Upaya Menyapih Dolar AS di Tiga Negara ASEAN
berita
Ekonomika

Ilustrasi Foto: Muid/ watyutink.com

29 December 2017 13:00
Penulis
17 Desember 2017, sejarah baru dimulai. Tiga bank sentral Negara Malaysia (Bank Negara Malaysia), Indonesia (Bank Indonesia), dan Thailand (Bank of Thailand) sepakat untuk menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi (Local Currency Settlement/LCS) di antara ketiga negara ASEAN tersebut.

Mulai 2 Januari 2018, tiga negara akan menggunakan Rupiah, Ringgit Malaysia, dan Baht Thailand. Masing-masing negara juga akan menunjuk 5-6 bank lokal masing-masing untuk melaksanakannya.

Kesepakatan tersebut adalah upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS), dan diharapkan dapat mengurangi tekanan ketidakpastian perekonomian global. Berhasilkah upaya ketiga negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS?

Sekilas, jika transaksi hanya terjadi di ketiga negara yang bersepakat, sepertinya akan berhasil dan pertukaran akan berlangsung lancar sesuai rate harian mata uang masing-masing negara. Bahkan disebutkan dominasi dolar AS di tiga negara bisa tergerus sampai 20 persen. Namun, apakah pelaku usaha di masing-masing negara (importir dan eksportir) akan secepat itu dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar AS?

Ada pengalaman ketika kesepakatan currency sudah diteken antara China dan Indonesia. Ternyata eksportir China ke Indonesia tidak mau dibayar dengan Renminbi dan meminta dibayar dengan dolar AS. Begitu pula eksportir Indonesia ke China, lebih senang dibayar dengan dolar AS karena pasti nilainya lebih tinggi ketimbang Renminbi. Praktis kesepakatan itu hingga kini belum efektif. Dus, kepercayaan pelaku usaha terhadap mata uang dolar AS memang tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja.

Pelaku usaha di Indonesia lebih suka menggunakan dolar AS dalam setiap transaksi. Tercatat 94 persen ekspor dan 78 persen impor Indonesia masih menggunakan dolar AS (sampai dengan Agustus 2017 ekspor 108,79 miliar dolar AS, impor 99,68 miliar dolar AS). Ambil contoh tentang BBM, pada 2015 saja impor BBM membutuhkan 500 juta dolar AS per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Belum lagi pembayaran kewajiban utang swasta dan pemerintah kepada kreditur luar negeri, terutama ketika jatuh tempo utang, maka perburuan terhadap dolar AS bukan main besarnya, yang otomatis menekan rupiah (catatan, utang jatuh tempo RI pada 2018 Rp390 triliun, tahun 2019 Rp420 triliun, total Rp810 triliun).

Jika demikian halnya, apa saja yang harus diperbuat oleh Malaysia, Indonesia, dan Thailand untuk melawan hegemoni perekonomian Amerika beserta dominasi mata uang dolar AS (selama 5 tahun terakhir perekonomian AS masih yang terbesar yakni 16-17 persen dari perekonomian dunia)?  Bagi Indonesia, produk atau komoditas ekspor apa saja yang harus diperkuat dalam rangka menaikkan mata uang rupiah di kawasan ASEAN? Bagaimana peluang Rupiah agar bisa menjadi leader di ASEAN? Adakah pengaruh defisit APBN Indonesia dalam upaya mensukseskan kesepakatan currency tersebut?

Apa pendapat Anda? Watyutink?
(pso)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Praktisi Perbankan

Terjaganya nilai mata uang merupakan hal yang fundamental bagi sebuah negara. Kerjasama Local Currency Settlement (LCS) berbasis Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) antara Bank Indonesia dengan Bank of Thailand (BoT) dan Bank Negara Malaysia (BNM) adalah salah satu upaya untuk memperkuat mata uang domestik atas ketergantungan mata uang asing khususnya Dollar Amerika Serikat (USD).

Selain akan mendapatkan benefit dari sisi moneter, terimplementasinya LCS berbasis ACCD akan mendorong perdagangan dan investasi, perluasan bisnis bagi para pelaku usaha serta perluasan produk atau jasa bank di negara mitra.

Dalam kerjasama ini, bank yang ditunjuk sebagai ACCD akan berperan memfasilitasi setelmen perdagangan antar negara berbasis mata uang lokal. Banyak manfaat yang akan didapat oleh perbankan sebagai ACCD antara lain:  Pertama, Potensi untuk perluasan bisnis bank dan nasabah di kedua negara. Kedua, Perluasan Produk atau Jasa Bank. Dengan cara pembukaan giro dan trade financing dalam THB dan MYR bagi eksportir dan importir yang berbisnis dengan Thailand dan Malaysia.

 Ketiga, Fleksibilitas Manajemen Likuiditas. Dimana dengan LCS ini bank yang terkait dapat melakukan berbagai transaksi valas dalam rangka manajemen likuiditas mata uang lokal antar bank ACCD. Keempat, Mengurangi biaya transaksi perdagangan (direct quotation) akibat fluktuasi nilai tukar, seperti pricing export import dalam mata uang lokal. Kelima, meningkatkan volume setelmen perdagangan dalam mata uang lokal.

Dalam kerjasama ini, peran perbankan sebagai sangat penting untuk menjamin berjalannya kerjasama ini. Sehingga pemahaman di bankir atas manfaat yang diterima atas kerjasama ini dan sosialisasi perbankan atas nasabah untuk mau bertransaksi menggunakan fasilitas Cross Currency harus ditingkatkan.

Perlu dipahami dan diketahui bersama bahwa tekanan nilai uang domestk khususnya negara berkembang di tahun 2018 akan semakin besar seiring penguatan nilai USD. Kenaikan Fed Fund Rate (FFR) yang akan berlanjuty 2-3 kali, implementasi pemotongan corporate tax, hingga kenaikan suku bunga acuan di negara-negara berkembang menjadi faktor pendorongnya.

Oleh sebab itu, sangat diharapkan sekali bahwa kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif bagi sisi moneter ataupun aisi sektor rill, perbakan dan pelaku usaha ekspor-impor. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Ya kesepakatan politik itu pada akhirnya harus diterjemahkan secara konkret, swasp 3 mata uang RI, Malaysia, Thailand terpulang pada konsistensi ketiga negara untuk menghormati pilihan kebijakan itu. Karena memang mata uang terkuat di ASEAN ya masih dolar Singapura yang ditempel oleh Brunei.

Dulu ketika masih jadi satu negara Malaya, maka kurs dollar Singapura sama dengan Ringgit Malaya juga Brunei. Setelah terpisah jadi 3 negara, maka Brunei tetap merapat dan setara dolar Singapura, sedang Ringgit Malaysia merosot hanya jadi 1/3 dollar Singapura. Kata kuncinya ya karena Malaysia kalah ekspor dan surplus devisanya dari Singapura.

Mata uang suatu negara ditentukan oleh kinerja ekonomi, bukan oleh pidato dan nafsu ambisi politik. Ibarat orang "impoten" nafsunya besar, tapi tidak punya potensi endogen, untuk mengembangkan ekspor dan menciptakan surplus, maka tidak mungkin berpidato tentang mata uang kuat. Jepang bangkit dari Perang Dunia II dan melesat karena ekspornya luar biasa. Maka 1985 dipaksa oleh AS dan G5 untuk merevaluasi Yen nya, dari 1US$ = Y 200 menjadi sekitar Y 100, sejak itu Jepang stagnan sampai sekarang . Itu terkenal dengan Yendaka yang diteken di Plaza Accrod (Hotel Plaza New York (sedang RRT selalu ogah me-revaluasi Yuan Renminbi, karena itu dituduh oleh AS  me manipulasi nilai Yuan, sengaja di perlemah kursnya, tidak pernah mau membiarkan Yuan menguat sesuai "kekuatan pasar"nya. Tapi akhirnya Yuan juga mempereoleh nilai equilibirum sendiri, dan Hongkong dollar malah lebih lemah dari Yuan padahal dulu Renminbi seolah tidak ada artinya dibanding dolar  Hongkong.

Jadi kata kunci dari ketahanan dan kedaulatan ekonomi akhirnya memang harus menciptakan kekuatan ekonomi produktif, anda harus berproduksi, berdagang, meng ekspor, dan memupuk surplus devisa, baru dengan demikian mata uang anda akan menguat. Ini tidak bisa cuma dengan "semangat mengebu-gebu " pidato politik, tapi harus diterjemahkan dan dijabarkan dalam produksi, nilai ekspor dan hasil ekspor, termasuk pemasukan devisa pariwisata yang harus digenjot dari dulu sudah mestinya dilakukan. Baru sekarang galak tercegat letusan Gunung Agung. Ya, sudah tepat Presiden road show dan jadi bintang iklan promosi pariwisata dengan sidang kabinet di dekat areal letusan Gunung Agung supaya wisatawan tetap berani datang ke Bali dan tidak batal karena takut lahar volkano.

Kembalikan Rupiah setara Dollar Singapura (Tahun 1950an bisa kenapa sekarang memble)? (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Suku bunga The Fed tampaknya akan memasuki masa-masa kenaikan yang disebabkan semakin membaiknya perekonomian USA. Dampaknya bagi negara-negara berkembang adalah, aliran modal yang selama ini berada di negara berkembang akan “pulang kembali” menuju USA. Tidak terkecuali negara-negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Tekanan dolar terhadap Rupiah, Ringgit, dan Baht pun akan  semakin menguat.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, ketiga negara meluncurkan local currency settlement (LCS). Intinya adalah penggunaan mata uang lokal masing-masing negara dijadikan sebagai alat transaksi perdagangan dan investasi antar ketiga negara. Sebelumnya kerjasama ini sudah dimulai oleh Malaysia dan Thailand.
Tujuan dilakukan LCS ini adalah mengurangi ketergantungan penggunaan dolar AS sebagai alat transaksi perdagangan dan investasi. Kebijakan ini sangat tergantung dari banyaknya elemen-elemen pemerintah yang mendukung, bukan hanya dari bank sentral masing-masing negara.

Penunjukkan 5-6 bank Indonesia dan beberapa bank Malaysia dan Thailand sebagai bank yang memfasilitasi operasional LCS ini menjadi angin segar pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini sangat berkaitan dengan penyediaan mata uang lokal masing-masing negara yang harus likuid. Saat ini pengusaha masih menggunakan dolar AS sebagai alat transaksi ekspor-impor salah satunya karena likuiditas dolar AS yang tinggi.

Sangat diharapkan, kerjasama LCS antara Indonesia, Malaysia, dan Thailand tidak bernasib sama dengan kerjasama currency antara Indonesia dan China. Kerjasama ini bisa dikatakan belum efektif karena pengusaha Indonesia seperti tidak nyaman dengan penggunaan renminbi, juga sebaliknya. Likuiditas renminbi pun masih rendah meskipun sudah ada penggelontoran renminbi kepada bank-bank nasional.

Berbeda dengan ini, LCS lebih banyak melibatkan perbankan Indonesia maupun Thailand dan Malaysia. Tentu strategi bekerjasama dengan negara lain dalam penggunaan mata uang lokal berpotensi mendongkrak nilai mata uang lokal masing-masing negara. Namun kerjasama ini tergantung dari kesediaan masing-masing negara. Cara yang paling efektif berasal dari strategi pemerintah dan BI sendiri. Salah satu contohnya adalah pengurangan impor BBM dimana dolar AS merupakan alat transaksinya.

Hal ini menyebabkan ketergantungan dolar AS masih tinggi mengingat impor BBM semakin besar. Kedua, strategi BI yang terlalu banyak mengambil dolar AS sebagai cadangan devisa membuat dolar di pasaran menjadi berkurang, ujung-ujungnya adalah kenaikan nilai dolar USA.

Melihat perkembangan nilai perdagangan Indonesia dengan Malaysia ataupun Indonesia dengan Thailand yang terus menurun dari tahun 2012 hingga 2016, pemerintah perlu memikirkan ulang komoditas unggulan apa yang dapat diekspor ke kedua negara tersebut mengingat pemberlakuan LCS yang akan berlaku pada awal tahun 2018. Jangan sampai Indonesia tidak dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk lebih meningkatkan nilai ekspornya. Produk unggulan yang perlu dicoba adalah ekspor produk halal Indonesia ke Thailand. Selain itu bisa produk otomotif dan kelengkapannya. Sedangkan dengan Malaysia, produk kosmetik menjadi potensial mengingat semakin besarnya nilai ekspor produk kecantikan Indonesia.

Pada akhirnya harapan Indonesia mengikuti kerjasama LCS Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini tentu mengurangi ketergantungan dolar AS, mengingat ancaman pelemahan rupiah di tahun 2018 sangat besar. Harga minyak dunia diprediksi akan semakin naik pada 2018 mengingat kondisi global dan perbaikan ekonomi dunia serta kebijakan bank sentral Amerika yang berencana akan menaikkan suku bunga. Hal ini akan memperparah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Terlebih cadangan devisa pada sebulan terakhir berkurang karena digunakan untuk pembayaran hutang. Pemerintah perlu mengatur ulang strategi dan kebijakannya untuk mendukung rencana penguatan mata uang lokal. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pakar Industri Keuangan dan Ekonomi, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

Peluang keberhasilan kesepakatan currency antara Malaysia, Indonesia dan Thailand sangat tergantung dari pertama, trade volume antar ketiga negara tersebut. Kedua, nilai tukar antara ke 3 negara tersebut, yang juga masing-masing currency memiliki nilai tukar ke Dolar AS. ketiga, kepercayaan antara eksportir dan importir terhadap currency masing-masing negara.

Keempat, volatilitas (naik turunnya) nilai tukar masing-masing currency. Kelima, apakah pemerintah dalam hal ini Bank Sentral setiap negara mau menjamin nilai intrinsik dari currency negara masing-masing. Karena supply demand-nya sekarang tidak terbatas di negara itu saja. China sampai saat ini tidak memperkenankan Renminbi dibawa keluar negerinya meskipun size ekonominya sudah sebesar Amerika Serikat.

Ihwal mengapa kesepakatan currency China dan Indonesia sampai kini belum berhasil baik tidak lain karena untuk urusan uang tunai Internasional pelaku pasar Indonesia masih lebih percaya Dolar AS. Currency itu diterima hampir di semua negara, Renminbi tidak.

Strategi terbaik dalam mendongkrak apresiasi terhadap mata uang Rupiah adalah Indonesia harus, pertama, menjadi negara produsen dan eksportir. kedua, beralih dari negara berbasis pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Ketiga, beralih dari commodity based export menjadi value added commodity atau bahkan industri manufacturing.

Sedangkan perlu tidaknya kesepakatan currency dengan kawasan lain seperti Timur Tengah misalnya, Negara Timur Tengah untuk transaksi-transaksi besar, currency di luar negaranya sendiri tetap masih memilih dibayar dengan  Dolar AS.

Soal peluang keberhasilan dalam melawan hegemoni perekonomian AS, sangat sulit saat ini. Currency negara lain belum ada yang mendekati kepercayaan dunia terhadap nilai Dolar AS. Walaupun Amerika ekonominya sempat kacau pada 2008 tetapi uang dunia tetap  Dolar AS. China ekonomi boleh besar tetapi Renminbi tidak diterima di seluruh dunia.

Komoditas ekspor unggulan yang harus diperkuat terutama di kawasan ASEAN  untuk mendukung keberhasilan kesepakatan currency tiga Negara di atas, tentu apa yang bisa dibentuk saling complementary (saling melengkapi ) berdasarkan comparative dan competitive advantage dari produk-produk ekspor impor ketiga negara tersebut. Kalau tidak, akan terjadi persaingan di antara ketiga negara tersebut, di mana mungkin semua produk sudah di buat oleh Cina.

Cadangan devisa RI di tengah ancaman kenaikan harga minyak dunia dan rencana kenaikan suku bunga “The Fed” Amerika Serikat, saat ini cadangan devisa RI berada di level sangat tinggi dibandingkan sejarah 10 tahun terakhir yaitu di kisaran $120-130 milyar dollar atau cukup untuk 8-9 bulan impor. Kalaupun ada kenaikan harga minyak menurut saya akan berkisar $60-70/barel dan Indonesia walaupun akan ada dampak akan tetap aman. Sedangkan untuk peningkatan suku bunga the Fed, pasar sudah  expect sejak januari 2017 jadi tidak akan menciptakan ketidak pastian/volatility di pasar. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah

Penggunaan mata uang bilateral dalam perdagangan antara 3 negara ASEAN ini akan mempunyai dampak positif dalam menjaga kestabilan mata uang masing-masing negara. Dampak langsung yang dirasakan adalah menurunnya permintaan akan dolar AS untuk perdagangan antara 3 negara tersebut.

Menurunnya permintaan akan dolar AS akan menurunkan ketergantungan terhadap dolar AS, dan menghemat cadangan devisa 3 negara tersebut. Keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada komitmen masing-masing negara menjaga nilai tukar mata uangnya, dan manajemen nilai tukar mata uangnya.

Bila ketiga negara tersebut mampu menjaga kestabilan nilai tukar mata uangnya, maka dorongan untuk menggunakan mata uang bilateral akan semakin tinggi. Sebaliknya bila ada diantara 3 negara tersebut yang nilai tukarnya tidak stabil, maka counter party akan memilih menggunakan mata uang yang lebih stabil, dalam hal ini dolar AS yang memang menjadi mata uang dunia.

Di sisi lain, penggunaan mata uang bilateral ini akan menaikkan permintaan rupiah, ringgit dan bath. Mata uang lokal ini akan mendapat tambahan permintaan dari regional.

Simulasi sektor apa yang menjadi prioritas menggunakan mata uang bilateral patut dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan permintaan. Lonjakan permintaan yang tidak diantisipasi dengan penyediaan jumlah uang yang beredar juga akan mengganggu kestabilan nilai tukar uang.(pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FOLLOW US

Investor Tak Terpengaruh Prediksi Ekonomi RI             Moody’s Tak Tahu Jeroan Indonesia             Ada  Gap, Ada Ketimpangan             Prioritas Utama Tingkatkan Pertumbuhan             Dana Desa Berhadapan dengan Kejahatan Sistemik             Pembangunan Desa Tidak Bisa Berdiri Sendiri             Harus Disadari, Korupsi akan Mengikuti Kemana Uang Mengalir             Banyak Hal Harus Dibenahi dengan kebijakan Strategis dan Tepat             Pertumbuhan Konsumsi Berpotensi Tertahan             Amat Dibutuhkan, Kebijakan Pertanian yang Berpihak pada Petani!