'Soekarno Kecil' Berani Evaluasi China, Bagaimana Indonesia?
berita
Ekonomika
Sumber Foto: twitter.com (gie/watyutink.com) 12 May 2018 19:00
Penulis
Mahathir kembali memimpin Malaysia. Pemimpin paling senior di dunia (92 tahun) ini berhasil memenangkan Pilihan Raya Malaysia pada (9/5) menumbangkan Perdana Menteri Najib Razak—kadernya sendiri di UMNO.

Koalisi Pakatan Harapan (PH)--kendaraan politik Mahathir--sukses memenangkan 113 kursi dari total 222 kursi parlemen yang diperebutkan, menenggelamkan Barisan Nasional (BN) yang hanya mendapat 79 kursi. Padahal dalam Pemilu 2013 BN mendapat 132 kursi parlemen. Kekalahan telak BN setelah 60 tahun berkuasa di Malaysia. 

Dalam pidato kemenangannya, Mahathir telah merumuskan 5 agenda besar anti rasuah, yakni menangkap aktor intelektual skandal "1MDB" beserta yang terlibat, mengadakan penyelidikan menyeluruh terhadap skandal penyelewengan uang rakyat dalam skandal "1MDB", membentuk badan independen yang berusaha mengembalikan aset dan uang rakyat yang telah dicuri, membentuk sebuah badan independen pencegah rasuah di bawah komando langsung Perdana Menteri, dan menghapus praktik direct nego (kongkalingkong) dan semua kontrak kerja/ investasi akan dievaluasi.

Bukan cuma kalah, Najib kini menghadapi tuduhan korupsi dalam skandal "1MDB" (1 Malaysia Development Berhad) senilai 681 juta dolar AS atau Rp9,07 triliun dan terlalu memanjakan investasi China di Malaysia. Najib harus bersiap menghadapi penyelidikan lanjutan—Najib telah dicekal oleh imigrasi Malaysia--atas dugaan korupsi skandal "1MDB".

Skandal keuangan yang menghebohkan tersebut bermula dari dana lembaga investasi pemerintah yang diduga masuk ke rekening pribadi Najib melalui perusahaan-perusahaan yang didirikan olehnya, hampir saja membuat Malaysia mengalami defisit finansial akibat kewajiban utang yang terancam gagal bayar.

Saat kampanye, Mahathir berhasil memainkan isu tesebut ditambah ketidaksukaannya terhadap investor China yang membawa serta tenaga kerjanya ke Malaysia, menempatkan kapal-kapal perang China di perairan Malaysia, dan menimbulkan antipati meluas publik Malaysia terhadap pemerintah yang berkuasa. Investasi China juga dianggap Mahathir tidak mempekerjakan warga lokal dan tidak ada transfer teknologi.

Apakah konstalasi politik yang berubah cepat di Malaysia akan berpengaruh terhadap situasi politik Indonesia? Sebab beberapa waktu belakangan di Indonesia pun muncul sentimen anti investasi China yang mengucurkan dana sembari menempatkan tenaga kerja mereka.

Apakah Mahathir akan kembali sukses membawa Malaysia menuju kejayaannya seperti dulu ketika berhasil melindungi puak Melayu dalam mencapai kemerdekaan ekonomi dan politik?

Bagi Indonesia, Pelajaran apa yang dapat dipetik dari kekalahan Najib Razak? Menarik mencermati lebih lanjut rencana Mahathir untuk mengevaluasi investasi China di Malaysia serta kajian akan konsep BRI (Belt and Road Initiative) China-Malaysia, mengingat di Indonesia konsep yang sama juga dikritisi banyak pihak.

Apakah ketegasan pemimpin baru Malaysia juga akan mempengaruhi kebijakan pemimpin politik di Indonesia? Sebab ‘jalan Mahathir’ adalah jalan yang harus kita tempuh sebagai bangsa.  Apalagi Dr M kerap disebut "Soekarno kecil", bapak bangsa kita yang mengajarkan berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Jika 'Soekarno kecil' saja berani mengevaluasi China, semestinya kita sebagai "Soekarno asli" bisa lebih tegas dari itu.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(jim)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Jurnalis Senior

Jika melihat Malaysia kita harus agak surut dulu. Yang harus kita ingat pertama, di dalam dunia politik itu dikenal namanya teori “Domino Effect”. Praktik politik di berbagai negara mendorong para ahli menyimpulkan adanya teori domino sejak jatuhnya negara-negara Eropa Timur menjadi blok komunis, lalu negara-negara Amerika Latin, kemudian Korea dan Vietnam di musim perang dingin. Itu menonjol sekali dan menjadi pembahasan yang menarik. Karena percaya pada teori domino itu pula maka diambil kesimpulan bahwa sikon politik suatu negara akan mempengaruhi sikon politik negara-negara tetangganya.

Ketakutan akan teori domino khususnya bahaya komunisme di Indonesia itu pula yang mendorong blok barat khususnya Amerika Serikat dan Australia pada 1975 untuk mengambil alih Timor Portugis. Karena perubahan politik di Portugis maka negara-negara jajahan Portugis (Portugal) didorong untuk merdeka. Masalahnya, negara-negara jajahannya itu sebagian besar dikuasai tentara-tentara komunis, termasuk Timor Portugis waktu itu. Karena itulah blok barat mendorong Indonesia. Indonesia sebetulnya setengah hati, tapi karena didorong terus oleh Amerika dan Australia, maka Indonesia akhirnya terpancing untuk mengambil alih.

Memang di abad ke 21 ini, ada “Arab Spring”. Arab Spring itu juga mengembangkan teori domino, artinya menjalar. Maka sekarang menjadi pertanyaan mungkinkah comeback nya Mahathir dengan Pakatan Harapan ini akan menimbulkan “Melayu Spring”?

Maka untuk itu kita harus lihat dulu sikon kita dengan Malaysia. Saya punya teman-teman juga di Malaysia yang ketika perhitungan suara kami tidak tidur--begadang--membuka jalur online ke Malaysia. Teman saya ada yang menolak, tidak mungkin ada “Melayu Spring” karena Presiden Jokowi tidak seperti Najib Razak. Najib dan keluarganya adalah sosok yang dikenal korup di Malaysia. Menurut saya Presiden Jokowi mungkin tidak korup secara pribadi. Tapi apakah kita bisa menyatakan bahwa orang-orang di sekelilingnya, para elite politik yang ada sekarang ini tidak korup? Siapa yang berani menjamin?

Saya kira kehidupan para elite itulah yang sekarang menjadi bulan-bulanan masyarakat. Sudah bukan rahasia lagi. Orang melihatnya bukan hanya semata-mata pak Jokowi, tapi melihatnya sebagai suatu rezim.

Kemudian melihat sikon yang lain, apakah ada persamaannya, utang luar negeri misalnya. Utang luar negeri jangan hanya semata-mata dilihat sebagai hutang pemerintah tapi harus dilihat sebagai utang negara. Oleh pemerintah maupun swasta. Dan sudah bukan rahasia lagi bahwa utang negara Indonesia “meledak”. Bahkan ketika Presiden Jokowi memerintahkan menteri keuangan untuk melakukan debat publik soal utang, ternyata tidak berani. Nah, kalau benar mengapa harus takut?

Lalu kondisi sosial. Saya adalah aktivis pembauran selama puluhan tahun, bersama tokoh-tokoh keturunan seperti alm Sindhunata, Junus Jahja, dan lain-lain. Kami aktif di bidang pembauran bersama Radius Prawiro. Dari jauh hari kami sudah ingatkan--bahkan membuat buku--dan salah satu buku saya yang menerbitkan dalam rangka memperingati tokoh pembaruan Indonesia 70 tahun Junus Jahja pada tahun 90 an, buku itu kami beri judul “Pribumi Kuat Kunci Pembauran”.

Jadi kalau pembauran ini mau sukses, maka syaratnya pribumi harus kuat. Supaya pribumi tidak cemburu (jealous), dan tidak terjadi kesenjangan. Dari kacamata kami para aktivis pembauran, kami sangat mengkhawatirkan masalah kesenjangan dan pembauran ini. Karena saudara-saudara kita yang keturunan berbeda dengan pendatang keturunan di negara-negara barat. Di sana, masalah minoritas masih menjadi masalah. Lihat saja di Jerman dan Amerika. Di sana yang terjadi itu “single minority”, satu minoritas kesukuan. Soal agama, para pendatang itu melebur, mereka masuk Kristen, Katolik dan lainnya. Di Indonesia, yang terjadi adalah “double minority”, Baik agama maupun ras. jadi lebih berbahaya.

Yang lebih berbahaya kemudian adalah, yang “double minority” ini melakukan dominasi. Dan hukum dominasi sosial ekonomi itu pada awalnya mereka akan menguasai sumber-sumber keuangan atau modal. Kalau sudah menguasai sumber keuangan dan modal, berikutnya mereka akan menguasai sektor ekonomi secara luas. Baik perdagangan maupun sektor riil. Keduanya sudah terjadi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Jurnalis Senior

Tahap berikutnya mereka akan masuk lagi ke sumber daya alam dan tanah. Bisa lihat sendiri sumber daya alam kita termasuk kebun, hutan, tambang, siapa yang menguasai? Tahapan lanjutnya, mereka akan mencoba bertahan dari “serangan”. Mereka akan membangun “image building”. Maka mereka menguasai media.

Jika media sudah dikuasai, tahap berikutnya adalah penguasaan politik dan kekuasaan. Sebagai nafsu paling puncak. Oleh karena itu politik negara harus mengatur dan menjaga itu, jangan sampai dominasi-dominasi ini terjadi. Karena kalau terjadi akan timbul bahaya besar, dan jangan dianggap enteng.

Hal itu semua sudah pernah kami ingatkan sebagai aktivis pembauran.

Di forum UKP Pancasila saya pernah sampaikan bahwa bahaya terbesar negara ini bukan radikalisme. Radikalisme itu akibat dari satu kondisi. Tapi bahaya yang terbesar menurut saya adalah kesenjangan sosial yang terjadi karena sila ke 5 Pancasila—keadilan sosial--tidak terwujud. Kalau keadilan sosial tidak terwujud maka dia akan berpilin dengan masalah-masalah SARA yang kemudian meledak ke permukaan. Ledakan-ledakan kecilnya akan mendorong radikalisme.

Kalau kita pelajari akar radikalisme itu adalah kemiskinan. Orang-orang tidak mampu itu, yang Islam sekolah ke pesantren, yang non muslim sekolah ke seminari dan lain-lain. Nah, ini kutub-kutub berbeda yang bisa memicu lahirnya sikap radikalisme. Ada yang mewujud menjadi gerakan fisik dan ada yang tidak, tetapi sama-sama radikal dan berbahaya. Karena kesenjangan dan kemiskinan sebab negara tidak mampu menjamin pendidikan yang betul-betul gratis.

Jangan lupa pula, masyarakat kita adalah masyarakat yang soft culture, yang tidak mudah meledak-ledak. Tapi kita punya kultur yang namanya “Amok”. “Amok” itu kuncinya adalah jika “deep feeling” sudah tersentuh. Perasaan terdalam yang sudah terbangkitkan, yaitu masalah harga diri dan ketidakadilan dalam arti luas.

Kalau harga diri dan ketidakadilan sudah tersentuh maka akan mudah terjadi “amok”. Karena itu, saya termasuk yang tidak setuju penilaian semata pada pertumbuhan ekonomi atau income per kapita/GDP. Boleh itu menjadi ukuran, tapi bukan itu satu-satunya. Karena apa artinya income per kapita kalau hanya menumpuk dan dikuasai oleh 1 persen orang. Sedang yang 80 – 99 persen lainnya miskin.

Terakhir soal yang sama dengan Malaysia yakni TKA dan investasi asing. Ihwal China saya sedikit banyak tahu karena sebelum normalisasi China–RI dulu, saya termasuk satu dari sekian banyak orang yang diberi privilege untuk berkomunikasi dengan pemerintah China waktu itu. Lalu ketika sudah normalisasi saya diberi kewenangan menunjuk siapa yang boleh ikut untuk berkunjung dua minggu ke negeri China, termasuk pimpinan MUI dan lain-lain.

Kita tidak anti modal asing, tetapi kita juga harus menjaga supaya modal asing tidak mengandung bahaya-bahaya. Karena kita punya pengalaman dijajah 350 tahun karena modal asing dari Belanda, dan jangan lupa Belanda dulu datang semula hanya sebagai pedagang/VOC. Jadi kita tidak anti modal asing, tapi tentu saja asing yang harus mengutamakan kepentingan nasional kita.

Lalu bagaimana agar pengaruh “Melayu Spring” bisa kita netralisir di dalam negeri? Yang jelas, pemerintah kita harus melakukan “banting stir” kebijakan. Tindakan itu harus cepat, karena ada satu kekeliruan besar yang terbawa oleh pemerintahan saat ini yaitu adanya multipartai yang ternyata tidak mendukung terjadinya pemerintahan mayoritas yang solid.

Karena menyadari itu, pemerintahan Jokowi lalu memelihara relawan-relawan. Padahal seharusnya seorang pemenang Pilpres dengan jiwa besar dan arif melakukan rekonsiliasi nasional. Apalagi kemenangan Jokowi kemarin itu tipis saja angkanya. Jika kemenangan tipis, seharusnya ada “Kolaborasi”. Tapi yang terjadi adalah memelihara relawan. Akibatnya seharusnya menghapuskan dendam, malah memelihara dendam, bahkan terpancing.

Seorang pemenang tidak boleh terpancing dengan dendam pemilu lawannya. Tidak lalu terpancing dan ikut “main” sehingga bangsa kita sekarang “terbelah”. Itu berbahaya sekali. Ini semua harus diketahui oleh mereka yang berkuasa, jadi harus ada langkah cepat untuk mencegah hal itu menjadi “Melayu Spring” yang anarkis (Amok). Dan itu bibit-bibitnya ada. Tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. (pso)

 

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN 2005-2010

Satu hal yang paling menarik bagi saya adalah sosok pemimpin yang nasionalismenya menjadi pendorong panggilan jiwanya, melebihi kepentingan pribadi. Dengan umur 92 tahun--yang seharusnya sudah istirahat --ia bangkit kembali menyelamatkan negaranya.

Kedua, bahwa ternyata nasionalisme jiwa, yang sering saya katakan “value hidup” yang tinggi itu membuat orang menjadi sehat. Karena Mahathir sudah pernah sakit parah. Dia kembali sehat setelah melihat negaranya terancam. Itu juga menunjukkan bahwa pemimpin-peminpin yang berbuat baik, rata-rata umurnya panjang dan sehat.

Saya melihat bahwa kemenangan Mahathir ini menunjukkan bahwa rakyat Malaysia juga ikut menyadari harus bersatu tanpa memandang lagi partai untuk menyelamatkan negara. Itu yang paling penting. Padahal sebenarnya Malaysia itu bukan bangsa pejuang. Berbeda dengan Indonesia, yang 350 tahun memperjuangkan kemerdekaannya. Jadi sangat naïf bila nasionalisme orang Malaysia—dengan bermacam etnis--lebih tinggi dibanding nasionalisme orang Indonesia. Kenapa? Pertama, Karena orang Malaysia berbeda mendapatkan kemerdekaannya dengan Indonesia. Kedua, Malaysia itu multi etnis. banyak yang bukan asli Malaysia. Ada bugis, China, India. Tapi mereka berhasil bersatu untuk menyelamatkan negaranya. Bahwa ketika mendapat tekanan dari luar menyatu, bukan seperti kita sekarang. Coba saja saya sudah hampir dua tahun mempersoalkan tenaga kerja asing dan di “bully”.

Mahathir keluar dengan gagah berani menolak investasi yang diperirakan akan merebut kedaulatan Malaysia. Itu bisa dilihat rekamannya.Saya patut bangga karena salah satu bahan Mahathir adalah wawancara saya dengan salah satu TV. Dia menyatakan negara jiran yang besar saja mengalami hal yang sama.

Ada tiga hal yang membuat Mahathir berhasil. Pertama, dia betul-betul tidak suka korupsi. Yang kedua, masalah kedaulatan negaranya terancam dari masuknya investasi yang dibungkus dengan tenaga kerja asing. Ketiga, berbagai aset-aset strategis sudah “dikerjasamakan” dengan pihak luar yang hanya betul-betul berbasis ekonomi. 

Yang menarik lagi, etnis China justru mendukung Mahathir lewat partai China DAP. Nasionalisme etnis China Malaysia memang diuji oleh Mahathir. Akhirnya mereka bergabung dengan Mahathir. Berbeda dengan kita, malah mengundang. 

Memang pertumbuhan ekonomi 2017 Malaysia lumayan, tapi jangan kita terjebak pertumbuhan ekonomi terhadap negara yang berbasis sumber daya alam (SDA). Karena itu sangat fluktuatif sesuai harga komoditas. Berbeda dengan negara Industri dan Jasa.  

Di negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, ada pabrik-pabrik “milik Allah”, artinya kaya SDA seperti kelapa sawit, karet, minyak, batu bara, dan lain-lain. Mau presidennya komunis atau ulama tidak akan berpengaruh. Saya tidak akan terpengaruh tipuan pertumbuhan ekonomi seakan-akan hasil kerja. Saya memperkirakan bahwa kita tumbuh 2-3 persen dari pabrik “milik Allah” meski pemerintah tidak ada. Konsumsi masyarakat itu selalu sekitar 2 persen. Jadi 4 sampai 5 persen itu pertumbuhan “milik Allah” dan konsumsi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Malaysia itu hanya karena harga sawit naik. Sama juga di Indonesia. Nah, kemarin selalu dinyatakan, baru sekarang pertumbuhan Malaysia di bawah Indonesia. Itu bukan karena Indonesia naik, tapi karena Malaysia yang turun. Jangan dibalik, karena Indonesia juga turun. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Sebaiknya simpan dulu keyakinan bahwa Mahathir Mohamad akan serius membasmi KKN di Malaysia. Dulu, waktu menjadi perdana menteri selama 21 tahun dia sukses menjadikan anak-anaknya menjadi pengusaha papan atas Malaysia. Perusahaan mereka juga tergantung pada proyek-proyek pemerintah, dan kredit dari bank BUMN.

Kini ratusan perusahaan dimiliki oleh anak-anak Mahathir. Inilah mengapa Zamil Ibrahim, ketua  Parti Kesejahteraan Insan mendesak Mahathir agar menjelaskan bagaimana dua anaknya, Mokhzanai dan Mizan, bisa menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Desakan ini diajukan karena Mahathir tidak berasal dari keluarga kaya, dan hanya menjalankan klinik kecil sebelum menjadi perdana menteri untuk pertama kalinya.

Mokhzani Mahathir tahun ini dinobatkan oleh Forbes sebagai orang Melayu terkaya nomor 6 di Malaysia. Secara keseluruhan dia berada di peringkat 43 dengan kekayaan bernila 430 juta dollar. Sumber penghasilan utamanya berasal dari bisnis migas yang berkibar di bawah bendera SapuraKencana Petroleum, raksasa telkomunikasi Maxis, dan perusahaan kabel serat optik Opcom Holdings.

Di bidang politik Mahathir mengandalkan kakak Mokhsani, Mukhriz Mahathir, yang 11 Mei lalu dilantik sebagai menteri besar Kedah. Ini adalah kedua kalinya dia dilantik sebagai menteri besar Kedah. Pertama kali terjadi 2013. Namun pada 2016 para pendukung Najib Razak berhasil memaksa Mukhriz untuk meletakkan jabatan.

Mukhris juga termasuk pengusaha papan atas Malaysia. Bersama adiknya, Mokhsani, dia merupakan pendiri perusahaan serat optik Opcom Holdings, dan konglomera Kosmo Technology Industrial Bhd.

Anak ketiga Mahathir, Mirzan Mahathir, tak kalah kinclong. Dia adalah pendiri dan pemilik saham terbesar di Konsortium Logistik Bhd. Perusahaan ini adalah penyedia jasa logistik terbesar di Malaysia. Mirzan kini aktif sebagao CEO perusahaannya sendiri, Crescent Capital, yang investasi tak hanya berkibar di Malaysia tapi juga berbagai belahan dunia.

Namun semua masalah KKN itu bisa diatasi oleh Mahathir dalam pertarungan politiknya melawan Najib Razak. Dengan segala kepiawainnya melakukan manuver dan berpidato, dia bisa membuat para pemilih terpukau sehingga tak perduli pada rekam jejak Mahathir. Mereka yakin betul bahwa pertarungan Mahathir versus Najib adalah ibarat pembasmi kejahatan lawan penjahat.

Mahathir juga diuntungkan dengan banyaknya pemilih muda yang tak merasakan betapa kerasnya dia ketika menjadi perdana menteri selama 21 tahun. Dia bergaya diktator yang tak segan memberangus kebebasan pers, mengabaikan HAM, dan tak segan memecat siapa saja yang dianggap merugikan dirinya termasuk hakim yang berseberangan dengan kehendaknya.

Maka tak ada salahnya bila rakyat Malaysia segera sadar bahwa Mahathir Mohamad bukanlah dewa, dan mungkin ada KKN lama yang bakal makin berjaya. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN 2005-2010

Mahathir berkuasa pada 1981-2003. Itu masa puncaknya. Mahathir selesai jabatan Perdana Menteri dalam kondisi bersih dari korupsi. Tidak ada isu korupsi sama sekali.

Apakah akan ada efek domino dari perubahan di Malaysia ke Indonesia? Kita lihat, Malaysia itu dulu belajar apapun dari kita. Sekarang kita jangan malu belajar ke Malaysia, termasuk politiknya. Bagaimana di sana muncul tokoh yang menyelamatkan negaranya dan rakyatnya kompak mendukung. Mereka tidak malu-malu melakukan perbaikan lewat Pemilu.

Pasti juga ada yang menyatakan bahwa kita juga pernah reformasi pada 1998. Reformasi memang ada, tetapi juga membongkar dasar negara (UUD 1945) sehingga kita tidak ada pegangan. Lucunya, yang berperan membongkar itu banyak konsultan asing. Itu rahasia umum.

Kalau perubahan di Malaysia tidak merombak dasar negaranya. Tapi justru mengembalikan marwah negaranya yang sempat hampir dibelokkan.

Kita jangan membandingkan pengaruh Orde Baru atau Orde Reformasi. Ini yang membikin negara kita ini tidak pernah baik. Mari kita ambil semua yang bagus dari pemerintahan sejak awal sampai sekarang. Satukan, jangan menyatakan seseorang berasal dari mana. Banyak tokoh Orde Baru yang karakternya jauh lebih bagus dari tokoh reformasi. Banyak pula anak muda atau tokoh reformasi yang bagus. 

Pemimpin itu menerima warisan dari pemimpin sebelumnya. Termasuk masalah dan hasilnya. Tugas pemimpin adalah memperbaiki masalah yang tertinggal, dan melanjutkan yang baru dan bagus. Yang terjadi sekarang, lanjutan yang baik diakui sebagai hasil kerja, tapi masalah dibilang warisan. 

Yang kedua, selalu menyatakan bahwa si A itu orang nya si B, dan itu orangnya si C. Kutu loncat seperti Ruhut orangnya siapa? Idrus Marham orangnya siapa? Mereka kan pindah-pindah terus. Nusron Wahid orangnya siapa? Jadi Lihat saja kepribadian orang itu. Saya itu selalu di cap jadi orang si Anu lah. Saya dekat dengan keluarga Pak Harto, keluarga Pak Habibie, keluarga Gus Dur, maupun keluarga Bu Mega. Terus saya orangnya siapa kalau begitu? Padahal saya tidak loyal secara pribadi kepada siapapun.

Saya hanya mau bilang bahwa kedaulatan di atas segala-galanya. Yang kedua, warga negara Indonesia itu harus diperlakukan sama. Jangan membikin kasta-kasta di dalam masyarakat, yang bisa terbentuk akibat perlakuan istimewa terhadap kelompok orang dan perlakuan hukum.

Jadi ada tiga sebab terjadinya kasta di Indonesia, ini yang sangat bahaya. Pertama, perlakuan pemerintah terhadap masyarakat yang tidak setara. Yang kedua adalah perlakuan hukum. Yang ketiga adalah perlakuan terhadap ekonomi. Kasta akibat dampak ekonomi. Donatur besar itu seakan-akan tidak bisa di sentuh hukum.

Jadi peristiwa di Malaysia itu d iluar dugaan. Allah sedang menyelamatkan Malaysia. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Kemenangan Mahathir Mohamad melalui koalisi Pakatan Harapan dalam pemilu Malaysia 2018 mengejutkan banyak pihak. Barisan Nasional dipaksa mengakui kekalahannya setelah 60 tahun berkuasa dan Najib Razak akhirnya turun dari singgasananya sebagai perdana menteri. Seusai mendapati kemenangannya, Mahathir pada pukul 03.00 dini hari segera menyelenggarakan konferensi pers dan mengumumkan bahwa Malaysia libur nasional pada 10-11 Mei 2018 dan tidak ada aktivitas perkantoran apapun selama 4 hari, termasuk perbankan.

Pengumuman libur nasional tersebut dapat dibaca sebagai langkah cerdik Mahathir untuk mencegah eksodus uang ke luar negeri akibat tidak menentunya ekonomi Malaysia setelah adanya perubahan di pemerintahan Malaysia. Salah satu faktornya adalah perkembangan ekonomi Amerika Serikat yang membuat capital outflow di banyak negara, termasuk Malaysia, dapat dihentikan sementara sehingga pemerintah Malaysia setidaknya memiliki waktu untuk meyakinkan seluruh aktor ekonomi agar tetap menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala.

Faktor rencana kebijakan menghapus pajak pertambahan nilai barang dan jasa, biaya tol, menaikkan upah minimum, dan memberlakukan kembali subsidi bahan bakar seperti janji kampanye Mahathir juga menjadi perhatian para pelaku ekonomi di Malaysia. Terlebih, salah satu janji kampanyenya adalah terkait pemerintahan yang baru akan serius mendorong proteksionisme dari pelaku usaha asing, khususnya China, karena hal itu membuat investor luar khawatir. Dengan demikian, pemerintah Malaysia yang baru memiliki tugas untuk memastikan stabilnya ekonomi dan politik dalam waktu dekat ini.

Dalam hal masifnya kedatangan investasi dari China di Malaysia, pemerintah Indonesia patut belajar dari Malaysia karena isu tenaga kerja asing dan investasi China di Indonesia sudah ramai diperbincangkan dan menjadi ekses negatif bagi pemerintah sejak tahun 2016. Isu tersebut redup sejenak pada tahun 2017 dan muncul kembali pada tahun 2018. Jangan sampai isu tersebut yang justru turut menjadi salah satu faktor kekalahan petahana pada pemilu April 2019 mendatang seperti yang terjadi di Malaysia.

Oleh karena itu, pemerintah harus cermat menghadapi proyek One Belt One Road (OBOR) dari China agar dapat mengambil peluang dan mengantisipasi tantangan yang dihadapi dari proyek tersebut. Selain itu, pemerintah juga wajib memperhatikan aspek-aspek nonekonomi karena ada kecenderungan bahwa gencarnya pemerintah melaksanakan pembangunan dengan cara mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di dalamnya terkait investasi dari China, sampai melupakan aspek sosial, budaya, dan aspek-aspek nonekonomi lainnya. Dampak tenaga kerja asing, serbuan barang-barang impor, dan isu keamanan serta kedaulatan dari masifnya proyek OBOR China mesti dilihat dari perspektif strategis yang memandang sebuah persoalan secara menyeluruh dan multidimensi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional

Kemenangan oposisi Pakatan Harapan yang dimotori oleh Mahathir mengundang perhatian kalangan luas. Mengisi diskusi di ruang publik, muncul pelbagai pertanyaan dan analisis. Salah satu pertanyaan yang menggelitik, apakah kemenangan oposisi di Malaysia bisa memberi efek kepada kemenangan oposisi di Indonesia? Mengingat, isu utama yang diangkat oleh barisan oposisi adalah isu korupsi PM Najib, hutang biaya pembangunan infrastruktur kepada China, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi Malaysia. 

Isu sentral yang diangkat dalam kampanye di Malaysia berhasil dikomunikasikan oleh tokoh-tokoh oposisi dengan baik kepada rakyat. Keberhasilan komunikasi politik,  tidak terlepas dari peranan Mahathir sebagai tokoh sentral, disamping wan Azizah wan Ismail istri Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin mantan wakil perdana Menteri Najib Razak.

Political trust rakyat Malaysia kepada Mahathir sangat tinggi. Dan Mahathir adalah negarawan yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Track record Mahathir selama memimpin pemerintah, telah mencatat pelbagai prestasi, sehingga membanggakan rakyat Malaysia. 

Kepemimpinan Najib di mata rakyat dan korupsi yang merajalela bisa membawa kehancuran bagi masa depan Malaysia. Realitas ini sudah menjadi rahasia umum dan mempengaruhi sikap politik rakyat. Artikulasi dan formulasi isu yang diangkat dan mengkristal menjadi agenda politik oposisi.  

Pada masa kampanye, isu sentral tersebut menjadi sangat menggigit. Kemudian menjadi basis nilai dan pilihan rasional rakyat saat memberi suara pada pilihan raya (pemilihan umum).

Tentu yang tak kalah penting, kesadaran etnisitas (Melayu) sangat tinggi,  di mana kepemimpinan di bawah Najib justru akan megancam masa depan puak Melayu. 

Selain itu,  kunci keberhasilan oposisi Pakatan Harapan, mereka  mampu membangun koalisi besar atau kerjasama berbagai parpol dan tokoh-tokoh politik sebagai tokoh kunci yang punya pengaruh ke akar rumput. Demikian pula, pengaruh meluas ke kelas menengah yang ikut merasakan kebijakan Mahathir selama memerintah. Yaitu sebuah kebijakan strategis. Sebagai bentuk afirmasi bagi puak Melayu, apa yang dinamakan New Economic Policy

Kebijakan pemerintahan Mahathir tersebut berhasil mengangkat status sosial ekonomi kaum Melayu sehingga tidak tertinggal dari etnis China. 

Apakah kemenangan oposisi di Malaysia bisa berpengaruh atau tidak, berpulang kepada kekuatan dan strategi oposisi dalam mengolah isu dan dukungan. 

Meskipun tidak bisa disamakan persis dengan pengalaman oposisi di Malaysia, akan tetapi isu sentral yang diangkat bisa menginspirasi kekuatan oposisi, yaitu bagaimana mereka mampu meyakinkan kepada rakyat, bahwa hutang yang sudah mencapai Rp6.000 triliun lebih,  pembangunan infra struktur yang melibatkan investasi China, isu pekerja asing dan mega korupsi selama pemerintahan Jokowi dianggap sebagai rapor merah. 

Evaluasi terhadap investasi China, rasanya sukar diharapkan muncul dari pemerintah Jokowi. Tidak saja karena menyangkut jumlah biaya yang sudah ditanamkan, juga melibatkan kepentingan kelompok-kelompok kepentingan dilingkaran Jokowi, termasuk para Taipan. Pemerintahan Jokowi tidak memiliki  bargaining position yang cukup meyakinkan untuk mengevaluasi kebijakan investasi China. 

Dan tentunya seberapa luas dukungan masyarakat kepada gerakan oposisi. Ditambah, apakah Prabowo Subianto, sebagaimana kepemimpinan oposisi Mahathir, bisa menjadi simbol pemersatu bagi kelompok oposisi atau kelompok-kelompok kepentingan yang bersebrangan dengan Jokowi. Dan agenda perubahan apa yang ditawarkan kepada pemilih, termasuk soal evaluasi investasi China ?

Jika isu investasi China dan 60 janji Jokowi dianggap tidak dipenuhi terus digulirkan, ini bisa menjadi tekanan politik. Persoalan akan semakin sulit bagi Jokowi, bagaimana ia mampu menangkis berbagai serangan dari oposisi. Ditambah jika perkembangan ekonomi menurun, nilai rupiah merosot hingga menjelang Pilpres 2019. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Hubungan Internasional President University/ Direktur Eksekutif Berdikari Center

Selain pemimpin Asia paling senior, Mahathir adalah pemimpin Asia yang paling banyak dapat gelar Doktor Honoris Causa (HC) dari universitas-universitas di Indonesia. Rakyat Malaysia, sekali lagi, menegaskan pengakuan mereka terhadap tokoh yang telah berhasil memodernisasi Malaysia, Perdana Menteri Malaysia paling berhasil.

Kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan yang dikomandoi Mahathir adalah peristiwa dramatis, tapi bisa diramalkan sebelumnya. Pemilih Malaysia, sebagian besar kelas menengah berpendidikan tinggi, adalah pemilih rasional dan digerakkan kehendak untuk melihat Malaysia maju, memiliki pemerintah bersih, dan demokratis. Oposisi Malaysia, di bawah pimpinan Mahathir pada pilihan raya umum ke 14 pada 9 Mei 2018, dengan jelas memiliki kecakapan dan catatan panjang untuk menghadirkan itu.

Kalau ada anggota DPR RI dari oposisi mengklaim kemenangan Mahathir sebagai inspirasi mereka, saya kira ini klaim yang salah tempat. Untuk konteks Indonesia, justru kecakapan dan ketulusan untuk menghadirkan Indonesia bersih, maju, dan demokratis ada di pihak pemerintah. Oposisi Indonesia memiliki catatan yang justru sebaliknya.

Sumbangan besar Mahathir (PM 1981-2003) adalah mengubah mental bangsa Melayu agar tidak menjadi bangsa yang minderwaardeg atau inferior, tapi bangsa yang bisa berprestasi sejajar dengan bangsa bangsa lain yang maju. Menghapuskan inferiority ini juga adalah revolusi mental  dari Bung Karno untuk Indonesia pasca kemerdekaan. Mahathir sendiri, dengan rendah hati, kerap mengatakan bahwa ia banyak belajar dari Soekarno untuk memajukan Malaysia.

Adakah Indonesia harus mengambil pelajaran dari pemilu 2018 di Malaysia? 

Tentu saja, setiap peristiwa politik (sebagai current history) adalah pelajaran yang berharga, lebih-lebih di Malaysia, negara dekat dan sekaligus berbagi banyak dimensi sosial-kultural. Kita harus belajar dan mencermati isu-isu yang mengemuka selama kampanye: pemerintah bersih, investasi asing dan pajak. Ada isu syariah Islam yang diadvokasikan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) tetapi kurang mendapat tanggapan. 

Pemerintahan bersih adalah nilai dan perhatian dari warga negara, terutama kelas menengah secara ekonomi yang berpendidikan. Kelas menengah ini adalah kelas dominan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, saat ini. Dua tuntutan utama kelas menengah ini, dari banyak studi, adalah pemerintahan bersih dan demokrasi yang mapan. Pemerintahan Barisan Nasional (BN) di bawah PM Najib Razak gagal menghadirkan kedua nilai ini.

Investasi asing adalah isu yang sensitif di negara-negara Asia sejak dulu. Kemerdekaan, bagi para pemimpin Asia, hakikatnya adalah lepas dari kolonialisme menjadi berdaulat secara politik dan ekonomi untuk menjadi makmur. Investasi asing haruslah membawa nilai tambah ekonomi, yang kita sendiri memang belum mampu, dan berdimensi transfer teknologi tinggi. Ini yang disoal oleh Mahathir, merujuk pada investasi China di Malaysia satu dekade terakhir.

Pajak adalah sumber pendapatan negara terpenting, lebih-lebih dengan pasang-surut harga komoditas (migas, tambang, pertanian) di pasaran internasional. Kendati demikian, pajak haruslah tidak memberatkan dan oleh warga negara yang menjadi obyek dianggap sebagai berkeadilan. Penerapan pajak GST (Goods and Services Tax) Malaysia dianggap tidak memenuhi dua hal tersebut. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar