Urus Beras, Lupa Lahannya
berita
Ekonomika
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 13 November 2018 17:30
Penulis
Ribut-ribut mengenai jumlah produksi beras nasional bermula dari keputusan pemerintah untuk mengimpor sedikitnya 2 juta ton beras.  Kementerian Perdagangan menyatakan alasan mendatangkan beras dari luar negeri karena stok di dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Kemendag menyatakan tidak akan melakukan impor beras jika tidak dibutuhkan. Kementerian tersebut tidak ingin mempertaruhkan urusan perut rakyat terkait dengan kelangkaan beras.  Pada saat stok beras pemerintah terbatas, maka  terjadi kelangkaan yang berakibat pada sulitnya mengatur harga beras.

Keputusan mengimpor beras didasarkan kepada indikator tertentu antara lain stok beras dan kenaikan harga. Jika stok beras di Bulog di bawah 1 juta ton dan harga beras mengalami kenaikan di atas 10 persen maka sudah wajib impor.

Dalam hukum penawaran dan permintaan, suplai yang terbatas akan membuat harga naik dan sulit dikendalikan agar berada di bawah batas  Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk beras premium HET ditetapkan sebesar Rp12.800 per kg  dan medium Rp9.450 per kg untuk daerah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan. Namun yang terjadi di lapangan harganya di atas HET, mencapai Rp11.300 per kg untuk beras medium dan Rp13.000 per kg untuk beras premium.

Namun Kementerian Pertanian bersikukuh bahwa pasokan beras dari dalam negeri lebih dari cukup, tidak kurang seperti diprediksi Kemendag. Ukurannya adalah stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) yang mencapai 47.000 ton.  Angka ini 2 kali lipat dari batas aman sebanyak  25.000 ton. Dengan begitu masyarakat diimbau tidak perlu khawatir karena stok yang ada aman.

Selain itu, beras yang diimpor oleh Bulog masih ada di gudang, dipersiapkan sebagai cadangan, belum dikeluarkan ke pasar.

Peningkatan pasokan beras di dalam negeri terjadi karena penggunaan konsep baru dalam memanen padi. Jika selama ini panen membutuhkan waktu 25 hari untuk 25 hektar dengan satu orang, maka saat ini hanya perlu waktu  3 jam dengan menggunakan combine harvest.

Sayangnya, klaim Kementan tersebut dibantah Menko Perekonomian. Data proyeksi produksi dari Kementan selalu meleset setiap tahun, sementara kementerian itu memegang peran penting dalam ikut menentukan impor beras ini.

Dibalik silang pendapat mengenai jumlah produksi beras nasional, sebenarnya apa yang terjadi?  Bukankah jumlah produksi beras berkaitan erat dengan luas lahan persawahan? Apakah lahan persawahan masih tetap sama, bertambah, atau malah berkurang?

Jika penyebab berkurangnya produksi beras karena lahan pertanian yang menyusut, bukankah pemerintah sudah menyiapkan perangkat hukum yang cukup banyak untuk mencegah konversi lahan persawahan? Mengapa alih fungsi lahan masih juga terjadi meski sudah dipagari dengan banyak peraturan?

Bagaimana jika alih fungsi lahan tersebut karena rakyat terdesak secara ekonomi sehingga tidak mempunyai pilihan? Insentif apa yang perlu diberikan agar petani tidak mengkonversi lahan pertaniannya?  Bagaimana jika konversi lahan itu untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan tol, bandar udara, dan pelabuhan?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Senior Fellows International Centre fo Applied Finance and ECONOMICS (INTER CAFE)

Pada saat pemerintah merilis angka produksi beras di dalamnya terdapat luas baku sawah yang berkurang dalam 5 tahun terakhir dari 7,75 juta hektar menjadi 7,1 juta hektar pada 2018, atau sekitar 600.000 ha. Jika dihitung per tahun terjadi pengurangan sawah sebesar 120.000 ha per tahun.

Tidak banyak yang peduli dengan penurunan luas lahan sawah ini. Masyarakat dan media lebih peduli pada ekornya yakni hasil produksi beras yang diumumkan pemerintah secara berkala. Agar sektor pertanian ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, lahan persawahan ini harus dijaga.

Kita harus serius mencegah alih fungsi lahan sawah. Dalam beberapa hal tidak terhindarkan alih fungsi lahan ini karena masyarakat membutuhkan rumah, jalan tol, dan industri. Namun ada beberapa yang bisa dipertahankan.

Jika lahan pertanian bisa dipertahankan, baru kita bisa berbicara mengenai kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian? Apakah harus ada pengetatan dalam penegakan hukum? Cara ini tidak selalu berhasil.

Untuk mencegah alih fungsi lahan sudah ada UU Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan empat Peraturan Pemerintah (PP) antara lain PP No. 1 Tahun 2011 tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang melarangnya.

Mengapa dengan sekian banyak aturan masih juga terjadi konversi lahan pertanian? Karena persoalan  sosial ekonomi tidak ditanggulangi dengan baik. Kita memahami mereka melakukan alih fungsi lahan karena butuh uang. Mereka menjualnya kepada pengembang. Kalau ini yang terjadi maka permasalahan ini yang harus diperketat, disamping memberikan insentif bagi mereka yang tidak melakukan alih fungsi lahan.

Adanya dana alokasi irigasi atau disebut operation and maintenance (O and M) kurang dipedulikan masyarakat karena nilainya dianggap kecil sehingga sawah yang tadinya irigasi berubah menjadi teknis, tadah hujan, lalu dikonversi.

Kita harus menjaga kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional  dengan mempertahankan agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Bahan makanan pokok seperti beras, jagung tetap penting. Tetapi kita juga harus mengembangkan komoditas yang mempunyai kontribusi tinggi seperti hortikultura. (sar)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik