Upaya Lepas dari Belenggu Defisit
berita
Ekonomika
Sumber Foto : SINDOnews.com (gie/watyutink.com) 28 May 2018 20:00
Penulis
Defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD)  dalam ekonomi Indonesia saat ini, membuat khawatir banyak pihak. CAD yang sampai dengan kuartal I 2018 telah mencapai 5,5 miliar dolar AS, kini dituding sebagai penyebab rapuhnya daya tahan rupiah terhadap tekanan perekonomian global. Sementara defisit anggaran sampai dengan kuartal I 2018 telah mencapai Rp55,12 triliun atau 0,37 persen PDB.

Pelemahan nilai rupiah sampai (28/05) tercatat Rp14.065 per dolar AS menyebabkan Bank Indonesia terus mengintervensi pasar keuangan dengan menggunakan cadangan devisa. Dikhawatirkan, jika tidak ada upaya serius dalam memperbaiki CAD maka cadangan devisa bisa habis digunakan untuk meredam pelemahan nilai rupiah.

Salah satu cara memperbaiki kinerja CAD adalah dengan memperbaiki kinerja ekspor yang harus diupayakan lebih tinggi dari impor, selain masuknya investasi. Masalahnya, investasi yang marak selama ini dominan investasi portofolio melalui pasar saham dan obligasi yang mudah dilarikan keluar (capital outflow), ketika terjadi gejolak perekonomian. Investasi portofolio tumbuh lebih banyak karena ketertarikan akan sukubunga yang tinggi, dan bukan kinerja perekonomian dari sektor riil yang sehat.

Mengapa defisit yang terjadi pada beberapa indikator makro ekonomi—defisit trade balance, CAD, defisit neraca pendapatan primer, dan defisit neraca pembayaran--sepertinya sulit sekali diperbaiki? Belum lagi defisit yang terjadi pada neraca perdagangan migas dan jasa. Sampai seberapa jauh tingkat kerentanan defisit ini dapat ditoleransi dalam pengelolaan perekonomian?

Sejak 2001, Indonesia menganut anggaran defisit dalam APBN, setelah sebelumnya selama Orde Baru menganut anggaran berimbang. Namun keduanya sama-sama mengandalkan utang luar negeri sebagai penggerak pembangunan. Bedanya, Orde Baru murni mengandalkan pinjaman luar negeri, sedang anggaran defisit APBN masa Reformasi lebih banyak mengandalkan penerbitan obligasi atau surat utang negara (SUN). Defisit anggaran yang kemudian dialami selama satu tahun periode anggaran ditutupi kembali dengan mengajukan utang baru ke negara donor atau menerbitkan obligasi. Hanya kemudian sayangnya, lebih dari 40 persen obligasi dalam SUN kemudian ternyata dimiliki oleh investor asing.

Apakah karena investasi portofolio yang terlalu diandalkan sebagai instrumen anggaran menyebabkan pembenahan sektor manufaktur agak terpinggirkan? Padahal, pada 2001 sektor manufaktur sempat tumbuh 29 persen, sementara sampai 2017 kemarin sektor manufaktur hanya tumbuh 20 persen. Investasi langsung yang diharapkan masuk untuk bisa secara signifikan menggerakkan sektor manufaktur/industrialisasi dalam negeri ternyata tidak begitu menggembirakan. Sementara pembenahan regulasi dan ikim investasi masih menyisakan pekerjaan rumah yang membutuhkan waktu panjang.

Tidak berlebihan memang, jika disebutkan terjadinya CAD salah satunya karena belum adanya peningkatan kinerja manufaktur yang cukup berarti dalam mendorong orientasi ekspor, disamping faktor eksternal seperti naiknya suku bunga bank sentral Amerika Serikat.

Bisakah kerja besar merevitalisasi sektor manufaktur di Indonesia akan menemukan momentumnya segera? Agar ‘defisit’ perekonomian yang selalu menghantui anggaran negara dapat ditekan seminimal mungkin berkat kinerja manufaktur dan ekspor yang lebih tertata dengan baik.

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Secara mekanisme perhitungan, di zaman Soeharto pembangunan sepenuhnya dibiayai dari hutang luar negeri. Seingat saya begitu. Jadi belum ada model obligasi/SUN seperti sekarang. 'Traumatik'nya itu ketika muncul krismon 1997-1998 dan ternyata risiko kurs dari hutang luar negeri itu tinggi sekali, juga risiko independensinya. Dua hal itu awalnya yang menyebabkan orientasi anggaran beralih dari anggaran berimbang masa orba ke anggaran defisit.

Pemerintah waktu itu mencoba mengubah strategi bagaimana tetap bisa membangun tapi dengan meminimalkan dampak kurs. Karena terlalu fluktuatifnya kurs pada era reformasi. Akhirnya yang dilakukan adalah mengupayakan tidak hutang ke luar negeri tapi mencari sumber dana pembangunan ke dalam negeri. Sebetulnya itu pun referensinya ke negara-negara maju juga. Bagaimana melihat Jepang yang utang pemerintahnya lebih banyak ke dalam negeri. Ditambah, ketika krisis 1997-1998  itu ekonomi kita ‘diacak-acak’ oleh IMF dengan LOI dan ketentuan yang cukup mengganggu kita sebagai negara berdaulat.

Hal itu kemudian berlanjut setelah krisis. Setelah pertumbuhan defisit 13 persen, lalu pada 1999 mulai positif walau cuma 1 persen. Kemudian tahun berikutnya agak naik sedikit dan lalu merubah strategi APBN dengan strategi anggaran defisit. Defisitnya dari mana? Ya dari menerbitkan obligasi-obligasi/Surat Utang Negara. Tapi dalam perkembangannya obligasi itu kemudian banyak dimiliki oleh asing, karena suku bunganya cukup menarik.

Sebetulnya dalam hitung-hitungan bisnis, lebih baik hutang luar negeri. Dulu waktu dengan IMF itu bunganya nol persen. Karena pada saat itu kita belum jadi emerging countries. Jadi karena bukan emerging countries, maka boleh dengan pinjaman tanpa bunga. Lalu kemudian mulai ada bunga 1 persen. Sangat kecil sekali bunganya. Tapi persoalannya mereka mendikte kebijakan ekonomi kita. Dan itu dirasa tidak nyaman buat para pembuat kebijakan ekonomi dalam negeri. Karena terlalu ‘strict’. Bagi IMF hal itu wajar karena sebagai sebagai debitur dia harus memastikan uang nya akan kembali.

Akhirnya para pengambil kebijakan untuk sepakat mencari dana utangan ke dalam negeri dengan menerbitkan SUN, walaupun bunganya cukup tinggi. Sampai sekarang juga bunga SUN kita masih yang tertinggi dibanding negara maju atau negara berkembang sekitar kita.

Problemnya, setelah mulai ada pertumbuhan dan pola SUN mulai terinstitusionalisasi menjadi kebiasaan tiap kali membuat anggaran APBN dengan anggaran defisit. Anggaran defisit itu lalu diberi batasan boleh defisit tapi maksimal 3 persen dari GDP, dan total utang publiknya atau utang pemerintah tidak boleh lebih dari 60 persen terhadap GDP. Dua ukuran itu memang di-sounding oleh IMF dan World Bank lewat kajian mereka dan kemudian menjadi semacam “rule of thumb” bagi negara berkembang untuk berutang.

Kemudian strategi itu berlanjut dan dalam 5 tahun terakhir ini kita rasakan adalah utang yang seharusnya digunakan untuk mendorong produktivitas perekonomian ternyata tidak terlihat. Utang nya saja yang bertambah, tapi ekonomi stuck di 5 persen.

Nah, itu yang jadi masalah. Karena, secara teori defisit itu diperbolehkan tapi dia harus mempunyai impact nyata terhadap perekonomian. Artinya kalau anda “ngutang” ya anda harus lebih produktif. Perekonomian anda harus tumbuh lebih baik ketika anda berhutang daripada ketika anda tidak berhutang, atau utangnya baru kecil saja. Itu logika umum, sama seperti perusahaan ketika berhutang itu harapannya ekspansi. Ekspansi menghasilkan dana, yang membuat perusahaan itu menjadi lebih besar ketimbang stuck, katakanlah dengan modal yang terbatas.

Yang terjadi pada kita, utangnya melaju sangat kencang, tapi pertumbuhan ekonomi ‘mandeg’ di 5 persenan saja. Produktivitas tidak tumbuh, dan industripun melempem.

Itulah yang menjadi tanda tanya besar, kalau begini terus situasinya pasti risiko nya bukan lagi risiko kurs seperti pada 1998-1999, tapi risiko yang lain. Karena potensi default nya itu bukan lagi pada kurs tapi pada legitimasi, seperti kredibilitas dan semacamnya. Lalu berujung pada ‘default’.  Itulah yang terjadi pada negara seperti Portugal dan Yunani. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

Sebetulnya mereka dulu juga sama, tidak punya dana tapi ingin tumbuh bagus. Sekelilingnya sudah maju di Eropa, akhirnya karena terprovokasi lalu mengeluarkan bond/obligasi sedang mereka tidak punya sumber daya seperti Indonesia, lalu membangun pariwisata. Ketika pariwisata mereka tumbuh bagus dan utangnya juga besar sampai 100 persen dari PDB, tiba-tiba ada krisis ekonomi global yang menggerus daya beli ekonomi global. Padahal pariwisata adalah kebutuhan tersier dari sebagian masyarakat. Karena krisis, mereka yang tiap tahun sering ke Yunani dan Portugal lalu menjadi tidak ada lagi. Negara-negara itu menjadi tidak punya pendapatan dan tidak bisa mencicil utang. Itu yang terjadi. Jadi, strategi pariwisata itu ternyata tidak sustain. Gara-gara krisis ekonomi Amerika yang menjalar ke Eropa dan tidak ada lagi orang yang melancong ke Yunani dan Portugal, maka timbul krisis pendapatan.

Kita pun bisa saja mengalami hal seperti mereka, karena membangun infrastruktur, tapi lupa menyiapkan stimulus atau fasilitas untuk membangun aktivitas-aktivitas ekonomi di sekitar infrastruktur yang dibangun. Itu sama sekali lupa dipikirkan. Kalau listrik sudah ada,  jalan tol sudah ada tapi daya beli tidak ada, maka tidak ada yang memakai jalan tol itu. Seperti truk-truk yang tidak mau masuk tol karena mereka tidak butuh cepat ke jalan tol. Mereka lebih suka lewat jalan biasa karena lebih fleksibel dan bisa ‘ngetem’ di mana saja. Jadi fleksibilitas itu juga bagian dari pertimbangan untuk masuk atau tidak ke jalan tol, disamping pertimbangan tarif tol yang mahal.

Itu yang sebetulnya juga harus dipertimbangkan, bagaimana membangun infrastruktur yang bisa membangkitkan ekonomi sekitar, atau justru sebaliknya: memperlancar arus impor dari negara lain. Karena hambatan perdagangan saat ini hampir tidak ada (ada AFTA dan MEA dan lain-lain). Jadi negara-negara pengekspor ke Indonesia itu sudah lebih siap dan membanjiri pasar negara yang punya penduduk banyak. Apalagi infrastrukturnya sudah disiapkan.

jadi sebetulnya perencanaan pembangunannya itu harus holistik, menyeluruh. Misalnya dengan melibatkan kementerian UMKM yang akan memberdayakan sektor kecil menengah sekitar infrastruktur. Selama ini perencanaan masih parsial dan cenderung ego sektoral.

Jangan-jangan pertumbuhan yang stuck di 5 persen itu salah satunya karena ekonomi sekitar infrastruktur tidak terdorong maju. Lagipula kita tahu, perusahaan pemborong infrastruktur juga banyak dari asing, semen dari asing dan tenaga kerjanya juga dari asing.

Padahal secara ekonomi kenapa defisit itu dibolehkan sebetulnya untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri. Cara itu juga diterapkan oleh Trump, membatasi baja dari luar, dengan tujuan menggerakkan industri baja dalam negeri Amerika.

Jadi currenct account defisit itu perbaikannya tidak bisa cepat karena dia berangkat dari faktor-faktor fundamental. Ada impor dan ekspor. ekspot kita adalah ekspor komoditas. Memang dapat dolar AS, tapi kapal yang digunakan dan berbagai macam alat lainnya itu oleh asing. Barang ekspor tambang kita juga dapat devisa, tapi ongkos transport ekspor didapat oleh asing. Itu yang terjadi.

Memang grand design yang paling bagus adalah membuat defisit transaksi berjalan itu kecil, atau kalau perlu surplus. Untuk merubah orientasi defisit sepertinya sudah susah. Cuma yang bisa dilakukan adalah menjaga agar defisitnya kecil saja. Artinya kalau kita mau membuat simulasi-simulasi planning sebetulnya dalam Nawacita itu juga ada planning untuk membuat utang itu mengecil. Tapi ternyata yang terjadi berbeda. Kebanyakan negara yang ekonomi nya maju sebetulnya menerapkan juga anggaran defisit. Adapun pos-pos pengeluaran yang harus dikurangi adalah pos pengeluaran yang terbukti tidak efisien. Pos pengeluaran yang bisa mendorong belanja modal itu yang harus ditingkatkan, baik value maupun efektivitasnya. Jadi masih banyak evaluasi pos pengeluaran yang menjadikan kebijakannya lebih bagus.

Juga diharapkan penerapan APBN digitalized yang transparan, akuntabel sampai ke daerah agar efektifitas, kecepatan serapan anggaran daerah dan pelaporan lebih cepat. Selama ini laporan realisasi APBD tepat waktu dan tepat jumlah itu tidak semua terlaksana dari sebagian besar kabupaten/kota. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

Kalau kita lihat tren current account defisit  (CAD) dan defisit APBN. Untuk defisit APBN sendiri suatu hal yang tidak bisa dihindari karena ditujukan memberi stimulus perekonomian.

Yang bisa diintervensi itu, kalau kita melihat defisit di CAD tadi. Masalahnya pada tidak kuatnya basis industri kita. Ekspor kita masih mengandalkan komoditas. Nilainya masih sangat volutal di jangka panjang dan tidak bisa terlalu diandalkan.

Dari neraca perdagangan, beberapa kali kita surplus tapi lebih banyak defisit. Tren defisit CAD mulai kita alami sejak 2012, dampaknya pada 2013 kita mengalami tekanan dari sisi nilai tukar sehingga pada 2013-2014 kita mengalami depresiasi yang cukup signifikan dipicu melemahnya kinerja ekspor.

Ke depan, produk yang minim nilai tambah tidak lagi bisa diandalkan. Industri harus digenjot. Masalahnya, dari sisi industri kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus turun. Pada 2001 masih 29 persen sekarang tinggal 20 persen. Strategi industrialisasi signifikan amat dibutuhkan. Semuanya berpangkal pada keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur penopang industri dan penopang ekspor. Ketepatan antisipasi pemerintah diperlukan untuk atasi dampak jangka pendek volatilitas nilai tukar yang kecenderungannya terus terdepresiasi.

Sebenarnya fenomena nilai tukar ini bukan semata-mata pada fenomena moneter, tapi juga dipicu oleh fenomena di sektor riil yakni melemahnya sisi industri tadi.

Agak sulit bicara reorientasi anggaran defisit. Perspektif di seluruh dunia, bicara anggaran memang cenderung defisit. Karena pemerintah butuh spending lebih banyak untuk menstimulasi perekonomian. Yang bisa dilakukan, menjaga defisit anggaran APBN berada pada rentang yang bisa ditoleransi. Dalam UU No 17/2003, defisit dijaga maksimal 3 persen PDB, dan itu masih dalam rentang aman sampai sekarang. Masih di kisaran 2,3 sampai 2,5 persen. Perlu juga fokus membiayai pembangunan dengan melaksanakan  reformasi pajak. Sehingga basis-basis pajak juga bisa meningkat dan tax rasio nya naik signifikan, aman dan sehat.

Kita masih jauh dari krisis seperti Yunani dan Portugal. Indikator-indikator yang kita miliki masih jauh lebih baik. Debt to GDP ratio kita masih cukup rendah. Inflasi, defisit APBN semua masih terkendali. Di Yunani dan Portugal, indikator-indikator mereka sudah pada level berbahaya dan melampaui batas. Inflasi juga berlebihan sehingga terjadi krisis.

Ihwal capital outflow, kita memang masih tertekan. Suku bunga internasional memiliki ekspektasi yang meningkat, sehingga memicu terjadinya capital outflow. Tapi saya rasa itu masih dalam tahap wajar. Dari sisi depresiasi sendiri masih wajar. IHSG masih sekitar 5 persen turunnya. Dibandingkan Argentina, Brazilia dan negara-negara Amerika Latin, kita masih wajar.

Ke depan untuk memperbaiki CAD, infrastruktur masih harus terus dilanjutkan, karena infrastruktur inilah salah satu faktor yang bisa mendorong industri. Sehingga kontribusi industri terhadap PDB kita bisa meningkat. Tidak bisa hanya mengandalkan komoditas yang minim nilai tambah, dan kita bisa masuk dan berpartisipasi dalam global solution dan production network, dengan Jepang dan pabrikan besar dunia. Kita kehilangan momen itu. Jadi solusinya lebih ke jangka menengah dan jangka panjang.

Berbicara CAD, ada 3 hal dibenahi: pertama Infrastruktur, kedua, SDM. Infrastrutur dan SDM penting untuk laju industrialisasi, jangan sampai infrastruktur sudah dibuat tapi SDM nya tidak tanggap. Dibutuhkan juga peningkatan kapasitas SDM. Infrastruktur dan SDM tidak hanya bicara penguatan sisi ekspor manufacturing, tapi juga penguatan sisi tourism. Hal itu bisa menopang current account balance. Any kind of tourism. Hal itu yang juga bisa digenjot sehingga bisa menekan laju dari current account defisit (CAD) tadi.

Yang ketiga dan tidak kalah penting adalah kualitas institusi. Institusi ini bisa kita lihat dalam ukurannya ada regulatory quality (kualitas regulasi) dan efektifitas pemerintahan. Selama ini indeks nya belum terlalu baik. Hubungan lintas sektoral  kementerian dan Bank Indonesia koordinasinya masih harus ditingkatkan lagi. Sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa efektif di lapangan. Keberadaan satgas-satgas yang mengawal implementasi 16 paket deregulasi juga masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. (pso)

 

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengajar Ekonomi Politik Internasional HI Universitas Prof Dr Moestopo Beragama

Dalam penurunan nilai tukar kita sekarang, sebenarnya faktor yang lebih berpengaruh adalah faktor eksternal sebenarnya, terutama kondisi yang terjadi di Amerika Serikat sekarang. Ketika bank sentral Amerika menaikkan sukubunga yang mengakibatkan arus modal keluar (capital outflow) terutama untuk modal portofolio. Jadi ini memang riskan sekali, investasi yang cepat sekali masuk tapi lalu cepat sekali keluar. Apalagi portofolio kita 60 persen sekarang yang memiliki asing. Jadi bukan investor lokal. Sehingga asing kemudian lebih rawan untuk memindah-mindahkan modal sesuai dengan naluri pencarian profit mereka. Investasi yang kita harapkan adalah investasi penanaman modal langsung ketimbang portofolio.

Untuk defisit neraca pembayaran sendiri sebenarnya walaupun Indonesia memiliki kecenderungan defisit, tapi rasanya tidak ada gejolak yang kemudian membuat rupiah melemah sedemikian rupa. Bahkan sebenarnya aspek positifnya kalau nilai tukar kita melemah seperti sekarang harusnya hal ini malah bisa menggenjot ekspor kita. Ekonomi kita sebenarnya tidak ada dinamika yang terlalu negatif, tapi sepenuhnya adalah faktor eksternal akibat kebijakan suku bunga di Amerika Serikat.

Saya setuju bahwa dalam jangka panjang kita lemah sekali dalam membangun sektor manufaktur sehingga kita tidak punya industri yang signifikan berorientasi ekspor. hal itu memang kelemahan struktural yang terjadi dalam perekonomian Indonesia yang dalam jangka panjang ke depan harus sudah mulai diperbaiki. Sektor manufaktur kita memang tidak cukup terbangun terutama sejak reformasi bergulir. Industrialisasi kita juga tidak mempunyai perencanaan. Sepertinya  setelah reformasi kita agak ‘trauma’ dengan kata-kata perencanaan pembangunan, sehingga kita memilih untuk melepaskan pada mekanisme pasar bebas, dan akhirnya Indonesia menjadi negara konsumtif. Tidak menjadi negara dengan industri yang berorientasi ekspor.

Sebenarnya pelemahan rupiah ini bagi negara yang berorientasi ekspor itu ‘menyenangkan’. Beberapa negara malah dengan sengaja tidak membuat mata uang nya untuk menjadi kuat. Karena mereka menginginkan ekspor negaranya lebih terdorong. Tapi buat Indonesia kelihatannya perubahannya tidak siginifikan dan struktur ekonomi/industri kita memang tidak disiapkan untuk itu. Jadi tidak banyak manfaat yang bisa diperoleh dari pelemahan nilai tukar rupiah sekarang. Sekarang nuansanya malah ‘berkabung’ dan keprihatinan dengan pelemahan nilai tukar rupiah ini. Ini menunjukkan memang kita tidak punya orientasi ekspor. impor kita juga menjadi terbebani akibat pelemahan rupiah ini.

Impor kita terjadi pada sektor-sektor yang vital dalam perekonomian kita. Seperti migas yang menjadi salah satu penyumbang defisit dan sektor pangan. Keduanya merupakan sektor yang dipergunakan sehari-hari oleh masyarakat. Itu yang kemudian kalau tidak bisa diantisipasi maka efek pelemahan rupiah bisa fatal. (pso)

 

 

 

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter