UMKM: Peluang Besar, 'Tenaga' Kurang
berita
Ekonomika

Sumber Foto: wartakota.tribunnews.com

05 February 2018 13:00
Penulis
Kementerian Perdagangan akan punya gawe besar. Setelah dimarahi  Jokowi karena angka ekspor Indonesia kalah total dibanding Vietnam dan negara tetangga lain di kawasan Asean, saat ini sedang disiapkan aturan untuk pelaku bisnis daring yang melibatkan UMKM dalam kaitan ‘supply chain’.

Akan dibentuk badan yang bertindak sebagai aggregator bagi penyaluran produk-produk UMKM yang akan mengisi demand di marketplace. Agregator itu akan mengumpulkan barang dari bisnis kecil/ UMKM terkait perencanaan logistik dan memastikan standarisasi produk tersebut sesuai dengan standar e-commerce dan standar ekspor.

Idealnya, produk lokal harus lebih besar dijual oleh marketplace.
Marketplace dalam e-commerce yang saat ini sudah diisi oleh pemain besar seperti Bukalapak, Blibli, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain nantinya juga harus terdaftar di Kemendag, diidentifiksi pedagangnya berikut barang yang dijual. Barang yang diperjualbelikan di e-commerce Indonesia saat ini sudah mencapai 2,5 juta barang, dan produk lokal hanya berjumlah 50 sampai 100 ribu item (sekitar 6-7 persen) saja yang berasal dari UMKM dan produsen lokal. Selebihnya barang impor.

Jika persentase angka sudah ditetapkan dalam aturan yang hendak diterapkan, bisakah UMKM kita memenuhi regulasi tersebut? Pelaku e-commerce besar sudah menyatakan siap menjual produk lokal, tapi harus dengan kesiapan semua stakeholder. Artinya, UMKM juga harus berperan aktif dalam menyambut seruan Kemendag untuk giat berproduksi.

Angka pertumbuhan pelaku bisnis UMKM dalam 10 tahun terakhir tergolong tinggi, tetapi rekam jejak UMKM kita dalam memproduksi barang terhitung masih kurang. Apalagi kinerja ekspor. Kontribusi ekspor UMKM dibanding negara lain sampai 2017 tergolong rendah yakni sekitar 15,7 persen. Vietnam 17 persen, Malaysia 28 persen, dan Thailand 35 persen.

Meskipun UMKM berhasil menyumbang 61,41 persen pembentukan PDB nasional pada 2017, dan menjadi penyedia lapangan kerja terbesar yakni 96,7 persen, namun kendala di lapangan yang menjadi hambatan belum juga bisa diatasi oleh UMKM. Antara lain masalah permodalan, besarnya pajak UMKM, masalah paten, pemasaran, dan jejaring bisnis serta manajemen. Sejauh mana peran pemerintah membina UMKM?

Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) menyebutkan, porsi kredit UMKM tahun 2017 sebesar 18,50 persen. Total kredit hingga Juni 2017 mencapai Rp831 triliun. Terbesar di sektor perdagangan besar dan eceran senilai Rp443,4 triliun dari sebagian besar UMKM di Pulau Jawa.

Dari data itu, potensi UMKM untuk menjadi pemain e-commerce tergolong mampu. Tetapi anehnya bank nasional memandang UMKM tidak bankable, dan punya potensi besar menjadi NPL bila menyalurkan kredit ke UMKM.

Keinginan menjadi pemain besar e-commerce yang dikenal rigid dalam supply chain hanya sebatas mimpi bila UMKM tidak didukung sistem pendanaan yang memadai untuk bisa berproduksi secara berkesinambungan. Terlebih hingga kini tidak ada jalan keluar berupa ‘bridging’ dan jaminan pendanaan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Wajar kalau banyak yang menilai, perlakuan pemerintah sejak dulu hingga kini sama saja. Kredit hanya mengucur kepada korporasi besar. UMKM seolah anak tiri. Padahal di akhir Orba ada kasus BLBI yang menggarong yuang negara ratusan triliun. di era reformasi muncul kasus Century Rp6 triliun lebih. Sementara UMKM terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi saat krisis global 2008. 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)  

 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Adakah yang pernah bertanya kepada Bill Gates, Mark Zuckerberg, atau Jack Ma saat awal merintis usahanya diberi label oleh pemerintah mereka sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang dalam bahasa Inggris disebut Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)?  Apakah jalur yang ditempuh mereka dapat direplikasi ke orang-orang lain yang bermimpi ingin sukses seperti mereka?  

Apakah memang menjadi keharusan suatu usaha kecil berkembang menjadi usaha menengah kemudian menjadi usaha besar seakan mengikuti perkembangan biologis makhluk hidup di dunia? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan saat membahas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, terkhusus dalam latar era millenial dengan nuansa teknologi informasi yang begitu kental.

Pengembangan UMKM menjadi tugas mulia di Indonesia karena menyangkut jumlah besar hidup manusia dan memberi dampak ekonomi yang signifikan sehingga ada kementerian dikhususkan untuk menanganinya. Meski demikian dari tahun ke tahun permasalahan UMKM di Indonesia terus berulang dengan hal-hal yang sama seperti masalah akurasi data, konsep pengembangan UMKM, koordinasi lintas sektor, manajemen dan pembiayaan UMKM, ataupun masalah sumberdaya manusia dan kewirausahaan yang sangat erat dengan UMKM.

Belum lagi permasalahan dari aspek politik yang menggunakan UMKM sebagai instrumen transaksional melayani kepentingan pihak tertentu untuk jangka pendek. Semua hal tersebut sering membuntu daya nalar dan idealisme kita saat membahas pengembangan UMKM Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi.

Sekarang muncul momentum pengembangan UMKM yang didorong Kementerian Perdagangan saat Presiden Jokowi menyoroti kinerja ekspor Indonesia yang lebih buruk dibanding beberapa negara jiran. Apabila memang hendak memanfaatkan momentum ini maka perlu disadari adanya realitas keragaman karakteristik dan sifat UMKM Indonesia yang tidak semuanya memiliki potensi ekspor. Oleh karenanya, pemilihan sektor komoditas menjadi hal penting untuk diperhatikan agar mendorong peningkatan ekspor UMKM tersebut.

Salah satu komoditas unggulan ekspor yang patut digarap dengan melibatkan UMKM adalah specialty coffee, seperti kopi Gayo, kopi Lintong, kopi Lampung, kopi Toraja, kopi Bali, kopi Bajawa, ataupun kopi Wamena misalnya. Nilai ekspor kopi Indonesia di 2017 diyakini sudah melebihi angka 1,1 miliar dolar AS, dan masih sangat mungkin ditingkatkan lagi oleh segenap para pemangku kepentingan kopi di Indonesia. Komoditas lain yang berpotensi ekspor dengan nilai tinggi dan cocok digarap UMKM antara lain buah tropis (tropical fruit) dan sabut kelapa (coco fiber).

Di samping komoditas-komoditas tersebut di atas, seiring dengan perkembangan zaman, maka UMKM di zaman millenial banyak disebut dengan istilah starts-up company. Sepertinya definisi UMKM di zaman Now harus ditinjau kembali. Salah satu contoh: starts-up company yang  awalnya dimulai dari satu atau beberapa orang dengan nilai aset relatif kecil, setelah populer dan mendapat sambutan positif pasar, karena mendapat suntikan investasi jutaan dolar AS dari investor internasional lalu punya kemampuan ekspor atau buka usaha di negara lain.

Oleh karena itu, ekspor produk digital semisal aplikasi Go-Jek dari starts-up Indonesia yang memiliki jaringan usaha di India sudah harus mulai dihitung oleh BPS saat menyajikan data ekspor UMKM. Siapa tahu, jejak unicorn starts-up semacam Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya akan diikuti generasi millenial Indonesia dengan berwirausaha ala Bill Gates, Mark Zukerberg atau Jack Ma yang tidak lagi sarat dibebani istilah UMKM seperti para pendahulunya sejak zaman Orde Baru. Semoga UMKM tidak hanya mensejahterakan pelakunya namun juga masyarakat sekitar. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI

Mengapa porsi produk dalam negeri hanya 7 persen dari total barang yang dijual di e-commerce dan mengapa porsi ekspor UMKM hanya 16 persen dari total sementara Thailand bisa 35 persen? Hal ini disebabkan oleh banyak hal, misalnya selera konsumen, harga yang tidak bersaing, ketidakmauan UMKM untuk menjadi besar, kurangnya dukungan konkret pemerintah, keuntungan bisnis impor barang sangat tinggi, perizinan usaha yang sangat rumit dan faktor lainnya. Faktor yang mendasar adalah tidak adanya ekosistem yang mendukung UMKM dalam negeri untuk berkembang. Mungkin kita perlu belajar dari Thailand mengenai membangun ekosistem yang mendukung bisnis UMKM.

UMKM selalu dikaitkan dengan CSR. Membantu UMKM seperti melakukan karitas shodaqoh jariyah. Mungkin perlu diubah pola bantuan untuk UMKM dengan menempatkan mereka sebagai entitas ekonomi yang profesional. UMKM terutama yang berbentuk koperasi adalah skema ekonomi yang lebih adil. Sehingga idealisme UMKM koperasi perlu disempurnakan dengan profesionalisme korporasi.

Rekomendasi agar UMKM lebih berperan dalam perekonomian. Pemerintah menyederhanakan regulasi terkait UMKM baik di pusat dan terutama di daerah. Pemerintah mendorong ekosistem yang mendukung UMKM berkembang dengan menurunkan pajak UMKM, memprioritaskan UMKM yang berkualitas dalam inisiatif-inisuatif pemerintah seperti dana desa, membuat program-program pemberdayaan UMKM yang sesuai dengan perubahan perilaku konsumsi masyarakat (zaman digital economy), dan menumbuhkan kepercayaan diri UMKM dalam mengembangkan bisnisnya dan mendorong UMKM untuk berkoperasi agar terjadi demokrasi dan pemerataan ekonomi yang lebih baik. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)

Tidak dipungkiri, UMKM mempunyai  nilai strategis  ditinjau dari berbagai  hal, misalnya dalam penyerapan tenaga kerja, mempunyai ketahanan yang luar biasa terhadap berbagai guncangan ekonomi dunia, dan sejauh ini penyumbang PDB cukup besar. Namun kinerja UMKM di Indonesia  masih jauh  dibandingan dengan Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam.

Lebih memprihatinkan lagi, ketika  di era bisnis daring UMKM kita hanya mampu di bawah 10 persen di marketplace, semuanya harus diisi barang impor. Di balik permasalahan tersebut  saya melihat potensi besar yang pengembangannya memerlukan strategi yang lebih komprehensif.

Maraknya bisnis daring membuka peluang  besar. Di Subang, Jawa barat, seorang baru lulus sarjana memperkerjakan hingga 30 orang penjahit dengan memasarkan produk gamis secara online ke berbagai kota. Promosi yang dilakukan hanya melalui Instagram.  Satu lagi Surabaya, dalam sebuah pameran, industri rumahan pembuat sepatu wanita bisa ekspor ke Eropa Timur melalui bisnis online. Pola serupa  sangat banyak ditemui, khususnya produk kuliner dan konveksi.  Tentunya ke depan pangsa pasar ini tidak terbatas di kuliner yang tidak tahan lama, tetapi dilebarkan ke produk kerajinan dan produk kreatif lainnya.

Saya sangat yakin keragaman jenis produk UMKM yang potensial dapat digandakan berlipat-lipat sesuai dengan hasil perkalian kombinasi antara kearifan lokal, potensi keragaman sumber daya alam , potensi kreatifitas SDM, dan pengetahuan yang mudah didapat dari dunia maya.

Kemarahan Presiden Jokowi dapat dijadikan momentum untuk membenahi UMKM yang berpotensi ekspor dan mengisi pasar dalam negeri. Hal ini sebenarnya sudah lama ditunggu karena di lapangan banyak permasalahan dijumpai.

Kita belum mempunyai grand strategy lintas sektoral dengan tahapan skematis yang aplikabel. Menurut saya yang perlu dibenahi adalah UMK (mikro dan kecil), sedangkan untuk usaha menengah fokus pembinaannya lebih pada iklim bisnis. Sebaliknya, UMK masih perlu pembinaan mulai dari yang paling mendasar yaitu perubahan mind set.

Berbicara pembinaan, sebenarnya telah banyak kementerian yang menangani UMK/IKM, hampir seluruh kementerian teknis, lembaga pemerintah dan juga pemerintah daerah, juga perusahaan besar BUMN melalui CSR mempunyai program UMKM/IKM. Namun di sana sini masih belum maksimal. Banyak kita jumpai pendekatan yang dilakukan sangat berorenasi pada “keproyek”an, dan tidak dipantau pasca proyek, sehingga terkesan habis proyek selesai ya kembali ke awal. Di sisi lain banyak juga terjadi tumpang tindih dalam mengelontorkan dana maupun kegiatan. Yang lebih penting lagi adalah tidak ada pemantauan secara berkelanjutan terhadap binaan UMK.

Berangkat dari permasalahan ini, sangat diyakini konsep pengembangan role model mendampingi dan memonitor UMK sampai sukses, kemudian setelah itu bagi UMK yang sukses harus mau berbagi kepada UMK  yang lain. Pendekatan ini berjalan sangat efektif karena proses  menginspirasi dan belajar langsung dari UMK yang sukses. Beberapa role model, misalnya CV KANABA (bengkel pembuat mesin-mesin laundry) di Bantul mampu dalam 3 tahun dari keuntungan di bawah Rp100 juta dapat melompat ke angka diatas Rp2 miliar per tahun. Bahkan saat ini sedang merintis ekspor ke negara-negara di  Asean. Industri kecil pembuat amplang di Balik papan mampu masuk ke pasar ritel besar. Untuk menjamin suplai pasokan, kapasitas harus ditingkatkan dan untuk itu mereka bisa membentuk kluster produksi bersama UKM yang lain. Kedua contoh di atas memang peran standardisasi merupakan  salah satu kunci yaitu  dengan menerapkan standar SNI IEC, SNI produk, dan SNI ISO sistem manajemen.

Banyak contoh lain yang dengan menerapkan SNI sistem managemen mereka dapat menurunkan biaya produksi  atau meningkatkan kapasitas produksi seperti pada role model PT Astoetik Jogya dan Batik Satrio Banyuwangi. Belakangan ini harus dikembangkan SNI proses untuk melawan black campain dari USA tentang kopi luwak. SNI proses adalah standar yang tidak bicara spesifikasi saja, tetapi juga bicara gambaran proses  dalam memproduksi barang seperti pangan organik.  Produk UMK sangat berpeluang menembus pasar, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan daya saing. Untuk itu diperlukan  rencana besar yang terkoordinir secara nasional, paling tidak satu komando. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pegiat UMKM, Founder/ Ketua Umum Komunitas Eksporter Muda Indonesia (KEMI)

Bangsa ini sepertinya sulit terlepas dari sebuah karakter reflektifitas, akibat akumulasi sikap reaktif yang berlebihan, termasuk sikap reaktif Kementerian Perdagangan akibat "limpahan" kekesalan Presiden Jokowi terkait buruknya kinerja ekspor.

Sebagai pegiat UMKM ekspor sekaligus praktisi, sudah lama saya apatis terhadap sikap reaktif berlebihan pemerintah. Saya menilai ketidakberdayaan negara dalam memberdayakan UMKM ini karena minimnya pelibatan infrastruktur atau elemen pegiat UMKM dalam setiap kebijakan terkait UMKM. Bahkan ada sebagian yang melihat aktivitas organisasi UMKM atau pegiat UMKM sebagai pesaing pemerintah, meskipun sebagian ada yang menjadikan mereka sebagai partner pengelolaan UMKM.

Pemerintah dengan dana besar terkadang kesulitan membuat program kerja yang berkesinambungan karena minimnya data base UMKM yang representatif, detail, dan selalu update.

Ketika data base yang dimiliki kurang informatif, maka program yang dihasilkan akan rendah kualitasnya karena data base yang informatif akan selalu pararel dengan kualitas program.

Kebijakan agregator dan konsolidator UMKM ekspor sebenarnya sudah masuk dalam salah satu paket kebijakan ekonomi  IX Tahun 2015, namun masih belum maksimal progresnya.

Padahal agregator dan konsolidator ini diharapkan jadi sarana mengangkat kualitas dan persiapan produk UMKM untuk go ekspor sampai proses delivery dan dokumentasinya benar-benar dilaksanakan dengan baik, tidak hanya melibatkan 5 BUMN yang ditunjuk, namun bersinergi dengan  elemen pegiat UMKM lainnya dalam satu kesatuan eksekutor program.

Skema "bail out" UMKM semestinya sangat dibutuhkan, namun peruntukannya harus tepat sasaran dan difokuskan untuk keperluan alat produksi atau infrastruktur untuk dua bidang usaha saja, yakni untuk UMKM produsen (industri rumahan) dan UMKM e-commerce. Start up akan memperkuat jaringan pemasaran via online secara riil karena sebagian besar belum bank-able.

Selain bail out, peran CSR BUMN dan perbankan sangat dibutuhkan meskipun bukan dalam bentuk permodalan, misalnya coaching business, business meeting, mengikutsertakan pameran gratis, akses jaringan pemasaran ke partner BUMN ataupun perbankan. Selain itu pembentukan rumah inkubator sangatlah dibutuhkan terutama untuk anak-anak muda usia SMP-SMA atau maksimal usia usia mahasiswa agar lebih kuat membentuk karakteristik sebagai pelaku usaha. Program ini bisa disinergikan antara Kementrian Pendidikan, Kementrian Koperasi dan UMKM, serta Kementrian Perdagangan bersinergi dengan elemen atau organisasi pegiat UMKM.

Tantangan ke depan bukan saja produk impor yang deras membanjiri pasar lokal, namun meningkatkan kualitas dan support akses pemasaran berbasis ekonomi digital menuju industri 4.0 memang harus segera di-support semua pihak dalam bentuk sinergitas  konkret sejak awal perencanaan program sampai eksekusi.

Regulasi pemerintah yang pro UMKM diprediksi akan menstimulus pertumbuhan UMKM. Karena itu perlu reorientasi kebijakan pro UMKM untuk menunjukkan keseriusan pemerintah di pusat maupun daerah.

Hadirnya beberapa perusahaan e-commerce besar dunia mengindikasikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi market terbesar sebanyak 260 juta orang, regulasi bisnis mudah, masyarakat yang konsumtif, tetapi bargaining power produk UMKM rendah.

Hadirnya beberapa marketplace besar yang 94 persen didominasi produk impor semestinya perlu dikontrol dengsn membentuk sebuah instrumen pengendali prosentase peredaran antara produk lokal dan impor, termasuk mewajibkan para pengelola e-commerce yang berkedudukan di Indonesia untuk mewajibkan memberikan minimal 30 akun di setiap e-commerce dangan harga terjangkau.

Sebagai contoh, ada satu e-commerce besar yang mewajibkan pelaku usaha membayar Rp22 juta/akun berlaku satu tahun. Ini jelas memberatkan UMKM untuk bersaing dengan perusahaan besar maupun impor di pasar e-commerce.

Oleh karena itu pemerintah sebagai benteng terakhir diharapkan memperkuat analisis dan regulasi terkait e-commerce dan mengkoordinasi dengan organisasi atau komunitas UMKM.

Jadi ini bukan karena UMKM tidak berani bersaing, namun saat ini posisi UMKM kita ketika head to head dengan produk impor (China) sejak awal sudah tidak seimbang. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Mulai berkembangnya ekonomi dunia menuju revolusi industri 4.0 membuat bisnis e-commerce saat ini menjadi pesaing utama perusahaan ritel tradisional. Lewat perusahaan-perusahaan besar-nya, seperti Alibaba ataupun Amazon, perusahaan e-commerce siap menjadi raja ritel.

Pasar dalam negeri sendiri diprediksi akan semakin marak dengan pasar ritel online. Selain dari marketplace perusahaan ritel seperti Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya, penjualan barang secara online juga sudah mulai masif di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun media sosial lainnya.

Setidaknya ada dua alasan yang mendasari bahwa e-commerce semakin mengilap beberapa tahun ke depan. Pertama, pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas menengah Indonesia dimana akan meningkat melebihi Singapura, Malaysia, bahkan Thailand. Kedua, keterbukaan negara akan perdagangan dengan negara lain. Semakin berkembangnya internet semakin memperluas arus barang.

Pasar untuk UMKM dengan adanya ritel online ini pun makin meluas, terlebih jika pasar UMKM bisa mencapai negara lain dengan memanfaatkan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas. Banyak pengusaha-pengusaha muda yang terjun dalam bisnis online karena sifatnya yang kekinian.

Namun patut diwaspadai juga adanya serbuan produk impor yang akan membanjiri pasar domestik. Terlebih jika memang produk dari luar lebih murah. Dengan adanya pasar online, pembeli mendapatkan kebebasan memilih produk yang luas, jadi harga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pembelian online. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memyebutkan hanya 6-7 persen kontribusi produk lokal dalam perdagangan di online marketplace di Indonesia. Sisanya adalah produk dari impor.

Rendahnya porsi barang UMKM lokal dalam perdagangan online nasional memperlihatkan bahwa sektor UMKM Indonesia tidak siap dalam menghadapi pasar persaingan global. Faktor internal seperti kurangnya kemampuan manajerial dan manajemen keuangan UMKM menjadi salah satu dari kurang siapnya UMKM Indonesia dalam persaingan global.

Padahal kemampuan manajerial dan menajemen keuangan menjadi faktor utama dalam pembiayaan jika diperlukan modal tambahan dari perbankan sehingga UMKM tersebut dapat dikatakan bankable. Hal ini sangat terkait dengan program "inkubator bisnis" yang saat ini sudah berlangsung. Program ini diharapkan bukan hanya memberikan modal secara cuma-cuma namun juga dapat meningkatkan kemampuan manajerial dan manajemen keuangan pelaku UMKM. Sehingga pada nantinya jika UMKM itu sudah mandiri, peminjaman modal di bank akan lebih mudah.

Skema perbantuan inkubator bisnis juga harus melibatkan pihak perbankan karena pihak perbankan ini yang nantinya akan berurusan dengan pelaku UMKM dalam masalah permodalan. Pihak perbankan harus memberikan informasi juga bagaimana mengelola utang yang berkesinambungan sehingga NPL mereka akan terjaga.

Pasar online ini juga merupakan pasar dengan orang-orang yang sangat rasional dan benar-benar memperhatikan kualitas dan harga dari produk yang tersedia. Standar mereka pun pasti sudah mengikuti standar dari produk global. Sehingga proses standarisasi produk sehingga sama kualitasnya dengan produk dari negara lain sangatlah penting. Begitu juga dengan efisiensi harga yang menjadi faktor bagi konsumen untuk membeli produk dari online. Maka dari itu standarisasi produk merupakan hal penting bagi UMKM untuk bersaingan di pasar online nasional maupun global.

Pada dasarnya dukungan dari pemerintah melalui peraturan baku mengenai bisnis e-commerce harus segera dibuat dengan mengedepankan aspek keadilan baik bagi produsen maupun konsumen produk yang dijual online. Hal ini untuk mejaga agar generasi milenial bisa berbelanja online dengan aman dengan harga yang sesuai pasaran. Selain itu bagi produsen produk UMKM akan semakin termotivasi untuk produktif dengan pasar yang semakin besar.

Peraturan ini haruslah lebih tinggi daripada peraturan kementerian terkait. Hal ini dikarenakan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, hingga Bank Indonesia mempunyai andil yang besar.

Diperlukan sebuah roadmap yang bukan sekadar di paket kebijakan, namun roadmap berupa undang-undang yang berlaku kepada semua instansi terkait. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT), Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti

Kelemahan mendasar pembinaan UMKM selama ini, pembinaan tidak didasari atas apa yang dibutuhkan oleh UMKM sendiri, serta apa persoalan dan kelemahan UMKM.

Setiap tipe UMKM mempunyai kebutuhan dan persoalan yang berbeda. Contoh, antara UMKM kuliner dan konveksi, pembinaannya harus disesuaikan karakteristiknya, atau no one size fits all. Perlu disusun model pengembangan usaha dan bisnis untuk UMKM yang mudah dipelajari dan dipahami UMKM, sehingga ketika memulai usaha, mereka sudah punya panduan usaha yang jelas. Baik dari aspek produk, pasar, keuangan, operasional, atau aspek risiko usaha.

Selain itu, diperlukan lembaga seperti Inkubator Bisnis yang dikelola secara professional untuk memberikan pendampingan kepada UMKM. Pola-pola pendampingan UMKM ini yang masih sedikit dilakukan. UMKM langsung terjun sendiri di dunia bisnis yang penuh persaingan, dimana sebagian besar UMKM masih kurang pengalaman dan minim pengetahuan bisnis.

Terkait skema ‘bailout’, bisa saja dilakukan, akan tetapi tidak semua UMKM bisa mendapatkan skema ini. UMKM harus lulus assesment oleh para pakar bisnis dan keuangan. Selanjutnya dihasilkan penilaian bahwa UMKM ini sangat prospektif dan mempunyai valuasi usaha yang bagus di masa datang.

Skema ‘bailout’ juga bisa dipakai oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah, yang memberikan rekomendasi pada suatu produk UMKM yang dibina untuk bisa dipakai oleh lembaga pemerintah atau industri agar bisa bersaing dengan produk (misal, produk impor) yang sudah ada di pasar (keberpihakakan terhadap produk lokal).

Untuk menghasilkan UMKM propektif dan berdampak luas, sebaiknya dana yang dikucurkan jangan dalam jumlah kecil. Namun, pihak perbankan dalam mengucurkan dana mempunyai syarat jaminan usaha, jadi besarnya bantuan pihak bank akan diukur dari besarnya jaminan (aset) usaha yang dimiliki.

Solusinya bisa dengan mengecilkan bunga pinjaman usaha di bawah Rp 500 juta, dan angsuran pembayaran pinjaman dilakukan oleh UMKM setelah 6 bulan dan 1 tahun setelah memulai usaha. Karena jika di bulan kedua masa peminjaman sudah harus mencicil angsuran, UMKM pada periode tersebut belum dapat untung atau di posisi BEP, serta uang yang dipinjam masih digunakan sebagai modal usaha. Jadi dengan memberi kesempatan UMKM untuk berkembang dahulu, baru kemudian mengangsur. Itu lebih membantu untuk bisa mengembangkan usahanya.

Konsep inkubator bisnis diadopsi di Indonesia karena banyak diadopsi negara maju dan  berkembang untuk menumbuhkan wirausaha baru. Inkubator dinilai cukup berhasil dalam meningkatkan survival rate usaha baru untuk berkembang dan bersaing di dunia bisnis.

Selama ini diketahui banyak usaha baru yang gagal berkembang dan survive  saat memasuki periode awal usaha (2-4 tahun) karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan berbisnis. Untuk menghadapi masalah ini,iInkubator bisnis memberikan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan oleh wirausaha baru dalam dunia bisnis, seperti pemberian pelatihan bisnis dan usaha, pendampingan insentif, mentorship wirausaha, penyediaan ruang usaha, fasilitasi legalisasi produk dan usaha, serta layanan lainnya.

Hal-hal ini yang dibutuhkan oleh usaha baru atau UMKM untuk dapat berkembang. Jadi peran inkubator sangat penting, tidak hanya untuk e-commerce UMKM, tapi juga tipe UMKM lainnya. Masalahnya, jumlah inkubator bisnis yang dikelola secara profesional di Indonesia yang memberikan layanan pada UMKM masih terbatas. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT), Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti

Rekomendasi untuk pengembangan UMKM Indonesia: bentuk lembaga kewirausahaan (seperti inkubator) yang dikelola secara profesional di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu berikan bantuan pemodalan (hibah dan pinjaman) khususnya UMKM yang berbasis teknologi. Kemudian pemberian kemudahan perizinan usaha, pemberian kemudahan perizinan produk, diseminasi teknologi (misal, pemberian bekal digital marketing), pemberian pendampingan lapangan kepada UMKM (seperti pendamping dan penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian), terakhir pemberian pelatihan bisnis gratis kepada UMKM secara periodik untuk peningkatan kualitas SDM.

Sepanjang program pembinaan kepada produk UMKM telah dilakukan, terlihat bahwa UMKM Indonesia mampu bersaing dengan produk lainnya di pasar. Namun, yang perlu dilakukan adalah kerjasama antar stakeholder terkait untuk bersinergi agar produk UMKM memenuhi persyaratan produk yang ditetapkan, seperti halnya SNI, izin edar seperti BPOM-MD (makanan), BPOM-TR (jamu), atau izin edar pupuk, membangun pemahaman terhadap aturan perizinan.

Hal lainnya adalah cara membangun brand dan pengemasan produk agar terlihat menarik konsumen. Beberapa contoh tersebut yang menyebabkan produk UMKM kalah bersaing dan tidak bisa memasuki pasaran. Pasar yang besar memberikan syarat yang ketat untuk suatu produk dapat beredar dan dikomersialisasikan. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Humas dan Kerjasama Universitas Widya Mataram di Yogyakarta, Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) Wilayah DIY

Kelemahan mendasar terhadap pembinaan UMKM adalah kelemahan atas sumberdaya manusia. Hal ini terlihat bahwa rata-rata UMKM dimiliki oleh orang dengan pendidikan berkategori rendah. Kondisi ini akan menghambat dari sisi inovasi, motivasi, dan rasionalitas berpikir untuk bertindak. Dengan kenyataan ini, pelaku UMKM belum dapat memprediksi dengan tepat kebutuhan yang ada di pasar, sehingga apa yang dihasilkan hanya atas dasar kemampuan dalam memproduksi tanpa mempertimbangkan sisi permintaan atau kebutuhan pasar.

Pemerintah tidak punya garis birokrasi yang jelas terhadap UMKM karena secara hierarki keberadaan UMKM tidak di bawah komando dinas atau kementerian langsung, sehingga para pelaku UMKM tidak langsung bertanggung jawab kepada dinas atau kementerian. Hubungan antara UMKM dengan dinas atau kementerian yang menaungi adalah hubungan koordinatif bukan hubungan instruktif, hal ini akan mempersulit dalam melakukan pembinaan terhadap UMKM tersebut.

UMKM ibarat anak ayam yang ditinggalkan induknya. UMKM mempunyai kekuatan dan peluang yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun keberadaannya belum mendapat posisi strategis di negeri ini. Hal ini tercermin ketika upaya pengembangan terkesan instan dan belum berkesinambungan.

Untuk mengatasi hal itu dapat dilakukan tindakan “bailout” terhadap UMKM dengan tujuan merangsang pertumbuhan. Namun tindakan ini harus dikemas dengan efektif dan efisien, karena berkaca terhadap beberapa skema yang dikucurkan oleh pemerintah tidak terlalu efektif seperti program Bantuan langsung Tunai (BLT), Beras untuk rakyat miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan lainnya.

Skema yang diberikan idealnya dapat merangsang pertumbuhan tidak hanya sekadar memberikan umpan ibarat menangkap ikan, namun bagaimana dapat membuat kolamnya. Skema modal (bantuan) dapat berupa alat produksi untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Namun tidak terbatas itu, karena kondisi SDM UMKM yang masih terbatas dalam pengetahuan teknologi produksi. Idealnya juga perlu pendampingan dalam bentuk coaching operation bahkan coaching business dan marketing, keuangan, dan penguatan sumberdaya manusianya.

Idealnya, bantuan dana tidak dalam bentuk CSR namun diberikan bantuan pinjaman dengan skema pembiayaan proposional dengan pola kemitraan antara UMKM dan perbankan. Jika perlu dengan jaminan pemerintah dengan model pendampingan. Konsep Inkubator bagi UMKM diharapkan mampu berperan sebagai aggregator dan katalisator dalam perkembangan e-commerce UMKM. Namun sebaiknya hal itu dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi sebagai inkubator terutama dalam mengembangkan e-commerce dalam UMKM. Perguruan tinggi dengan kapasitasnya cocok apabila digandeng oleh UMKM untuk membidani dan mengelola e-commerce. Saat ini UMKM belum optimal menggandeng perguruan tinggi dalam pengembangan e-commerce.

UMKM punya kelebihan dibandingkan industri besar, dengan keunggulan komparatifnya maka idealnya didampingi dan diberdayakan melalui inkubator bisnis agar lebih cepat berkembang (akselerasi). Pemerintah dapat membuat kebijakan hilirisasi industri UMKM sehingga menambah peluang pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja. Apabila pemerintah mampu membuat kebijakan terhadap hilirisasi industri UMKM ini, maka akan menjadi penopang dalam perekonomin Indonesia sehingga akan berdaulat secara ekonomi.

Produk UMKM kita akan mampu bersaing dengan e-commerce impor apabila distandarisasi. hHl ini harus dimulai dari hulu (bahan baku) dan proses produksi yang distandarisasi. Indonesia dengan kekayaan sumberdaya alamnya adalah potensi besar untuk bahan baku industri, termasuk UMKM. Kondisi ini belum secara optimal dimanfaatkan untuk memenangkan persaingan. Kelemahannya, produk yang dihasilkan UMKM belum standar. Untuk menjadikan produk menjadi standar perlu persyaratan, yaitu jumlah produk yang dihasilkan banyak, ukuran yang sama, kemasan sama serta spesifikasi yang jelas. Untuk memenuhi kriteria tersebut perlu standarisasi proses produksi, dan tentu saja yang paling berperan adalah teknologi. (pso)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Andry Satrio Nugroho

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar