TKA Dimanja, Tenaga Kerja Lokal Terpental
berita
Ekonomika

Sumber Foto: portal-islam.id  (gie/Watyutink.com)

19 March 2018 16:00
Penulis
Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menkumham, Menaker, Mendag, Menperin, Menteri KKP, Menteri ESDM untuk mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia. Terkait hal ini, Jokowi memerintahkan segala masalah terkait perijinan dan jalur masuk para TKA harus selesai dalam waktu 2 minggu. Selain itu, Jokowi juga akan menerbitkan Perpres untuk mempermudah TKA masuk ke Indonesia. Segitu urgent kah kebutuhan Indonesia akan TKA?

Instruksi Presiden tersebut dijalankan Kemenaker dengan mengubah ketentuan jangka waktu kerja bagi TKA di Indonesia, dari yang sebelumnya hanya 1-2 tahun, lalu diwajibkan melakukan perpanjangan. Kini ijin kerjanya disesuaikan dengan perjanjian kontrak kerja sang TKA dengan perusahaan. loh, bukakah ini sama artinya pemerintah menyerahkan tanggung jawab perijinan kepada investor, dan yang menentukan layak atau tidaknya TKA tersebut masuk ke Indonesia ditentukan oleh investor?

Bagaimana jika perusahaan asing (investor) hanya mau mempekerjakan pekerja asing dari negara asal mereka saja?

Selain itu, Kemenaker telah memangkas proses perizinan administrasi bagi TKA dari semula enam hari menjadi hanya dua hari saja. Pihaknya juga menghapus syarat rekomendasi dari instansi terkait. Hal ini bisa dihasilkan lantaran Kemenaker mengaku telah membuat sistem terintegrasi dengan Direktorat Imigrasi Kemenkumham, Kementerian Pendidikan, Kementerian ESDM, dan OJK.

Dengan begitu, sistem Rencana Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Penempatan Tenaga Asing (IPTA) yang semula terpisah telah menjadi satu kesatuan dan berbasis dalam jaringan (online). Sehingga, perizinan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan tak memerlukan tatap muka antara petugas dan TKA. Artinya, TKA bisa mengurus ijin kerjanya dari negara asalnya sana tanpa harus datang ke Indonesia. Sehingga mereka bisa keluar-masuk Indonesia dengan seenaknya?

Lagipula, jika urusan kemudahan TKA bisa diselesaikan dengan cepat, tapi untuk urusan buruh dan TKI justru tak kunjung terselesaikan? 

Jika sebelumnya izin pekerja asing dengan jabatan direksi dan komisaris hanya terbatas pada lokasi kabupaten/kota tertentu, kini izin lokasi kerja bersifat nasional. Selain itu, untuk TKA dengan jabatan direksi atau komisaris yang juga pemegang saham tak lagi harus mengantongi IMTA. Bahkan, pekerja asing yang bekerja terkait kondisi emergency dan maintenance, diperbolehkan masuk ke Indonesia lebih dulu dan mengajukan IMTA belakangan. TKA juga diperbolehkan rangkap pekerjaan dari pemberi kerja A dan pemberi kerja B. Hanya saja, ini berlaku untuk jabatan sejenis, serta hanya pada sektor pendidikan, pelatihan vokasi, e-commerce, dan sektor migas. Waduh, jika begini kan mengancam peluang kerja bagi Tenaga kerja dalam negeri?

Dengan dalih investasi, apa harus pekerja asing di istimewakan? Memang  sudah tidak ada kah tenaga kerja Indonesia yang memiliki kemampuan, sampai-sampai Menko Kemaritiman tega ‘ngenyek’ dengan mengatakan tenaga kerja Indonesia belum memiliki keahlian yang cukup untuk mensupport proyek-proyek yang miliaran dolar? 

Terus, bagaimana dengan nasib para tenaga kerja dalam negeri nantinya? Apalagi, mulai tahun 2019 Indonesia nanti akan mendapatkan bonus demografi. belum lagi masalah keamanan dan kedaulatan bangsa. Kenapa bukan para TKI  saja yang memiliki skil dipanggil pulang untuk bekerja di Indonesia? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(afd)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Guru Besar Antropologi UI, mantan Ketua Umum Partai Demokrat

Kita memang harus proteksi tenaga kerja (TK) kita dan sebanyak mungkin dipekerjakan. Salah satu kewajiban utama pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Akan tetapi tidak berarti menutup diri terhadap kemungkinan memperkerjakan tenaga asing yang diperlukan, karena kemajuan teknologi dan kebutuhan sewaktu yang mendesak. Banyak pekerjaan yang tertunda karena perizinan pembangunan dari berbagai instansi yang dapat menghambat penyelesaian proyek. Waktu terbatas dan perlu tenaga kerja asing (TKA) untuk menyelesaikan pekerjaan khusus segera tetapi perizinan sangat lamban. Keperluan emergency untuk menyelesaikan pejerjaan seringkali terhambat. Akhirnya banyak proyek tertunda penyelesaiannya. Sebaliknya juga TKA sudah datang pembebasan lahan proyek tidak juga siap. Sinkronisasi pengerahan TKA yang diperlukan dengan kegiatan di lapangan terganggu. Perlu dikaji mengapa pembangunan pembangkit tenaga listrik tertunda-tunda selama ini.

Memang TK lokal sudah banyak yang ahli di bidangnya, dan bahkan banyak yang bekerja di luar negeri. Tetapi tidak sedikit proyek yang gagal dan terbengkalai yang dikerjakan oleh TK lokal. Kecelakaan pembangunan jalan tol dan jalan layang akhir-akhir ini membuktikan betapa seringkali kita “menyepelekan” pekerjaan yang tidak hanya memerlukan keahlian dan keterampilan tertentu, akan tetapi juga sikap mental yang mendukungnya. Karena itu ada baiknya orang atau pihak ketiga yang disertakan untuk saling mengingatkan.

Semoga di masa mendatang TK kita benar benar menjadi expert dan profesional serta berhati-hati, disiplin dan pertajam kesadaran akan kecermatan kerja.

Demikian juga pola kerja gaya SKS atau sistem kebut “semalam” harus ditinggalkan

Akhirnya kita memang harus dapat membatasi bukan mengharamkan TKA sebagai partner kerja yang dapat dipekerjakan sewaktu-waktu diperlukan, tidak harus menunggu pekerjaan terbengkalai menunggu perizinan.

Sebenarnya sama dengan kebutuhan dokter ahli yang setiap saat diperlukan untuk ditangani atau didampingi dokter lokal, yang harus merawat pasien dengan kondisi penyakit khusus. Kalau tunggu perizinan, pasien keburu mati. Cuma orang kaya yang kalau sakit bisa dikirim ke luar negeri, yang juga mengerjakan dokter spesialis sebagai anggota tim yang diperlukan. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Every year, Latin American and Caribbean migrants make about 250 million separate money transfers to their home countries. While the average amount sent is around $300, taken in total these remittances by far outstrip all sources of foreign aid to the region. In several countries they constitute more than 10 percent of GDP. ­­-- America Development Bank--

Menjelang pergantian Presiden Clinton ke Bush tahun 2000, sebetulnya dunia sedang memasuki era sinkronisasi konsep free trade dengan ide free flow of labor, arus migrasi antar negara, dengan ekspor impor tenaga kerja antar negara bahkan antar benua.  Tetapi, serangan biadab WTC pada 11 September 2001 menghentikan mendadak arus migrasi itu atau menjadi problem berkepanjangan dan menumbuhkan indutri baru, pemeriksaan penumpang di bandara yang serba ketat dengan ekses yang aneh dan lucu: seperti botol air minum harus dibuang karena bisa dijadikan bom oleh teroris.

Jadi 2001 merupakan titik balik dari globalisasi menuju satu bumi, lalu lintas perdagangan, modal, kapital, yang diimbangi dengan lalu lintas manusia, tenaga kerja secara kompetitif berdasarkan meritokrasi. Alangkah idealnya bila semua individu bisa mencari pekerjaan sesuai bakat dan talenta profesional dan keunggulan komparatif kultur atau budaya atau fisik olahraganya.

Mengutip data Inter America Development Bank di atas, tenaga kerja asal Amerika latin yang bekerja di AS mengirim 75 milyar dolar AS per tahun. Untuk sebagian negara, jumlah itu merupakan 10 persen dari PDB  negara itu. Kondisi konflik peradaban pasca teror WTC telah menghentikan atau mengurangi arus migrasi antar benua–terutama terkait Timur Tengah. Khusus Eropa dan Timur Tengah menimbulkan konflik geopolitik yang tak kunjung selesai.

Indonesia sendiri mengalami banyak masalah "mikro, detail, tenaga kerja" terutama karena tenaga kita kurang terlatih/ terdidik/ professional, misalnya: bukan guru atau juru rawat rumah sakit yang lebih tinggi gajinya dan status sosialnya. Karena itu tenaga kerja kita rawan perkosaan dan penindasan oleh majikan di negara pra-feodal Timur Tengah.  Nah, dalam masalah tenaga kerja asing ke Indonesia, sebetulnya yang paling tepat ya kebijakan yang terukur. Tidak ada untungnya melalukan kebijakan yang ‘ekstrem’ proteksionis total dan mengabaikan serta meng-‘go to hell’-kan arus migrasi tenaga kerja, baik arus masukan maupun arus ekspor, tenaga kerja.

Semua ya proporsional, profesional dan meritokratis saja. Tidak bisa dipaksanakan dan memaksakan. Harus memperhitungkan faktor kompetisi. Kalau ASEAN lain lebih liberal, sementara kita sangat proteksinis, maka pasti kita akan kalah bersaing dengna ASEAN. Nanti minder lagi kenapa saudara tua dapat ketinggalan dari adik yang lebih muda dan lebih kecil.

Indonesia itu mestinya saudara tua di ASEAN, mestinya menjadi tertua, terbesar dan terkuat. Tapi kenyataannya, Indonesia masih terpuruk di berbagai ranking kualitas. Kecuali dalam besaran mutlak demografi dan geografi. Kebijakan kita mestinya mendukung Free Flow of Labor dan Free Trade, sehingga terjadi arus keseimbangan dari segala sektor produksi, saling mendukung dan saling menguntungkan.

Kita perlu pakar asing. Kita juga bisa mengirim pakar Indonesia untuk menikmati profesi dan bisnis iptek tinggi di negara maju. Bukan hanya kebagian arus modal, tetapi tidak punya peluang untuk ikut berkiprah di sektor iptek.

Nah, semua ini memerlukan kebijakan yang jelas mengutamakan kepentingan nasional. Ditengah situasi anomali kebijakan Trump yang anti imigran dan kecenderungan proteksionisme, jelaslah bahwa kita juga harus mengambil kebijakan yang lebih terukur, bukan emosional dan "hantam kromo". Semua mesti diperhitungkan untung rugi, dampak posisit-negatifnya bagi ekonomi nasional keseluruhan. Misalnya, arus mahasiswa dan pakar kita ke AS seharusya bisa lebih besar dari sekarang ini. Agar kita bisa menikmati manfaat lebih besar dalam investasi sumber daya manusia secara up to date, relevan dan bernilai kompetitif, produktif, dan strategis secara jangka panjang. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Seniman - Penulis - Aktivis

Sebagai seorang presiden, Jokowi seperti pemimpin yang tidak mengerti apa yang dia lakukan. Sebagai sebagai Kepala Negara, seharusnya dia paham betul bahwa salah satu tugas beliau adalah melindungi negara, rakyat, kedaulatan bangsa, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Kalau kita berbicara tentang investasi, memang negara kita butuh adanya investasi masuk sebagai salah satu penopang perekonomian. Tetapi bukan lantas kita tidak memiliki mekanisme dan kontrol terhadap arus invetasi dan investor yang masuk. Seolah negara kita tidak memiliki bargaining position terhadap investasi. Semua kesepakatan yang diberikan oleh investor kita terima. Kemudian baru mencarikan alasan kepada rakyat. Tanpa memikirkan akibat di masa depannya.

Dengan memberikan kemudahan akan masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia, dengan alasan investasi, ini memberi peluang dan kesempatan kepada warga asing dan mengesampingkan potensi yang dimiliki rakyat sendiri. Padahal jumlah pengangguran di negeri sendiri jumlahnya sangat besar. BPS mencatat pada semester 2017, jumlah pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia sebesar sebesar 5,33 persen. Itu, belum termasuk para pekerja non-formal, yang kadang hari ini bekerja, besok nganggur.

Dengan sekitar 800 ribu orang lulusan PTN/PTS setiap tahunnya, seharusnya Indonesia sudah tidak membutuhkan lagi tenaga kerja asing. Semua tenaga kerja dengan skill dan kemampuan tinggi yang dibutuhkan oleh industri atau sektor lain sudah bisa dipenuhi dari para sarjana ini.

Pemerintahan Jokowi juga perlu sadar, kebijakan yang mereka ambil saat ini dengan membuka seluas-luasnya porsi tenaga kerja asing akan berdampak buruk pada bangsa ini ke depannya. Selain terkait dengan undang-undang perburuhan, juga terkait dengan undang-undang kepemilikan, atas lahan, tanah, dan berbagai aset milik bangsa, yang seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukan justru mensejahterakan rakyat negara lain.

Belum lagi kita berbicara tentang kemungkinan tingkat kesenjangan yang semakin lebar akibat hadirnya para tenaga kerja asing ini. Tingkat kriminalitas semakin tinggi akibat rakyat tidak memiliki kesempatan untuk bekerja secara formal dan tak memiliki jaminan hidup layak, karena lapangan pekerjaan yang seharusnya mereka isi, justru diberikan kepada tenaga kerja asing. Juga potensi gesekan antara pekerja asing dan pekerja lokal akibat perbedaan culture dan ketidak-adilan (ketimpangan) perlakuan, serta akibat-akibat lain yang ditimbulkan karena kebijakan impor tenaga kerja ini.

Dengan memberikan izin kepada para pekerja asing secara luas, yang disesuaikan dengan lamanya kontrak kerja mereka di perusahaan, ini sangat berbahaya. Siapa yang akan men-screening para pekerja asing tersebut? Apakah para pekerja ini adalah orang baik-baik di negaranya, bukan pelaku kriminal, atau menjadi tersangka dalam sebuah kasus. Sementara, tenaga kerja kita sendiri di screening secara ketat. Pekerja lokal harus mengurus dokumen ini-itu, memiliki surat kelakukan baik dari kepolisian, untuk kemudian disertakan dalam surat lamarannya.

Ada sebuah fakta yang ingin sayasampaikan. Dalam beberapa kali penerbangan ke daerah Sulawesi –lupa tepatnya daerah mana, anakku yang bekerja sebagai konsultan di bidang migas menceritakan pengalamannya bahwa dalam pesawat yang ia tumpangi banyak terlihat warga negara asing dari satu etnis (negara) Asia, yang sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia. Hampir seluruh seat di pesawat diisi oleh mereka. Pada suatu kesempatan, anakku juga melihat para pekerja asing dari etnis yang sama yang ia temui di pesawat juga tengah mengerjakan sebuah proyek di sebuah wilayah di Sulawesi sana. Mereka adalah tenaga kasar, yang diangkut truk menuju proyek yang tengah dikerjakan. Artinya, pekerja asing yang masuk ke Indonesia ini bukan hanya tenaga ahli saja seperti yang disebutkan oleh pemerintah, tetapi juga tenaga kasar.

Jika hal ini dibiarkan, tentu rakyat kita hanya menjadi kuli, itu pun masih berebut dengan tenaga kerja asing. Selain itu, faktor keamanan, ketentraman, dan kedaulatan bangsa kita juga terancam. Tentu hal ini tidak boleh kita biarkan. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik