UMKM yang (Tak Kunjung) Disayang
berita
Ekonomika
Pengrajin Tahu. Sumber Foto : finansial.bisnis.com (watyutink.com) 21 July 2018 09:00
Penulis
Akibat subprime mortgage di tahun 2008, hampir separuh belahan dunia mengalami krisis ekonomi. Berkat keuletan entitas ekonomi dari Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mampu mengcover sektor konsumsi yang menjadi penyebab utama krisis, Indonesia mampu bertahan.

Saat ini, ketika neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit, industri diambang kemerosotan terdalam, salah satunya akibat perang dagang yang digelorakan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, kepada China dan Uni eropa, lagi-lagi UMKM menjadi penolong di garda terdepan. Namun sayangnya, entitas ekonomi tahan cuaca ini sulit untuk naik kelas.

Untuk itu, pemerintah memberikan dukungan dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM dan menurunkan bunganya menjadi 7 persen di tahun 2018. Melalui Bank Indonesia (BI), pemerintah juga mewajibkan kepada setiap bank umum menyalurkan kredit UMKM secara berjenjang: 10 persen di tahun 2016, 15 persen di tahun 2017, dan 20 persen di tahun 2020.

Meski begitu, ternyata BI mencatat, masih banyak bank yang belum memenuhi ketentuan porsi kredit UMKM yang telah ditetapkan. Dari sekitar 115 bank, dengan 10 di antaranya adalah Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) yang beroperasi di seluruh Indonesia, sekitar 20 persen dari total bank umum domestik belum memenuhi kewajiban rasio minimal penyaluran kredit UMKM dari total portofolio pinjaman.

Pihak BI sendiri enggan merinci entitas bank-bank tersebut. Namun, BI menyebut bank-bank tersebut berasal dari bank kecil, bermodal kurang dari Rp5 triliun atau kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) I dan BUKU II.

Bank Sentral menerapkan regulasi cukup ketat kepada perbankan untuk dapat menopang perkembangan UMKM di Indonesia. Salah satu dari regulasi itu bank harus dapat menyalurkan kredit UMKM sebesar minimum 20 persen dari total portofolio kreditnya di 2018 sesuai PBI No 17/12/PBI/2015. Dengan regulasi yang diterapkan tersebut, diharapkan pelaku UMKM dapat lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dari bank. Benarkah demikian? Lantas kenapa  dari sebanyak 57,9 juta pelaku UMKM, Hanya sekitar 19 persen saja UMKM yang bankable?

BI menetapkan kewajiban minimal 20 persen penyaluran kredit UMKM tersebut paling lambat diterapkan pada akhir tahun ini. Jika tidak terpenuhi syarat tersebut, maka akan diberikan sanksi. Sebelumnya, sanksi tersebut adalah berupa pengurangan jasa giro. Namun, Bank Sentral akan mengubah sanksi itu. Sanksi apa yang akan diterapkan saat ini?

Hingga Mei 2018 penyaluran kredit UMKM sudah mencapai 20,69 persen dari total kredit industri perbankan. Sedangkan rasio kredit bermasalah UMKM, diklaim oleh pihak BI masih di bawah lima persen. Apakah klaim BI ini mengikis anggapan (analisa) bank-bank bahwa kredit UMKM adalah kredit paling berisiko karena memiliki non-performing loans (NPL) paling tinggi dibandingkan dengan kredit lainnya? Kenapa pemerintah tidak hadir untuk memberikan jaminan?

Kenapa belum ada tindakan (langkah), baik oleh perbankan maupun pemerintah untuk melakukan pendampingan dan edukasi kepada kelompok usaha mikro ini agar bisa feasible dan bankable, sehingga mengakses lembaga perbankan?

Selain itu, melalui Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pajak Penghasilan, kenapa  pemerintah masih menetapkan pajak penghasilan (PPh) final untuk UMKM sebesar 0,5 persen dari omzet? Kenapa tidak dibebaskan saja pajaknya sebagai stimulus pendorong kebangkitan dan naik kelasnya UMKM?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)

Dalam mengucurkan kredit, bank-bank tentu juga memperhitungkan risikonya, apakah kredit itu aman atau bermasalah. Dengan ancaman kredit macet yang akan mengganggu kinerja usahanya, tentu bank sangat hati-hati dalam mengucurkan kreditnya, terutama kepada UMKM. Apalagi, non-performing loans (NPL) dari kredit UMKM sangat tinggi, sekitar 4,35 persen.

Wajar saja kemudian temuan BI yang menyebut bahwa masih banyak bank-bank yang beroperasi di Indonesia yang belum memenuhi ketentuan porsi kredit UMKM yang telah ditetapkan. Dari sekitar 115 bank, dengan 10 di antaranya adalah Kantor Cabang Bank Asing (KCBA), ternyata sekitar 20 persennya memenuhi kewajiban rasio minimal penyaluran kredit UMKM dari total portofolio pinjaman. Apalagi dari bank kecil, bermodal kurang dari Rp5 triliun atau kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) I dan BUKU II.

Untuk itulah maka pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yang berfungsi untuk memberikan bantuan permodalan bagi UMKM dan Koperasi, yang terkendala dalam askes perbankan. Badan Layanan Umum (BLU) yang berinduk pada Kementerian Koperasi dan UKM ini selalu berusaha membantu koperasi dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bisa mengakses permodalan.

Karena kalau kita lihat, ternyata banyak UMKM kita yang layak usaha (feasible) namun tidak memiliki akses ke perbankan karena tidak memiliki agunan (unbankable). Nah, kelompok usaha yang feasible tapi unbankable inilah yang kemudian kita berikan bantuan permodalan –dilakukan secara bergulir dari satu usaha ke usaha lainnya, dengan catatan kelompok usaha ini harus mendapatkan jaminan dari perusahaan penjaminan kredit, seperti perusahaan umum (perum) Penjaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang ada di 18 provinsi di seluruh Indonesia, maupun perusahaan-perusahaan penjaminan kredit lainnya.

Untuk itu, demi memudahkan UMKM dan Koperasi agar bisa mengakses permodalan, maka LPDB melakukan kerja sama dengan lembaga atau perusahaan penjaminan kredit, Jamkrindo dan Jamkrida tersebut. Sehingga pelaku UMKM tidak perlu lagi kebingungan untuk mengurus atau permodalan dari LPDB.

Sebenarnya, LPDB menetapkan agunan 30 persen dari jumlah pinjaman, dengan catatan: koperasi maupun UMKM tersebut layak usahanya. Contoh, pelaku UMKM melakukan pinjaman Rp100 juta, maka dia hanya perlu mengagunkan Rp30 juta saja.

Dengan plafon hanya sebesar Rp1,2 triliun yang dimiliki, LPDB tetap berupaya agar bisa memberikan bantuan permodalan bukan hanya kepada pelaku usaha mikro saja, melainkan juga kepada pelaku usaha kecil dan menengah, yang memiliki segmentasi usaha yang lebih besar. Kredit yang diberikan oleh LPDB ini levelnya yang berada di atas Rp50 juta. Namun, untuk mengcover kekurangan dari kredit perbankan untuk UMKM yang sebesar 20 persen tersebut, tentu LPDB tidak mampu, dengan plafon yang terbatas, hanya sebesar Rp1,2 triliun tersebut.

Dengan didirikannya LPDB, ini merupakan kontribusi pemerintah dalam membangun dan membantu UMKM kita. Ini bagian dari upaya pemerintah untuk membantu UMKM agar bisa terus maju dan berkembang. Jadi, apa yang disebut dalam sinopsis watyutink.com bahwa belum ada tindakan dari pemerintah, sebenarnya kurang tepat. Didirikannya LPDB yang kemudian dilengkapi dengan adanya lembaga penjaminan kredit dari BUMN adalah upaya nyata untuk memajukan UMKM kita. Dengan harapan agar UMKM dan Koperasi yang merupakan soko guru ekonomi bangsa kita ini bisa tetap ada, semakin maju dan berkembang. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Humas dan Kerjasama Universitas Widya Mataram di Yogyakarta, Ketua Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) Wilayah DIY

Dalam kenyataanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia yang dapat menyelamatkan perekonomian Indonesia saat terjadinya krisis. Sektor UMKM ini menjadi sector terbesar yang berkontribusi terhadap pembangunan dan juga sebagai salah satu pencetak lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi tingkat pengangguran. Sebagai salah satu roda yang menggerakkan kebangkitan perekonomian nasional, ternyata UMKM bukan sector ekonomi yang tanpa menghadapi kendala. Dalam perjalanannya UMKM juga menghadapi kendala yang sampai saat ini belum tuntas penanganannya. Kendala permodalan muncul sebagai akibat sulitnya untuk memiliki akses dengan perbankan karena tidak adanya jaminan (collateral), kompetensi sumberdaya yang minim, rendahnya krativitas dan inovasi. 

Seperti halnya Industri besar kunci keberhasilan UMKM adalah pangsa pasar yang jelas bagi produk-prouk UMKM. Sementara itu kendala mendasar yang dihadapi oleh UMKM adalah tidak hanya bidang permodalan namun juga bidang pemasaran yang mencakup: tingkat persaingan yang tinggi, kurangnya orientasi pasar, infrastruktur pemasaran yang belum memadahi. Dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka ini dan dengan diberlakukannya MEA diperlukan peran pemerintah dalam mendorong kesuksesan UMKM dalam upaya untuk memperluas akses pasar, penguatan permodalan dan dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusianya.

Sebenarnya pemerintah telah melakukan pendampingan terhadap UMKM di pertengahan tahun 1900an sampai dengan akhir tahun 1990 an dalam bentuk lembaga incubator bisnis yang dapat di akses oleh UMKM. Namun sepertinya saat ini lembaga-lembaga tersebut banyak yang tidak aktif lagi dan ini menjadi indicator kemunduran terhadap pola pengembangan UMKM.

Oleh karena itu dalam upaya untuk pengembangan UMKM pemerintah dapat menghidupkan kembali program pendampingan dan edukasi terhadap UMKM supaya UMKM menjadi feasible dan bankable dan lebih mudah untuk mengakses dunia perbankan. Salah satu program yang dapat dilakukan adalah menghidupkan kembali lembaga incubator bisnis terutama untuk UMKM. Program ini akan lebih dapat untuk mengatasi tidak hanya masalah permodalan namun mencakup penanganan masalah manajerialnya.

Dalam upaya untuk pengembangan UMKM tersebut idealnya dilakukan secara terintegrasi dari berbagai lintas departemen, hal ini disebabkan pengalaman beberapa departemen memiliki skema yang sama untuk pengembangan UMKM. Sinergitas dilakukan supaya pelaksanaan program tidak tumpang tindih antara departemen satu dengan departemen yang lainnya dan jangan sampai terjadi ada UMKM yang di bina oleh beberapa departemen sementara ada UMKM tidak ada pembinanya.

Salah satu Program pendampingan dan edukasi yang dapat dilakukan dalam upaya terhadap kepedulian dan kesuksesan UMKM dalam mekanisme pasar yang makin terbuka adalah melakukan pendampingan dan edukasi terhadap: cara memperoleh informasi dan akses pasar dengan mudah dan cepat, baik informasi yang terkait dengan: 1) Informasi produk mencakup: jenis produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, bagaimana daya belinya dari konsumen tersebut, selera dan ukuran pasarnya serta segment dan target pasarnya. Berdasarkan informasi ini UMKM dapat mengantisipasi berbagai keadaan dalam menjalankan usahanya dengan lebih kreatif dan inovatif. 2) Informasi faktor produksi mencakup: Ketersediaan bahan baku, harga bahan baku, bagaimana bahan baku, bagaimana memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan, berapa besarnya upah yang layak sehingga proses produksi menjadi efektif dan efisien. 

Apabila program pendampingan dan edukasi ini dilakukan oleh pemerintah maka pemerintah menjadikan UMKM lebih siap dalam menghadapi tantangan persaingan dan inilah salah satu bentuk kasih sayang pemerintah terhadap UMKM. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pegiat UMKM, Founder/ Ketua Umum Komunitas Eksporter Muda Indonesia (KEMI)

Stimulus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM melalui skema peningkatan prosentase kredit perbankan secara berjenjang hingga mencapai target 20 persen di tahun 2020, tingkat bunga 7 persen dan menurunkan pajak UMKM 0,5 persen dari omset sudah selayaknya di apresiasi,meskipun harapan para pelaku UMKM untuk saat ini mereka dibebaskan terlebih dahulu dari kewajiban pajak.

Data BI menunjukkan jika hanya 20 persen bank nasional yang sudah menjalankan kewajiban rasio penyaluran kredit untuk UMKM dan hanya 19 persen UMKM nasional yang masuk kategori bankable menunjukkan kinerja perbankan tidak terlalu serius dalam upaya menyalurkan kredit ke UMKM, karena mayoritas perbankan kita masih berorientasi profit dan belum 100 persen menjadi lembaga yang bisa menjadi “ motor penggerak”  usaha skala mikro , kecil dan menengah, padahal dari sisi kredit bermasalah UMKM ini memiliki nilai NPL dibawah 5 persen dan 57,9 juta adalah pelaku UMKM. Angka ini sangat besar sekali dan sangat positif untuk perbankan jika mereka bisa melaksanakan kewajiban minimal penyaluran kredit, bahkan lebih lagi meningkatkan prosentase kreditnya ke UMKM.

Dengan data di atas,sudah selayaknya dibuat payung hukum lagi guna menjamin keberadaan UMKM untuk kemudahan mendapatkan fasilitas permodalan baik dari perbankan konvensional, syariah, maupun lembaga pembiayaan lainnya.

Program stimulus fiskal belum cukup untuk mempercepat UMKM naik kelas dan tumbuh menjadi perusahaan yang terkoporatisasi jika tidak ada keseriusan serta kemudahan UMKM untuk mendapatkan akses dari lembaga perbankan dan pembiayaan. Dan disini perbankan maupun lembaga pembiayaan perlu menaikkan prosentase UMKM yang bankable, baik melalui keseriusan dalam penyaluran kredit maupun meringankan syarat administratif bagi UMKM.

Selain stimulus fiskal, perlu dipahami lagi bahwa kebutuhan UMKM bukan sekedar peningkatan prosentase kredit saja, namun butuh perhatian lagi terkait kebutuhan mendasar untuk pengembangan usaha bisnisnya. Selama ini program peningkatan UMKM naik kelas sudah dilaksanakan dan disinergikan secara baik oleh banyak pihak, baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah.

Beberapa komunitas usaha UMKM ataupun asosiasi UMKM baik yang berorientasi untuk start up, market local maupun market eksport sudah mulai bermunculan dan bergerak memberikan pendampingan ke UMKM, Namun mereka memiliki masih memiliki keterbatasan.

Keterbatasan inilah yang semestinya bisa disupport oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya.

Salah satu contoh stimulus yang bisa dilaksanakan lagi oleh negara untuk peningkatan inovasi dan PDB (produk domestik bruto) dari sektor UMKM adalah fasilitas riset pengembangan produk.

UMKM perlu disupport dan diberikan fasilitas untuk mengembangkan inovasi dan perbaikan berkelanjutan produk yang dilakukan oleh para peneliti ataupun ilmuwan di tanah air. Di Indonesia,pemerintah bisa memberikan fasilitas tersebut melalui LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan kampus kampus  negeri (PTN) yang terbaik.

Selain membuat payung hukum untuk fasilitas pembiayaan di atas, perlu payung hukum lagi untuk membuat UU ataupun peraturan pemerintah untuk mewajibkan para ilmuwan , peneliti atau kampus memberikan fasilitas riset pengembangan produk dan inkubator bisnis untuk pelaku UMKM,

Keahlian dan kemampuan riset yang dimiliki serta didukung oleh alokasi anggaran riset yang cukup besar, dapat dipastikan pelaku UMKM akan mampu memproduksi produk dengan kapasitas dan varian yang lebih banyak lagi, kualitas lebih baik dan memiliki nilai tambah yang cukup tinggi.dan ini akan membuat Indonesia bisa menyusul China sebagai Negara produsen terbesar di dunia dan dengan jangkauan market yang lebih luas lagi. UMKM tidak hanya memasarkan produk mereka di pasar lokal, namun dengan kualitas terbaik dan inovatif tersebut, mereka akan dapat memperluas pasar ekspor dan tentunya akan menjadi pahlawan devisa bagi negara ini.

Jenis riset dan penelitian yang tepat guna dan aplikatif untuk pelaku UMKM sangat diharapkan di tengah program pemerintah mendorong sektor ini menjadi penopang perekonomian bangsa ini di masa depan (KST). (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik