Air Tanah Jakarta Hanya untuk Orang Kaya?
berita
Humaniora

Sumber Foto: BisnisIndonesia.com  (gie/Watyutink.com)

27 March 2018 13:00
Tinggi permukaan tanah di DKI Jakarta tiap tahun menurun 7 cm berdasarkan catatan Pusat Hidrografi dan Oceanografi. Ada banyak faktor penurunan tanah, seperti beban bangunan gedung dan pengambilan air tanah tidak terkontrol. 

Berdasarkan catatan PAM Jaya, hanya 60 persen warga Jakarta menggunakan air PAM, sisanya menggunakan air tanah. Tak disangka, pengambilan air tanah tidak terkontrol justru banyak dilakukan oleh mereka yang tinggal di kawasan perumahan elite dan perkantoran. Pekan lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan banyak perumahan elite menggunakan air tanah. Namun hingga hari ini, belum ada regulasi yang mengatur penggunaan air tanah secara ilegal.

Tanpa disadari, masyarakat yang rakus mengambil air tanah secara ilegal berpartisipasi menenggelamkan Jakarta. Jika permukaan tanah saat ini turun 3cm- 5cm, maka diperkirakan tahun 2050 atau sekitar 30 tahun mendatang, penurunan tanah berkisar 60 cm-100 cm. Oleh karena itu sebagian besar wilayah Jakarta, terutama Jakarta Utara, akan terendam air laut.

Sungguh ironis, di saat kampung nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, dengan penghasilan Rp210.000- Rp300.000 per bulan harus membeli air dengan harga Rp4.000- Rp6.000 per pikul, sementara sebagian besar yang tinggal di perumahan elite yang penghasilan rata-rata di atas Rp10 juta per bulan dengan enak menggunakan air tanah dengan gratis. Kampung nelayan diabaikan tidak mendapatkan air bersih semata daerah yang mereka tinggali terbilang ilegal. Lalu bagaimana dengan kawasan elite yang terdaftar wilayah legal tetapi ilegal mengambil air tanah? 

BACA JUGA: Komersialisasi Air Pada Warga Miskin Muara Angke

Berdasarkan tingginya pemakaian air tanah, pemerintah daerah DKI Jakarta harus sigap mengeluarkan peraturan tegas terhadap penggunaan ilegal air tanah. Kalaupun masyarakat beralasan tidak tahu bahwa mengambil air tanah dalam adalah ilegal, pemerintah daerah harus mensosialisasikan hal ini untuk menjaga keseimbangan alam Jakarta. 

Yang jadi pertanyaan, jika air perpipaan sudah disediakan oleh PAM pada kawasan rumah-rumah di DKI Jakarta, kenapa mereka tetap memilih air tanah? Jangan-jangan poinnya terdapat pada kualitas air yang disediakan PDAM. Bukankah kita semua tahu kualitas air di Jakarta rendah karena tercemar. Jadi, ini ibarat meminta masyarakat berhenti pakai mobil pribadi, namun angkutan umum belum nyaman dan laik jalan. Tapi sebetulnya yang juga pantas ditanyakan: memangnya kualitas air tanah Jakarta baik?  

BACA JUGA: Nestapa Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual

Lalu, meski aturannya jelas Pemprov tampak reaktif sesaat saja. Mereka bisa beringas meratakan perkampungan kumuh ilegal, namun tampak membiarkan orang kaya mengambil sumber air tanah secara berlebihan.  

Pada kasus air tampaknya berlaku hal klise: hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Apakah ini akan dibiarkan terus hingga seluruh Jakarta tenggelam?  

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

(win)

SHARE ON
OPINI PENALAR
Staf Riset Koalisi Rakyat untuk Ha katas Air (KRuHA)  

Pengambilan air tanah ada dua kategori: air tanah dangkal dan air tanah dalam. Untuk konsumsi air tanah dangkal tidak perlu menggunakan izin, tetapi akan lebih baik dilaporkan. Nah, kalau sifatnya untuk komersial harus ada izin yakni SIPA, Surat Izin Pengambilan Air. 

Sekarang ini banyak manipulasi misalnya perusahaan tertentu seperti hotel ataupun apartemen, mereka punya tagihan air melalui meteran tetapi tagihannya 0, berarti mereka menggunakan air tanah tanpa izin. 

Kasus seperti ini sebenarnya banyak. Saat perusahaan atau keperluan komersil lain menggunakan air tanah tanpa izin berarti mereka tidak bayar pajak, kan? Padahal pajak gunanya untuk subsidi air. Air merupakan hak asasi masyarakat dan hak ini berlaku secara ekonomi. Untuk itu, pajak dari pengguna air komersil sangat penting. Jika mereka tidak bayar pajak dengan cara manipulasi, bukankah negara sudah rugi dan keseimbangan alam rusak karena banyak pengurasan tanpa terkontrol? Jika air adalah hak esensi masyarakat, kok dipermainkan?

Perumahan elite seperti sekarang yang diberitakan bahwa Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, memotong pipa air tanah di sana. Hal itu sangat bagus apalagi dengan tujuan agar pihak perumahan melapor ke PDAM, jadi subsidi air juga terbantu. Namun permasalahannya menurut saya, pengelolaan air tidak boleh terpotong-potong. Saat kita meminta masyarakat untuk tidak menggunakan air tanah, kualitas dan kuantitas air dari PDAM juga harus diperhatikan. Contoh kasusnya adalah kelangkaan air di daerah Rawa Badak, Jakarta Utara. Para ibu di Rawa Badak harus mengambil air dari dini hari. Ironisnya, kualitas air yang diambil buruk, seperti kuning dan bau.

Menurut saya manajemen privatisasi dan swastanisasi perlu kita pertegas. Awalnya swastanisasi tujuannya untuk perbaikan kualitas layanan atau cakupan air. Namun tragisnya dari hasil riset kami, cakupan ini tidak berjalan semestinya, kualitas air bersih Jakarta hanya tersedia 40 persen. Swastanisasi semula bertujuan menjamin keuntungan subsidi, tenyata hanya janji palsu. Nah, air sifatnya essential public, kalau sifatnya bukan untuk pelayanan publik tetapi semata untuk keuntungan swasta, ini sudah melanggar perjanjian. Selanjutnya kendala air adalah perbaikan daerah tangkapan air atau sumber air baku. Hampir seluruh sumber air baku Jakarta tercemar. Jadi jika kita bahas menyetop air tanah tanpa ada perbaikan dari sumber air baku tidak bisa, dong. Artinya, problem persoalan air akan mendarah daging jika hal esensial tidak diperhatikan ataupun secara tegas ada hukumnya.

Kecepatan penurunan air tanah sekarang sangat luar biasa di Jakarta, hampir 6-7 cm per tahun. Untuk itu, pengelolaan air tanah terutama yang sifatnya manipulasi oleh pihak swasta harus ada Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang tegas. Jika PDAM adalah perpanjangan tangan negara mengelolah air. Lalu dalam kasus Sentul City misalnya, bagaimana bisa negara membiarkan PDAM tidak masuk ke suatu kawasan dan membiarkan swasta atau pengembang yang bebas mengelola? Risiko jika swasta yang memegang adalah standar harga air diberlakukan sewenang-wenang, artinya tidak menyesuaikan standar harga suatu daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2003 dan juga tahun 2005, pengelolaan air tidak boleh diberikan ke pihak ke tiga, dalam konteks ini swasta, jika air dalam suatu daerah belum terpenuhi. Berbeda jika suatu daerah pengelolaan air sudah terpenuhi, pihak swasta boleh masuk. Kenyataannya banyak daerah belum terpenuhi air, tetapi swasta masuk untuk mengelolah air. 

Banyak kasus permasalahan air yang masuk dalam ranah hukum malah muncul terminologi restrukturisasi perjanjian terkait permasalah air yang dikelola. Dengan kata lain, sesuatu yang ilegal dijadikan legal. Hal itu sungguh memprihatinkan. Kok air sebagai esensi hidup dipermainkan?

Prinsipnya, air tanah dalam yang digunakan masyarakat atau digunakan swasta secara diam-diam ini sangat melanggar hukum terkait hak air. Efeknya, masyarakat miskin seperti di Jakarta Utara tidak mendapat subsidi dan malah membeli air dengan harga yang mahal. Sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana peraturan daerah menanggapi hal ini? Ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat terutama merampas hak warga. Jadi, permasalahan ini kompleks dan harus ditindak tegas tanpa ada keberpihakan. (win)
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Staf Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama-Direktorat Jenderal Cipta Karya-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  

Sejujurnya, saya sempat kaget ketika mengetahui ada perumahan elite yang memakai air tanah. Setahu saya, kualitas air tanah di Jakarta sudah sangat buruk, terutama kandungan bakteri Escherichia coli yang tinggi. Namun, jika benar adanya, seharusnya pengambilan air tanah harus segera dihentikan. Bukan hanya soal masalah penurunan tanah, tetapi juga karena menyangkut kesehatan manusia yang menggunakan air tanah.

Menurut saya, dampak terbesar dari pemakaian air tanah secara illegal dalam arti tidak terlaporkan adalah tanah Jakarta akan semakin menurun hingga di bawah ketinggian permukaan laut. Jika tidak ditindaklanjuti, hal ini bisa menyebabkan Jakarta tenggelam dalam waktu yang lebih cepat dari prediksi karena adanya hal ilegal tadi.

Ketersediaan air bersih di Jakarta yang disediakan oleh PDAM belum memenuhi kebutuhan warga Jakarta. Hal ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Di rumah saya (daerah Jakarta Barat) sudah menggunakan air PDAM, tetapi jaminan 3K (kualitas, kuantitas, dan kontinuitas) akan air bersih masih belum bisa dibuktikan. Kualitas air PDAM yang katanya ‘air minum’ ternyata tidak aman untuk diminum ketika sudah sampai di sambungan rumah. 

Kandungan besi yang terkandung dalam air disebabkan karena tidak ada pengontrolan dan pemeliharaan pada pipa distribusi. Begitu juga dengan kuantitas dan kontinuitas. Kontinuitas di sini berarti seharusnya air mengalir 7 x 24 jam per hari. Namun kenyataannya, air PDAM hanya mengalir di jam-jam tertentu. Untuk itu, saat kita mempersalahakan penggunaan air tanah, berarti penyaluran air dari PDAM juga harus dibenahi, jadi ada keseimbangan.

Tak ada alasan lain, pengambilan air tanah harus segera dihentikan secara total. Saran saya secara pribadi, pemerintah DKI Jakarta harus memberlakukan sanksi yang tegas (secara hukum ataupun peraturan daerah) untuk setiap pihak yang  masih menggunakan air tanah. Di sisi lain, kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat, harus berusaha mengembalikan ketersediaan air tanah secara maksimal dengan membuat sumur resapan dan membuat ruang terbuka hijau.

Baik pemerintah maupun PDAM harus segera memperbaiki kinerjanya dalam menyediakan air. Mereka tidak boleh dan tidak bisa memperkaya diri sendiri dengan mengomersialkan air bersih yang notabenenya adalah kebutuhan dasar setiap manusia.

Harapan saya adalah air bersih bisa tercukupi tanpa mengeksploitasi lingkungan. Seperti yang kita tahu, alam bisa mencukupi kebutuhan kita, bukan memuaskan kerakusan manusia. Pemerintah dan PDAM harus bekerja keras untuk menyediakan air bersih. Di sisi lain, masyarakat juga harus menghemat penggunaan air bersih.

Apa sih sulitnya untuk hidup secara berkecukupan tanpa mengusik kebutuhan ataupun hak orang lain? Kita ini hidup secara bersama-sama di bumi ini. Kalau bumi hancur, manusia pasti ikut hancur. Maka dari itu, tolong berhenti menggunakan air tanah secara rakus, apalagi ilegal. Membayar air tidak akan membuat kita miskin mendadak, bukan? (win)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Kebutuhan air berkaitan dengan tingkat kesejahteraan. Pada masyarakat
menengah ke bawah kebutuhan air hanya untuk kebutuhan pokok masak dan mandi. Nah, kalau masyarakat yang tergolong kaya mereka butuh untuk cuci mobil bahkan untuk menyiram kebun. Saya pernah survey di kelas internasional, kebutuhan air di rumah mereka ada yang 900 liter per hari karena ada kebutuhan cuci mobil, taman, dan juga kolam renang. 

Jika air tanah digunakan untuk keperluan sehari-hari tanpa ada izin ke PDAM, itu merupakan tindakan ilegal. Nah persoalan kita adalah sumber air dan pengelolaannya sangat kurang. Sumber air baku hampir seluruhnya tercemar, seperti sungai citarum. Lalu, pengelolaannya masih terbilang berantakan karena distribusi air masih banyak yang mendapatkan air berbau ataupun kotor padahal sudah bayar. Hal psikis masyarakat seperti ini mendorong mereka mengambil air tanah. 

Sistem distribusi pengaliran air harus jelas. Seluruh masyarakat berhak mendapat air. Jika ada masyarakat tidak bisa membayar air lalu diputus pemipaan ke rumahnya sebenarnya tidak boleh karena ada UU yang menyatakan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak air. 

Kita sibuk mengatakan bahwa air yang dijual di gerobak-gerobak seperti banyak diperjualbelikan di Jakarta Utara adalah ilegal, lalu apa kita tidak sadar bahwa menyedot air tanah secara dalam untuk kebutuhansehari-hari tidak ilegal? Penyedotan air tanah ini sudah berlangsung lama tetapi baru dihebohkan seakrang saja. Namun ada baiknya juga, agar pemerintah tegas memberi aturan atau adanya peraturan daerah bertindak secara hukum. 

Ada timpang tindih alasan untuk penggunaan air tanah. Kalau struktur dari pengelola air saja tidak jelas, bagaimana masyarakat atau pihak swasta taat pajak terkait air. Permasalahan ini tidak sederhana. Namun pendapat saya secara tegas menyatakan bahwa penggunaan air tanah secara ilegal harus ada kebijakan tegasnya karena tanpa kita sadari penggunaan air yang sewenang-wenang tidak hanya merusak manusianya tetapi keseimbangan alam juga rusak. 

Di balik permasalahan air tanah yang digunakan secara illegal, saya lebih mengarahkan konteks air untuk memperbaiki kualitas, kuantitas dan kontiniunitas penggunaan air. Air nilainya ekonomi, bukan finansial. Hal ini sering disalahtanggapi. Jika air untuk kebutuhan ekonomi, berarti ada konsep subsidi. Jika air tanah digunakan secara illegal, bagaimana nasib subsidi yang bernilai untuk masyarakat miskin? Semua masyarakat wajib mendapat air bersih. (win) 
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest

PILIHAN REDAKSI

close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung             Idealnya Penjara Tidak Untuk Lansia             Selesaikan PR di Periode Kedua             Jemput Bola Tarik Investasi             Fokus Pada Daya Saing, Reindustrialisasi, Pemerataan             Memperkokoh kemampuan mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo              Simbol Kemajuan Bangsa dan Rekonsiliasi dalam Pertemuan Jokowi dan Prabowo             Apapun Tafsirnya, Kita Bangga Jokowi - Prabowo Bertemu