Bagaimana Mengundang Antusiasme Milenial di Pemilu 2019?
berita
Humaniora
Ilustrasi watyutink (gie/watyutink.com) 15 March 2019 17:30
Watyutink.com - Pada 17 April nanti kita semua akan tahu hasilnya. Apakah kita akan punya presiden baru, atau presiden yang sekarang memerintah terpilih untuk bekerja di periode berikutnya. Apapun hasilnya, penentu suara kemenangan masing-masing kandidat, entah nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf atau 02, Prabowo-Sandi, adalah golongan pemilih muda atau akrab disebut milenial. Pemilih milenial mencapai 44 persen atau 192,8 juta orang dari seluruh pemilih. Yang dapat suara milenial diyakini bakal keluar jadi menang.

Masalahnya, apakah pemilih milenial kita peka pada politik? 

Milenial atau generasi muda kerap diasumsikan tak suka politik. Milenial lebih suka kongko di kafe, nonton film di mall, atau main game di handphone. Buat milenial politik itu kotor dan biarkan diurus kalangan kolot. Namun, benarkah semua asumsi itu? 

Sebagaimana ditengarai majalah Tempo, edisi 17 Februari 2019, ketika mendekati milenial, dua pasang calon memiliki masalah utama: keempatnya tak berasal dari kalangan milenial atau mereka yang lahir antara 1980-1994. Yang termuda adalah Sandiaga Uno, yang tahun ini berusia 50 tahun, disusul Jokowi, 57 tahun--keduanya dari Generasi X dan Baby Boomers. Dua lainnya jauh lebih tua: Prabowo Subianto 67 tahun dan KH Ma'ruf Amin tiga perempat abad. Dengan rentang usia yang jauh dengan pemilih milenial apa para capres-cawapres ini bisa efektif mendekati mereka? 

Salah satu trik yang dilakukan capres-cawapres adalah memasang atribut yang dekat dengan milenial. Sandiaga didandani baju biru muda, warna yang dipercaya identik dengan milenial, sedang Jokowi memakai jaket. Cara lain, mendekati ikon milenial seperti Nissa Sabyan, vokalis grup musik islami Sabyan yang tengah populer. Kedua kandidat sempat mendejati Nissa dan grup musiknya. Nissa dan Sabyan akhirnya berlabuh mendampingi kampanye paslon 01. Tapi, apa suara milenial hanya identik dengan Nissa Sabyan saja? 

Di sini kita sering keliru. Menganggap milenial Indonesia cuma terdiri atas satu sisi. Padahal, Indonesia terdiri atas gugusan banyak pulau, suku bangsa, dan agama. Ini berlaku juga buat mereka yang berusia di atas 17 tahun hingga 34 tahun. Milenial bukan cuma di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, atau Surabaya. Milenial tak hanya yang biasa online. Banyak juga milenial yang tinggal di pelosok negeri yang belum terjangkau listrik dan apalgi, internet. Apa aspirasi politik mereka seragam? 

Ingat, tidak semua milenial akrab dengan istilah startup atau unicorn. Buat sebagian besar milenial persoalan mengisi perut masih lebih penting ketimbang mengisi kuota internet. Masalahnya, pahamkah politisi kita akan hal ini? 

Melibatkan milenial dalam pemilu kali ini amat penting. Sebab, suara mereka sangat menentukan. Namun, sepatutnya juga milenial tak semata dijadikan target suara. Pada merekalah masa depan bangsa ini akan ditentukan kelak. Dari mereka lahir generasi berikut yang akan hidup di masa bangsa ini mendapati bonus demografi. Bila mereka salah pilih atau bahkan memutuskan tidak memilih, celakalah bangsa ini. Lalu, pertanyaan pamungkasnya adalah: bagaimana menarik milenial bahwa pemilu dan Pilpres 2019 amat menentukan nasib bangsa di masa depan? 

Apa pendapat Anda? Watyutink? 

SHARE ON
OPINI PENALAR
Presenter Talk Show Mata Najwa

Milenial kata yang begitu laris saat ini. Padahal belum ada definisi yang pas dan bagaimana karakteristiknya. Kerap  kali definisi yang ada mengeneralisir. Apalagi bila kita bicara generasi mileial Indonesia. Kita negeri yang sangat  luas dengan kesenjangan yang luar biasa besar dan rasanya--secara sadar atau tidak--kita kerap kali menggunakan  kacamata Jakarta atau kota-kota besar ketika kita bicara siapa itu milenial. Padahal, faktanya, tidak semua generasi milenial--mereka yang lahir 1980 sampai 1994--fasih di online, punya pacar lewat Tinder, menggantungkan pangannya lewat GoFood, tidak semuanya jadi subscriber (YouTube) Atta Halilintar. 

Jadi, kacamata milenial anak gaul Jaksel itu berbeda dengan remaja di pesisir Cilacap, misalnya. Apalagi bila kita bicara wilayah-wilayah di luar Jawa. Maka, kita harus hati-hati untuk tidak mengeneralisir. Ross Tapsell, Indonesianis  dari Australia National University, m engkonfirmasi betapa kita melebih-lebihkan istilah milenial. Padahal sebagian  besar milenial Indonesia tergolong miskin secara status ekonomi, remaja milenial putri kebanyakan menghabiskan waktu di
rumah, tidak terpapar online. Indonesia terlalu luas untuk dikotak-kotakkan. 

Menariknya, bila dikaitkan dengan politik, suara mereka kaum milenial ini dihitung satu saja--walaupun begitu berbeda aktivitasnya, yang satu online terus yang lain tidak.    

Seluruh media di dinia menyebut generasi milenial itu pragmatis, individualistis, narsis cinta pada diri sendiri. Tapi terlepas dari pragmatisme itu, saya percaya generasi milenial Indonesia tidaklah apolitis. Mungkin mereka masuk kategori apatis. Tapi bukan apatis yang buta. Lebih ke apatis yang kritis. 

Jadi, mereka akan berkontribusi pada gerakan yang nonkonvensional, tidak melulu lewat pemilu. Itu satu hal yang saya yakini. Bahwa milenial itu bukan tidak peduili politik, tetapi mereka menarik garis batasan yang keras antara urusan politik dan urusan sosial, walaupun dalam faktanya sesungguhnya itu sangat bersinggungan.

Bagi mereka politik sebatas urusan tetek bengek pemilu atau urusan partai politik. Bahwa politik praktis sebetulnya cara paling efektif untuk mencapai kepentingan sosial apapun itu, mereka hindari. Jadi, kalau ada kesulitan ekonomi pilihan rasional buat anak muda adalah bikin startup atau jadi entrepeuneur. Pilihan masuk ke partai sehingga bisa mengubah kebijakan pajak misalnya, jauh dari bayangan. Atau lebih baik ikut petisi di Change.org daripada bersusah-
susah mencuri kesempatan supaya dapat jabatan biar bisa merancang undang-undang. Jadi pilihan-pilihan politik praktis itu betul-betul dihindari. 

Partisipasi politik anak muda itu seperti apa sih? Dan apa karakteristiknya? 

Ada tiga karakteristik partisipasi politik milenial menurut Profesor Ariadne Vromen dari University of Sydney. Yang pertama, pakai pendekatan digital. Entah mengomentari kasus Andi Arief atau bikin petsis di Change.org serta donasi di KitaBisa. Pada pendekatan digital, media digital menjadi tempat pertama bagi anak muda untuk bisa berpolitik. Kedua, terpantik isu. Anak muda kita mengikuti setiap isu politik dan mereka berani berkomentar. Itu juga bentuk aprtisipasi
politik. Ketiga, individualis. 

Tapi, sekali lagi, individualisme-nya bukan berarti tidak peduli. Mereka melihat politik sebagai "Apakah ada manfaat atau dampak nyatanya untuk mereka? Apakah bisa membuat saya memenuhi kebutuhan?" atau "Bisakah membuat saya mengembangkan kreativitas? "Kuncinya adalah membuat isu penting jadi dekat kalangan milenial. Sedikit humaor dan kontroversi biasanya menjadi lebih tertarik.  

Anak muda peduli politik, kok. Mereka peduli pada isu. Misalnya, mereka tak mau punya wakil rakyat yang tambah membuat malu. Survei Litbang Kompas mengatakan anak muda apatis. Tantangannya sekarang bagaimana menjernihkan pandangan anak muda soal politik. Karena politik kita sekarang di panggung terbuka melulu berisi keributan antar-orang bicara entah apa yang bahkan berbeda dengan apa yang dikatakan sebelumnya dan tidak malu dengan itu.

Hal itu yang akhirnya yang membuat orang alergi politik. Tantangannya sekarang mengembalikan jati diri politik sesungguhnya. Politik yang mengurusi kehidupan kita sehari-hari dari kita sebelum lahir sampai kita di liang lahat. Politik bukan cebong atau kampret. Politik bukan siapa yang kita pilih, tapi bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Seluruh aspek kehidupan kita sebetulnya politik. 

Dan kuncinya menurut saya adalah membuat itu relevan, dirasa penting, tugas media membuat persoalan penting menjadi menarik sehingga membuat orang lain merasa hal itu juga penting. Pramoedya bilang diwawancara edisi perdana majalah Playboy Indonesia, "Saya percaya sejarah Indonesia ditentukan anak-anak muda. Angkatan tua itu hanya beban." Jadi, mari sama-sama mencetak sejarah. (ade)   

Catatan: Opini ini disampaikan di acara talk show LINE TODAY, Kamis, 14 Maret 2019 di Jakarta.                 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
Penulis, pengamat sepakbola dan politik, pengelola media online

Antara cuek dengan sotoy, mending mana? Kalau saya pilih sotoy. Karena sotoy pangkal ilmu pengetahuan. Jika bikin paper atau skripsi, yang paling di depan adalah hipotesis. Dan setelah berpuluh-puluh halaman hipotesis itu di ujung diuji hipotesisnya benar apa nggak. Ini apa hubungannya? Saya rasa sejak Pilkada DKI Jakarta 2012 antusiasme anak muda terhadap politik meningkat drastis, walaupun level pengetahuan dan ketertarikannya belum mendalam.

Tapi paling tidak, mereka merasakan keseruannya, mereka merasakan hastag-nya, meme yang viral-nya, mereka merasakan baju atau warna tertentu, kode tangan tertentu yang masih dipakai sampai sekarang. Ini sebuah tanda yang sangat menyenangkan. Kenapa? Dua puluh tahun lalu, siapa yang ngomongin soal pemilu di Indonesia buat anak muda? Nggak ada.

Karena keterbukaan informasi, semakin mudah untuk mengakses dan kian mudah mendistribusikan informasi, yang mana sebenarnya bagai pedang bermata dua, tapi saya ingin lihat sisi bagusnya: ini contoh sebuah demokrasi yang sedang bertumbuh. Jangan salah, baru 21 tahun Indonesia mempraktikkan demokrasi dengan terbuka. 

Memang lebih banyak yang sotoy ketimbang yang komprehensif. Tapi itu bukan tanda yang buruk. Ketika orang membicarakan pemilu, soal caleg, walaupun masih di taraf yang lucu-lucuan, tapi diobrolin antar teman sambil ngopi, itu seru. Berarti demokrasi kita sedang tumbuh. 

Pernah ada yang dengar jingle Pemilu yang bunyinya, "Pemilihan umum telah memanggil kita..."? Ada yang pernah lihat jingle itu diputar lagi sekarang? Nggak ada, kan. Dan memang nggak perlu. Dua puluh tahun lalu, untuk membuat ketertarikan orang pada politik dibikin jingle (seperti itu), atau iklan "Inga... Inga.." Sekarang atmosfirnya sudah berubah. Sekarang lebih asyik. 

Pemilih pertama atau anak muda yang berkesempatan jadi pemilih di pemilu kini pasti senang banget. Saya berharap mereka excited. Tapi saya mau tanya balik, apa anak-anak muda ini tahu tugasnya DPD (Dewan Perwakilan Daerah) atau tahukah mereka pada siapa yang dipilih di Pemilu 2014? Saya ingin menunjukkan betapa pentingnya pada siapa yang kita pilih nanti. Jika melihat hasil survei soal kepercayaan publik pada lembaga negara, yang paling rendah adalah DPR. Ketika
ditanya anggota DPR kerja atau nggak? Jawabannya pasti nggak. Tapi pertanyaan berikutnya, tahukah mereka pada anggota DPR dari dapil (daerah pemilihan)-nya? Kalau nggak tahu, lalu yang disebut nggak kerja tadi itu siapa?

Ketika berdemokrasi ada proses integral dan runut. Kalau suka dengan kinerja seorang anggota DPR/DPRD kita pilih dia, kalau nggak suka, ganti pilhannya.

Intinya, ini sebuah euforia yang bagus namun tak boleh berhenti hanya sampai di situ. Demokrasi tak berlangsung pada saat pemilu, tapi juga sebelum dan sesudahnya. (ade)    

Catatan: Opini ini disampaikan di acara talk show LINE TODAY, Kamis, 14 Maret 2019 di Jakarta.                       
 

SHARE ON
Linkedin
Google+
Pinterest
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional             Benahi Dulu ICOR Indonesia             Ekonomi Digital Jadi Pelengkap Saja             Stop Bakar Uang, Ciptakan Profit             Potensi Korupsi di Sektor Migas             Revisi UU KPK Berpengaruh Langsung terhadap Perekonomian Indonesia             Benahi Governance DPR Untuk Hindari Konflik Kepentingan             Pebisnis Lebih Tahu Masalah Riil di Lapangan             Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri