Yakin Pemerintah Mau Subsidi BBM Demi Kejar Euro 4?
berita
Ekonomika
Sumber Foto : kabar3.com (gie/watyutink.com) 08 June 2018 13:00
Penulis
Rakyat boleh sedikit berbunga hatinya. Pasalnya Kementerian ESDM tengah mempertimbangkan usulan Komisi VII DPR RI tentang kemungkinan subsidi BBM jenis Pertalite atau Pertamax oleh Pemerintah. Usulan tersebut disampaikan DPR saat rapat kerja Komisi VII dengan Kementerian ESDM di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta pada 30 Mei kemarin.

Pihak Kementerian ESDM beralasan bahwa penerimaan usulan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal penggunaan bahan bakar minyak (BBM) emisi Euro 4, dengan RON di atas 91 berkadar sulfur di bawah 50 ppm yang saat ini sudah diberlakukan di seluruh dunia, termasuk Asean. Bahkan untuk hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P20/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2017 yang mewajibkan kendaraan bermotor menggunakan BBM berstandar Euro 4.

Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia pun sudah memberlakukan BBM jenis Euro 4. Sementara di Indonesia, masih pakai Premium yang berstandar Euro 2 yang emisi karbonnya tinggi. Kenapa rasanya sulit sekali Indonesia untuk ‘move on’ dari Premium? Benarkah karena keberatan masyarakat untuk berpindah ke BBM yang ber-Ron tinggi yang harganya jauh lebih mahal?

Loh, bukankah Malaysia mampu menjual BBM RON 95 sulfur content 50 ppm dengan harga 2,13 ringgit Malaysia per liter atau setara Rp7.140 per liter dan Solar 51 seharga Rp7.047 per liter? Kenapa Indonesia tidak bisa seperti Malaysia? Malu mau meniru Malaysia? Atau jangan-jangan ada tekanan dari pihak-pihak yang selama ini ‘bermain’ di Premium –para tokoh menyebut ‘mafia migas’— agar tidak menghapus Premium?

Saat ini, Pertalite dan Pertamax masuk dalam Jenis BBM Umum (JBU). Harga jualnya ke masyarakat diserahkan ke Pertamina lantaran tidak disubsidi negara. Adapun Premium masuk ke Jenis BBM Penugasan Khusus (JBKP) yang harganya diatur pemerintah tapi tidak diberikan subsidi. Sementara itu, Solar menjadi satu-satunya BBM yang subsidi pemerintah, masuk dalam Jenis BBM Penugasan Khusus Tertentu.

Premium menjadi BBM yang cukup merepotkan Pertamina. Sebab harga jualnya diatur pemerintah tapi tidak disubsidi negara. Gap antara harga keekonomian dan harga jual ditanggung Pertamina sendiri. Apa hal ini yang kemudian membuat Pertamina melakukan kebijakan yang dirasa ‘aneh’ oleh masyarakat: menaikkan harga jual BBM secara diam-diam dan hilangnya Premium beberapa waktu lalu?

Menteri Keuangan, Sri Mulyani sendiri memastikan adanya kenaikan alokasi subsidi energi 2018 dikarenakan adanya kenaikan harga minyak dunia secara rata-rata, melebihi asumsi harga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dipatok sebesar 48 dolar AS per barel. Pada bulan April lalu, acuan harga minyak mentah internasional Brent, telah menyentuh level tertinggi dalam 4 tahun ini, yang menembus level 75 dolar AS per barel, tertinggi sejak November 2014. Untuk acuan harga minyak AS West Texas Intermediate (WTI) CLc1 berada pada level 69,17 dolar AS per barel.

Sementara, sampai dengan 30 April 2018, realisasi APBN mengalami defisit hingga Rp55,1 triliun. Kementerian Keuangan juga mencatat, defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal I 2018 sebesar 0,58 persen. Dengan APBN yang defisit, apakah mampu pemerintah mensubsidi di bidang energi, termasuk BBM jenis Pertilite atau Pertamax? Apa tidak semakin membebani fiskal negara yang saat ini masih ‘sempoyangan’? Atau, ada tujuan lain yang ingin dicapai?

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Politikus/ mantan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak

Indonesia ini tekor BBM. Mengingat konsumsi minyak kita 1,6 juta barel per hari. Sedangkan produksi kita maksimal 800,000 barel perhari atau hanya 50 persen kebutuhan. Sementara harga patokan minyak di APBN 48 dolar AS tetapi kini sudah mencapai di atas 70 dolar AS per barel bahkan menuju 80 dolar AS per barel. Tidak hanya harga yang naik tapi kursnya juga berubah dari asumsi Rp13.400 kini sudah Rp14.200 alias tekor atau depresiasi 6 persen. Ini namanya double hits!

Selama ini pemerintahan Jokowi beserta tim ekonominya lebih membanggakan pada mekanisme harga pasar dari pada subsidi harga BBM yang dituduh hanya membakar uang APBN di jalanan dan di nikmati pihak-pihak yang tidak semestinya atau salah sasaran.

Kini Jokowi harus memilih, apakah akan konsisten dan konsekuen dengan mengikuti harga pasar atau kembali menambah subsidi BBM agar harga tidak perlu dinaikkan? Ingat, ini tahun pencitraan atau tahun politik demi mencari dukungan suara. Dengan impor minyak perhari 800.000 barel dan dengan harga baru 70 dolar AS per barel, maka tambahan uang yang diperlukan APBN adalah: (70 dolar – 48 dolar) x 800.000 = 17,6 juta dolar AS per hari. Dengan kurs Rp14.000 maka pemeritah harus mengalokasikan dana (subsidi) sebesar Rp246 miliar per hari.  Artinya, karena APBN sudah defisit, maka mau tidak mau tambahan subsidi  ini akan ditutup dari tambahan utang baru.

Tambahan subsidi  BBM dalam APBN ini bukan angka kecil yaitu dari Rp500 per liter solar ke 13. Anggap saja kampanye terselubung dengan uang negara tapi masih dalam batas legal. Itulah enaknya incumbent.

APBN 2018 rencananya juga defisit Rp326 triliun yang mau tidak mau ditutup dengan utang. Utang negara yang jatuh tempo tahun 2018 ini Rp390 triliun dan tahun 2019 pastilah jauh lebih besar lagi. Sedangkan bunga yang harus dibayar tahun 2018 ini sekurang-kurangnya Rp250 triliun. Jadi dalam tahun 2018 ini, paling tidak pemerintah harus menyediakan untuk pembayaran utang jatuh tempo dan bunganya Rp640 triliun atau 40 persen dari pendapatan perpajakan.

Tentu saja sisa pendapatan perpajakan yang tinggal 55-60 persen tidak akan mencukupi untuk pos pos anggaran lain di APBN. Apalagi Saya percaya dalam prakteknya porsi untuk bayar utang dan bunganya akan lebih besar lagi, bisa jadi sampai 45 persennya mengingat tiga hal: pertama, melemahnya kurs rupiah sementara sebagian utang dalam valas. Kedua, Yield Surat Utang Indonesia yang harus dinaikkan mengingat persaingan dalam perebutan dana di pasar. Ketiga, pengeluaran ekstra APBN dalam tahun politik ini demi pencitraan atau merebut simpati (suara) rakyat. Misalnya Rp36 triliun untuk Gaji ke-13 dan THR ASN, beserta Pensiunan: tambahan subsidi BBM dan subsidi PLN agar harga tidak di naikkan. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat  Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Mantan Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas

Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) pernah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk menghapus Premium. Pertimbangannya, pengadaan impor Premium menjadi sasaran empuk bagi mafia migas untuk berburu rente. Lantaran Premium sudah tidak dijual lagi di pasar Internasional, maka tidak ada lagi patokan harga Premium.

Selain itu, pengadaan impor Premium dilakukan melalui blending, dengan melakukan downgrade RON 92. Dampaknya, selain harga pokok penjualan menjadi lebih tinggi, juga rawan terjadi mark up pada saat proses blending.

Berdasarkan rekomendasi Tim RTKM dan Permen LHK, Pertamina harus menghapuskan Premium secara total pada akhir 2018. Dengan demikian, masih ada waktu bagi Pertamina untuk menyiapkan pengadaan BBM dengan standar Euro 4, utamanya dalam mepersiapkan kilang minyak yang dapat memproduksi BBM sesuai standar Euro 4.

Konsekuensi penerapan Euro 4 adalah penghapusan BBM jenis Premium. Namun hal itu tidak mudah. Paling tidak ada dua masalah utama yang harus dihadapi oleh Pertamina, yakni penghapusan Premium dan pembangunan kilang minyak untuk penyediaan BBM sesuai dengan standar Euro 4.

Selain itu, Pertamina juga akan menghadapi resistensi dari masyarakat pada saat memulai penghapusan Premium secara bertahap. Adanya kelangkaan Premium di SPBU berbagai daerah saja sudah menyulut protes keras dari berbagai komponen masyarakat, termasuk protes beberapa anggota DPR yang juga ikut-ikutan menentang kelangkaan tersebut.

Pertamina sebenarnya sudah menerapkan strategi pengembangan produk untuk meminimkan resistensi dengan memproduksi BBM Pertalite. Meski masih di bawah standar Euro 4, kualitas emisi Pertalite masih lebih baik ketimbang Premium. Data Pertamina menunjukkan, pada Juni 2016 proporsi penjualan Premium mencapai 81,1 persen, sedangkan Pertalite hanya 7,7 persen. Pada Juni 2017, proporsi penjualan Premium turun menjadi 42,4 persen, sedangkan proporsi Pertalite mengalami kenaikan menjadi 39,9 persen. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

Indonesia sangat tertinggal dengan negara lain untuk masalah emisi dan standar bahan bakar kendaraan. Kita sangat tertinggal dengan negara tetangga yang saat ini sudah menggunakan standar BBM Euro 4. Sementara kita keluar dari standar Euro 2 saja masih sulit.

Peningkatan berkualitas BBM perlu disegerakan. Karena implikasinya pada lingkungan dan kesehatan. Contoh; Jakarta dengan kondisi seperti sekarang ini hanya memiliki 11 hari udara yang bersih dalam satu tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta itu tidak sehat. Salah satu penyebab yang paling dominan adalah kualitas bahan bakar kendaraan yang ada di Jakarta. Hal ini tentu menurunkan tingkat kesehatan dan daya hidup masyarakat Jakarta, yang kemudian tentu menaikkan beban biaya pengobatan bagi masyarakat Jakarta.

Kalau saya lihat, selama ini masyarakat di kota-kota besar seperti Jakarta, terutama para pengguna motor, sudah terbiasa membeli BBM eceran yang di jual per botol di pinggir-pinggir jalan yang harganya jauh lebih mahal. Mereka secara sukarela membeli meskipun selisihnya Rp1.500. Selain karena malas mengantri, juga lebih efisien dalam mobilitas mereka.

Di satu sisi kita mengeluhkan naiknya ongkos dan biaya transportasi yang tidak seberapa akibat ditariknya BBM jenis Premium yang ber-RON rendah dengan tingkat emisi yang tingga, dan naiknya harga BBM yang memiliki RON lebih tinggi. Di sisi lain, justru kita mengorbankan kesehatan dan daya hidup kita yang tentunya biayanya lebih besar dibandingkan yang dikeluarkan untuk bahan bakar kendaraan

Namun, saya setuju jika disebutkan bahwa subsidi BBM adalah hak rakyat. Terutama apabila subsidi tersebut diberikan kepada BBM dengan Ron yang tinggi sesuai dengan standar emisi Euro 4. Tapi, satu hal yang perlu dicatat, pemerintah bersama DPR perlu mengevaluasi harga BBM ber-RON tinggi agar harga lebih terjangkau lagi buat rakyat. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

FX Sugiyanto, Prof.

Guru Besar Universitas Diponegoro

FOLLOW US

Pengusaha Harus Aktif Lobi AS             Kematian Petugas KPPS Tidak Ada Yang Aneh             Memerangi Narkoba Tanggung Jawab Semua Pihak             Pendekatan yang 'Teenager Friendly'             Pendampingan Tiga Tungku             Perda Dulu Baru IMB             Kelalaian Negara dalam Misi Kemanusiaan             Kematian Petugas Medis; Pemerintah Harus Berbenah             Daerah Terpencil Sebagai Indikator Keberhasilan             Resiko Petugas Sosial