Antara Mimpi Hutan Konservasi dan Fakta Deforestasi
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 25 September 2018 09:00
Penulis
Hutan menjadi sistem penyangga kehidupan dan sumber dari kelangsungan hidup makhluk, termasuk manusia. Rusaknya hutan akan memutus rantai sistem itu. Tentu, tinggal tunggu waktu untuk datangnya bencana.

Hutan memang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, hingga berbondong-bondong industri menghampiri. Meski setiap pergantian rezim dan hadirnya pemerintahan baru selalu mendendangkan pidato ‘merdu’ pengelolaan hutan berkelanjutan, namun kenyataannya luas hutan terus saja berkurang. Praktik pengrusakan hutan tetap saja terjadi bahkan dengan sertifikat-sertifikat resmi dari pemimpin negeri.

Apakah hal ini yang menjadi penyebab tingkat deforestasi tetap tinggi? Atau karena karena sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap hutan sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi?

Di tahun 2013-2016, hutan Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara yang merupakan 3 wilayah kepulauan yang termasuk memiliki hutan terluas di Indonesia berkurang sebesar 718 ribu hektare, atau setara 240 ribu hektare tiap tahunnya. Di sisi lain, BPS mencatat, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDB di tahun 2011 cukup tinggi, mencapai Rp51.638,1 miliar atau sekitar 1,04 persen. Namun, angka tersebut justru merosot di tahun 2014, mencapai 0,58 persen, dan terus anjlok di tahun 2016 mencapai -1,37 persen. Kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah karena kebakaran hutan dan akibat pembalakan liar (illegal logging)? Atau akibat perizinan pegelolaan HPH dan HTI?

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada bulan Agustus tahun 2017 menyebut bahwa perkebunan kelapa sawit telah menyumbangkan devisa negara sebesar Rp239,4 triliun. Hal inikah yang kemudian menjadi alasan utama pemerintah dan berbagai pihak berkepentingan mati-matian ‘memerangi’ protes atas kerusakan hutan akibat perkebunan sawit? Ataukah memang ada ‘main mata’ antara para pengusaha sawit dengan penguasa, para pejabat dan penegak hukum, maupun elit (termasuk partai politik) untuk melancarkan bisnisnya? Apa hal ini pula yang menjadi penyebab perseteruan antara PSI dan Walhi baru-baru ini?

Kostarika yang memiliki hutan tropis hanya seluas 2,6 juta hektar. Namun, mampu mengelola hutannya menjadi agrowisata, sehingga bisa mendatangkan 2,34 juta wisatawan untuk menyaksikan hutan tropis mereka dan menghasilkan devisa buat negaranya sebesar 2,4 miliar dollar AS di tahun 2012. Pemerintah Kostarika menggandeng lembaga konservasi alam untuk wisata, Finofifo yang kemudian melakukan kontrak dengan masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan hutan untuk melakukan konservasi, reforestasi, dan pengelolaan atas hutannya. Sumber dana dihasilkan dari prosentase bagi hasil minyak bumi, bantuan relawan (voluntary fund), serta bantuan luar negeri.

Dengan memiliki luas hutan 120 juta hectare, dan hasil sumber daya alam yang melimpah, tentu Indonesia mampu, jika mau menjadikan hutan sebagai agrowisata atau ekowisata. Apalagi Presidennya saat ini adalah Sarjana Kehutanan. Namun kenapa agrowisata tidak pernah berhasil hingga saat ini? Apakah karena tidak ada pengusaha yang mau investasi di bidang ini? Atau karena pemerintah tidak mau memberikan insentisifikasi? Atau memang keduanya tidak mau repot mengelola dan melestarikan hutan untuk agrowisata, lebih memilih memanfaatkan apa yang ada di hutan untuk dieksplorasi dan diambil keuntungannya begitu saja tanpa memikirkan masa depan? 

Apa pendapat Anda? Watyutink?

SHARE ON
OPINI PENALAR
Pemerhati Sosial, Spasial & Lingkungan

Hutan sebagai penyeimbang iklim serta kualitas dan suhu udara bahkan disebut juga paru-paru dunia perlu diletakkan pada prioritas paling atas untuk dikelola secara tepat.

Untuk hutan yang sudah ‘telanjur’ hilang harus ditanggulangi dengan penanaman kembali (reforestasi). Ketika masih banyak warga sekitar hutan menggantungkan hidupnya di hutan, namun masih juga tetap masuk kategori miskin, diperlukan pengelolaan hutan berbasis partisipasi masyarakat dan kerjasama ekonomi. Reforestasi dapat dilakukan dengan penanaman pohon untuk bahan baku industri yang dilakukan dengan melibatkan rakyat sekitar hutan. Disini akan ada manfaat ekonomi dari bagi hasil antara penyedia modal berupa benih dan biaya perawatan dengan rakyat yang menjadi petani pengelola hutan industri.

Selain itu, juga perlu menjaga pelestarian pohon khas nusantara. Seperti Pohon saga (Adenanthera pavonina), sagu (Metroxylon sagu), dan sukun (Artocarpus altilis) merupakan contoh beberapa pohon khas Indonesia. Jika ditanam di habitatnya, yaitu di wilayah beriklim hutan hujan tropis dan multikultur, akan sangat mudah perawatannya. Ditanam, dibiarkan, tumbuh, panen, dan menghasilkan.

Tanaman penghasil pangan berkarbohidrat tersebut bisa menjadi alternatif sumber makanan pokok rakyat sehingga dapat membantu program swasembada pangan nasional.

Juga pohon jabon (Anthocephalus cadamba), atau sengon (Albizia chinensis) yang dapat dipanen dalam waktu yang relatif singkat (5-6 tahunan). Dengan adanya kerjasama yang jelas, diharapkan pengelolaan hutan dengan penanaman bahan baku industri ini tetap berkelanjutan.

Betapa kayanya Indonesia jika tanaman tropis tersebut dapat dilestarikan di hutan sendiri dan dimanfaatkan oleh rakyat sendiri.

Tidak ada salahnya meniru apa yang sudah dilakukan di Kostarika. Mengoptimalkan potensi ekowisata yang saat ini hutan di Indonesia belum sepenuhnya dikelola dengan baik pada sektor pariwisata.

Ekowisata akan menarik jika diimplementasikan di hutan yang masih alami, belum terkontaminasi oleh sentuhan manusia.

Wisatawan domestik ataupun mancanegara akan mencari flora dan fauna khas setempat yang tidak ada di daerahnya. Bekantan adalah salah satu contohnya. Satwa endemik dari hutan Kalimantan ini akan sangat dicari oleh wisatawan penyuka petualangan alam bebas. Selama infrastruktur memadai, yakinlah ekowisata ini akan banyak digandrungi wisatawan sehingga secara ekonomis akan menambah pendapatan daerah dan warga setempat. Kita tunggu program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung ekowisata ini.

Jika semua itu dilakukan, hasilnya; hutan tetap hijau, kebutuhan ekonomi rakyat terpenuhi. Keberlangsungan pengelolaan hutan tetap terjaga karena adanya rasa memiliki dan perolehan keuntungan yang diperoleh semua pihak.

Semoga pengelolaan hutan dapat dilakukan secara tepat tanpa mengesampingkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berasaskan kesejahteraan rakyat. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Sarjana Filsafat UI & Keguruan IKIP Jakarta, Pendiri Pusat Kajian Ideologi Pancasila Jakarta - Pendiri Padepokan Filosofi dan Pondok Tani Organik Yasnaya Polyana Purwokerto

Saat ini, sepanjang mata memandang, bukan lagi hijau pepohonan hutan yang kita lihat, melainkan lambaian daun pohon sawit yang dimiliki pengusaha sawit nampak lebih dominan, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Zamrud Khatulistiwa, sebutan yang bertahun-tahun menjadi kebanggaan tersebut kini runtuh. 

Bahkan ketika masuk hutan, yang akan kita dapati justru suara gergaji mesin (chainsaw) menggerang yang terdengar lamat-malat, mengiringi suara lutung dan monyet saling bersahutan.

Berbicara mengenai hutan Indonesia, kita akan tidak hanya berbicara tentang ekologi dan biodiversitas. Tapi juga berbicara tentang kearifan lokal (local wisdom) masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Bagaimana masyarakat di sana menjunjung tinggi kelestarian hutan dan menjaga melalui hukum adat istiadat. 

Masyarakat kawasan sekitar hutan saat ini, salah satunya, diwadahi oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga yang nyaris jarang kita dengar. Seperti jarang terdengarnya oleh pemerintah, bagaimana kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang hidup di kawasan hutan secara turun-temurun selama bertahun-tahun.

Keluarnya Permen LHK Nomor P.81 Tahun 2016 tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan, sebenarnya bisa dijadikan jembatan kerja sama masyarakat desa di kawasan hutan dengan pemerintah dalam hal pengelolaan hutan. 

Namun setelah, justru kemudian Menteri LHK menerbitkan Permen Nomor P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, yang tak melibatkan LMDH. Permen ini pun menuai polemik.

Jika hal seperti ini saja tidak dilakukan musyawarah untuk mufakat, lalu bagaimana mau bicara soal pemanfaatan ekonomi kalau sentuhan keadilan dan kelestarian tidak seimbang.

Itulah kenapa hingga saat ini kita tidak bisa mengentaskan kemiskinan dari wilayah hutan konservasi, baik dengan ekowisata hutan maupun hutan produktif. 

Karena regulasi pemerintah selalu tumpang tindih. Tanpa ada kajian maupun musyawarah terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang selama ini concern hutan. Pemanfaatan ekonomis hutan konservasi butuh kejelasan regulasi.

Bukan tentang ekonomi saja, tetapi budaya, sosial, hukum adat, dan teknologi tepat guna. Jangan sampai terjadi  seperti di Gunung Slamet Banyumas beberapa waktu lalu, saat pemerintah membangun tenaga listrik geotermal yang ada musyawarah dengan masyarakat, dan minim sosialisasi. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Peneliti antropologi, human ecology, etnobotani LIPI

Diantara faktor penting dalam menunjang kehidupan manusia adalah hutan. Dengan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, hutan tidak saja mampu menyerap karbon tetapi juga penyedia oksigen dan penangkapan air.

Untuk itu, perlu adanya kemauan dan i’tikad yang kuat, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah, untuk melindungi hutan. Karena hutan memberikan manfaat lain bagi masyarakat sekitar hutan dan masyarakat luas.

Persoalannya memang laju deforestasi yang cukup massif. Walaupun sekarang, izin pembukaan untuk HPH lebih sulit dan pemerintah sudah tidak menyetujui izin baru serta perpanjangan izin untuk pengelolaan HPH.

Sebagai gantinya, banyak kalangan mengusulkan untuk menjadikan hutan –dengan panorama indah di dalamnya—dijadikan wisata alam atau ekowisata. Baik yang dikelola oleh negara, swasta, maupun masyarakat sekitar-melalui sistem kemitraan.

Hal tersebut sangat baik. Perlu disambut dan harus ditanggapi dengan positif. Tetapi tidak cukup sampai disitu. Masih banyak potensi hutan yang perlu dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah devisa negara. Setidaknya ada tiga potensi yang perlu lebih digali dari hutan, terutama keanekaragaman hayati.

Pertama, hutan di jadikan sebagai  sumber energi baru. Di abad milenial sekarang ini, tren penggunaan energi yang berbasis pada energi yang tidak dapat diperbaharui sudah menurun. Usulan menggunakan energi yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui terus meningkat. Untuk itu, pemerintah perlu mempersiapkan diri dengan menggali sumber-sumber energi baru, diantaranya melalui keanekaragaman hayati yang ada di hutan.

Kedua, hutan dijadikan sebagai sumber obat-obatan baru. Kesehatan adalah problem global yang sudah mengkhawatirkan. Eropa menuju krisis antibiotik karena virus maupun bakteri sudah kebal terhadap antibiotik yang sekarang. Antibiotik farmasi yang bersumber dari bahan-bahan kimia. Begitu juga dengan penyakit lainnya yang sampai sekarang masih belum ditemukan obatnya. Solusinya, mereka harus menemukan obat baru yang dapat menggantikannya. Sumber bahan obat tersebut ada di hutan-hutan alami yang ada di negara ketiga, diantaranya Indonesia.

Pada dimensi lain, bangsa Indonesia juga memiliki masyarakat tradisional yang kaya akan pengobatan. Para ketua adat adalah pemegang kunci pengetahuan terkait pengobatan. Sudah banyak kajian yang menyatakan bahwa pengobatan tradisional pada dasarnya sesuai dengan kaidah ilmiah.

Seandainya dua potensi ini, yakni: hutan dan masyarakat yang ada di sekitarnya, dikembangkan menjadi obat-obatan modern, maka hal tersebut tidak saja menyelamatkan hutan tetapi juga menjawab tantangan kesehatan dan yang lebih penting adalah mendatangkan devisa yang tidak sedikit.

Ketiga, hutan dijadikan sebagai sumber pangan. Secara global, kerawanan pangan merupakan momok yang menakutkan. Makin hilangnya lahan dan gaya hidup turut berperan.

Pemerintah sendiri memiliki program deversifikasi pangan yang berbasis pada potensi pangan tiap-tiap daerah, walaupun sayangnya masih bertumpu pada sumber pangan tradisional, belum berusaha mengembangkan bahan pangan dari kekayaan hutan. Di hutan, tumbuhan liar masih banyak dan belum dikembangkan selain juga binatang.

Di antara binatang yang bisa sebagai sumber pangan alternative adalah serangga. Secara tradisional, masyarakat Indonesia terbiasa memakan serangga. Seperti ulat sagu dan belalang. Terkait dengan hal tersebut, negara lain seperti Thailand dan China sudah mengembangkan dan membiasakan menjadikan serangga sebagai makanan.

Ketiga hal tersebut, yakni energi, obat-obatan, dan pangan jika dikembangkan secara serius akan menyelamatkan hutan dan memberikan peningkatan pendapatan bagi negara.

Selain itu, pengembangan buah-buahan dengan kembali mengembangkan sektor ini melalui usaha domestikasi tumbuhan dan binatang liar akan membuat buah-buahan memiliki keunggulan. Butuh waktu, tenaga, dan pemikiran matang memang. Tetapi, jika dilakukan dengan segera maka bukan tidak mungkin akan dicapai dalam waktu singkat.

Hutan selamat, devisa negara aman, dan masyarakat sejahtera. Bukankah itu yang kita inginkan bersama? (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Praktisi Kebencanaan, Kandidat Doktor ITB

Indonesia merupakan negara ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Kongo yang memiliki tutupan hutan hujan tropis terluas di dunia. Hutan dikenal dengan ekosistem yang kaya akan sumberdaya alam, tidak hanya sumberdaya alam yang dapat dikuantifikasi langsung dan bernilai ekonomis, namun juga jasa ekosistem seperti pengatur air dan penyerap karbon yang memiliki intangible value sebagai jasa ekosistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Pada era dimana kesadaran akan perubahan iklim meningkat secara global, tidak heran jika pengelolaan hutan di Indonesia menjadi perhatian dunia, karena hanya ada satu Bumi yang ditempati untuk hidup umat manusia, dan hutan di Indonesia dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi CO2 di tingkat global. Negara maju berkomitmen untuk membantu negara berkembang dalam upaya mitigasi perubahan iklim, baik melalui sektor kehutanan maupun energy, melalui penyaluran dana hibah untuk mitigasi perubahan iklim.

Namun hal yang menjadi dilema adalah Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan sumberdaya hutannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sehingga seringkali tujuan konservasi bersebrangan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi. Walaupun hal ini tidak harus terjadi, jika pengelolaan sumberdaya alam untuk tujuan pertumbuhan ekonomi dapat mempertimbangkan intangible value sebagai biaya yang harus diperhitungkan dalam pengambilan setiap keputusan eksploitasi hutan.

DR. Hariadi Kartodihardjo dalam bukunya yang  berjudul “Dibalik Krisis Ekosistem” menyatakan bahwa alih fungsi dan kerusakan hutan setidaknya disebabkan oleh status hutan negara yang tidak legitimate, penguasaan SDA oleh pihak swasta atau pemegang ijin, terdapat mekanisme formal untuk melakukan konversi hutan, serta kebijakan perijinan yang dijalankan bukan sebagai pengendali. Namun dari seluruh akar persoalan tersebut, terdapat satu hal yang menarik untuk dibahas adalah masalah pelanggaran terhadap rencana tata ruang.

Ruang sebagai tempat berinteraksinya sistem sosial dan ekologi (sistem manusia dan alam), menurut Davoudi & Strange (2009) tidak dapat diperlakukan sebagai neutral container, karena pilihan-pilihan dalam pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh keputusan politis. Sehingga ruang perlu dimaknasi sebagai sistem spasial-sosial yang saling terhubung dan kompleks, serta memiliki proses umpan balik yang tidak dapat diprediksi yang beroperasi pada skala dan waktu yang beragam.

Merujuk pada pendapat Davoudi & Strange tersebut, penataan ruang kawasan hutan seyogyanya perlu mempertimbangkan tidak hanya hanya keputusan politis, namun juga umpan balik dari sistem ekologi (dalam hal ini hutan) terhadap keputusan politis tersebut. Sehingga kepentingan sosial (manusia) dan kepentingan ekologi (hutan) dalam penataan ruang kawasan hutan dapat diwakili dalam keputusan penataan ruang secara adil.

Dalam implementasinya, kontestasi alokasi penggunaan lahan seringkali dimenangkan oleh kepentingan kapital dan ekonomi, alih-alih keberlanjutan ekosistem dan daya dukung lingkungan. Akibatnya kerusakan ekosistem yang berujung pada bencana (banjir, longsor, dll) tidak terelakkan, dan ujungnya merugikan manusia.

Dari sisi penataan ruang, hal tersebut salah satunya diakibatkan karena akomodasi aspek lingkungan/ekologi masih bersifat teknokratik dan berjarak dengan relasi kekuasaan, sehingga alih-alih memperjuangkan subtansi ekologi dalam perencanaan, para perencana lebih fokus pada prosedur perencanaan yang disusun melalui cara pandang yang keliru terhadap lingkungan/ekologi, yaitu lingkungan diperlakukan sebagai empty signifier.

Sehingga tidak heran produk perencanaan tata ruang yang berupa rencana tata ruang tidak efektif diimplementasikan untuk mencapai tujuan awal yang telah ditetapkan akibat maraknya pelanggaran.

Jika proses perencanaan ruang belum memperhatikan interaksi dinamis dari sistem sosial dan ekologi, maka pelanggaran terhadap produk perencanaan ruang akan terus terjadi. Dan dalam hal kawasan hutan, penyusutan luas kawasan hutan akan selalu dapat dilegalkan melalui instrumen tata ruang. (afd)

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF