Ssstt.. Pertamax Naik
berita
Ekonomika

Sumber Foto: Majalah Kartini

24 November 2017 13:00
Penulis
Di saat perhatian publik terbetot ke rangkaian drama penangkapan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR Setya Novanto, diam-diam harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, Pertamax Plus (Turbo), dan Pertamina Dex terkerek naik.

Sebagaimana tercantum pada situs resmi Pertamina, kenaikan Pertamax, Pertamax Plus (Turbo) dan Pertamina Dex mengalami kenaikan yang variatif di berbagai daerah. DI DKI Jakarta misalnya, harga Pertamax per 17 November 2017 menjadi Rp8.400, naik Rp150. Sementara untuk Pertamax Turbo naik Rp100, dari harga sebelumnya Rp9.250 menjadi Rp9.350, dan Pertamax Dex naik Rp300 menjadi Rp8.800.

Khusus untuk Pertamax, kenaikannya mengagetkan masyarakat. Mengingat banyak pengguna kendaraan yang berpindah menggunakan Pertamax, setelah Pertamina memberlakukan pembatasan terhadap premium. Pihak Pertamina berujar, kenaikan tersebut terjadi karena mengikuti harga minyak dunia yang juga sedang naik. Tapi kenapa kenaikannya dilakukan secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada masyarakat? Apa pertimbangannya karena Pertamax non subsidi jadi bisa seenaknya dinaikkan tanpa pemberitahuan ke masyarakat?

Konsumsi Pertamax mengalami mengalami kenaikan signifikan. Di wilayah marketing operation region (MOR) V -- yang meliputi wilayah Jatim, Bali, NTB, dan NTT -- kenaikannya  hingga 73 persen atau 688.150 kiloliter pada semester I-2017. Data Satgas BBM Mudik 2017 per 2 Juli 2017 juga menunjukkan, selama musim Lebaran 2017 realisasi konsumsi Pertamax sebanyak 18.352 kiloliter per hari, naik hingga 24,64 persen dari konsumsi harian 14.724 kiloliter. Dengan semakin tingginya pengguna Pertamax, apakah kenaikan ini bisa disebut sebagai Pertamina ingin menambal kerugian dari penjualan Premium yang harga jualnya di bawah harga keekonomian?

BACA JUGA: Katanya Cabut Subsidi Premium? Konsisten Dong Bro..

Sejak peluncuran Pertalite, sebagai langkah transisi bagi pemakai bensin Premium, Pertamina mendorong masyarakat memakai bahan bakar dengan kadar oktan tinggi seperti Pertamax (RON 92). Langkah ini sebagian upaya dari Pertamina yang akan mulai menghapus BBM subsidi seperti premium secara bertahap. Jika alasannya karena subsidi dan emisi Premium yang ber-RON 88, lantas kenapa Vivo Energy Indonesia diizinkan menjual premium dengan lebih murah Rp250 dari yang dijual Pertamina?

BACA JUGA: Pertamina Tak Efisien, Atau Vivo Merebut Pasar?

Dengan rencana dihapuskannya Premium dan kemudian disusul kenaikan harga Pertamax, bukankah akan menambah beban kebutuhan hidup rakyat yang saat ini banyak menjadi driver taksi dan ojek online sebagai pekerjaan alternatif akibat semakin tingginya penggangguran, semakin berkurangnya peluang kerja di sektor formal, dan jebloknya sektor industri?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax, Pertamax Plus (Turbo), dan Pertamina Dex sah-sah saja dilakukan oleh Pertamina. Pasalnya, harga  jenis BBM tersebut memang sejak beberapa tahun lalu diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Konsumen sudah terbiasa dan tidak terlalu terkaget-kaget dengan kenaikan harga tersebut, sehingga hampir tidak pernah terjadi gejolak di masyarakat akibat kenaikan harga Pertamax. Bahkan konsumen sepeda motor yang migrasi dari Premium ke Pertamax juga tidak pernah protes.

Berbeda dengan Premium, meski tidak lagi disubsidi, namun penetapan harga Premium masih ditetapkan oleh Pemerintah. Kalau harga jual Premium di bawah harga keekonomian, maka Pertamina menanggung kerugian sebagai subsidi kepada konsumen. Sebaliknya, jika di atas harga keekonomian, maka Pertamina memperoleh keuntungan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi Pertamina.

Selain menimbulkan ketidakpastian, penggunaan Premium tidak sesuai dengan standar Euro-4, yang merupakan standar emisi gas buang dari knalpot kendaraan bermotor yang ditetapkan dengan kadar nitrogenoksida (NOx) maksimal 0,08 gram/kilometer (gr/km), hidro karbon (HC) 0,1 gr/km, dan karbonmonoksida (CO) 1 gr/km.

Indonesia tertinggal dalam penerapan standar emisi gas buang. Sejak 2007 hingga kini Indonesia masih menerapkan Euro-2. Padahal di banyak negara maju, saat ini sudah menepatapkan Euro-6. Singapura saja sudah menerapkan Euro-4 sejak 2004 dan akan menerapkan Euro-6 pada 2018. Untuk mengejar ketertinggalan itu, Pemerintah Indonesia akan memberlakukan standar emisi Euro-4 pada kendaraan roda empat dan lebih. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Euro-4, pemerintah akan memberlakukan standar Euro-4 tahun depan.

Konsekuensi penerapan Euro-4 adalah penghapusan BBM jenis Premium. Namun hal itu tidak mudah. Paling tidak ada dua masalah utama yang harus dihadapi oleh Pertamina, yakni penghapusan Premium dan pembangunan kilang minyak untuk penyediaan BBM sesuai dengan standar Euro-4.

Selain itu, Pertamina juga akan menghadapi resistensi dari masyarakat pada saat memulai penghapusan Premium secara bertahap. Adanya kelangkaan Premium di SPBU berbagai daerah saja sudah menyulut protes keras dari berbagai komponen masyarakat, termasuk protes beberapa anggota DPR yang juga ikut-ikutan menentang kelangkaan tersebut.

Pertamina sebenarnya sudah menerapkan strategi pengembangan produk untuk meminimkan resistensi dengan memproduksi BBM Pertalite. Meski masih di bawah standar Euro-4, kualitas emisi Pertalite masih lebih baik ketimbang Premium. Selain itu, disparitas harga Pertalite  kurang dari Rp1.000 per liter dibandingkan Premium. Selisih harga yang relatif kecil membuat konsumen secara sukarela migrasi dari Premium ke Pertalite.

Data Pertamina menunjukkan, pada Juni 2016 proporsi penjualan Premium mencapai 81,1 persen, sedangkan Pertalite hanya 7,7 persen. Pada Juni 2017, proporsi penjualan Premium turun menjadi 42,4 persen, sedangkan proporsi Pertalite mengalami kenaikan menjadi 39,9 persen.

Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) pernah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menghapus Premium. Pertimbangannya, pengadaan impor Premium menjadi sasaran empuk bagi mafia migas untuk berburu rente. Lantaran Premium sudah tidak dijual lagi di pasar Internasional, maka tidak ada lagi patokan harga Premium. Selain itu, pengadaan impor Premium dilakukan melalui blending, dengan melakukan downgrade RON 92.  Dampaknya, selain harga pokok penjualan menjadi lebih tinggi, juga rawan terjadi mark up pada saat proses blending.

Berdasarkan rekomendasi Tim RTKM dan Permen LHK, Pertamina harus menghapuskan Premium secara total pada akhir 2018. Dengan demikian, masih ada waktu bagi Pertamina untuk menyiapkan pengadaan BBM dengan standar Euro-4, utamanya dalam mepersiapkan kilang minyak yang dapat memproduksi BBM sesuai standar Euro-4.

Saat ini, baru kilang Balikpapan dan Balongan yang sudah siap memproduksi BBM standar Euro-4. Namun, kapasitas kedua kilang itu tidak mencukupi untuk mememuhi kebutuhan konsumen BBM di dalam negeri. Pertamina memang bisa melakukan impor BBM sesuai standar Euro-4, tetapi pengadaan impor BBM akan menimbulkan masalah baru. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Baik pemerintah maupun Pertamina sebagai operator dalam penyediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) terlambat mengambil momen. Ketika harga minyak dunia masih rendah kemarin, belum terkerek naik seperti saat ini, mestinya pemerintah bisa mengambil kebijakan yang lebih berani, termasuk kebijakan menarik BBM yang memiliki RON rendah dengan emisi yang tinggi seperti Premium, dan mendorong peran energi-energi berkelanjutan dengan menambah pasokan BBM non Premium, dengan RON yang lebih tinggi di atas 90, sesuai standar emisi yang berlaku di dunia saat ini, untuk menggantikan BBM jenis Premium.

Kenapa saya bilang kehilangan momen?  Karena, ketika harga minyak dunia turun, otomatis harga keekonomian dari BBM dengan RON tinggi juga turun. Misalnya Pertamax atau Pertamax Plus, harganya bisa dijangkau oleh masyarakat. Sehingga, penghapusan Premium tidak akan berpengaruh karena masyarakat sudah terbiasa menggunakan BBM ber RON tinggi. Tapi, ketika harga minyak dunia mulai naik seperti saat ini, tentu akan sulit menerapkan kebijakan penghapusan premium. Pasti menimbulkan gejolak penolakan di masyarakat.

Indonesia ini sangat tertinggal dengan negara lain untuk masalah emisi dan standar bahan bakar kendaraan. Saat ini di negara lain sudah menggunakan standar BBM Euro-4. Sementara kita keluar dari standar Euro-2 saja masih sulit. Di Malaysia saja, RON terendah BBMnya 95. Sementara di Indonesia, masih saja menggunakan BBM RON 88. Kita sangat tertinggal dengan negara tetangga.

Kalau saya lihat, selama ini masyarakat di kota-kota besar seperti Jakarta, terutama para pengguna motor, sudah terbiasa membeli BBM yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan harga yang ditetapkan oleh Pertamina maupun harga di SPBU. Mereka biasa membeli BBM eceran yang di jual per botol di pinggir-pinggir jalan, dengan harga rata-rata per botol Rp10 ribu. Mereka secara sukarela membeli meskipun selisihnya Rp1.500. Selain karena malas mengantri, juga lebih efisien dalam mobilitas mereka.

Selain menarik BBM ber-RON rendah, dalam rangka meningkatkan kualitas BBM, industri otomotif juga punya tanggung jawab besar, dan harus dilibatkan dalam mendukung upaya tersebut. seluruh industri otomotif harus sepakat dan konsisten memproduksi kendaraan dengan spek dari mesin yang tidak bisa menggunakan bahan bakar jenis Premium. Kenapa industri otomotif kita bisa mengekspor kendaraan ke luar negeri dengan jenis mesin hanya untuk BBM dengan RON di atas 95, kok produksi kendaraan untuk dalam negeri di kasih mesin yang masih bisa Premium? Harus ada sinergi antara pemerintah, Pertamina, dengan industri otomotif.

Peningkatan berkualitas BBM perlu disegerakan. Karena implikasinya pada lingkungan dan kesehatan. Contoh; Jakarta dengan kondisi seperti sekarang ini hanya memiliki 11 hari udara yang bersih dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta itu tidak sehat. Salah satu penyebab yang paling dominan adalah kualitas bahan bakar kendaraan yang ada di Jakarta. Hal ini tentu menurunkan tingkat kesehatan dan daya hidup masyarakat Jakarta, yang kemudian tentu menaikkan beban biaya pengobatan bagi masyarakat Jakarta.

Di satu sisi kita mengeluhkan naiknya ongkos dan biaya transportasi yang tidak seberapa akibat ditariknya BBM jenis Premium yang ber-RON rendah dengan tingkat emisi yang tingga, dan naiknya harga BBM yang memiliki RON lebih tinggi. Di sisi lain, justru kita mengorbankan kesehatan dan daya hidup kita yang tentunya biayanya lebih besar dibandingkan yang dikeluarkan untuk bahan bakar kendaraan.

Namun begitu, saya setuju jika disebutkan bahwa subsidi BBM adalah hak warga negara. Tapi, warga negara yang bagaimana? Itu yang harus distandarisasi. Yakni warga negara yang tidak mampu, sesuai data-data yang dimiliki, baik oleh BPS maupun Kementerian Sosial. Satu lagi, pemerintah bersama DPR juga perlu mengevaluasi harga BBM ber-RON tinggi agar harga lebih terjangkau lagi buat rakyat. Sehingga rakyat dengan sukarela dan penuh kesadaran mau bermigrasi ke BBM dengan RON rendah kepada BBM dengan RON yang lebih tinggi dan lebih ramah lingkungan. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Fraksi Hanura DPR-RI

Dengan naiknya harga minyak dunia di pasar internasional dimana mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari naik 0,41 dolar AS menjadi 56,83 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Januari, naik 0,35 dolar AS menjadi 62,57 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange, maka sudah sepatutnya harga produk minyak pun naik.

Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan nasional yang memproduksi dan mendistribusikan minyak olahan tersebut, yakni Petramax, Petramax Plus, Petramax Turbo, dan Petramax Dex, juga harus menyesuaikan dengan kenaikan tersebut dan Pertamina tidak boleh rugi karekan akan berpengaruh kepada ketersediaan BBM bagi rakyat Indonesia.

Kita tahu bahwa Pertamax ke atas lebih banyak digunakan oleh kalangan berada. Jadi kalau ada yang teriak-teriak dengan kenaikan ini tentunya patut dipertanyakan nasionalisme-nya, karena ketidakpeduliannya kepada sustainability BUMN yang berperan juga melayanai kepentingan nasional. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Sebagai negara kepulauan dengan disparitas pembangunan ekonomi (infrastruktur, arus barang,  kelembagaan, lingkungan bisnis, dll) yang tinggi, Indonesia menghadapi tingginya biaya transportasi dan logistik yang sangat mempengaruhi daya saing antar daerah, selanjutnya daya saing nasional.

Sandee (2016) mencatat biaya pengapalan antar pulau di Indonesia relatif mahal dibanding biaya pengapalan antar negara. Sebagai ilustrasi, biaya pengapalan Tanjung Priok –Banjarmasin sebesar 650 dolar AS. Biaya ini jauh lebih tinggi dibanding Tanjung Priok-Guangzhou yang hanya 400 dolar AS yang jaraknya lebih dari tiga kali lipat.

Biaya logistik Indonesia mencapai 20 persen, paling tinggi di ASEAN. Biaya penyimpanan (inventory cost) Indonesia adalah 26 persen dari biaya logitik. Lebih tinggi dibanding Thailand dan Malaysia yang masing-masing 16 persen dan 13 persen. ITE (2017), salah satu organizer besar terkait pameran dan konferensi perdagangan internasional, menyebutkan 24 persen dari PDB dibelanjakan untuk biaya logistik. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding Amerika Serikat yang hanya 9 persen dari PDB-nya.  

Program pemerintah “BBM satu harga” sebagai salah satu implementasi Instruksi Presiden (Inpres) serta merealisasikan Peraturan Menteri ESDM No.36 Tahun 2016, terkait percepatan pemberlakuan satu harga Jenis BBM Tertentu (JBT) –minyak solar dan minyak tanah-  dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) –bensin minimum RON 88- secara nasional sejak 1 Januari 2017. Menurut peraturan tersebut, penyaluran oleh badan usaha penerima penugasan melalui penyalur yang ditunjuk, badan usaha wajib menunjuk penyalur baru jika belum terdapat penyalur pada lokasi tertentu, penyalur tidak dibebani biaya distribusi, dan lokasi tertentu ditetapkan oleh Dirjen Migas.

Melihat hal ini, maka kebijakan satu harga tersebut berpotensi memberatkan PT Pertamina sebagai badan usaha penerima penugasan jika pemerintah tidak memberikan funding untuk penugasan tersebut.

Di luar JBT dan JBKP, tentunya harga ditentukan oleh pasar, yaitu interaksi permintaan dan penawaran, termasuk pasar internasional. Artinya PT Pertamina, bebas menentukan harganya. Sebagaimana tercantum pada situs resmi Pertamina, kenaikan Pertamax, Pertamax Plus (Turbo) dan Pertamina Dex mengalami kenaikan yang variatif di berbagai daerah. Di DKI Jakarta misalnya, harga Pertamax per 17 November 2017 menjadi Rp8.400, naik Rp150. Sementara untuk Pertamax Turbo naik Rp100, dari harga sebelumnya Rp9.250 menjadi Rp9.350, dan Pertamax Dex naik Rp300 menjadi Rp8.800. Setelah, Pertamina memberlakukan pembatasan penjualan premium, dengan masa transisi pengenalan pertalite.  masyarakat terpaksa atau dengan kesadaran sendiri berpindah ke pertalite atau bahkan pertamax. Tidak mengherankan, kenaikan pertamax tersebut mengagetkan masyarakat dan tidak salah bila masyarakat curiga apakah kenaikan harga Pertamax untuk menutup biaya penugasan “BBM satu harga” oleh pemerintah. Artinya, Pertamina melakukan strategi cross subsidy, menjual Pertamax tinggi untuk menutup biaya penugasan “BBM satu  harga” tersebut, dan harus bersaing dengan Vivo Energy Indonesia yang menjual premium Rp 250 lebih murah.

Yang jelas, kenaikan Pertamax tersebut tentunya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Pertama, efek langsung dirasakan dengan meningkatnya pengeluaran konsumsi Pertamax kecuali rumah tangga mensubstitusi ke BBM dengan RON yang lebih rendah, untuk mempertahankan pengeluarannya. Kedua, efek tidak langsung akan terjadi karena kenaikan Pertamax yang juga merupakan komponen biaya transportasi tentunya akan menyebabkan kenaikan-kenaikan harga secara umum atau inflasi. Bahayanya, tipe inflasi tercipta adalah inflasi dorongan biaya (cost-push inflation) yang lebih bersifat kontrantif tehadap perekomian dibanding inflasi tarikan permintaan (demand-pull inflation). Dengan data Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) dan model konsumsi sistem pengeluaran linier (Linear Expenditure System, LES) setiap kenaikan harga BBM Rp 100 akan menurunkan kesehteraan keluarga kota Rp 16.440  dan keluarga desa  Rp 10.200 per bulan. Tentunya, jika kenaikan  harga Pertamax lebih tinggi maka penurunan kesejahteraannya juga semakin besar. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik