Ahok dan Hanum: Saat Film Terpenjara Politik Partisan
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 18 November 2018 11:00
Repot betul jadi penonton film Indonesia hari-hari ini. Mau nonton film saja dapat stigma pendukung paslon capres tertentu. Tapi, itulah kenyataannya. Penonton A Man Called Ahok dicap pendukung paslon nomor urut 01 (jokowi-Ma'ruf Amin), sedangkan penonton Hanum & Rangga: Faith and the City dapat cap pendukung paslon nomor urut 02 (Prabowo-Sandiaga Uno).  

Memang, sesuai judulnya masing-masing, kedua film itu berangkat dari dua sosok nyata yang punya kedekatan dengan masing-masing paslon capres. Ahok, walau kini dibui atas kasus penistaan agama, pernah jadi wakil gubernur Jakarta era Jokowi. Pendukung Ahok, baik saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 nanti, kebanyakan melabuhkan pilihan pada Jokowi. Sementara itu, Hanum & Rangga adalah cerita setengah fiksi dari sekelumit kisah hidup Hanum Salsabiela Rais dan suaminya Rangga ketika tinggal di New York. Hanum, kita tahu, adalah putri pendiri PAN Amien Rais, yang telah menegaskan pilihan politiknya pada kubu Prabowo-Sandi.  

Di permukaan, memang tak bisa dipungkiri dua film itu mewakili dua kubu yang tengah bersaing memperebutkan kekuasaan di negeri ini. Namun, haruskah film terpenjara oleh politik partisan dua pendukung paslon capres? 

Persaingan antar-penonton ini sangat terasa di dunia maya. Di Twitter bertebaran kabar dua kabu saling cibir soal jumlah penonton. Ada juga kabar penggiringan massa untuk menonton masing-masing film. Tersiar misalnya, surat yang menginstruksikan kader PAN nonton film Hanum & Rangga. Ada pula surat dari Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) memberi perintah serupa. Di kubu sebelah, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar nonton bareng film A Man Called Ahok. PSI adalah salah satu partai pendukung Jokowi.  

Hingga awal pekan ini, dari data yang dicatat laman filmindonesia.or,id, film Ahok sudah ditonton 587.747 pasang mata, sedangkan film Hanum & Rangga ditonton 201.378 pasang mata. Jumlah penonton ini pun dipersoalkan. Muncul saking tuduh, kedua pihak "ngebom" tiket bioskop, yaitu memborong tiket teater padahal belum tentu filmnya ditonton. 

Praktek "ngebom" tiket sebetulnya sudah jamak dilakukan produser agar filmnya tak segera diturunkan dari bioskop untuk memenuhi kuota penonton. Yang jadi soal kini, yang "ngebom" bukan lagi produser, tapi juga partai maupun pihak yang punya tujuan politis (baca: mendukung kandidatnya, menjatuhkan kandidat lawan). Jika penonton film-film ini kebanyakan penonton bayaran yang ke bioskop karena afiliasi politik, sehatkah ini untuk iklim perfilman kita? 

A Man Called Ahok sebetulnya bukan film kacangan. Filmnya tak bermuatan politis, apalagi mengandung pesan mendukung Jokowi. Filmnya justru masuk kategori film inspirasional lewat sosok ayah Ahok, Kim Nam (dimainkan Deni Sumargo dan Chew Kin Wah) yang tak bisa dibeli birokrat korup sejak muda. Sikap itu menurun ke putranya, Ahok (dimainkan Daniel Mananta). 

Sementara itu, meski disampaikan teramat verbal, Hanum & Rangga punya pesan luhur soal bagaimana melawan media TV yang hanya menghamba rating. Juga pesan bagaimana menyeimbangkan karier dan keluarga. Lagi-lagi, tak ada pesan politis di situ.       

Sayang memang, dua film ini hadir berbarengan di bioskop di tahun politik pula. Maka segalanya dipolitisir. Jika demikian, sungguh, bukankah yang rugi perfilman Indonesia?

Apa pendapat Anda? Watyutink?    

SHARE ON
OPINI PENALAR
Sineas, Sutradara Film Maha Guru Tan Malaka

Bulan November ini masyarakat sosial media diharu biru kehadiran dua film layar lebar yang menuai kontroversi. Pertama film berjudul Hanum dan Rangga dan kedua adalah film berjudul A Man Called Ahok.

Kontroversi film tersebut yang marak di sosial media bukan dipicu oleh alasan-alasan estetika di dalam filmnya, melainkan akibat sepak terjang politisi yang berkontribusi di dalam film tersebut. 

Karena sebelumnya politisi yang berkontribusi pada kedua film tersebut berada dalam ruang pertarungan politik yang sengit. Akibatnya menyeret film ke dalam ruang perkelahian benci vs benci, estetika vs politik.

Ahok yang kalah dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah ) DKI Jakarta pada 2017 yang lalu, dan Hanum Rais yang merupakan putri dari politisi Indonesia Amien Rais yang berdiri sebagai oposisi politik bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kedua tokoh di atas memiliki jaringan massa yang tidak sedikit. Bahkan di sosial media, mereka berdua memiliki followers yang selalu berkelahi satu sama lain dalam memperjuangkan posisi politiknya masing-masing. Sama-sama mengaku Pancasila, tetapi apabila melihat perseturuan mereka di sosial media, dapat kita rasakan keduanya kehilangan sila ke tiga Persatuan Indonesia.

Film Ahok dan film Hanum merupakan film yang diputar di jaringan bioskop komersil. Tujuan dari pembuatan film tersebut tentunya juga merupakan tujuan komersil. Siapa sih yang mau bikin film tetapi penontonnya sedikit? Tidak ada kan?

Penonton yang membludak hingga box office tentu merupakan tujuan dari semua pembuat film. Setiap filmmaker berupaya keras dan menggunakan berbagai cara untuk filmnya ditonton banyak orang. Demikian juga strategi pemasaran film Ahok dan Hanum. Sebab modal harus kembali.

Kontroversi dan perdebatan merupakan hal yang wajar dalam budaya sinema, apabila mengamati berita kontroversi pada kedua film tersebut di sosial media, dan menggunakan pisau bedah analisis film, maka komentar-komentar yang ada di dalamnya jauh dari urusan estetika dan kajian kajian ilmiah. Namun, seringkali bahasa kasar muncul sebagai luapan ekspresi kebencian berdasar kepentingan politik.

Politik melawan estetika, kemudian film hanyalah menjadi triger untuk melancarkan kritik yang ditujukan kepada kedua politisi yang berseteru. Para pendukung politisi tidak lagi menghiraukan estetika film. Mungkin bisa juga netizen yang berkelahi itu belum menonton filmnya sama sekali namun memiliki kritik tajam yang ganas serta agresif terhadap sang politisi yang hendak diserangnya.

Pembunuhan karakter sedang terjadi di ranah sosial media. Dan itu berawal dari ranah politik praktis yang seringkali berakibat memuakkan mengganggu psikologis kemanusiaan kita.

Akibat kontroversi itu pendukung Ahok tidak mau datang menonton film Hanum. Begitu pula sebaliknya. Politik menjadi panglimalah yang menggerakkan manusia di alam nyata saling membenci dan mengeluarkan unek-uneknya di alam virtual sosial media. Sungguh suatu yang mengkawatirkan dan memprihatinkan bagi masa depan kemanusiaan.

Catatan ini ingin menyampaikan suatu pandangan bahwa di luar kepentingan politik, film adalah film, sebagai media pandang dengar yang walaupun bermuatan politik, propaganda, ataupun muatan-muatan lainnya tetap memiliki materi yang mengalami perjalanan panjang kreatifitas manusia, mengandung pengetahuan dan hiburan batin untuk ditonton dan dipelajari terkait dengan ilmu pengetahuan di dalamnya seperti kontennya, estetikanya, maupun teknis pengerjaannya.

Apa yang terjadi beberapa hari ini membuat saya sadar bahwa politik praktis dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kesempatan mengapresiasi sebuah karya dengan akal sehat. Prestasi politik menjadi sesuatu keutamaan sehingga sadar atau tidak berpotensi mengesampingkan prestasi kebudayaan, prestasi kesenian, prestasi ekonomi, keilmuan dan pengetahuan, dan prestasi lainnya. Suatu keadaan yang mengerikan di masa depan.

Buat yang berpolemik, kedua film di atas adalah film-film yang layak ditonton. Hadirlah ke ruang gelap bioskop dengan rileks. Bawalah minuman soda atau popcorn. Nikmatilah kesempatan menghibur diri. Lepaslah sejenak dari jebakan Panglima Politik. 

CATATAN: Opini ini dicuplik dari blog penalar. Dimuat di sini dengan izin. (ade)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Pengamat Film

Bila merujuk kepada cerita yang diangkat film masing-masing. Dalam film tak ada seruan atau kampanye untuk mendukung paslon capres tertentu. Tetapi, boleh jadi yang mempunyai tujuan politik dukung-mendukung paslon capres adalah justru penontonnya. Sebagian besar penonton A Man Called Ahok (AMCA) pasti “Ahoker”, para pemujanya. 

Sedangkan yang anti Ahok tidak ada keinginan untuk menontonnya — dan itu tercermin dari, antara lain, komentar-komentar netizen terhadap ulasan AMCA yang saya buat. Yang anti Ahok tidak menonton AMCA, namun berkomentar dengan ngawur, membahas hal-hal yang sama sekali tak ada kaitannya dengan cerita film.

Saya pikir, masing-masing film dibuat dengan kesadaran penuh bahwa para pembuatnya tahu target market mereka, setidaknya untuk AMCA yang bercerita ihwal perjalanan hidup seorang Ahok dari ia remaja hingga menjadi sosok pejabat yang kita kenal sekarang. 

Pembuat film tentu berharap para pemuja Ahok agar tergerak untuk berbondong-bondong ke bioskop, dan terbukti dengan capaian lebih dari satu juta penonton yang diraihnya hingga saat ini, menunjukkan bahwa Ahok memiliki pendukung yang sangat loyal. 

Sedangkan Hanum & Rangga: Faith and the City, secara tawaran cerita pun ia tak politis, dan ini barangkali yang tak disadari orang, bahwa film ini semacam franchise — ini adalah film kesekian yang menampilkan sosok Hanum & Rangga, sebelumnya sudah ada film 99 Cahaya di Langit Eropa (2013), 99 Cahaya di Langit Eropa Part 2 (2014), 99 Cahaya di Langit Eropa: the Final Edition (2014) yang ketiga-tiganya merupakan kisah yang diadaptasi dari novel karangan Hanum Rais, puteri dari Amin Rais. 

Pada saat ketiga film itu dirilis tak ada sentimen politik tertentu yang ditujukan pada ketiga film tersebut yang ketiga-tiganya bercerita tentang sosok seorang Hanum, baru kali ini penonton yang memiliki pandangan politik tertentu pergi ke bioskop disertai agenda lain: pemuja Ahok menonton AMCA selain untuk menyaksikan bagaimana sang tokoh dikisahkan dalam film, mereka juga seolah ingin menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap Hanum. 

Pun itu juga yang terjadi pada film Hanum, bahwa sekarang penonton dan bukan penontonnya sadar akan keberadaan sosok Hanum asli di kehidupan nyata dan itu mempengaruhi keputusan mereka untuk menontonnya atau tidak. Hanum Rais di kehidupan nyata adalah sosok yang kontroversial, seorang politikus dengan pandangan politik yang jelas; ia seorang kampreter, bukan cebonger.

Yang jelas, para filmmaker/produser tahu pasti siapa target penonton yang mereka sasar.

Terkait instruksi ke kader partai atau ormas nonton film A atau B, apakah hal ini dapat dibenarkan secara etika. Bicara etika berarti bicara soal kepantasan. Sepantasnya sebuah film itu ditonton dengan kesadaran penontonnya bahwa ia memang memiliki keinginan untuk menontonnya, bila menonton perlu dipaksa itu hal yang tak benar.

Saya kira kejadian seperti ini insidental saja, tak sampai mempengaruhi iklim perfilman kita secara signifikan. Selain terhadap AMCA dan Hanum & Rangga, kita kan menonton film lain, misalmya nonton film Suzzanna Bernapas dalam Kubur, kan kita tidak sampai bertanya-tanya dulu ini pembuat filmnya Cebong apa Kampret.

Maka, buat saya sih tak perlu diambil pusing. Misalnya saya yang nonton kedua film tersebut, saya tak memedulikan orang lain mengomentari atau mencap saya sebagai Cebonger atau Kampreter, saya menonton karena memang saya suka menonton saja, dan kebetulan profesi saya mengharuskan saya untuk rajin menonton — film apa pun yang tayang di bioskop.

Akan tetapi, tentu tak sehat  bila film ditakar dari afiliasi politik alih-alih estetiknya. Namun bicara estetika juga merupakan hal yang sangat subyektif. Saya misalnya mengkritik film AMCA bahwa ia memiliki problem dengan naskah skenarionya. 

Treatment sutradara juga bukan hal yang dapat saya apresiasi, pada departemen sinematografi misalnya, pilihan-pilihan pembingkaian adegan lebih banyak muncul sebagai style over substance, tetapi para pemuja Ahok tak melihat hal-hal itu, bagi mereka pokoknya filmnya menginspirasi, bagus! Pemujaan terhadap seorang tokoh selalu menghambat daya kritis pemujanya terhadap pujaannya. Pemuja Jokowi menganggap sosok Jokowi orang yang sempurna, begitu pun pemuja Prabowo. (ade)

 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri