalahnya?

(Baca juga : Karut Marut Penyerapan Anggaran Daerah)  

Alasan yang sering dilontarkan para pelaksana di daerah biasanya berkisar pada lambatnya anggaran cair, hambatan pada birokrasi di daerah, sampai sengkarut urusan pemborong pembangunan. Inti soalnya pada masalah penyerapan anggaran. Apa iya? Sebab ada pula masalah di sektor koordinasi pusat-daerah, sampai pada APBD yang sengaja dibiarkan mengendap di bank daerah dengan berbagai alasan. Hal tersebut berpengaruh besar pada pembangunan berbagai sektor, tidak hanya terjadi pada soal pendidikan.

Kapan segala kesemrawutan anggaran tersebut akan bisa diatasi? Dari mana sebetulnya pembenahan manajemen anggaran harus dimulai, di pusat atau daerah yang terlebih dulu dibenahi? Siapa yang paling bertanggungjawab akan hal tersebut?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

 (pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Kalau pendidikan kita masih tergolong paling buruk di dunia sesungguhnya tak ada yang aneh. Lihat saja, setiap kali ganti menteri pendidikan meski presidennya sama, sistem pendidikan kita selalu mengalami bongkar pasang. Apalagi, di era yang katanya reformasi ini, pengangkatan menteri pendidikan dilakukan berdasarkan pertimbangan politik.

Dunia pendidikan seharusnya malu ketika Presiden memecat seorang menteri pendidikan tanpa memberikan alasan apapun. Demikian pula ketika presiden mengangkat seorang menteri baru. Hal ini mengesankan bahwa dunia pendidikan harus pasrah pada apapun yang diputuskan oleh majikannya yang bertahta di istana.

Selama pendidikan tetap menjadi sekadar objek dunia politik,  jangan berharap bisa mengejar ketertinggalannya dari Vietnam. Dalam posisi terjajah seperti ini, dunia pendidikan Indonesia bakal sulit konsisten dalam mengejar ketertinggalannya. Terlalu banyak beban politik yang harus dipikul. Bagaimana tidak, setiap kali terjadi pergantian kekuasaan politik, dunia pendidikan harus mengikuti selera penguasa baru, yang targetnya sering gak jelas.

Dalam dunia pendidikan kita, satu-satunya yang konsisten hanya cara belajar mengajar dimana para murid wajib menjadi pendengar apa saja yang dicelotehkan guru, dan menelannya mentah mentah. Sistem bernuansa cuci otak ini nyaris tidak memberi ruang untuk perbedaan pendapat. Akibatnya para murid akan tumbuh menjadi manusia picik yang melihat perbedaan pendapat sebagai ancaman yang barus dienyahkan.

Kenyataan tersebut menyebabkan Indonesia sering dilanda kekerasan tanpa ada yang mau mengaku bersalah. Maka kerukunan pun cuma tampak megah di panggung-panggung resmi para petinggi politik, akademik, dan ormas papan atas. Di luar itu, baku hantam bisa terjadi dimana saja dan kapan saja.

Rusuh,  saling memaki dan menghina sekarang ini seolah telah menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Semua ini tentu saja tak bisa dilepaskan dari sistem pendidikan nasional, yang belakangan ini makin kocak.

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Problem utama kita memang alokasi dan efektifitas anggaran di seluruh kementerian lembaga dan sektor. Tapi karena pendidikan kebagian paling besar akibat "mandat konstitusional" 20 persen anggaran, maka besaran yang diterima jadi semakin tidak sebanding dengan kebutuhan dan sasaran. Pokoknya anggaran harus dipakai, termasuk untuk jalan-jalan ke luar negeri bagi birokrat dengan alasan studi banding seperti DPR, tapi itu kurang disorot media karena masuk "anggaran rutin" atau proyek yang sudah dianggarkan.

Menteri Pendidikan kita memang mempunyai beban menjaga mutu kualitas pendidikan dengan anggaran yang relatif "cukup memadai". Tapi memang sejak lama Indonesia ini punya penyakit "baku steril" antara tokoh idaman/panutan dengan aparat birokrat yang bagai langit dan bumi.Yang dimaksud dengan baku steril adalah ada pejabat yang kualitas dan karakternya exceptional, artinya pintar, hebat dan jujur, terus memimpin instansi birokrasi dengan aparat "tukang pungli". Dua-duanya berjalan paralel.Yang tokohnya tetap sederhana hanya tinggal di rumah dinas sampai akhir masa jabatan, tapi aparaturnya ya tetap tukang korup dan pungli. Ini bisa terjadi dimana saja, seperti di Ditjen Bea Cukai, dan bisa juga di kementerian mana saja, termasuk Kementerian Pendidikan.

Yang ideal memang menteri jujur, aparatur jujur, menteri panutan, birokratnya panutan. Sedang yang terjadi pada kita adalah tokoh ekseptional memang tetap idealis, tapi gagal menggerakkan aparat birokrasi untuk dikloning menjadi dirinya: rajin, jujur, pintar. Ini masalah yang dihadapi sejak negeri ini mengalami korupsi rechstaat dibajak oleh machstaat. Sehingga tokoh berkualitas dan berkarakter sulit berkinerja maksimal, akhirnya frustrasi dan lembaga yang dipimpin juga tetap ketinggalan zaman seperti aparatur Kementerian Pendidikan dan aparatur Keuangan Perpajakan, seperti dikeluhkan Menkeu sehingga minta tolong "Projo" awasi birokrat korup dan bermental pungli. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta

Anggaran 20 persen pendidikan memiliki kelemahan dalam perencanaan dan alokasi anggaran. Dari sekitar Rp400 triliun (>=20 persen) anggaran pendidikan, yang dikelola Kemdikbud hanya sekitar Rp40 triliun saja. Kemenag sekitar Rp40 triliun, Kemristekdikti sekitar Rp50 triliun. Selebihnya ada pada kementerian lain dalam bentuk pengelolaan kegiatan diklat dan penugasan peningkatan kualifikasi akademik.

Jadi permasalahan mutu pendidikan tidak sepenuhnya menjadi beban Kemdikbud, Kemristekdikti, atau Kemenag. Publik kurang mendapatkan informasi clear tentang alokasi dan distribusi anggaran pendidikan 20 persen. Ada ketidakterbukaan info ini kalau tidak mau dinyatakan kebohongan publik.

Hal selanjutnya yang penting untuk diketahui, sebagai pengalaman, tahun 2007- 2010 atas dukungan Unesco dan Unicef saya ikut dalam melakukan pelatihan dan pendampingan menyusun perencanaan di setiap provinsi dan kabupaten yang menunjukkan masih lemahnya kemampuan merencanakan program pendidikan yang efektif dan berbasis data. Jangan berharap perencanaan akan tepat sasaran jika tidak dilakukan pendampingan bahkan sertifikasi perencana pembangunan di daerah.

Cara SMI melakukan kritik internal dalam pemerintahan saat ini secara metode sudah benar. Karena metode melakukan perencanaan pembangunan pendidikan cenderung kurang progresif dan kurang inovatif. Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan kurang memperhatikan benchmark terhadap ukuran dan indikator internasional seperti PISA, TIMMS untuk kemampuan substansi materi pelajaran atau ukuran yang lebih makro misalnya World Education Indicator (WEI) atau Education for All (EFA index), HDI, dan lain-lain.

Hanya saja, data yang digunakan SMI dari PISA hanya mengukur anak usia 15 tahun ke atas yang pengambilan sampel sangat terbatas dan kurang mewakili kondisi wilayah Indonesia yang luas dan tersebar. Dari data tersebut kemudian dilakukan kajian lanjutan oleh World Bank untuk dikomparasi dan kesimpulannya terjadi simplifikasi sehingga dinyatakan bahwa Indonesia ketinggalan 45 tahun sistem pendidikannya dari negara maju. Info yang saya dapat bahwa Kemdikbud telah melakukan protes atau keberatan digunakannya data PISA utk membandingkan mutu pendidikan antar negara. Saya kira saya setuju langkah tersebut.

Sebenarnya UNESCO telah melakukan survei dan kajian yang bersifat komprehensif misalnya lewat Global Monitoring Report Education for All (EFA), sayangnya setelah program EFA berakhir tahun 2015, maka tidak ada indikator makro untuk mengukur pembangunan pendidikan. Pengukuran yang masih relevan adalah human development index (HDI) meskipun digabung dengan isu ekonomi dan kesehatan.

Pemberlakuan "Undang-Undang Desa" mestinya menjadi "angin segar" dan menjadi "senjata pamungkas" pembangunan pendidikan dan SDM. Sayangnya pelaksanaan UU tersebut tidak dipersiapkan dengan baik. Hingga saat ini belum ada unit atau desk khusus Kemdikbud yang mengkaji dan menyusun strategi dan konsep pembangunan pendidikan dan SDM. Ini menjadi bukti lemahnya kepedulian dan responsi birokrasi pendidikan di pusat terhadap isu pembangunan pendidikan di desa.

Setahu saya Unicef sudah mencoba merintis program piloting pembangunan pendidikan di desa. Saat ini, sepertinya terjadi pembiaran pemerintah pusat tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan di daerah khususnya di desa-desa yang sangat lemah kompetensinya.

Apa yang harus dilakukan agar terjadi percepatan peningkatan mutu pendidikan? Pertama, perbarui UU Sistem Pendidikan Nasional yang mampu merespons genarasi zaman now atau generasi milenial.

UU Sisdiknas baru tersebut diharapkan lebih memberi kewenangan kepada pengelola satuan pendidikan dalam mengembangkan proses pembelajaran yang didukung oleh tenaga pendidik (guru) profesional. Kedua, perlu ada kebebasan inovatif kepada satuan pendidikan dan memperbaharui sistem pendidikan dan rekrutmen guru profesional dan bersertifikat internasional untuk menciptakan lulusan dan alumni satuan atau lembaga pendidikan yang memiliki dan memenuhi indikator kompetensi global. (pso)

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Koordinator Investigasi Center For Budget Analysis (CBA)

Secara umum, pemerintah pusat dan daerah saat ini telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 sebesar 20 persen dari total belanja. Bahkan untuk beberapa daerah tingkat kabupaten dan kota, alokasi anggaran untuk pendidikannya mencapai 30 sampai 40 persen dari total belanja daerah.

Di Jawa Barat, Kabupaten Cianjur pada 2016 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp1,4 triliun lebih dari total APBD sebesar Rp3,4 triliun. Terdiri dari Rp585,6 miliar dana daerah dan Rp882 miliar diperoleh dari transfer daerah. Dibandingkan daerah lainnya di Jawa Barat, alokasi untuk pendidikan dari APBD Cianjur  tergolong besar mencapai 23 persen, disusul Kota Bekasi setara 20,7 persen dari total APBD, dan Kuningan setara 20,1 persen dari total APBD. Angka ini dihitung di luar transfer daerah atau bantuan pusat. Sedangkan daerah lainnya di Jawa Barat untuk mencapai 20 persen masih perlu tambahan dana transfer daerah.

Alokasi untuk pendidikan yang terdiri dari dana daerah dan transfer daerah jika ditotal bisa sangat besar. Misalnya di Jawa Timur, anggaran pendidikan Kabupaten Tulungagung tahun 2016 alokasinya sebesar 42 persen dari APBD, yaitu sebesar Rp1,1 triliun. Meskipun alokasi dari dana daerah hanya sebesar Rp241,3 miliar atau setara 14,7 persen dari total APBD sebesar Rp2,4 triliun.

Menjadi pertanyaan besar, apakah besarnya porsi alokasi anggaran pendidikan tersebut secara efektif berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah sebagaimana tujuan utama mandat konstitusi?

Faktanya, besaran anggaran di kisaran 20 persen, bahkan lebih, belum menjawab pelbagai persoalan terkait pendidikan. Misalnya dalam program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. Sesuai dengan PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, pemerintah menjalankan program “Wajar Dikdas” selama 9 tahun. Program ini adalah pendidikan minimal bagi setiap warga negara Indonesia, dan pemerintah wajib menyelenggarakannya.

Hampir setiap daerah mengalokasikan sebagian besar anggaran pendidikannya untuk program “Wajar Dikdas”, dan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sarana pendidikan adalah komponen kegiatan dengan proporsi paling besar dari total anggaran “Wajar Dikdas”.

Program “Wajar Dikdas” juga masih menyisakan banyak persoalan, karena meskipun sebagian besar porsi anggaran pendidikan tersedot untuk program ini, pada kenyataannya tidak serta merta meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) siswa usia sekolah SD dan SMP.

Hal ini terjadi karena sebagian besar anggaran pendidikan daerah bersumber dari dana transfer pemerintah pusat baik berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan jenis dana transfer lainnya. Diskresi pemerintah daerah untuk merencanakan peruntukan anggaran pendidikan menjadi terbatas karena terdapat jenis dana transfer yang “juknis” penggunaannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.

Ditambah mayoritas anggaran pendidikan masih masuk dalam komponen “Belanja Tidak Langsung” yang tidak bersentuhan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan warga. Rata-rata daerah mengalokasikan 75 persen anggaran pendidikannya pada belanja tidak langsung, bahkan ada yang sampai 80 persen.

Alasan yang sering digunakan untuk menjustifikasi besarnya jenis belanja tidak langsung urusan pendidikan adalah menyeimbangkan secara ideal rasio jumlah guru dan murid berkaitan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membayar honor dan gaji mereka. Alasan yang terkesan mengada-ada, karena total rata-rata rasio murid per guru adalah 32 murid per satu guru di SD dan 26 murid per satu guru di SMP. Angka ini masih sedikit lebih tinggi dibandingkan standar rasio yang ideal.

Ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan angaran pendidikan, khususnya anggaran program “Wajar Dikdas” di daerah. Pertama, reformulasi dana transfer dengan diskresi yang lebih besar kepada daerah untuk menentukan peruntukan anggaran pendidikan. Misalnya, daerah memiliki kewenangan untuk menentukan dimana pembangunan infrastruktur pendidikan yang dibiayai DAK.

Kedua, perlu insentif fiskal kepada daerah-daerah yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan warganya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa digunakan sebagai indikator. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

John Dewey, filsuf dan pendidik yang sangat terkenal di abad ke-20 pernah mengatakan “Education is not the preparation for life, Education is life itself” (Pendidikan bukanlah menyiapkan kehidupan, namun kehidupan itu sendiri). Dengan mencermati filosofi di atas, terlihat perbedaan mendasar antara mengalokasi anggaran untuk pendidikan sebagai prinsip akunting semata dan memandang anggaran pendidikan sebagai proses yang kontinyu dan bagian integratif dalam tatanan yang lebih luas.

Anggaran pendidikan menjadi salah satu variabel penting dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, namun bukan satu-satunya variabel kunci. Rendahnya skor PISA Indonesia yang secara konsisten berada di urutan buncit menunjukkan bahwa anggaran bukan satu-satunya penyebab. Bukan besaran anggaran pendidikannya memang yang menjadi kunci, namun lebih bagaimana pengelolaan dan peruntukan anggaran itu sendiri.

Kita selalu mengalami gejala “Coca Cola Syndrome” (meminjam istilah ekonom Tim Harford), yakni sindrom yang menyeragamkan atau menyamakan standar pendidikan yang sangat beragam tersebut dengan ukuran pengelolaan angaran yang seragam (ingat Coca Cola, mau diminum Presiden atau tukang becak rasanya akan tetap sama). Tingkat kerumitan pengelolaan anggaran pendidikan di Papua, misalnya, tidak bisa diseragamkan dengan ukuran pengelolaan di Jawa.

Kedua, pendidikan adalah proses yang terus menerus seperti kutipan John Dewey di atas, sementara pengelolaan anggaran pendidikan cenderung mengikuti tahun fiskal seperti halnya proyek-proyek fisik atau kegiatan kementerian teknis. Ketidaksesuaian timing ini berimplikasi cukup serius pada kualitas pendidikan. Ketika atap sekolah rusak pada bulan Januari, misalnya, maka harus menunggu anggaran yang turun bulan Juli atau Agustus. Hal itu akan berimplikasi cukup serius pada input dan output dari proses pendidikan. Hal seperti ini tidak terjadi di negara lain seperti Vietnam atau Singapore yang selalu memegang skor PISA tinggi dari tahun ke tahun.

Faktor ketiga yang juga penting adalah prinsip “money well spent” dari anggaran pendidikan itu sendiri. Bukan rahasia umum bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan baik di pusat maupun daerah cenderung ramai menjelang akhir tahun karena harus menghabiskan anggaran, sementara pada bulan Januari sampai April cenderung sepi. Sebagian dari kegiatan ini sifatnya adalah supply driven, yakni ditentukan dari pusat atau pemerintah daerah.

Padahal dalam konteks Pendidikan, prinsip money well spent harusnya diutamakan. Bukan pada besarannya namun pada kebutuhan (demand driven) yang tersebar sepanjang waktu secara kontinyu. Demand driven akan menghindari terjadinya sindrom Coca Cola dan penyerapan anggaran lebih didasarkan pada kebutuhan peningkatan pendidikan, baik yang sifatnya generik maupun spesifik.

Jadi kita harus mengubah paradigma pengelolaan anggaran yang sifatnya supply driven ke demand driven dan menghindari pola pikir Coca Cola Syndrome dalam mengukur kualitas pendidikan pada serapan anggaran pendidikan. Terakhir, mari kita resapi kalimat Aristoteles “ Educating the mind without educating the heart is no education at all”. Jadi anggaran pendidikan juga sejatinya diarahkan pada education the heart agar menciptakan pendidikan yang berkualitas. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Wajar Ada Ketidakpuasan Terkait Kinerja KKP             Hidupkan Lagi Direktorat Keselamatan Jalan             Masalah Klasik Pidana Penjara             Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!             Kinerja Menkumham Benahi Lapas Tidak Memuaskan             Maskapai Asing, Investasi yang Buruk Bagi Ekonomi Nasional              Hilangnya Kompetisi di Pasar Penerbangan Domestik             Masalah pada Inefisiensi dan Pengkonsentrasian Pasar              SBY Harus Bisa Menenangkan              Lebih Baik Kongres 2020