73 Tahun Merdeka, Indonesia Absen di Panggung Dunia
berita
Humaniora
Sumber Foto : indosport.com (gie/watyutink.com) 15 August 2018 16:30
Hanya sehari setelah merayakan hari kemerdekaan ke-73, Indonesia resmi membuka ajang pesta olahraga terbesar kedua di dunia, Asian Games. Ini kali kedua kita jadi tuan rumah, setelah tahun 1962 silam di masa pemerintahan Sukarno. Menarik mencermati perjalanan bangsa ini dari Asian Games awal 1960-an ke Asian Games abad 21 kala Jokowi presidennya, sambil merefleksi 73 tahun kita merdeka. 

Asian Games di tahun 1960-an digelar di puncak kekuasaan Bung Karno. Saat itu, lewat Dekrit 5 Juli 1959 si bung besar menjadi kekuatan politik terkuat negeri ini. Ia menjadi penyeimbang tentara (TNI AD) dan kelompok komunis (PKI). Kiprahnya di panggung global juga tak bisa diremehkan. Bung Karno jadi inisiator mengumpulkan negeri bekas jajahan di Asia dan Afrika. Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955 adalah wujud nyatanya. Indonesia berada di garda depan memperjuangkan bangsa tertindas.    

Penyelenggaraan Asian Games pada 1962 dan Games of New Emerging Forces (Ganefo) tahun berikutnya menjadi pernyataan politik beliau pada dunia bahwa Indonesia bukan bangsa alit. Meski belum 20 tahun merdeka, kita mampu menyelenggarakan perhelatan akbar tingkat dunia. Indonesia juga berkomitmen berada di tengah, tak memihak Blok Barat maupun Timur saat Perang Dingin berkecamuk. Itu sebabnya, ia dihormati baik oleh Presiden Kennedy (AS) maupun Khrushchev (Uni Soviet).  

Tapi tengok negeri kita hari-hari ini. Awal Agustus kemarin Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berkunjung ke Indonesia. Kunjungannya bagian dari lawatan ke Asia Tenggara. Tujuan kunjungan Pompeo mudah ditebak untuk menkonfirmasi kawasan Asia Tenggara tetap stabil, ramah pada pasar bebas sambil mewaspadai pengaruh Tiongkok di Laut Cina Selatan. Namun, meski mengatakan Indonesia "mitra strategis AS", negeri Abang Sam tak merasa perlu memboyong presidennya mengatakan itu. Cukup menlunya saja. Faktanya, hingga hari ini Presiden Donald Trump belum sekalipun berkunjung ke Indonesia. Pejabat tertinggi AS yang datang ke sini baru wakilnya, Mike Pence. Apa ini artinya Indonesia tak terlalu penting bagi Pemerintahan Trump? 

Sejak Sukarno digulingkan akibat geger politik '65-'66, peran RI di panggung geopolitik global memang menurun. Soeharto, presiden kedua, justru membawa negeri kita berada di bawah ketiak AS. Kita membuka pasar sebebas-bebasnya sambil berutang sebanyak-banyaknya. Gerakan Non-Blok kemudian hanya jadi slogan, karena faktanya kita telah jadi memihak Barat. 

Sejak Reformasi impian berperan di panggung global bukannya tak ada. Gus Dur yang dikenal sebagai pejuang HAM oleh warga dunia berkeliling menemui banyak presiden selama menjabat. Selama dua periode jadi presiden, SBY pun mengupayakan kita berkiprah di panggung global. Namun, SBY hanya berhasil menempatkan kita sebagai anggota G-20. Di luar itu, peran kita tak signifikan.     

Presiden Jokowi sepertinya tak terlalu punya ambisi itu. Fokus utama periode pertama pemerintahannya membangun infrastruktur alih-alih mendamaikan Palestina dengan Israel, misalnya. Benarkah Jokowi telah abai pada masalah luar negeri? 

Sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbesar, dengan letak strategis di Asia Tenggara, mestinya kita berpotensi jadi juru damai dunia. Sebagai negeri yang netral, kita bisa mendamaikan Korea Utara dengan Selatan, China dan Taiwan, atau mengembalikan etnis Rohingya ke kampung halamannya di Myanmar. Kenapa kita tak melakukannya? Atau, kini kita tak sanggup lagi bicara di panggung global selepas Bung Karno tiada?

Apa pendapat Anda? Watyutink?  

SHARE ON
OPINI PENALAR
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Pernyataan Kemerdekaan Indonesia sebagai sebuah negara yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, tentu tidak boleh dilepaskan dari proses dialektika sejarah yang mendahuluinya.

Kalimat pertama yang tertulis di dalam teks Proklamasi 17 Agustus 1945 berbunyi, “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”, merupakan tengara sekaligus bukti bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia senyatanya adalah sebuah pernyataan dari sebuah bangsa yang bernama Indonesia.

Sebagai bangsa, Indonesia telah lebih dulu dimaklumatkan melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sebuah maklumat yang dengan tegas berisi butir-butir kontrak sosial untuk menjadi sebuah bangsa. Kontrak ini diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya: kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan kepanduan.Nilai nilai kebangsaan yang tertuang dalam Sumpah Pemuda tersebut di atas oleh Soekarno kemudian disublimasikan ke dalam Pancasila, seperti yang disampaikan dalam pidatonya di hadapan sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, untuk dijadikan dasar negara Republik Indonesia sebagai perwujudan dari nation state seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Tepat sehari setelah Proklamasi, pada 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan bersama 20 anggota lainnya, yang kemudian bertambah lagi 6 orang, menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. Akan tetapi dengan adanya kekalahan Jepang tanpa syarat dari Sekutu pada 14 Agustus 1945 akibat pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, membuat Jepang kehilangan daulatnya secara politik untuk memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia justru menjelang akhir proses persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibidani oleh BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai) dan PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai).

Ketika Sekutu masuk ke Indonesia untuk melaksanakan pelucutan senjata tentara Jepang di Indonesia. NICA (Nederlandsch-Indische Civiele Administratie) ikut membonceng pasukan sekutu dalam rangka memulihkan administrasi sipil dan hukum kolonial Belanda di wilayah Hindia Belanda. Akibatnya, proses kemerdekaan Indonesia mengalami upaya penggagalan dari pihak Belanda melalui serangkaian tindakan agresi militer di berbagai front pertempuran dan sejumlah perundingan hingga akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda melahirkan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan dua kali pergantian Undang Undang Dasar, UUD RIS dan UUD Sementara 1950 yang menggunakan sistem parlementer, berbeda dengan UUD 1945 yang menggunakan sistem presidensiil. Baru pada tanggal 5 Juli 1959 Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satunya menetapkan kembali kepada UUD 1945 sebagai UUD akibat kegagalan Dewan Konstituante untuk melahirkan UUD yang bersifat tetap.

Dalam pidatonya yang berjudul Re-So-Pim (Revolusi-Sosialisme Indonesia-Pimpinan Nasional) pada peringatan Proklamasi 17 Agustus 1961, Ir. Soekarno kembali menegaskan bagaimana sejatinya relasi antara Proklamasi 17 Agustus 1945 dengan UUD 1945, "Maka dari itulah saya tadi tandaskan, bahwa Proklamasi kita tak dapat dipisahkan dari Declaration of Independence kita yang berupa UUD ’45 dengan Pembukaannya itu. Proklamasi” tanpa “Declaration” berarti bahwa kemerdekaan kita tidak mempunyai falsafah. Tidak mempunyai Dasar Penghidupan Nasional, tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai arah, tidak mempunyai “raison d’être,” tidak mempunyai tujuan selain daripada mengusir kekuasaan asing dari bumi Ibu Pratiwi.”

Sekelumit paparan kisah di atas menjadi penting untuk dihadirkan kembali. Hal ini dilakukan agar kita bisa memahami bagaimana sebuah proses rangkaian dialektika sejarah mampu melahirkan suatu penjiwaan yang utuh dari seorang Soekarno dalam menyelami situasi batin yang bergejolak dalam satu keutuhan rangkaian proses perjalanan kesejarahan Indonesia. Kesejarahan yang penuh perlawanan terhadap penindasan dan penjajahan melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang merupakan maklumat kebangsaan, Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan sebuah bangsa dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk mengembalikan cita cita kemerdekaan pada titik azimuth, UUD 1945. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Mantan Aktivis Mahasiswa, Pelaku Bisnis sekaligus Pemerhati Sosial Budaya Nusantara

Kekuatan dari semangat jiwa perlawanan yang berkobar kobar anti penindasan dan penjajahan inilah yang mendorong Soekarno untuk menginisiasi diselenggarakannya Konperensi Asia Afrika I di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 yang dihadiri sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia. Lima tahun setelah itu lagi lagi Soekarno mengguncang dunia dengan kritiknya yang tajam terhadap kapitalisme dan komunise lalu memperkenalkan Pancasila dalam pidatonya yang berjudul “To Build the World A new”  di Sidang Umum PBB ke-XV tanggal 30 September 1960. Lebih kurang sebulan sebelumnya, tepatnya 17 Agustus 1960, Soekarno dengan tegas memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda terkait dengan pembebasan Irian barat dari kolonialisasi Belanda. Setelah melalui proses diplomasi panjang di PBB yang tak kunjung membuahkan hasil, pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang kemudian ditetapkan dengan mengeluarkan keputusan No. 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

Tidak hanya itu, belum hilang kekecewaan Soekarno terhadap PBB yang dianggap memihak Belanda terkait dengan masalah irian Barat, kali ini ia memutuskan untuk menarik Indonesia keluar dari PBB akibat disetujuinya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB di tengah situasi konfrontasi antara Indonesia-Malaysia. Lebih dari itu bahkan kemudian Soekarno menarik garis demarkasi yang tegas antara siapa kawan dan siapa lawan dalam konteks global. Ia kemudian membaginya dalam dua kubu, New Emerging Forces (NEFOS) dan Old Establish Forces (OLDEFOS). NEFOS adalah kelompok negara-negara yang masih terjajah dan bekas jajahan yang berusaha melepaskan diri dari pengaruh OLDEFOS. NEFOS juga merupakan kelompok negara-negara yang sedang berjuang untuk merdeka dan negara yang baru merdeka. Soekarno sendiri secara tegas menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok NEFOS kekuatan-kekuatan baru yang mewakili keadilan dan pembebasan melawan OLDEFOS yang merupakan kekuatan-kekuatan lama dan mapan yang bersifat Neo Kolonialisme dan imperialisme (NEKOLIM).

Berbagai tekanan dari dalam negeri berupa pemberontakan, juga dari luar negeri berupa embargo tidak menyurutkan langkah Soekarno untuk terus berjuang melawan penindasan dan penjajahan secara global seperti apa yang diamatkan dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945. Soekarno malah menyelenggarakan Conference of The New Emerging Forces (CONEFO) pada tanggal 7 Januari 1965 bersamaan dengan dirinya mendeklarasikan Republik Indonesia keluar dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pro Commonwealth di bawah kendali Inggris. Akibatnya, nama Indonesia dicoret dari peserta Komite Olimpiade Internasional. Tapi bukan Soekarno kalau mudah ditaklukkan, dengan semboyan Ever Onward! Never Retreat!, ia bahkan menyelenggarakan acara olahraga tandingan Olimpiade yaitu Games of New Emerging Forces (GANEFO).

Ironisnya, semua peristiwa tersebut seolah hilang lenyap dari ingatan seluruh anak bangsa. Para penerusnya, bukan sekadar melupakan bahkan cenderung mencoba untuk menghilangkan jejak rekam sejarahnya sehingga bangsa ini mengalami amnesia sejarah. Apa yang telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 tidak lagi menjadi rujukan dalam menjalankan tata pemerintahan dan tata kelola negara. Pancasila juga tidak lagi digunakan sebagai philosophische grondslag (falsafah dasar), weltanschauung (pandangan dunia yang paripurna) serta sebagai lightstar dinamis dalam proses perikehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks itu, Indonesia dalam keadaan antara ada dan tiada. Secara administratif memang ada karena adanya pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan negara lain. Tetapi sejatinya tiada sebagai sebuah bangsa akibat ketiadaan sosok pemimpin bangsa yang visioner, yang menghayati bagaimana sejatinya mengemban amanat Pembukaan UUD 1945 sehingga mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa di mata dunia. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF