Tebal Tipis Daging yang Bikin Pusing
berita
Ekonomika

Sumber Foto: viva.co.id

10 February 2018 13:00
Penulis
Kenapa rendang Minang sekarang tak lagi tebal dan pedas? Bisa jadi, si Uda sudah menyesuaikan dengan gejolak harga daging sapi dan mahalnya cabai di pasaran. Onde mande!

Sampai awal 2018 lalu, harga daging sapi masih bertengger Rp120.000 per kg. Dinamika harga daging sapi terjadi sekitar tiga tahun ini, dan sampai sekarang upaya untuk menurunkan ke harga normal di bawah Rp100 ribu per kg tetap saja gagal. Sebelum 2012, harga daging sapi segar masih di kisaran Rp65-75 ribu per kg.

Berbagai upaya telah dilakukan, dari rencana impor 400.000 ekor sapi bakalan dari Mexico pada 2017 sampai mengimpor daging kerbau India (dijual Rp80 ribu per kg) untuk menurunkan harga daging sapi belum berhasil. Malah konon, para pedagang mengoplos daging kerbau dari India dengan daging sapi lalu dijual seharga Rp120 ribu per kg. sehingga pedagang bisa mendapat laba dari selisih harga daging.

Bagi mereka yang kebetulan berlebih, harga daging sapi Rp120 ribu per kg tentu bukan persoalan. Tapi bagi rakyat kebanyakan--terlebih generasi muda yang perlu mengkonsumsi protein hewani khususnya daging sapi--menjadi kesulitan tersendiri. Tingkat konsumsi daging di Indonesia tercatat paling rendah, yakni hanya 2,31 kg per kapita per tahun (BPS-2016). Lebih rendah dari negara Vietnam yang 8,9 kg dan Filipina 3 kg. Sementara Argentina, Paraguay, dan Brasil mengkonsumsi lebih dari 40 kg daging sapi per kapita per tahun.

Mengapa jadi demikian tinggi harga daging sapi di pasaran? Mengapa semua upaya yang dilakukan selalu gagal menurunkan harga daging sapi? Ada kesalahan strategi atau bagaimana? Bagaimana pula dengan rencana impor sapi bakalan dari Mexico? Lebih jauh, mengapa pada 2015 pemerintah memangkas kuota impor daging sapi Australia? Apakah pasokan sapi potong dalam negeri sudah siap menggantikan kebutuhan daging sapi nasional?  Lalu siapa yang diuntungkan dari kenaikan harga yang tak kunjung turun itu? Bagaimana menjelaskan ini?

Kebijakan menghentikan impor sapi tentunya dimaksudkan untuk mengedepankan kedaulatan pangan dalam negeri. Tetapi, data akurat berapa sebetulnya ketersediaan sapi siap potong di peternak/feedloter kerap tidak sinkron. Ambil contoh di 2017, kebutuhan pasokan daging sapi dalam negeri sebanyak 604.968 ton, sementara produksi 2017 hanya 354.770 ton (BPS 2017). Sehingga untuk kekurangan pasokan 39-40 persen dipenuhi dengan impor.

Kasus salah data seperti halnya data beras juga terjadi pada kasus pencatatan data populasi/produksi sapi potong, yang saling tidak sinkron antara BPS dan pihak-pihak terkait. Jika demikian, apa dasarnya pada sekitar Juli 2015 pemerintah memangkas kuota impor sapi Australia menjadi hanya 50 ribu ekor, padahal sebelumnya mencapai 250 ribu ekor? Ini yang menyebabkan harga melambung tinggi. Siapa yang ‘baku piting'?

Kabarnya pada 2016 lalu, lewat program kerja nasional sapi Indukan wajib bunting (SIWAB), telah lahir 1,4 juta anak sapi, dan pada 2017 di targetkan lahir 3 juta ekor pedet. Juga ada program jangka panjang 3-4 tahun dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) rasio 5:1 impor sapi. Dari setiap impor 5 bakalan, wajib 1 indukan. Hal itu untuk meningkatkan jumlah populasi sapi di peternak. Berhasilkan skema itu untuk menekan harga daging sapi di pasaran? Jangan sampai pedagang dan konsumen berantem gara-gara meributkan ukuran rendang yang berubah-ubah, padahal harganya sama. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Pasar tidak bisa dikomando, karena punya hukum supply and demand. Kalau demand naik dan Anda tidak punya supply, ya harga pasti naik. Ini mekanisme pasar yang baru diinsafi oleh Deng Xiao Ping setelah 30 tahun menerapkan Marxisme Sosialisme di Tiongkok 1949-1979. Uni Soviet meluncurkan Sputnik ke ruang angkasa pada 1957 mendahului Amerika Serikat (AS), tapi ternyata kemudian ekonominya juga tidak stangguh AS atau Eropa Barat, karena melawan hukum besi pasar ekonomi,

Program SIWAB atau apapun namanya mesti berorientasi pada pemberdayaan masyarakat peternak. Sebetulnya kan tinggal belajar saja dari Eropa Barat dan AS yang sukses melindungi sektor pertanian dari ancaman impor dari luar AS dan Eropa. Proteksi oke, tapi dalam jangka panjang harus menciptakan ketahanan dan kedaulatan sektor itu. Riwayat lahirnya APEC memicu WTO kan karena Uni Eropa agak berlebihan memproteksi produk pertanian membendung ekspor AS, maka AS menyodorkan pasar bebas APEC di KTT APEC I di Seattle 1993 dan KTT II di Bogor 1994. Soeharto malah berani teken APEC jadi pasar bebas 2020. Kalau itu dituruti, semuanya tinggal dua tahun lagi.

Tapi yang terjadi adalah proteksionisme Trump dan konfrontasi AS-RRT dalam perdagangan global, karena AS defisit dan hanya bayar surat utang kepada impor dari RRT. Jadi kita harus mawas diri, birokrat kita yang melindungi petani dan peternak itu sebetulnya "kerja apa riilnya" sebab ukurannya tentu keberhasilan tingkatkan produksi dan surplus serta ekspor.

Menteri Pertanian bukan orang partai, mestinya bisa mengatasi kepentingan partisan sektarian dalam mengelola sektor pertanian serta proteksi berkinerja sistem Eropa Barat-AS. Kita selalu sok mau bikin sistem sendiri, akhirnya tidak jadi apa-apa dan tidak mencapai apa-apa. 

Keberanian Presiden tetap terbang ke Kabul meski hadapi acaman bom Afghanistan, mestinya bisa diterapkan dalam menghadapi problem proteksi berkelanjutan sektor pertanian tanpa ada imbalan kinerja sukses berupa mentasnya sektor ini dari gelombang peradaban I Alvin Toffler. Pertanian kita telah dimodernisasikan. Bulog memproteksi tapi yang kaya pengurus Bulog, petani tetap saja melarat dan subsistense. Koperasi justru tumbuh subur di Eropa, Kanada, Skandiavia, AS, dan Australia berdampingan dengan korporasi secara koopetitif.

Kita terlalu banyak mempraktikkan "perang kelas" ala Marxis yang sudah bangkrut di Uni Soviet dan RRT. Maka kita tidak kemana-mana dengan pelbagai slogan muluk dan luhur tentang kedaulatan dan ketahanan pangan. Sebab akhirnya harus kembali ke hukum besi ekonomi: efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.

Gampang kok, kembali ke basis jer basuki mawa bea. Anda harus berkeringat untuk menghasilkan, dan prinsip ekonomi adalah dengan biaya minimal memperoleh hasil maksimal. Nah kita semua sudah mengabaikan itu karena justru mark up lebih besar dari nilai ril barang yang ditransaksikan. Korupsi high cost economy mengakibatkan pertanian juga tidak berdaya. Mirip ketika Tiongkok bikin komune yang gagal total mengakibatkan bahaya kelaparan era Mao Ze Dong 1960an. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

Berdasarkan data Kemendag, harga rata-rata nasional daging sapi per 9 Februari 2018 relatif stabil sebesar Rp116.600 ribu per kilogram, bahkan turun 0,58 persen jika dibandingkan satu bulan yang lalu.

Pada pertengahan 2016 hingga saat ini, pemerintah melalui Perum Bulog melakukan importasi daging kerbau beku guna menambah pasokan daging ke pasar dan memberikan alternatif kepada masyarakat untuk memperoleh daging dengan harga yang lebih murah, sehingga diharapkan dapat menurunkan harga daging sapi. Selanjutnya pada 2017 Kemendag telah melakukan pertemuan dengan distributor daging dan pelaku usaha toko modern anggota APRINDO, yang menyepakati HET untuk daging beku sebesar Rp80.000 per kilogram di seluruh outlet toko modern anggota APRINDO di seluruh Indonesia, hal ini dilakukan guna menyediakan daging dengan harga lebih murah.

Peternakan sapi lokal di Indonesia masih bersifat tradisional (pemotongan dan penjualan dilakukan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan), sehingga pasokan sapi lokal ke RPH tidak kontinyu, dan jumlah tidak signifikan dibandingkan jumlah sapi bakalan ex-impor dari feedlotter.

Dalam upaya meningkatkan populasi sapi lokal, pada 2016 Kementan melakukan program Upaya Khusus Sapi Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) baik melalui perkawinan alami, maupun Inseminasi Buatan. Berdasarkan data Kementan, pada pertengahan tahun 2017 realisasi program ini sebesar 50 persen, dan diharapkan pada akhir 2017 target akan tercapai 100 persen.

Pemerintah juga telah menerbitkan izin impor sapi bakalan dan sapi indukan dari Mexico untuk menambah populasi.

Dengan tercapainya kedua program tersebut, diharapkan akan menambah populasi sapi di Indonesia, sehingga dapat memenuhi kebutuhan daging sapi nasional.

Dalam upaya meningkatkan populasi sapi lokal, perlu diupayakan optimalisasi program UPSUS SIWAB dan efektivitas impor sapi indukan ketika melakukan impor sapi bakalan oleh feedlotter, baik melalui kerangka kemitraan koperasi maupun secara mandiri. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Sebenarnya karakter masyarakat Indonesia itu lebih suka karkas daging segar daripada harus mengkonsumsi daging beku. Jadi yang dibutuhkan itu memang kecukupan dari pasokan sapi bakalan yang dipotong di dalam negeri dan dikonsumsi. Untuk itu jalannya ya harus impor kalau kebutuhan kurang. Saat ini yang terjadi alih-alih memenuhi kebutuhan daging sapi segar dengan sapi bakalan impor, tapi yang diperbanyak malah impor daging beku dari India, yang kemudian menciptakan moral hazard bagi masyarakat, terutama pedagang karena mereka lalu mengoplos daging kerbau India dengan daging sapi.

Kesimpulannya, ibarat kita sakit kepala, tapi yang diberi obat salep. Jadi tidak selesai penyakitnya. Indonesia butuh sapi bakalan untuk dikonsumsi, tapi yang diberi daging kerbau beku, akibatnya harga daging sapi tidak kunjung turun, karena pasokan terus berkurang.

Ihwal SIWAB, itu sebetulnya sama dengan dulu namanya program inseminasi buatan, dan jika itu dilakukan juga hasilnya tidak 100 persen berhasil. Karena jika sekadar menghasilkan sapi bunting dan lahir, itu baru bisa dipotong 3 tahun kemudian. Sekarang terjadi kelangkaan sapi indukan. Karena ketika harga naik, 80 persen yang dipotong itu sapi indukan/betina, dalam keadaan bunting pula (lebih kurang 30 persen). Padahal dalam UU dilarang memotong sapi bunting. Sapi jantan tidak dipotong karena disimpan untuk Idul Adha. Jadi tragedi ini. Nah, untuk memenuhi kelangkaan sapi indukan dan bakalan, kita harus impor sebetulnya, tapi impor toh sudah dipangkas kuotanya. Sehingga yang terjadi kekurangan terus menerus.

Impor sapi dari Meksiko, saya tidak tahu persis sampai dimana. hanya ketika ada info bahwa 4000 sapi indukan masuk dari Meksiko, perkiraan saya sapi indukan tersebut akan beranak 3000 ekor. Jika rasio sex nya 50 persen maka akan diperoleh 1500 sapi jantan siap potong tiga tahun kemudian.

Supaya peternak berdaya, saya sarankan secepatnya adakan bimbingan bagi peternak agar dapat memenuhi kekurangan sapi bakalan. Selain pemberdayaan peternak, mau tidak mau ya harus impor. Kedua, stop daging kerbau beku India untuk konsumsi masyarakat. Daging beku India itu sebaiknya hanya untuk industri, untuk produksi sosis, kornet, dan lain-lain. Sekaligus itu untuk menekan biaya produksi. Kita harus hindari kerusakan moral yang terjadi karena kasus pengoplosan daging tadi.

Ketiga, pemerintah tidak perlu ikut campur dalam program membuntingi sapi betina. Peternak sudah lebih paham hal itu. Yang harus dilakukan pemerintah, bagaimana membantu agar ketersediaan pakan ternak terjamin kala musim penghujan seperti sekarang. Juga kecukupan air di musim kemarau. bagi peternak.  Dua hal itu amat penting. Lalu kendala-kendala lain yang bisa diidentifikasi dari peternak, harus dilakukan upaya-upaya menyelesaikannya, agar peternak bisa fokus memproduksi sapi bakalan ke depan.

Untuk swasembada tahun 2026, saya kira Pak Jokowi mungkin mendapat masukan yang kurang tepat. Butuh waktu setidaknya 30 tahun untuk itu. Saya berani bertaruh nanti apakah pada 2026 kita bisa swasembada apa tidak? Saya berani jamin tidak akan bisa. (pso)  

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!