Student Loans, Jebakan Utang yang Memikat
berita
Ekonomika

Sumber Foto: Campus Circle  (gie/Watyutink.com)

23 March 2018 19:00
Penulis
Presiden Jokowi menyatakan, sekarang ini bank ‘cemen’, tidak berani mengambil risiko. Itu dikatakan presiden di depan para Komisaris Utama (Komut) dan Direktur Utama (Dirut) Bank seluruh Indonesia di Istana Negara (15/03/2018). Jokowi pun memberi ide agar bank membuat program kredit pendidikan (student loans). Ide tersebut muncul setelah Jokowi kaget model student loans yang dijalankan di Amerika Serikat bisa menyalurkan pinjaman hingga 1,3 triliun dolar AS.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengatakan, ide Presiden tersebut akan terwujud, tapi butuh peraturan khusus. Apakah karena Presiden yang menyampaikan ide tersebut hingga perlu direspons positif? Atau, karena kemungkinan bank-bank tersebut akan kebanjiran nasabah potensial berusia 17-30 tahun dari student loans?

Sebenarnya student loans bukan barang baru di Indonesia. Pada masa Orde Baru, student loans pernah dijalankan dengan istilah Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI). Sayangnya, program yang dijalankan pada dekade 80an tak berjalan mulus. Tak ada mahasiswa yang bisa melunasi. Imbasnya, banyak ijazah ditahan oleh kampus. Selain itu, sejak 2011 Putera Sampoerna Foundation (PSF) telah menerapkan program ini pada Akademi Siswa Bangsa Internasional (ASBI) --terdaftar di Kemendikbud dengan nama SMA SAMPOERNA dan Universitas Siswa Bangsa Internasional (USBI), yang justru dianggap sebagai ‘jebakan yang mencekik’. Dengan memakai istilah “Bantuan Biaya Pendidikan” dan ‘beasiswa’, si siswa dan keluarganya harus menanggung pinjaman pendidikan hingga Rp800 an juta. Wow!

Di AS sendiri, penerapan student loans ini banyak memicu protes. Pada Februari 2018, Pemerintah AS menyebut bahwa student loans menjadi salah satu penghambat ekonomi karena kelemahan peminjam melunasi utang. Sekitar 70 persen lulus sarjana di AS menanggung utang hingga ratusan juta yang harus mereka lunasi hingga 20 tahun ke depan. Bila gagal bayar, utang akan diteruskan kepada pihak keluarga atau nasabah dimejahijaukan. Bahkan di era Obama, banyak universitas swasta harus tutup karena dampak mahasiswa yang tak bisa membayar utang student loans.

Di sisi lain, 20 persen dari keseluruhan peminjam student loans justru mengalami drop out (DO). Alih-alih melanjutkan pendidikan tinggi, para mahasiswa DO ini bekerja banting tulang untuk membayar utangnya. Apa iya Indonesia mau meniru dan ‘mengimpor’ permasalahan student loans di AS tersebut ke Indonesia? Sebab faktanya, dari 784.000 orang sarjana yang lulus setiap tahunnya di Indonesia, hanya 37 persen saja yang terserap pekerjaan. Sisanya nganggur.

Satu lagi, apakah Jokowi tidak memikirkan ancaman kredit macet (non performing loan/NPL) yang menjadi momok utama dari industri perbankan daripada hanya sekadar menyarankan ‘kencing’ kredit?

Lagipula, bukankah sudah menjadi kewajiban negara memberikan pendidikan murah dan gratis seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31, dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 34?  Kenapa malah membebani masyarakat dengan utang baru demi mendapatkan pendidikan tinggi?

Jangan-jangan program student loans diwacanakan untuk tujuan politik, demi meraup suara Jokowi dari kaum muda. Mengingat animo pemilih muda terhadap Pemilu 2019 terbilang tinggi, dengan jumlah pemilih baru laki-laki sebanyak 129, 98 juta dan perempuan sebanyak 128,71 juta.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Kita harus mencatat bahwa setiap ide bagus bisa saja menghasilkan dampak sampingan yang negatif. Di Amerika Serikat (AS) pada zaman Clinton, terjadi kirisis subprime mortgage. Karena demokratisasi kredit, semua orang dikasih kredit. Timbul istilah kredit diberikan meskipun orang yang bersangkutan no job, non income, no asset (tidak punya agunan).

Nah, kalau kredit diberikan atas dasar demokratis, semua orang punya hak untuk ngutang dan harus diberi utang. Padahal tidak punya pekerjaan, penghasilan, dan aset (ingat polemik rumah DP nol di DKI). Maka di AS terjadilah kredit ninja yang mirip ninja betul, lenyap tak berbekas dan ribuan orang digusur dari rumah tinggalnya yang dibeli secara kredit nyaris tanpa agunan tadi. Krisis subprime mortgage ini berujung ke krisis moneter global pada 2008 yang merupakan versi AS dari krisis moneter Asia Timur di tahun 1998 yang melengserkan Soeharto.

Jadi, sekarang ini itikad baik student loans maupun kredit apa saja, termasuk pengentasan UMKM tetap harus memperhatikan kriteria obyektif. Supaya tidak menghasikan kredit ninja dan krismon, gara-gara kredit menguap seperti yang terjadi di AS, hingga membangkrutkan banyak lembaga keuangan, seperti Freddie Mac dan Fennie Mae. Bahkan sampai Lehman Brothers bangkrut lenyap dari muka bumi dan perusahaan sekuritas terbesar Merryl Linch dengan logo banteng, ikut hilang tidak ada lagi.

Krisis global di 2008 itu disusul dengan Brexit. Lantas, sekarang ini dengan kebijakan Trump, malah menjadikan AS sebagai negara proteksionis, berhadapan dengan Xi Jinping sebagai kampiun perdagangan bebas global. Maka, segala sesuatu harus pas. Tidak boleh ekstrem sok sosialis, sok merakyat tapi bisa jadi ninja, yang akibatnya asset lenyap tak berbekas.

Semua harus balance, tidak bisa seenaknya terlalu mengobral kredit, akhirnya bangkrut semua, bila tidak dipakai secara produktif. kredit apapun itu , bisnis, pabrik, industri ataupun ijon untuk biaya sekolah. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar dan Aktivis Pendidikan

Wacana seperti ini memang harusnya menggunakan tolok ukur konstitusi. Sedangkan, kontitusi kita saat ini telah berubah tentang pasal pendidikan tersebut. Di konstitusi yang lama, sebelum diamandemen, batas pendidikan yang harus dicover oleh negara tidak ada batasan tingkat dan waktu. Ini yang disampaikan dalam UUD 1945 pasal 31. Di sana disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran (pendidikan). Sementara, dalam konstitusi hasil amandemen, negara hanya wajib menyelenggarakan pendidikan untuk seluruh warga negara hanya untuk pendidikan dasar.

Makanya, pada masa pemerintahan Bung Karno dahulu, saat Prof. Prijono menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, banyak sekali mengirim orang Indonesia ke luar negeri, baik ke Eropa maupun ke Amerika, bahkan ke wilayah Timur Tengah. UUD 1945 yang lama juga menyebutkan bahwa negara diwajibkan menyelenggarakan pendidikan nasional.

Student loan ini konsepnya pembiayaannya diserahkan kepada pihak swasta. Politik ekonomi yang perlu diperhatikan adalah pinjaman ini pakai bunga atau tidak. Kalau memakai bunga berarti semangatnya tetap mencari keuntungan. Sementara kalau pihak swasta tidak mengenakan bunga, hanya mengembalikan pinjaman dengan menahan ijazahnya sampai pinjaman lunas. Hal tersebut sebenarnya terjadi di berbagai kebijakan perguruan tinggi; kamu tidak apa-apa tidak membayar kuliah tetapi ijazahmu tidak kami kasih.

Kalau student loan melalui perbankan, sebagaimana terjadi di Amerika yang menerapkan bunga, lantas apa bedanya dengan pinjaman? Itu artinya bukan untuk kepentingan pendidikan. Tetapi yang lebih masuk akal adalah pemerintah yang mengambil alih atas nama Negara memberi pinjaman kepada siswa atau mahasiswa tanpa membani dengan bunga.

Apa yang dicover perbankan terhadap biaya pendidikan? Ini sesuatu yang mesti terukur, misalnya apakah sekadar biaya SPP-nya. Student loan di Jerman biayanya mencapai ratusan juta, tidak berpikir orang tuanya mampu atau tidak mampu.

Hari ini, kalau mahasiswa di kampus negeri memiliki golongan untuk pembayaran SPP, yang paling murah bisa hitungan ratusan ribu saja, sementara yang paling mahal mencapai Rp7 juta – Rp10 juta per semester. Tetapi kita kan tergantung kemampuan orang tua. Kalau benar-benar tidak mampu, bisa tidak perlu membayar biaya SPP. Membayar pun maksimal hanya Rp300 ribu.

Jadi, semuanya harus terukur, terpadu antara lembaga pendidikan dan perbankan. Sehingga pinjaman tersebut benar adanya, besaran benar adanya, dan yang terpenting tak berbunga. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI

Saya ingin mempertanyakan wacana program student loans ini alasannya apa? landasannya apa diberikan student loans tersebut? Landasan pelaksanaan program student loans ini bisa bagus, bisa juga tidak.

Bagus jika tujuannya murni hanya untuk siswa yang kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan tinggi. Tapi, kan hal ini bisa diberikan dalam bentuk beasiswa, atau pemerintah menyelenggarakan pendidikan tinggi murah. Tetapi sebaliknya, hal ini menjadi tidak bagus, jika bantuan tersebut berbentuk hutang. Hutang yang kemudian menjadi beban setelah lulus kuliah. Iya, kalau setelah lulus dia bisa langsung terserap (diterima) kerja, kalau tidak? Jika dia diterima kerja pun kalau mendapat gaji yang baik atau cukup, jika tidak?

Dengan gaji yang pas-pasan, taruhlah dia dapat gaji UMR rata-rata Rp4 Juta per bulan. Dengan 4 Juta dia hidup sendiri, dia harus bayar kost Rp1,5 Juta, jadi sisanya  tinggal Rp2,5 Juta. Dia musti bayar berapa hutang tersebut? Dan berapa lama dia bisa melunasi hutang student loans-nya?

Kalau mau membayangkan, anggap dia kuliah di Teknik –saya tidak tahu, utang ini bagi yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN) atau swasta (PTS), dan masuk swasta misal Universitas Pelita Harapan (UPH) atau Sampoerna –saya dengar per semester lebih dari Rp50 Juta, kalau UPH saya kira lebih mahal. Atau, misalnya dia masuk ke Fakultas Komunikasi, kemudian dia kerja di dunia jurnalistik sebagai wartawan, yang tidak mungkin langsung menjabat sebagai pemimpin redaksi (Pemred) atau gajinya setara dengan Pemred. Jadi bagaimana dia bisa mengembalikan utang tersebut? Jika kita hitung, kalau dia bisa lulus dalam 8 semester, maka hutang student loans dia 400 Juta. Ini besar sekali. Bagaimana cara mengembalikannya dan butuh berapa puluh tahun dia bisa melunasi hutang tersebut?

Kalau kuliah di PTN, mungkin pelaksanaan kebijakan ini masih oke. Ambil contoh, dia ambil jurusan calon guru yang bayarnya tidak terlalu mahal, anggap saja Rp4-5 Juta. Untuk lulus 8 semester, dia hanya terbebani hutang sebesar sekitar Rp40-50 Juta. Kemudian setelah lulus, dia bekerja sebagai tenaga pengajar. Tidak mungkin pula dia langsung jadi pegawai negeri sipil (PNS), setidaknya lebih dulu menjadi guru honor dengan gaji take home pay di kisaran Rp1-2 Juta. Untuk biaya hidup sendiri saja –apalagi jika tinggal di kota besar seperti Jakarta—susah, apalagi harus membayar hutang biaya pendidikan yang sudah dia ambil, bisa Lebih susah hidupnya.

Saya baru-baru ini bertemu dengan teman dari Amerika. Dia bilang, orang miskin yang kuliah di perguruan tinggi yang mahal di Amerika sana dapat beasiswa secara total, bukan pinjaman. Jadi orang miskin yang kuliah di universitas ternama yang mahal, seperti Havard University, dibiayai oleh pemerintah. Asal, si mahasiswa tersebut berprestasi (pintar) dan memenuhi syarat. Bukan dapat pinjaman.

Saya yakin, Kelas menengah saja jika diberi pinjaman seperti student loans pasti dia mikir seribu kali untuk masuk UPH. Apalagi rakyat miskin. Program ini membuat orang miskin mimpi terus. Mimpi boleh, tapi harus direalisasikan. Tidak boleh hanya sekedar mimpi.

Kalau dikaitakan dengan untuk menarik pemilih pemula, mungkin masuk akal. Tapi kalau pemilih pemulanya ternyata orangnya kritis, maka rencana program student loans ini akan menjadi blunder buat Jokowi.

Saya pikir, Jokowi juga perlu hati-hati, baik dalam menyampaikan ide, wacana, ataupun menelurkan kebijakan. Mungkin sebaiknya, wacana tersebut sedikit dirubah cara pendekatannya. Misal, pemerintah menggelontorkan beasiswa besar-besaran bagi siswa yang berprestasi, atau memberangkat ke luar negeri untuk belajar di perguruan tinggi luar negeri bagi siswa berprestasi di seluruh Indonesia. Atau, membuat program nyata berupa pengurangan biaya pendidikan tinggi, semurah mungkin, bahkan gratis. Biar pendidikan tinggi benar-benar bisa diakses oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu atau miskin. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)

Membantu mahasiswa dengan cara menyediakan kredit perbankan secara sekilas dapat dipandang sebagai sesuatu yang positif, baik bagi mahasiswa, bagi perbankan maupun bagi pemerintah. Meskipun demikian, perlu dikaji dampak-dampak negatifnya, sehingga sebelum diambil kebijakan sudah ada data yang valid.

Bagi mahasiswa, khususnya yang kurang mampu secara ekonomi, tersedianya kredit merupakan solusi agar studinya berjalan tanpa harus berhenti karena tidak mampu membayar. Bukan rahasia jika banyak sekali anak-anak bangsa yang tidak dapat menempuh pendidikan tinggi karena ketiadaan biaya. Demikian juga banyak sekali, bisa ribuan, anak-anak bangsa yang sudah menjadi mahasiswa terpaksa cuti atau berhenti total karena tidak mampu membayar uang kuliah.

Bagi perbankan, kesulitan menyalurkan kredit akan sedikit teratasi karena pasti banyak peminatnya. Hampir tiap hari saya mendapat tawaran kredit untuk pribadi dengan berbagai skema. Demikian juga dengan institusi tempat kerja yang saya pimpin, selalu mendapat tawaran kredit untuk membangun infrastruktur baik berupa gedung-gedung perkantoran, laboratorium dan berbagai fasilitasnya. Hal ini semua menunjukkan bahwa perbankan sangat berkepentingan untuk menyalurkan kreditnya kepada masyarakat. Jika dalam satu kota atau satu provinsi saja terdapat seratus perguruan tinggi (PT) dan mahasiswa yang membutuhkan dari satu PT saja jumlahnya ribuan, maka kesulitan perbankan akan sedikit teratasi.

Bagi pemerintah, ketersediaan kredit perbankan bagi mahasiswa akan bermakna semakin bertambahnya angka partisipasi kasar (APK). Dari tahun ke tahun pemerintah selalu berupaya meningkatkan APK untuk PT dengan berbagai cara, salah satunya melalui penyediaan beasiswa bidik misi. Sejauh ini melalui kerjasama dengan PT baik negeri maupun swasta, program tersebut cukup berhasil meningkatkan APK. Jika ditambah dengan kerjasama penyediaan kredit perbankan antara Pemerintah, PT dan Perbankan, akan ada peningkatan APK secara signifikan.

Meskipun dampak positifnya akan signifikan, jangan lupa dampak negatif yang mungkin timbul juga perlu diperhitungkan. Pertama, prinsip kehati-hatian Perbankan mungkin akan terabaikan demi mengejar target kucuran kredit. Misalnya kriteria 5C tidak sepenuhnya diterapkan, terutama 'Collateral' dan 'Character' akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan.

Kedua, kelonggaran dalam menerapkan 5C akan menimbulkan efek domino membengkaknya non-performing loan (NPL). Pengalaman masa Orde Baru dulu harus menjadi pelajaran, bahwa setelah mahasiswa yang menggunakan Kredit lulus, tidak ada jaminan mereka akan mengembalikan pinjaman, alias kredit macet atau NPL. Alih-alih semakin maju, dunia Perbankan dikhawatirkan akan 'Collapse'.

Ketiga, justru yang paling mengkhawatirkan adalah tumbuh kembangnya budaya baru bagi mahasiswa, yaitu budaya 'berhutang' dan budaya 'ngemplang'. Kalau hal ini terjadi, lalu nasib Nawacita, khususnya 'Revolusi Mental' mau dikemanakan? (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Suudzon (berperasangka buruk) tidak dibenarkan oleh agama, kita wajib berprasangka baik kepada setiap manusia lebih-lebih kepada para pelajar/mahasiswa.

Gagasan Presiden Jokowi tentang student loans berangkat dari evaluasi dunia perbankan yang dianggap kurang inovatif dalam produknya. Bank tidak hanya berfungsi menghimpun uang masyarakat, bank juga harus pandai menyalurkan dana tersebut untuk berperan maksimal dalam pembangunan bangsa. Masyarakat termasuk para pelajar/ mahasiswa juga bagian yang harus didorong perkembangan usahanya oleh sektor perbankan, bukan hanya korporasi saja.

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pak Jokowi punya tanggung jawab untuk mencerdaskan generasi masa depan. Student Loans dilontarkan Presiden dalam konteks tersebut. Tentu hal itu bukan satu-satunya cara, masih ada upaya-upaya dengan cara lain. Jika ada pengalaman dalam soal pemberian pinjaman kepada mahasiswa (KMI) dirasa kurang berhasil tentu tidak serta merta menjadi trauma.

Student Loans harus dilaksanakan dengan kriteria-kriteria, sistem dan mekanisme yang baik, dan tetap memperhatikan azas kehati-hatian. Rasanya sangat jauh karakter pelajar/ mahasiswa kita sebagai "pengemplang" pinjaman. Mereka tau bahwa mengemplang secara moral menyakiti perasaan masyarakat dan secara hukum memiliki akibat.

Pelajar/ Mahasiswa kita tidak mungkin sejahat "konglomerat hitam" pengemplang kredit. Karenanya student loans harus mendapatkan tempat dalam sektor perbankan. (cmk)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial             Kebijakan RI Perbanyak Barang Impor Masuk