Urbanisasi, Drama yang Tak Kunjung Usai
berita
Ekonomika

Sumber Foto: kanaljabar.com

24 December 2017 13:00
Penulis
Arus perpindahan penduduk (urbanisasi) dari desa ke kota di Indonesia meningkat empat persen setiap tahun. Mengalahkan angka pertumbuhan urbanisasi India dan China yang di bawah 3,8 persen per tahun. Bagi Indonesia, angka urbanisasi empat persen per tahun itu tentu mencemaskan. Diramalkan pada 2025 sekitar 86 persen penduduk pedesaan di Indonesia akan pindah ke perkotaan. Sebanding dengan urbanisasi di tingkat global dimana pada 2050 sekitar 75 persen populasi dunia akan menempati perkotaan. Sebagai pelengkap, data BPS 2016 menyebutkan, empat propinsi di Pulau Jawa tingkat urbanisasinya di atas 80 persen yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta dan Banten.    

Hal yang unik dan sekaligus menimbulkan tanya, mengapa angka urbanisasi di Indonesia sekarang malah lebih tinggi dari India dan China? Bukankah kedua negara itu adalah jawara dalam jumlah penduduk dunia? Lagipula pertumbuhan ekonomi China dan India relatif lebih tinggi (6,7 dan 6,6 persen pada 2016)? Apakah itu berarti urbanisasi yang terjadi di Indonesia adalah ekses dari semakin langkanya lapangan pekerjaan di pedesaan? Juga, semakin tingginya daya tarik perkotaan di Indonesia dibanding China dan India? Atau adakah sebab lain dari semakin tingginya persentase urbanisasi di Indonesia beberapa tahun ini?    

Urbanisasi adalah persoalan menahun bagi perkotaan. Angka urbanisasi yang meningkat akan membawa konsekuensi mulai masalah lapangan kerja, lahan permukiman, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta sekian soal dari rentetan dampak urbanisasi termasuk kriminalitas akibat persaingan ekonomi.

Masalah mendasarnya sepertinya bukan pada pemikiran bahwa urbanisasi juga membuka peluang bagi sedikit banyak pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Tetapi apakah distribusi kesejahteraan dari program-program pembangunan selama ini telah gagal membawa kemakmuran daerah? Apakah urbanisasi yang meningkat juga indikasi dari semakin tingginya tingkat kesenjangan dan semakin sempitnya peluang berusaha di pedesaan?

Sejak lama telah dirumuskan konsep untuk mengurangi beban perkotaan dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, antara lain dengan dibangunnya beberapa kawasan industri di luar Jabodetabek seperti Semarang, Solo, Surabaya, dan Makassar.  Begitu pula dengan program pemberdayaan desa lewat CSR, PNPM, dan lain-lain.

Tapi, meskipun hal itu juga menjadi concern pemerintahan Jokowi sekarang yang menawarkan program dana desa, tol laut, dan dana padat karya pedesaan, apakah cukup menghentikan laju urbanisasi? Apakah tidak bisa diupayakan agar desa selain diguyur dengan dana cash, juga pemberdayaan petani dan buruh tani agar dapat menaikkan Nilai Tukar Petani (NTP)? Harus diciptakan iklim yang kondusif, agar pertanian tidak semakin ditinggalkan kaum muda pedesaan. Harus dicari cara agar pertumbuhan perkotaan juga dapat mensejahterakan desa. Pertanyaannya, bagaimana?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

(pso)      

SHARE ON
OPINI PENALAR
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

Biasanya urbanisasi terjadi secara natural karena pertumbuhan ekonomi dan industri di perkotaan sangat tinggi, sehingga kekurangan tenaga kerja yang sekaligus menjadi daya tarik bagi penduduk desa untuk pindah ke kota demi memperbaiki taraf hidupnya. Urbanisasi di China sangat tinggi pada 80-an hingga awal 2000an.

Di Indonesia sepertinya fenomenanya tidak seperti itu. Urbanisasi lebih disebabkan karena faktor kemiskinan absolut yang berlimpah di desa-desa sehingga memicu adu nasib ke kota, meskipun di kota permintaan tenaga kerja sangat minim bahkan banyak pengangguran karena urbanisasi ini.

Dana desa tidak dapat diandalkan sebagai solusi untuk memperbaiki pendapatan di desa. Intinya, kalau sumber nafkah penduduk desa yang notabene adalah petani tidak bisa meningkat, bahkan pendapatan riil menurun, maka akan terjadi adu-nasib ke kota. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Soedirman

Urbanisasi terjadi karena karena adanya faktor pendorong dari desa dan adanya faktor penarik dari kota. Untuk mengurangi urbanisasi bukan dilakukan dengan mengurangi faktor penarik dari kota tetapi dilakukan dengan mengurangi faktor pendorong.

Untuk mengurangi faktor pendorong, dapat dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja di wilayah perdesaan. Namun untuk menciptakaan lapangan kerja di wilayah perdesaan bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Untuk menarik investor menanamkan modalnya di wilayah perdesaan perlu dibangun infrastruktur sarana dan prasarana usaha, selain itu perlu adanya insentif dan kemudahan penanaman modal di wilayah perdesaan.

Rendahnya nilai tukar petani (NTP) juga menjadi faktor utama urbanisasi, dengan rendahnya NTP generasi muda enggan untuk menekuni bidang pertanian di wilayah perdesaan. Salah satu usaha untuk menaikan NTP adalah dengan mengurangi biaya produksi dengan subsidi pupuk obat dan benih serta perlunya jaminan stabilitas harga hasil produksi. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Urbanisasi merupakan konsekuensi pembangunan suatu wilayah, seperti mengikuti hukum fisika tentang gaya tarik suatu benda terhadap benda lain yang menghasilkan arus listrik melalui kumparan kawat, sehingga menjadi magnet. Suatu wilayah yang berkembang akibat pembangunan fisik maupun sosial lalu disebut kota atau urban, untuk membedakan dengan wilayah yang relatif belum berkembang atau maju yang disebut desa atau rural.

Urban merupakan magnet bagi penduduk di wilayah sekelilingnya. Tak ayal, berbondong orang menyerbu urban tersebut untuk ikut menikmati hasil pembangunan. Urbanisasi merupakan fenomena kependudukan yang wajar bagi sebagian orang untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Ada gula ada semut, demikian adagium yang sering diperdengarkan saat membahas urbanisasi.

Karena dampak negatif urbanisasi yang sering diperlihatkan, maka pendekatan yang sering dilakukan adalah upaya mengerem laju urbanisasi. Menghambat datangnya aliran orang berpindah ke wilayah yang berkembang karena pembangunan, melalui berbagai aturan dan cara.

Sejauh ini hal itu belum efektif untuk membendung urbanisasi. Pola pikir lain yang diimplementasi terkait hal ini adalah menciptakan magnet-magnet urban baru sebagai tandingan agar aliran orang tidak menuju satu atau dua wilayah urban saja namun diharapkan menyebar ke beberapa wilayah urban. Sekali lagi nampaknya cara ini juga belum cukup efektif karena masalah birokrasi pembangunan wilayah, perencanaan pembangunan wilayah yang kurang matang dan konsisten, keterbatasan dana pengembangan wilayah serta rendahnya partisipasi para pemangku kepentingan.

Urbanisasi perlu dikendalikan dari hulu masalah kependudukan yaitu tingkat kelahiran penduduk. Indonesia dengan program KB yang menurut BPS periode 2010-2015 berhasil mengendalikan laju pertambahan penduduk hingga 1,43 persen per tahun. Apabila angka tersebut dapat diturunkan hingga 1 persen maka tidak akan menjadi tekanan luar biasa terhadap sisi produksi pangan, sandang, papan dan energi nasional. Efek bola salju tingkat kelahiran penduduk yang rendah akan turut mengendalikan fenomena urbanisasi yang berlebihan.

Dana desa yang pada 2017 dikucurkan sekitar Rp60 triliun dan akan meningkat 10 persen pada 2018, merupakan bagian rencana pemerintah membuat gula-gula baru di berbagai wilayah pedesaan atau rural di Indonesia. Kembali menjadi "PR" pemerintah daerah agar dana tersebut tetap berputar di wilayah mereka dan bukan malah kembali tersedot ke Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Indikator sirkulasi uang menjadi penting untuk melihat efektifitas pemanfaatan dana desa tersebut. Apabila komposisi sirkulasi uang di Indonesia masih 70-80 persen berada di Jakarta dan kota-kota besar lainnya maka berarti gula-gula baru tidak berhasil dibangun dan aliran semut mencari gula ke wilayah urban tetap ada bahkan semakin deras.

Untuk menahan peredaran uang agar tetap di wilayah-wilayah gula baru tersebut maka diperlukan jalur informasi berbasis teknologi yang transparan mengenai berbagai barang dan jasa yang ada sehingga dapat saling memenuhi kebutuhan penduduk di wilayah tersebut, kemudian akses mandiri terhadap sumber pasokan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan serta peningkatan kapabilitas produksi barang dan jasa di wilayah, sesuai potensi sumberdaya masing-masing. Tidak lupa dukungan regulasi tata kelola administrasi keuangan yang mendorong peredaran uang di daerah bukannya di kota-kota besar saja melalui sistem perbankan yang akuntabel. Dengan demikian diharapkan daerah rural tidak “suwung” karena penduduknya tidak lagi tertarik pindah ke wilayah urban demi mengejar gula-gula. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Urbanisasi dan modernisasi pertanian tidak bisa dielakkan secara global. Daya beli petani hanya bisa naik dengan skala ekonomi modern tidak mungkin dengan "cagar pertanian kuno", transformasi iptek suatu keniscayaan.

Semangat koperasi dan transformasi justru terwujud di negara Skandinavia  sedang di Indonesia masih slogan retorika. Antara norma luhur yang dipidatokan dengan realitas masyarakat ada gap yang membuat orang sinis terhadap slogan muluk.

Delivery program konkret satu-satunya nya pemulih optimisme & social  trust. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti INDEF

Ada gula ada semut. Peribahasa tersebut sangat menggambarkan salah satu sisi dari ekses pembangunan nasional kita, yakni urbanisasi. Urbanisasi sebagai bentuk perpindahan penduduk ke kota dipicu oleh menariknya kota dibanding desa, terutama dalam hal materi dan penghasilan. 

Urbanisasi di Indonesia menjadi salah satu yang tercepat. Berdasaran data Indonesia’s Urban Story, Bank Dunia menyebutkan pertumbuhan populasi di perkotaan Indonesia termasuk yang tertinggi (di dunia) yakni 4,1 persen. Pertumbuhan  tersebut lebih tinggi dibandingkan India sebesar 3,1 persen dan China pertumbuhan populasi di perkotaan hanya 3,8 persen.

Urbanisasi menjadi beban bagi pemerintah daerah dan pemerintah kota tujuan urbanisasi. Bagi daerah, urbanisasi akan mengurangi tenaga kerja produktif di daerah. Implikasinya, ketersediaan sumber daya manusia terbatas.

Bagi pemerintah kota, urbanisasi menjadi momok tersendiri, bertambahnya jumlah penduduk kota. Sebagai contoh, setiap tahunnya Kota Jakarta kedatangan 200-250 ribu pendatang baru dari daerah. Hal ini menambah pelik permasalahan kota ketika permasalahan warga kota itu sendiri seperti perumahan, sanitasi dan pengentasan kemiskinan belum terselesaikan tuntas.

Ada dua faktor utama yang memicu urbanisasi di Indonesia yakni faktor penarik dan faktor pendorong. Faktor penarik disebabkan oleh besaran insentif ekonomi yang diterima di kota yakni gaji. Sebagai gambaran, upah minimum regional di Kabupaten Bekasi (Cikarang) pada tahun 2017 sebesar Rp3,5 juta. Di sisi lain, UMR di daerah, semisal Kabupaten Temanggung besaran UMR nya hanya Rp1,43 juta per bulan.

Selain besaran gaji, faktor penarik urbanisasi adalah visualisasi tentang kesuksesan seseorang yang tinggal di kota. Hal ini kerap muncul ketika momen mudik kampung terjadi. Muncul  cerita sukses para pemudik tentang kehidupan mereka di kota. Muncul dari mulut ke mulut seperti kehidupan kota yang modern, gaji tinggi, fasilitas yang lengkap serta cerita wah kehidupan lainnya di kota.

Faktor pendorong muncul dari masalah klasik yang menghinggapi negeri ini, yakni ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Lahan pertanian yang semakin sempit, tingginya angka pengangguran di desa serta terbatasnya sarana dan prasarana di desa.

Ada yang patut dipertanyakan dari kondisi yang terus menerus terjadi ini. Sejauh mana keberhasilan otonomi daerah ? Sejak tahun 2001, pelaksanaan otonomi daerah, yang memberikan kewenangan luas kepada daerah untuk bisa lebih mengatur daerahnya, belum bisa mewujudkan akselerasi pembangunan di daerah.

Diperlukan kebijakan tambahan yang lebih mengena pada inti persoalan, yakni mencegah urbanisasi. Pemerintah sangat berperan dalam menciptakan lapangan kerja melalui kebijakan makro ekonominya. Peranan kepala daerah sangat penting sebagai figur yang menjadi panglima pembangunan di daerah, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Insentif bagi pemuda yang mau tetap tinggal di daerahnya untuk membangun daerah bisa menjadi prioritas kebijakan daerah. Insentif berupa beasiswa pendidikan ikatan dinas yang mengharuskan pemuda mengabdi di daerahnya untuk beberapa tahun yang mau membantu atau berperan dalam pembangunan perdesaan.

Selain itu, pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru di daerah yang bisa mengurangi beban kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Pusat-pusat pertumbuhan baru tersebut harus berada jauh dari pusat pertumbuhan di misalnya Kota Tegal di Jawa Tengah, Kabupaten Madiun di Jawa Timur, Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.  Pun demikian di luar Pulau Jawa bisa menggunakan pola yang sama.

Terakhir, dana desa. Dana desa di atas kertas menjadi instrumen yang paling efektif untuk mengurangi minat urbanisasi dari desa. Dana desa dengan besaran Rp60 triliun pada 2017 bisa menjadi pemantik untuk geliat pembangunan desa seperti penyediaan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berujung pada penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, ada tantangan berat dalam optimasi dana desa yakni korupsi dana desa. (pso)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

FOLLOW US

Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-2)             Perlu Revisi Undang-Undang dan Peningkatan SDM Perikanan di Daerah             Antisipasi Lewat Bauran Kebijakan Fiskal – Moneter